JAKARTA, LELEMUKU.COM - Seiring kian berkembangnya teknologi informasi (TI), penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, kini sudah masuk babak baru yang disebut e-government.

Hal ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek tatalaksana, pengelolaan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yakni dengan membangun sebuah informasi perkantoran secara elektronik.

Untuk mendukung e-government, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melaksanakan Pelatihan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) di Kantor Dirjen e-Government di Jakarta ,Kamis (13/9).

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Harrold Emil Soro, SE,M.Si, mengatakan, keberhasilan kinerja organisasi harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem e-government.

Teknologi informasi sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak sehingga perlu diterapkan e-government. Salah satunya melalui tata naskah dinas elektronik dengan aplikasi SiMAYA yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Manfaat tata naskah dinas elektronik ini antara lain penghematan sumber daya seperti tenaga, kertas, waktu dan biaya serta sekaligus efisiensi penghematan anggaran," jelasnya.

Betapa tidak, dengan cara konvensional, sebut saja untuk kearsipan surat menyurat diperlukan berlembar-lembar surat yang mesti dicetak atau print-out. Selain itu, untuk memudahkan kearsipan surat menyurat  secara digital , aplikasi ini sangat mendukung.

Misalnya kearsipan SK Pegawai dari surat pengusulan sampai proses SK, secara sistematis ada arsip digital seperti di  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, yang kita tahu bersama mempunyai tugas mengurus administrasi kepegawaian di pemprov Papua yang saat ini berjumlah 13.000 ASN perlu mempunyai system arsip yang memadai, dengan aplikasi ini diharapkan dari sisi pengarsipan sudah dapat ditangani langsung melalui aplikasi SIMAYA. 

SiMAYA adalah aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi SiMAYA telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 5 tahun 2013 tentang penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik. (DiskominfoPapua/BKD)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Lukas Enembe.

Mereka berharap kepala daerah yang dilantik Presiden Joko Widodo baru-baru ini, bisa memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat. Sebab sebagian diantara mereka sudah mengabdi di pemerintahan sejak 2005 lalu.

"Bahkan nama-nama kami sudah ada di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur supaya dapat menolong dan membantu agar kami dapat diangkat sebagai pegawai negeri," terang Frits Awom, Koordinator Unjuk Rasa, saat memberikan keterangan, Rabu (12/9), di Halaman Kantor Gubernur.

Menurut dia, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37 tahun 2018, telah disebutkan tenaga honorer Kategori II sebagai eks kategori dua. Se-Indonesia.

Dilain pihak, dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB akan menggelar penerimaan CPNS secara nasional yang dibuka secara umum.

"Untuk itu, sekali lag kami Honorer K2 provinsi dan Kota Jayapura, minta kepada Gubernur untuk tolong selesaikan dan angkat kami sebagai pegawai negeri. Sebab kalau pun kami minta penerimaan CPNS ditunda, pasti tidak mungkin. Karena ini perekrutannya secara nasional."

"Makanya, kami minta Gubernur selaku pimpinan di Papua setidaknya kami diakomodir. Itulah inti dan tujuan kedatangan untuk sampaikan aspirasi kepada Gubernur," terang dia.   

Sekedar diketahui, jumlah Honorer K2 yang ada di Provinsi Papua saat ini mencapai 78 orang, sedangkan Kota Jayapura sebanyak 407 orang.

Para tenaga honorer tersebut sebagian besar telah mengabdi sejak 2005 lalu dan kini telah masuk data base Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Sayangnya para tenaga honorer KII tak diterima oleh Gubernur yang sementara mengikuti rapat marathon bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pihak terkait. Kendati demikian, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri secara tertib, meski tak diterima oleh perwakilan pemerintah provinsi. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengagendakan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan di beberapa kabupaten. Hal demikian bertujuan mengantisipasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Papua.

"Yang pasti kios tani dan gudang pangan ini penting untuk dilaksanakan sebab memiliki banyak manfaat. Seperti ketika terjadi bencana atau rawan pangan, bisa dipakai untuk mengantisipasi rawan pangan dan menstabilkan harga," terang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Roberth eddy Purwoko di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, saat ini, gudang penampungan yang sudah ada, diantaranya di kabupaten Boven Digoel, Mappi, Tolikara, Supiori, Sarmi, Jayapura dan Keerom. Sementara tahun ini rencannaya akan dibangun tiga kabupaten.

Oleh karenanya, bagi kabupaten yang belum membangun diharapkan segera melaksanakan, lebih khusus untuk gudang pangan. Sebab keberadaan gudang cadangan pangan ini memiliki banyak manfaat.

