JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

"Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD.

Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal.

"Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi."

"Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang.

Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan.

"Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8).

Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai.

"Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya.

Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang  paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan.

Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya.

"Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia.

Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya.

Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut."

"Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.

Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut.

"Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi.

Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan.

Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit.

"Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini.

"Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.

Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8).

Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu.

"Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami."

"Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya.

Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya.

"Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya.

Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang  dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).

Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut.

Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

"Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib  melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.

Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari.

"Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja."

"Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih.

Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis.

"Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman.

Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.

Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua.

Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait.

Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

"Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini.

Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota.

"Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya."

"Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin.

Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang.

Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah.

Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil."

"Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.

Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai  (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.

Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini.

"Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya.

Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih.

Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan.

"Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan."

"Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua)