JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata.

Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP).

Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD.

"Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya.

Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua.

"Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia.

Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar.

"Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir."

"Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya.

Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018.

Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat.  Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP).

"Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini."

"Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin.

Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih.

Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua.

Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat.

"Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya.

Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan.

Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

"Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia.

Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika.

Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya.

"Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini."

"Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya.

Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir.

Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua."

Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada.

Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum.

"Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery.

Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

"Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak  Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9).

Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah.

Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

"Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut.

Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat.

"Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya."

"Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya.

Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah.

"Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua  Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI).

"Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak."

"Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,.

Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023.

"Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya.

Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu.

"Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia.

Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai  yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.

Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster.

"Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua."

"Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya.

Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020.

Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura.

"Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020.

Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

"Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, sebanyak 100 CCTV itu akan diintegrasikan dengan ruang comand center milik kepolisian setempat. Keberadaan CCTV ini diharapkan bisa mendukung penerapan kota pintar di Kota Jayapura.

"Sebab perangkat CCTV ini memang salah satu pendukung smart city. Namun yang pasti harus terwujud pada tahun depan," terang dia di Jayapura, baru-baru ini.

Sementara ditanya soal titik-titik pemasangan CCTV, sambung dia, akan diprioritaskan untuk memantau daerah yang memiliki kali dengan tujuan menjaga kebersihan. Termasuk wilayah perkampungan dan perbatasan yang menjadi pintu masuk orang dan barang dari luar negeri.

"Yang pasti terkait titik pemasangan ini sudah ada survei kami dengan pihak kepolisian maupun dinas lingkungan hidup maupun semua stake holder terkait. Tentunya akan disinergikan dengan CCTV yang ada," kata dia.

Sementara ditanya mengenai dukungan jaringan internet untuk pengoperasian CCTV, tambah Binton, pada bulan ini telah dilakukan pemetaan jaringan dengan tiga variabel. Dimana tiga variabel ini bakal menjadi opsi untuk penerapannya.

"Opsi pertama di lingkungan Kota Jayapura kita pakai fiber optik yang seperti indihome. Kemudian yang kedua, pakai jaringan yang sudah dilalui fiber optik dengan jaringan telkom (indihome,red)".

"Sementara opsi ketiga untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan indihome dan fiber optik seperti di Muara Tami, akan digunakan radio wireless. Sebab di Muara Tami kan masih pakai radio hub milik telkom namun belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah wireless, signalnya akan makin kuat dan bisa digunakan masyarakat setempat juga," tutupnya. (DisominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua mengimbau para siswa dan siswi di bumi cenderawasih untuk bersiap-siap mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) tahun 2019 mendatang.

Menurut Kepala Disdik Papua, Elias Wonda, program ADEM dan ADIK akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Dengan demikian, dia mengharapkan para siswa dan siswi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang akan digelar tahun depan.

"Yang pasti, pelaksanaan program afirmasi baik ADEM dan ADIK akan terus dilakukan di Papua. Intinya program ini tidak akan pernah berhenti," jelas dia kepada wartawan, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (26/9).

Dia katakan, untuk tahun ini terdapat kuota sebanyak 500 orang putra dan putri asli Papua yang masuk dalam program ADEM maupun ADIK.

Untuk kuota Adik 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebanyak 100 orang, sementara Adem sebanyak 400 orang. Program Adik dan Adem akan tersebar di 39 Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah menengah terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

"Menariknya, kali ini kita berikan kuota tambahan 100 orang yang bisa diisi oleh orang asli Papua (OAP) dan juga non Papua namun syaratnya mereka yang lahir dan besar di provinsi ini," kata dia

Dia tambahkan, saat ini program ADEM dan ADIK merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat.

Dimana nanti, peserta yang telah lulus seleksi dan telah selesai mengikuti tahap pembekalan bakal dikirim ke sejumlah Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan di pulau Jawa. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendorong salah satu perusahaan ternama PT. Kapal Api, untuk dapat membuka industri perkebunan kopi di Kabupaten Keerom.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo, pihaknya segera mengirim tim ke Kabupaten Keerom, guna melakukan penelitian dan penjajakan.

"Hasil dari penelitian dan penjajakan ini diharapkan bisa menarik minat PT. Kapal Api. Namun saya katakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama dengan seluruh komponen."

"Supaya rencana program kerja yang telah ditetapkan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian Provinsi Papua lewat industri perkebunan kopi," kata Doni Monardo, disela-sela pertemuan Wantanas dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta pelaku usaha, di Jayapura, Senin (24/9).

