JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 mendatang, wajib menggunakan e-planning.

Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, e-planning merupakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi. Sistem ini juga merupakan aplikasi yang memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dipastikan bakal berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

"Kalau Kabupaten Yahukimo sudah mempersiapkan sementara Pegunungan Bintang masih ada kendala. Namun saya sudah memberikan solusi untuk dikonsultasikan apakah ke BPKP atau instansi lain."

"Sehingga diharapkan pada 2019 mendatang, semua kabupaten di bumi cenderawasih sudah menggunakan e-planning dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah," tutur dia.

Sebelumnya, Maruli minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga

"Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," katanya.

Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD.

Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal.

"Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi."

"Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. (DIskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih.

Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi."

"Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia.

Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi."

"Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya.

Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan.

"Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal, resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/9) pagi, bersama sembilan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2018 lalu.

Usai dilantik, Gubernur Lukas langsung diarak ratusan pendukung menuju kendaraan roda empat di halaman Istana Negara. Sementara Wakil Gubernur Klemen Tinal didampingi istri bergegas mengambil jalur lain menyusuri sisi gedung istana.

Euforia dan dukungan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe pun nampak dari massa pendukung delapan provinsi lainnya yang hadir memadati Istana Negara.

Terdengar teriakan "hidup Provinsi Papua, hidup Lukas Enembe" terlontar dari mulut mereka yang larut bersama pendukung yang menyambut pemimpin bumi cenderawasih, di periode yang kedua itu.

Sementara dari pantauan wartawan, sejak pagi Pukul 7.30 WIB, pejabat maupun masyarakat dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur mulai terlihat memasuki lokasi pelantikan.

Tepat pada Pukul 10.30 Wib, pelantikan dimulai, namun sayangnya tak semua orang diperbolehkan memasuki ruangan pelantikan. "Hanya yang memiliki undangan saja yang dapat masuk," seru seorang pengamanan di pintu masuk Istana Negara.

Tak hanya masyarakat pendukung, sejumlah pejabat pemerintah provinsi serta para bupati pun nampak terlihat di Istana Negara.

Sementara itu, Gubernur Lukas Lukas Enembe menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo, yang telah melantik dirinya dan Wakil Gubernur Klemen Tinal untuk kembali memimpin Papua.

Dimana kepemimpinan kali ini merupakan periode kedua bagi dirinya untuk memimpin Provinsi Papua.

Selanjutnya, Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan melakukan serah terima jabatan pada hari ini, di Kota Jayapura.

Para kepala daerah yang dilantik, yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng) dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Kemudian, Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua) serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar). (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menapaki periode yang kedua, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku tak bakal menetapkan program yang muluk-muluk, tetapi hanya melanjutkan kegiatan pembangunan prioritas yang telah dicanangkan sebelumnya.

Antara lain pada bidang pendidikan, lanjut dia, pihaknya tetap melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak asli Papua yang dinilai masih tertinggal terlalu jauh dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

"Sebab jujur untuk saat ini masih banyak sekali anak-anak Papua terlantar karena pendidikan masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari nilai indeks pembangunan di Papua yang sampai saat ini masih jauh dari harapan. Pun demikian untuk angka kemiskinan yang masih terlalu masih tinggi, kendati sudah mulai turun," ucap dia, usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9).

Dia katakan, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian.

"Contohnya, pembangunan jalan trans Papua Jayapura-Wamena yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana APBN. Tetapi sampai saat ini jalan tersebut belum difungsikan."

"Makanya, saya sebagai gubernur bertekad supaya pembangunan jalan trans Papua Jayapura-Wamena itu, pekerjaanya cepat tuntas dan bisa difungsikan. Dengan harapan orang Papua bisa akses atau mengunakan jalan trans tersebut," tuturnya.

Usai dilantik, Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan melakukan serah terima jabatan pada hari ini, di Kota Jayapura.

Para kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya, yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng) dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Kemudian, Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua) serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar). (DiskominfoPapua)