"Mungkin kalau bisa juga sekaligus melakukan pengembangan kawasan rumah lestari dalam rangka mendukung pemenuhan pangan dan gizi keluarga di kampung-kampung".

"Apalagi tahun depan nanti pemerintah pusat merencanakan akan memberikan bantuan fasilitas bagi gudang-gudang pangan yang sudah ada di Papua. Misalnya lantai jemur, mesin penggilingan padi dan lainnya. Namun untuk tahun ini yang dibantu hanya pembangunan gudang saja, sedangkan fasiltas lainnya kemungkinan tahun depan baru akan diberikan," ucap dia.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa mendukung penuh kegiatan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan. Pihaknya pun mengimbau pihak perbankan agar dapat membantu dalam membiayai pengelolaan pangan lokal, di bumi cenderawasih diantaranya sagu.

Menurut dia, disamping upaya pemerintah provinsi yang diantaranya mencari pasar sekaligus menampung hasil sagu petani, permodalan terhadap pengelolaan pangan lokal sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sebab untuk bisa maksimal dalam pengelolaan pangan lokal ini memang dibutuhkan kerja sama semua pihak. Baik pemerintah, perbankan serta pihak terkait," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman memastikan proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018, dapat segera dikerjakan setelah turun perencanaan dari pihak konsultan.

Menurut dia, pada pekan kemarin, instansinya telah memberikan pengumuman secara resmi terkait 388 pengusaha asli Papua yang mendapatkan pekerjaan atau proyek GEL di pesisir maupun pegunungan.

Pekerjaan ini bertujan untuk memotivasi anak asli Papua, agar dapat berkembang dibidang jasa konstruksi. "Kita sudah atur sesuai dengan kondisi daerah itu memang yang terima berbeda-beda. Di gunung pengusahanya terima diatas Rp500 juta dan pesisir dibawah angka itu."

"Namun pengumuman yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk melakukan pengecekan dokumen mereka. Sebab jangan sampai perusahaan yang dimasukan sudah mati berkas-berkasnya. Dilain pihak, kita harus mengecek apakah yang menerima semuanya OAP. Kita dorong itu dulu, baru kemudian mendorong pekerjaan," ucapnya.

Pihaknya berharap kepada seluruh pengusaha yang mengerjakan proyek GEL, agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian, pekerjaan wajib tuntas 100 persen dan sesuai dengan spesifikasi dalam rencana anggaran biaya.

"Saya juga minta agar para pengusaha asli Papua yang menerima proyek GEL supaya jangan menjual pekerjaannya kepada yang lain, demi mendapatkan rente. Sebab dengan begitu, maka yang bersangkutan tidak akan pernah berkembang dalam bidang pekerjaan jasa kontruksi," harapnya.

Sebelumnya, KPK minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Deiyai, dimana masa jabatan pasangan kepala daerah yang lama berakhir pada 20 Agustus 2018 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menunjuk pejabat Eselon II tingkat provinsi, FX. Mote sebagai kepala pemerintahan setempat.

Mote yang juga menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Sebenarnya Pilkada di Kabupaten Deyai telah berakhir namun karena ada perkara yang digulirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga belum ada keputusan tetap terkait pilkada, maka perlu ada pelantikan penjabat bupati untuk meneruskan pembangunan di Deiyai," terang Lukas.

Lukas berharap seluruh masyarakat Deiyai dapat menerima keputusan tersebut. Dia pun mengimbau seluruh ASN di kabupaten setempat agar tunduk kepada kebijakan yang nantinya diambil oleh penjabat bupati Mote.

"Dan kalau bisa jangan sampai penjabat bupati tak mau turun dari jabatannya seperti pengalaman di Paniai. Dimana masa jabatan penjabat bupati sudah tapi ngotot belum mau turun. Jelas ini tidak bisa dan sekali lagi harus dimengerti. Sebab jabatan kepala daerah itu tidak sama dengan kepala suku. Ini hirarkinya jelas dari pusat sampai ke daerah," tuturnya.

Gubernur pada kesempatan itu, mengingatkan penjabat bupati agar menjalankan pemerintahan dengan baik serta menjalin komunikasi bersama jajaran Forkopimda setempat. Bupati juga wajib mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sekaligus memfasilitasi kegiatan pelantikan kepala daerah definitif dengan baik.

"Dan yang tak kalah penting bupati diingatkan untuk tidak melakukan mutasi pegawai kecuali mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri," imbaunya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Lukas menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala dan wakil kepada daerah sebelumnya, yang telah menunaikan tugasnya selama lima tahun sejak 20 agustus 2013 hingga 20 agustus 2018.