Menurutnya, dari informasi yang masuk ke lembaganya, ada banyak terdapat sisa-sisa pengolahan kopi sepeninggal Pemerintah Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dia berharap tempat pengolahan itu dapat dikelola dan dikembangkan lebih baik lagi untuk menunjang hasil kopi petani setempat.

"Sebab salah satu kopi Papua jenis Tipiki saja saat ini sudah menjadi yang termahal di Indonesia. Dimana untuk saat ini dijual seharga Rp5.3 juta per kilo. Kopi jenis ini berasalah dari Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua."

"Harapannya dengan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi kopi di Indonesia makin banyak. Sebab lahan di Papua sangat memungkinkan untuk dikembangkan," tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan berharap kehadiran Wantanas dapat memberikan angin segar untuk peningkatan produksi kopi di negeri ini.

"Sebab dalam kunjungan ini ada dari elemen kementerian terkait juga pengusaha. Sehingga diharapkan ada hasil dan aksi dari pertemuan ini," harapnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua didorong untuk segera mensertifikatkan rumah warga yang berdiri diatas laut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen usai menjadi inspektur upacara (Irup) pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Senin (24/9) pagi.

"Terkait  rumah yang berlokasi di laut,  hal ini harus menjadi catatan penting BPN kedepan untuk diselesaikan (diberikan sertifikat)".

"Ini juga seirama dengan program pemerintah pusat. Dan memang ini juga  menjadi tantangan kita, terutama di kabupaten yang masih terpencil. Namun saya harap semua harus berkomitmen agar diselesaikan secepatnya," imbau dia.

Diakui Sekda, sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang belum sadar untuk membuat sertifikat tanah. Padahal Gubernur Papua telah meminta secara resmi kepada BPN untuk mempermudah pengurusan.

Oleh karenanya, dia berharap BPN Papua perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar bisa memanfaatkan momentum pengurusan sertifikat tanah.

"Hanya memang terkait  pengurusan sertifikat secara online di Papua hingga kini masih terkenda masalah jaringan. Tentu ini juga menjadi tantangan kita, terutama bagi Kabupaten terpencil. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, butuh komitmen semua pihak terkait."

"Sehingga pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018 ini, mari saya ajak BPN terus bekerja keras dengan dibantu pemda terkait mewujudkan pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat," harapnya.

Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria  dan Tata Ruang  (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan masyarakat memang  sangat berkeinginan kuat mengurus sertifikat tanahnya.

Hanya  saja,  khusus di Papua  pengurusan sertifikat  masih terkendala tanah adat atau tanah ulayat.

"Namun, kendala itu perlahan bisa teratasi melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni mendatangi  masyarakat hingga ke kampung-kampung diseluruh Tanah Papua."

"Sehingga kita ingin menepis kesan di masyarakat  bahwa selama ini membuat sertifikat  tanah itu mahal, sulit, prosedur tak   jelas dan lain-lain. Tapi  melalui sosialisasi dan bicara dari hati ke hati bersama masyarakat, maka target 50.000 bidang bisa mendekati penyelesaian sekitar 85  persen hingga tahun 2018 ini," pungkas Arius. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA,LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Morobe Papua Nugini (PNG) menyatakan minat mengunjungi lokasi tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI). Keinginan itu, berkenaan dengan Ibu kota Morobe, Kota Lae, yang kerap menjadi tuan rumah even nasional bidang pertambangan.

"Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia," kata Gubernur Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Saunosaat dalam jamuan makan dengan Gubernur Papua beserta rombongan di wilayahnya, pekan kemarin.

Menurut dia, Morobe merupakan provinsi yang memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, dan memiliki potensi usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya.

Provinsi tersebut diklaim mengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

"Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya," kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa.

Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe. Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

"Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera," kata Gubernur Enembe. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura minta dukungan masyarakat untuk dapat mewujudkan penerapan smart city yang telah dikebut mulai tahun ini.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan di Jayapura, Senin (24/9).

Menurut dia, baru-baru ini telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) antara Rekror Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Wakil Walikota Jayapura terkait implementasi dan pengembangan smart city di Kota Jayapura.

Tindaklanjut dari penandatanganan MoU ini, akan dilakukan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara tim komunitas peneliti pengembangan smart city ITB dengan tim Kominfo Kota Jayapura.

"Sebab utuk perwujudan smart city ini sebenarnya tidak terpaku ke teknologi informasi. Tetapi bagaimana kita ciptakan Kota Jayapura, baik masyarakat maupun aparatur dan perangkatnya supaya bisa mulai berpikir smart, terhadap semua permasalahan di Kota Jayapura."

"Sebab tanpa bantuan masyarakat pun upaya ini tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga butuh dukungan semua pihak untuk bisa mewujudkannya," terang Binton.

