Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura |
- Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
- Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
- Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
- Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
- Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018
| Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura Posted: 03 Sep 2018 03:21 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat. "Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8). Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS. Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik." "Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya. Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah Posted: 03 Sep 2018 03:12 PM PDT Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi." "Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia. Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. "Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi." "Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya. Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan. "Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua) |
| Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken Posted: 03 Sep 2018 03:10 PM PDT Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut. Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. "Kalau Kemendikbud saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini. Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini. Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua. "Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan." "Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya. Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang. Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan. Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua) |
| Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi Posted: 03 Sep 2018 03:08 PM PDT Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya. "Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya. Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi." "Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu. Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay . "Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga. Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018 Posted: 03 Sep 2018 03:04 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini.Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya. "Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu. Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia. Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia. Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut. "Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin." "Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Lelemuku.com di Grup Telegram Lelemuku.com. Klik link https://t.me/lelemukucom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.
Lelemuku.com - Cerdaskan Anak Negeri