Sekedar diketahui, acara pelantikan juga dihadiri Kapolda Papua, Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar, Wakil Gubernur, Klemen Tinal, Sekda Hery Dosinaen, perwakilan Forkopimda lainnya serta jajaran pemerintah dan DPRD Kabupaten Deiyai

FX Mote yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua,  sebelumnya, pernah ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Waropen pada 2016 lalu (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.

Kendati sadar bahwa hal tersebut akan berpengaruh kepada daya serap 2018 yang bakal minim, Lukas menyebut kebijakan itu untuk menghindari resiko tersangkut persoalan hukum yang dapat dapat merugikan penggunaan anggaran itu sendiri.

"Sudah saya perintahkan stop tender di Dinas PUPR. Kenapa? Jangan sampai jika dipaksanakan tender nanti justru bermasalah dan menjerat pengguna anggaran ke kasus pidana," terang dia di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, penyerapan anggaran 2018 yang minim sudah tak dapat dihindari lagi. Untuk itu, dia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja semaksimal mungkin mendorong penyerapan anggaran.

"Sebenarnya kan APBD Papua untuk tahun 2018 sudah disahkan pada akhir Desember 2017. Akan tetapi sampai saat ini daya serapnya sulit sekali. Makanya, kemungkinan nanti di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua sudah saya minta tidak laksanakan tender lagi."

"Terkecuali ada proyek yang waktu pengerjaannya dibawah batas waktu pencairan anggaran misalnya pada 15 Desember 2015, maka hal demikian bisa didorong," ucapnya.

Sebelumnya, untuk menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek pada November atau Desember tahun ini.

Menurut Plt. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya.

"Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia.

Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD akan disikapi dan dicarikan jalan keluar sehingga proses tender bisa lebih cepat dan efektif. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pers mengaku akan segera mengunjungi Kabupaten Puncak Jaya, guna meninjau sekaligus menyelesaikan pertikaian antar pendukung kepala kampung yang berujung pada tewasnya 11 warga setempat.

Hal demikian disampaikan Lukas di Jayapura, usai menghadiri satu kegiatan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Saya akan menuju ke Puncak Jaya dalam waktu dekat sebab saat ini sudah banyak orang yang menjadi korban disana. Tak hanya itu, sejumlah rumah – rumah pun dikabarkan sudah hangus dan terbakar habis," terang dia.

Menurut dia, persoalan-persoalan yang muncul itu wajib untuk segera diselesaikan. Sebab dikhawatirkan bakal lebih membesar bila dibiarkan.

Tak hanya persoalan di Puncak Jaya, pihaknya dalam waktu dekat akan berupaya mendamaikan Anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Constant Otemka. "Kendati kalau saya tak salah mendengar ada gugatan di Pengadilan Mahkamah Agung, saya ingin segera berkunjung ke Pegunungan Bintang supaya masalah diatas bisa segera berakhir," harapnya.

Dia katakan, semua pihak di kabupaten dan kota mesti bersatu dan berdamai menyongsong agenda nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dihelat dalam waktu dekat. Dengan demikian, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat wajib untuk seirama dalam mendukug pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu, dia berharap lima tahun masa kepemimpinannya tak ada lagi pertikaian yang justru hanya akan menghambat proses pembangunan.

Dia meminta semua pihak untuk bersatu sebab pelaksanaan PON merupakan harga diri masyarakat Papua yang perlu diperjuangkan dan diwujudkan untuk bisa terlaksana diatas negeri ini. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar memprogramkan seluruh kegiatan yang berujung pada suksesi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Dirinya minta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tak lagi datang ke kantor bermalas-malasan, tetapi berpikir dan bertindak untuk PON.

"PON ini harga diri dan martabat orang Papua yang dipertaruhkan. Makanya, jangan ada lagi ASN yang datang ke kantor kemudian diam, duduk dan pulang. Tapi semua bekerja karena waktu semakin singkat," terang dia saat mencanangkan hitung mundur 730 hari menuju PON XX 2020 di Papua, Senin lalu.

Dalam acara yang juga bertepatan dengan Hari Olahraha Nasional (Haornas) ke 35, dia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan PON XX. Sebab pekerjaan persiapan PON saat ini sudah mulai berjalan.

"Makanya, sekarang itu mari mulai berpikir bagaimana sukseskan PON dan bekerja untuk PON. Semua kegiatan harus dikaitkan dengan PON dan berbicara PON. Jangan berbicara yang lain," tegasnya.

Ditambahkan, hitungan mundur 730 hari kedepan menandakan waktu dimulainya PON XX tahun 2020 di Papua. Pencanangan ini juga dimulainya dengan pembangunan sejumlah pembangunan venue, seperti Lapangan Futsal di Timika, Lapangan Volly Pasir dan Volly Indoor di Koya Koso, Kota Jayapura.

Selanjutnya, pembangunan GOR Rindam di  Rindam XVII/Cenderawasih di Sentani, Lapangan Tembak di Doyo, Sentani, Soft Ball dan Base Ball di Dinas Otonom Kotaraja.

"Ada pula pembangunan GOR Otonom di Kantor Otonom Kotaraja dan Lapangan Tenis di Kompleks Kantor Wali Kota Jayapura. Semua ini diharapkan bisa selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan PON bisa berjalan sesuai harapan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan pengaduan yang efektif dalam memberikan penyelesaian bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pengawasan publik pelayanan publik melalui pengaduan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, hingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian dalam praktek pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggaraaan belum terkelola secara terkoordinir. Akibatnya banyak terjadi duplikasi (perangkapan,red) penanganan aduan, bahkan ada yang tak tertangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan bukan menjadi bidang tugasnya.

"Oleh karenanya, saya berharap kita optimalkan SK Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi."

"Sehingga kualitas pelayanan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya," ucap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri disela-sela kegiatan Bimbingan teknik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayana Publik Nasional (SP4N) LAPOR, bagi pejabat penghubung dan admin di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, Senin (10/9).

Dia katakan, dalam pengelolaan laporan sebagai aspirasi publik terhadap kinerja pemerintah, maka setiap badan publik selaku pengelola pelaksanaan dalam penyelenggaraannya harus bersikap adil tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas.

Serta tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai UU, menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta tidak menyesatkan atau menyimpang.

"Makanya saya minta kepada pemerintah pusat turut mendorong badan publik pemerintah daerah untuk berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Karena akuntabilitas menuntut agar pengelolaan benar-benar efektif, efisien, cepat, murah, lengkap serta kompetitif."

"Saya juga minta kepada pejabat penghubung dan admin yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur di tingkat provinsi dan berharap kabupaten maupun kota ikut menggunakan aplikasi Lapor. Sehingga kita dapat menjalin huungan dalam rangka pelayanan publik didalam pengelolaan pelayanan pemerintahan di bidang pembangunan," tuntasnya.

Sekedar diketahui, LAPOR merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip muda, terpadu dan tuntas.

LAPOR dikelola dan dikembangkan Kemenpan RB bersama Kantor Staf Presiden serta Ombudsman RI. LAPOR juga sudah ditetapkan sebagai pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam rangka menjalankan amanat UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres 76 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayaan publik.  (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan segala bentuk aktivitas ilegal, baik di hutan maupun laut bumi cenderawasih, bakal diberantas sementara pelakunya dituntut hukuman pidana seberat-beratnya.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, hal tersebut telah menjadi komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, saat berkampanye dalam Pilgub lalu.

"Tidak boleh ada lagi yang ilegal – ilegal di Papua ini. Baik itu, Ilegal fishing (penangkapan ikan secara liar) maupun ilegal logging (pembalakan liar hutan), semua tidak boleh".

"Sebab tahukah kalian semua, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sekarang ini sudah pegang surat dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dimana surat itu mengamanatkan semua pihak untuk melindungi hutan dan tanah di Papua. Dengan demikian, yang ilegal – ilegal seperti itu tak boleh lagi karena Papua ini alamnya sudah berada di bawah pengawasan PBB," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengunjungi masyarakat di Koroway, Boven Digoul, untuk mengatasi dan memastikan persoalan penambangan ilegal telah diseelsaikan.  "Sebab kalaupun ada kegiatan aktivitas penambangan memang harus dibawah kendali pemerintah dan masyarakat setempat. Sebab tujuan adanya aktivitas penambangan itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Enembe berharap seluruh bupati dan walikota di Provinsi Papua dapat pula mendorong kebijakan yang membatasi aktivitas maupun kegiatan ilegal di wilayahnya masing-masing.

Dilain pihak, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh bentuk kegiatan maupun aktivitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray menilai lemahnya pengawasan hutan hingga menyebabkan maraknya pembalakkan liar di sejumlah wilayah bumi cenderawasih. Karena lebih banyak terjadi di wilayah kabupaten, dia meminta bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah agar lebih konsisten dalam mencegah ilegal logging. (DiskominfoPapua)