Masih dikatakan, perwujudan smart city dapat dimulai oleh masyarakat dan semua pihak dengan berupaya mengatasi masalah persampahan. Kemudian, lalu lintas serta keamanan yang pada prinsipnya memberikan rasa nyaman kepada semua pihak.

Kendati begitu, untuk penerapannya diakui butuh dukungan teknologi informasi. "Sehingga nanti bersama dengan tim ITB kita akan membuat satu perangkat untuk mengintegrasikan bagaimana solusi dalam pelayanan kepada masyarakat kedepan bisa menjadi semakin smart," jelasnya.

Disinggung soal kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sambung dia, sebenarnya seluruhnya diyakini telah siap. Namun saat ini masih diupayakan untuk menyediakan seluruh sarana maupun prasarana pendukungnya.

Tak ketinggalan, perwujudan smart city, dipastikan bakal tetap berpijak pada kultur budaya, yang menjadi identitas masyarakat Port Numbay. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah provinsi, agar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip berkelanjut.

Hal demikian bertujuan agar dampak negatif pembangunan infrastruktur bagi lingkungan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, dapat dikendalikan seminimal mungkin.

"Sebab alam dan lingkungan hidup Papua mesti dijaga, karena sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua saat ini serta di masa yang akan datang," terang Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, di Jayapura, Selasa (25/9).

Dikatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah semestinya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Dilain pihak, mampu memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah.

Sebab, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Provinsi Papua setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan.

"Makanya untuk menjawab tuntutan pembangunan dibidang infrastruktur, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diharapkan bisa mengkonsolidasi dan mengidentifikasi capaian pembangunan infrastruktur. Sehingga diteukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti di daerah."

"Dilain pihak, ada inovasi baru yang dihasilkan sehingga memberikan warna baru melalui sudut pandang baru dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia Papua. Tetapi tak ketinggalan dengan tetap memperhatikan prinsip pembanguann berkelanjutan," harapnya.

Ditambahkan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018 telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan RPJMD 2018-2023.

Dengan demikian tantangan pembangunan Papua di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup saat ini meliputi, upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan lima tahun pada masa periode RPJMD 2013-2018.

Kemudian dengan dimulainya masa periode RPJMD 2018-2023, maka tantangan kedepan adalah melakukan penyusunan roadmap dan indikator pembangunan infrastruktur 2019-2023. "Namun tak sampai disitu sebab tantangan kita secara keseluruhan adalah terkait permasaahan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pembangunan manusia."

"Persoalan tersebut, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, dari pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan solusi guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul itu," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut salah satu indikator masih tingginya angka kemiskinan di Papua sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan.

Menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, pemerintah provinsi sudah bekerja keras dengan mendorong pembagunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mendongkrak tingkat kemiskinan. Sayangnya penurunan kemiskinan ada namun terjadi tidak terlalu siginifikan.

Sehingga saran yang perlu dilakukan adalah merubah model pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

"Sebab sampai saat ini Papua dikenal sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun tidak pernah luput dari berbagai persoalan sosial. Salah satu yang paling menonjol adalah tingginya angka kemiskinan."

"Dari catatan kami angka kemiskinan  di Papua mencapai 20 persen. Hal ini tentu sangat ironis, karena di sisi lain Papua ternyata mencatat pertumbuhan ekonomi Year on Year (Yoy) triwulan 2 tahun 2018 mencapai 24,68 persen. Fakta ini lagi-lagi mencengangkan, sehingga peranan pemerintah dan peneliti ataupun akademisi dalam menelaah fenomena semacam ini sangat diperlukan,"terang Simon dalam talkshow dalam rangka memperingati HUT BPS yang jatuh Kamis 26 September 2018, di Aula Sasana Gamma kantor BPS Papua, Selasa (25/9).

Sementara dalam talkshow tersebut, BPS menghadirkan dua nara sumber, yakni Kepala Bidang Nerwilis BPS Papua, Eko Mardiana dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo. Kegiatan ini pun dihadiri para perwakilan akademisi dan mahasiswa dari  sejumlah universitas negeri dan swasta yang ada di Kota Jayapura.

Dalam interaksi tanya jawab, Situmeang dari universitas Ottouw Geissler (OG) menyarankan, BPS membuat indeks ketergantungan uang mengingat masyarakat Papua terutama yang hidup di pedalaman sangat menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, sementara di perkotaan yang sangat konsumtif.

Sementara Dosen Uncen, Yohanes menyarankan, perlu adanya metode khusus terkait pendataan kemiskinan semisal dibuat kategori kemiskinan kultural. Mengingat di pedalaman Papua, banyak warga yang tidak memakai baju, alas kaki, hidup dalam honai, hanya makan umbian tetapi mereka memiliki tanah kebun yang luas dan ternak yang banyak. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku optimis dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih.

Dirinya pastikan, pelaksanaan dua iven nasional ini bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

"Pilpres pasti berjalan aman dan lancar di Papua. Namun saya tetap mengajak semua pemangku kepentingan supaya bersama-sama bisa menciptakan suasana pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2019 supaya bisa berjalan demokratis.

"Apalagi Pilpres hanya dua calon dan sudah melakukan pengambilan nomor urut. Sehingga pasti ada perbedaan pendapat dan kepentingan, tetapi marilah kita ciptakan Pilpres yang damai seperti pemilihan gubernur (Pilgub) Papua tahun ini," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, banyak pihak memprediksi pelaksanaan Pilgub Papua 2018 sarat akan konflik. Namun hal itu, bahkan tidak terjadi, dan sebaliknya Pilgub Papua terlaksana dengan damai.

Untuk itu, dirinya mengimbau pihak KPU dan Bawaslu agar netral sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan damai saat Pilpres dan Pileg.

"Hal ini lah yang mesti kita tunjukan kepada daerah lain bahwa Pilpres di Papua bisa berjalan lancar, aman dan damai," tuntasnya.

Diketahui, KPU RI memulai kampanye pada 23 September 2018-13 April 2019. Kegiatan pertama dilakukan berupa kampanye damai yang dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Mar'uf Amin dan Probowo Subianto-Sandiaga Uno di Tugu Monas Jakarta, Minggu kemarin. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menerima Petunjuk Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara (Juklak BKN), terkait pelaksanaan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Selasa (25/9) di Jayapura.

Kendati demikian, waktu pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS belum dapat dilakukan saat ini. Sebab, Gubernur Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menerima nama-nama PNS koruptor dari BKN.

"Selama ini data yang kita lihat di media massa sebagaimana yang diterbitkan BKN untuk Papua ada 146 PNS koruptor. Dari angka itu 10 ada di provinsi dan sisanya di kabupaten dan kota. Namun itu, kita belum terima data per nama dari BKN."

"Sehingga untuk eksekusinya (pemecatan) baru bisa dilakukan setelah data per nama itu turun. Namun sekali lagi kita tunggu data yang diterbitkan BKN dan Kemenkumham sebelum mengambil langkah terkait tindaklanjut dan instruksi dari SKB tmenteri," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jayapura memastikan bakal melaksanakan SKB tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS.

Diakuinya, saat ini BKN telah menerbitkan 2000-an koruptor berstatus PNS di seluruh Indonesia. Dimana Provinsi Papua menempati urutan ke lima dengan jumlah 146 koruptor berstatus PNS. Sehingga sesuai SKB tersebut maka, 146 PNS ini secara tak langsung bakal diusulkan untuk dipecat.

Kendati demikian, lanjut Frans, masih ada hal yang diperdebatkan apalagi data yang diterbitkan BKN belum dikeluarkan per nama.

"Memang nanti data per nama ini akan disampaikan BKN pusat kepada gubernur lalu dibagi ke kabupaten dan kota. Hanya saja perdebatannya adalah kapan SKB ini mulai berlaku?"

"Sebab saat ini sudah ada ASN yang telah menjalani hukuman kurungan dan pengembalian kerugian negara lalu bekerja kembali di instansinya. Kemudian ada juga ASN yang masih menjalani proses hukum. Sehingga mesti jelas dulu sebelum mengambil keputusan. Artinya, pemberlakuan SKB ini harus berkeadilan," harapnya.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan bakal mensosialisasikan keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang penegakkan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi mendorong orang asli Papua (OAP) untuk menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe saat berkunjung ke Provinsi Madang Papua Nugini (PNG), beberapa waktu lalu, sebagaimana rilis yang diterima.

Dia juga mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha asli di kedua daerah sebagai pebisnis di Pasifik.

"Pemerintah pusat sudah mempercayakan kepada kami untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Artinya, setiap investasi Indonesia di Pasifik, harus lewat Papua."

"Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua," ujar dia.

Sementara untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Enembe, dalam periode keduanya memutuskan agar seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua, terutama untuk pengembangan ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

"Makanya kami mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Sebab kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah."

"Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal," ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

"Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua," kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

"Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan," kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

"Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki," ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

"Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi," ungkap Gubernur Yama. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).

Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan  Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara.

"Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden".

"Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9).

Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden.

"Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia.

Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua.

"Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua)