BOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama.

Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018.

Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan.

Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif.

 Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik.

Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen.

Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.

Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya.

"Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen)

WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera.

Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8).

Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar.

"Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya.

Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya.

Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay.

Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera

"Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen .

Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen)

BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti.

Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya.

Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI.

"Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim  minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017".

Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis.

Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi.

Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD.

Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah  menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya.

"jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen)

TANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Polisi amankan 2  pelaku pembunuhan kepala kampung Arimbit, Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Maluku di Polres Boven Digoel pada pada Kamis (13/9) sekitar pukul 20.00 wit.

Rombongan pengantar ini dipimpin oleh Alowasius Basulka, Anggota Bamuskam Kampung Arimbit distrik Ambatkwi mengantar pelaku atas inisial KW (30) dan AS (25) untuk selanjutnya diamankan.

Sebelumnya pihak Kepolisian sudah mengambil langkah – langkah penyidikan serta berkordinasi dengan pihak keluarga yang menerima surat pemanggilan kepada ke 2 pelaku pembunuhan.

"Sebelumnya kami telah melayangkan surat pemanggilan atas dasar penyidikan yang juga telah kami lakukan sebelumnya, kepada dua tersangka," ungkap penyidik Polres Boven Digoel.

Saat ini kedua pelaku ditahan disel Polres Boven Digoel untuk dilaksanakan proses hukum. Kepolisian Kasus ini sudah menangani kasus ini sepenuhnya, maka diimbau kepada keluarga untuk tidak lagi membuat tindakan yang melanggar hukum yang akan berbuntut panjang.(HumasPoldaPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura melaksanakan razia cipta kondisi dalam rangka operasi mantap praja pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura. Jumat (14/9) dini hari.

Razia Cipta Kondisi dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan., S.IK dengan kuat personil 1 regu Brimob Polda Papua, Opsnal Polres Jayapura Kota, Opsnal Jatanras Polda Papua, Opsnal dan Reserse Polsek Abepura, Personil Lantas serta Personil Provost Polsek Abepura.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan pihak yang di backup oleh brimob polda papua dan tim jatanras Polda Papua tadi pagi melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah distrik Abepura dan Distrik Heram.

Lanjut Kapolsek, dimana razia ini dilaksanakan dengan sasaran kendaraan roda dua serta menekan angka tindak kriminal kasus curanmor yang akhir-akhir ini marak terjadi.

"Razia diawali dengan memeriksa kendaraan yang terparkir di depan USTJ, depan Holla Plaza dan yang terakhir depan Denzipur Waena dan expo waena," Terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK

Kapolsek menuturkan, dari hasil razia tersebut berhasil mengamankan 23 unit kendaraan roda dua berbagai jenis merek yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.(HumasPoldaPapua)

KUALA KENCANA, LELEMUKU.COM – Sekelompok warga memblokade ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi ini dipicu oleh tewasnya seorang guru akibat ditabrak pengendara motor pada Jumat (14/9) siang.

Blokade jalan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Warga yang menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan dari Kota Timika tujuan Kuala Kencana dan sebaliknya tidak dapat dilalui.

Polisi yang tiba di TKP, kemudian berupaya bernegosiasi dengan warga. Namun, warga justru mencoba menyerang seorang anggota polisi. Waka Polres Mimika Kompol Arnolis Korowa,SH.MH bersama Kabag Ops AKP Andyka Aer,SIK memimpin personel Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika dan dibantu Brimob NTB yang sedang melakukan BKO di Polres Mimika.

Polisi yang mencoba melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, tembakan peringatan itu justru dibalas warga dengan lemparan batu. Sehingga mengakibatkan satu orang polisi terluka.

Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini akibat salah paham. Dimana keluarga dan kerabat korban mendapat kabar bahwa, pelaku yang menabrak korban sudah dilepaskan pihak Kepolisian.

"Ini hanya salah paham saja, karena ada yang sebarkan isu kalau pelaku dibebaskan polisi. Padahal tidak, karena pelaku sampai saat ini masih di tahan, untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut," kata AKP Andyka.

Setelah situasi dapat dikendalikan, pihak Kepolisian kemudian mengundang 5 perwakilan keluarga korban ke kantor Satuan Lalulintas untuk dilakukan mediasi. Polisi menyampaikan ke keluarga kalau isu itu tidak benar, dan pihak keluarga sudah mau menerima. (HumasPoldaPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Menjadikan pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagai barometer kabupaten/kota di Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Wali Kota Jayapura terus meningkatkan SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Kota Jayapura.

"Beberapa pimpinan OPD tersebut seperti Kepala Inspektorat Dr Ahmad Idrus, MM, Kadispendikbud Dr Fachruddin Pasolo, MSi, Plt Sekda Dr Frans Pekey, MSi, Kepala BKPP Dr Robert Betaubun, MM, Kadispendukcapil Dr Merlan S Uloli, MM, Kepala BPKAD Dr Adolf Siahaya, MSi, Sekretaris Disnakertrans Dr John Makanuay, Kepala Bappeda Dr Rory Huwae, juga ada Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, dan sedang proses menuju sidang terbuka Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM," katanya pada pertemuan terbatas penyerahan Surat Perintah Penunjukkan Plt. Kadishub kota Jayapura di Ruang Rapat Wali Kota Jayapura, Selasa 28 Agustus 2018.

Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM mengaku telah berhasil meningkatkan SDM di OPD lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dengan wujud memberikan kepercayaan kepada beberapa pimpinan OPD mengikuti program doktoral, sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah berada pada SDM yang menjalankan roda pemerintahan.

Keberhasilan Wali Kota dalam membina dan memberikan kepercayaan berbuah prestasi yang dilirik kabupaten lain di Papua dan di Papua Barat. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Adrian Jitmau, SE, MSi yang digantikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sefnath Kambuaya, S.Sos, M.Si, kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Sorong, Papua Barat.

"Kemudian Kadispendikbud Dr. Fachruddin Pasolo, MSi mau ditarik menjadi Sekretaris Daerah di Kabupaten Manokwari, namun saya katakan untuk jangan dulu pindah karena masih saya masih butuh," tambahnya.

Kompetensi SDM di OPD Kota Jayapura membuat posisi strategis yang memiliki capaian positif dan prestasi atau kemajuan, menjadi incaran kabupaten lain untuk menarik pimpinan OPD yang dirasa kompeten membangun suatu daerah.

"Jabatan di Papua Barat dan Papua mengincar Pimpinan OPD yang berhasil menata Kota Jayapura untuk dipakai di daerah lain. Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," katanya.

Wali Kota juga menyinggung soal Smart City yang merupakan komitmen bersama, langkah tersebut menjadi kemajuan. Rencananya PT Freeport Indonesia akan memasang cable car atau kereta gantung dari Kantor Stasiun TVRI di Bhayangkara ke Puncak Vangasgu di Jayapura City.

Sebagai wujud menjalankan program Smart City, diharapkan berbagai instansi terkait mendukung program tersebut. Fasilitas umum juga akan diremajakan seperti bangku teras panjang di Dok II depan Kantor Gubernur Papua akan dibenahi dan diadakan ekspansi guna memfasilitasi warga yang ingin menikmati teluk di Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua berencana menghapus sejumlah kampung di kota Jayapura untuk pemerataan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan wali kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM, sabtu 1 september 2018

"Seperti kampung Mosso, kita harus hapuskan, dia harus bergabung ke kampung Souw Sae, kampung Holtekam ini kita akan tingkatkan menjadi kelurahan karena masyarakatnya sudah heterogen, dan Kampung Koya Koso kita harus hapus dan bergabung dengan kampung Nafri,"kata Wali Kota.

Wali kota Jayapura mengatakan alasan penghampusan sejumlah kampung ini karena melihat jumlah anggaran yang digulirkan ke kampung cukup besar, namun anggaran yang terbilang cukup melimpah itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah setempat.

Ia mencontohkan  seperti kampung moso yang dialokasikan dana mencapai 6 miliar rupiah lebih  tetapi penduduknya hanya berada di kampungnya mulai hari senin hingga kamis, hari jumat hingga minggu, warga moso lebih banyak menyebrang ke Papua Nugini.

Wali kota yang akrab disapa BTM ini mengatakan  rencana penghapusan ini akan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, seperti diperkuat dengan peraturan daerah, persetujuan DPR, kemudian diusulkan ke provinsi dan selanjutnya provinsi mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dengan adanya perampingan kampung  ini, maka kampung yang tersisa di kota Jayapura hanya ada 10 kampung dan itu memiliki pemerintahan adat. Pemerintah kota Jayapura juga sudah tidak lagi melakukan penambahan kampung, sebagaimana aspirasi masyarakat di Hamadi dan di Argapura Pantai, mengingat wilayah-wilayah itu tidak memiliki keondoafian.

"Yang punya kampung adalah kepemerintahan ondoafi di kampung, maka itu ada 10 kampung yang sah yaitu, Kampung Kayu Batu, Kayu Pulo, Tobati, Enggros, Waena, Yoka, Nafri, Skouw Sae, Skouw Mabo, dan Skouw Yambe yang lain akan kami hapusnya,"tegas Pemimpin Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Pemerintah kota Jayapura mengapresiasi pengelolaan dana Kampung Skouw Sae yang transparansi dan efektif dalam penyaluran dana kampung.

Sidak yang dilakukan pemerintah kota dipimpin langsung oleh wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru di 8 pemerintahan kampung yang ada di distrik Muara Tami, hanya kampung Skouw Sae yang dianggap sebagai kampung yang tertib dalam pengelola administrasi yang baik.

"Apresiasi kepada kampung Skow Sae,  terhadap pengelolaan admistrasi dan transparan terhadap dana desa dan efektif, kampung skwo sae dianggap sebagai kampung yang tertib didalam mengelola administrasi dan pertangung jawaban, ini dibuktikan yang  merupakan kerjasama yang baik  antara kepala kampung, aparat kampung, bamuskam, dan tim kerja mereka kompak dana mengelola dana kampung yang trasparan,"kata  Wakil Wali Kota, usai menggelar sidak pelayanan publik dan pengela anggaran dana kampung disejumlah kampung di distrik Muara Tami, Senin 3 september 2018.

Dengan tertib administrasi yang baik dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah kampung Skouw Sae, orang nomor 2 di kota Jayapura mengharapkan  7 kampung yang ada di distrik muara tami dapat mencontohi kampung Skouw Sae.

"saya meminta kepada seluruh kampung agar dapat mencontohi kampung skow sae, dengan administrasi yang tertata dengan baik dan pengelolaan dana desa yang trasparan,"tegas Wakil Wali Kota.

Harapan wakil Wali Kota, dengan adanya dana kampung  yang  jumlahnya sangat banyak yang diberikan kepada kampung agar dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, dengan adanya dana kampung yang sangat besar ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di kampung.

Selain itu, wakil Wali Kota juga meminta kepada kepala kampung  kalau ada pekerjaan di kampung, pemerintahan kampung dapat memberdayakan, masyarakat kampung yang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menopong dan meningkatkan taraf hidup.

Sidak yang dilakukan berpusat di pemerintahan kampung Nafri, kampung Koya Kosso, kampung Holtekamp, kampung Koya Tengah, kampung Mosso, kampung Skow Sae, kampung Skow Mabo, kampung Skow Yambe, didampingi sejumlah kepala OPD.(HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna memastikan adanya pelayanan publik dan aktivitas perkantoran, serta pengelolahan anggaran yang diturunkan ke Kampung, wakil Wali Kota Jayapura , Provinsi Papua Ir. H. Rustan Saru, MM lakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah sarana perkantoran pemerintahan kampung.

Sidak dilakukan di kantor pemerintahan kampung Nafri, kampung Koya Kosso, kampung Holtekamp, kampung Koya Tengah, kampung Mosso, kampung Skow Sae, kampung Skow Mabo, kampung Skow Yambe, senin 3 september 2018.

Sidak yang di pimpin langsung wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM bersama sejumlah kepala OPD, melihat secara langsung pelayanan publik serta pengelolahan anggaran dana kampung yang diperuntuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kampung yang belum tepat sasaran.

"Saya mengharapkan pengelolahan anggaran dana kampung harus dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat tepat sasaran dan transparan, juga melibatkan tim pendamping, Bamuskam untuk melakukan kordinasi sehingga menetapkan program yang menjadi prioritas,"jelas wakil Wali Kota Jayapura.

Ia menegaskan agar pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk memberikan arahan memberikan pembinaan yang baik dalam hal administrasi, dan memberikan arahan motivasi yang lebih baik  kepada kampung yang di anggap lambat dalam pengelolaan  administrasi dan pelaporan, sehingga perlu ditingkatkan di berikan pelatihan dan bimbingan.

"Sistim pengelolaan keuangan di hampir semua kampung belum terlatih terdidik untuk membuat laporan yang baik, maka dinas pemberdayaan masyarakat kampung harus terus membina perangkat pemerintahan kampung agar sistem pelaporan dan keuangan kampung betul-betul sudah dikuasai, sehingga mereka dengan muda melaporkan keungan kampung,"tambah pemimpin yang akrab disapa Pak Haji.

Wakil Wali Kota minta kepala kampung dapat mengelola kucuran dana kampung dengan baik, prioritaskan keperluan masyarakat kampung, infrastruktur, dan pemberdayaan kampung. Selain itu, kepala kampung berkewajiban untuk melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelolah anggaran kampung, Bamuskam melakukan kordinasi, dan mendata program prioritas yang diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat kampung.

"Kepala kampung harus berperan aktif dalam melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelola anggaran kampung, bamuskam selalu mengadakan koordinasi, pertemuan mendata secara prioritas mana yang harus diutamakan untuk kesejahtraan masyarakat kampung, tepat sasaran, tepat alokasi,"cetus wakil Wali Kota.

Dengan adanya dana kampung  yang jumlahnya sangat banyak kepada kampung agar dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di kampung.

Ia juga meminta kepada kepala kampung  kalau ada pekerjaan di kampung, pemerintahan kampung dapat memberdayakan, masyarakat kampung yang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menopong dan meningkatkan taraf hidup.(HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa Bumi Lombok 7,0 SR yang menelan ratusan warga korban meninggal dunia dan ribuan warga kehilangan rumah tinggal, sehingga membuat ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kota Jayapura, menggelar aksi spontanitas peduli gempa lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), senin 3 september 2018.

Aksi yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM dan Asisten II Kota Jayapura, usai menggelar upacara pengibaran bendera awal bulan, membuat seluruh (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Jayapura mengikuti jejak pimpinan memasukkan uang dalam kotak yang disediahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura.

"Kegiatan ini sebagai bentuk aksi kemanusiaan terhadap bencana gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)," kata orang nomor 2 di kota Jayapura.

Selain itu, Wakil Wali Kota juga menyampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi berkekuatan 7,0 SR yang merenggut ratusan nyawa  dan memporandakan bangunan di Lombok, NTB.

"Belasan warga meninggal dunia, bahkan ratusan orang mengalami luka-luka serta kehilangan harta bendanya. Harapan kami, bantuan ini bisa mengurangi beban saudara-sausara di Lombok," kata Rustan. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Guna memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat  di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua,  Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM melantik Kepala Puskesmas Kotaraja yang baru dr.Titik Rinjayati menggantikan pejabat lama Masdiana Pardede, bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota, senin 3 septerber 2018.

Dalam arahannya Wali Kota mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura tengah fokus meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, tepat dan prima, dimana 13 puskesmas yang ada di Kota Jayapura direncakan semua akan terakreditasi.

"Rencana saya pada tahun 2019 semua puskesmas yang ada di kota Jayapura ini sudah terkreditasi, saya juga berharap kepada para kepala puskesmas untuk menurunkan angka kesakitan, dan juga 3 penyakit terabaikan serta saya harapkan HIV/AIDS pada tahun 2020 bisa zero atau nol "ucap Wali Kota Jayapura.

Dihadapan para kepala Puskemas yang hadir dalam acara pelantikan ini, Wali Kota menegaskan, agar dana dari Pemerintah Pusat maupun daerah untuk Puskesmas, jangan dimasukan didalam rekening pribadi, tetapi harus lebih transparan.

Wali Kota juga mengatakan, saat ini pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura dalam tahap penyelesaian akhir, Wali Kota berharap tahun 2019 rumah sakit yang terletak di distrik Muara tami ini dapat diresmikan. Selain itu, Pemerintah Kota Juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta di Kota Jayapura.

Wali Kota yang akrab disapa BTM mengaharapkan kepala puskesmas yang baru dapat menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab dan kepada kepala puskesmas yang lama pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya.

"Atas nama Pemerintah Kota Jayapura megucapkan selamat kepada Pejabat yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, kepada pejabat lama kami Pemerintah Kota Jayapura mengucapkan terimakasih atas pengabdian nya dan selamat bertugas ditempat yang baru" Kata Wali Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano apresiasi juara umum yang di peroleh kontingen O2SN SD, SMP Kota Jayapura pada Olimpiade Olahraga Siswa Naisonal (O2SN) tingkat provinsi Papua yang digelar 30 agustus – 1 september 2018 di Jayapura.

"Saya apresiasi capaian kotingen O2SN kota Jayapura sebagai juara umum di olimpiade olahraga tingkat provinsi Papua,"kata Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano,MM, usai memimpin upacara pengibaran bendera merah putih awal bulan dilingkungan pemerintah kota Jayapura, dilapangan Apel Kantor Wali Kota Jayapura, senin 2 september 2018.

Orang nomor satu kota Jayapura ini akan memberikan perhatian khusus dengan dukungan dana pembinaan kepada para atlit Kota Jayapura yang akan memperkuat kotingan O2SN Provinsi Papua di tingkat nasional.

"Bapak akan memberikan dana pembinaan kepada atlit kota Jayapura berprestasi yang mewakili provinsi Papua ketingkat nasional, tapi tidak untuk guru-guru pendamping,"ucap Wali Kota Jayapura.

Adapun prestasi kontingen O2SN Kota Jayapura dengan 13 emas, 2 perak dan 2 perunggu dengan jumlah perolehan 17 medali yang diikuti Kontingen O2SN Merauke, Jayapura, Keerom, Nabire, sarmi dan Yapen. Juara umum yang disabet Kotingen O2SN Kota Jayapura berhak membawa Piala bergilir yang selanjutnya diserahkan langsung oleh ketua Kontingen Kota Jayapura yang juga merupakan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Jayapura, Dr. fachrudin Pasolo kepada Wali KOta Jayapura disaksikan langsung oleh ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Direncanakan O2SN Tingkat nasioal akan berlangsung 15 – 22 september 2018 di Jogjakarta, dengan mengikuti cabang olahraga Atletik, Karate, renang, pencak silat, bulutangkis, dan senam.(HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM –Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah tahun 2018, Ratusan tenaga kebersihan kota Jayapura terima sapi qurban dari pemerintah kota Jayapura, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah tahun 2018 dari 10 ekor sapi qurban, satu  ekor sapi akan diberikan kepada 187 buruh kebersihan Muslim.

"Ada sekitar 787 buruh kebersihan di Kota Jayapura, 187 adalah buruh beragama Muslim dan 600 buruh beragama Kristen-Katholik, bagikanlah kurban ini kepada mereka yang berhak menerimanya dan terkhusus mereka yang terdata sebagai buruh kebersihan, jangan ada buruh liar,"katanya menyerahkan hewan kurban kepada buruh kebersihan DLHK di depan kantor Gubernur Papua, Rabu (22/8).

Ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jerih payah buruh kebersihan yang bekerja dari subuh hingga malam hari.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Jayapura juga memberi pengupahan bagi para tenaga buruh yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di kota.

Untuk itu, Wali Kota akan menindak tegas kepada buruh liar yang tidak terdata di DLHK dan buruh yang tidak bekerja secara maksimal.

"Terima kasih atas dedikasinya Kota Jayapura bisa meraih Ardipura hingga beberapa kali, saya minta DLHK untuk tegas dalam mengatur petugas kebersihan agar tidak ada petugas liar yang tidak bekerja, jangan segan segan," katanya.

Wali Kota berharap pengupahan kepada tenaga Buruh wajib melalui rekening agar tidak ada pemalsuan tanda tangan. Sehiingga upah yang diterima tepat sasaran.

Selain itu, Wali Kota berharap peran aktif warga kota Jayapura agar dapat membantu pemerintah kota Jayapura untuk menjaga kebersihan lingkungannya, karena masih terdapat petugas kebersihan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Banyak sampah yang berserakan karena sejumlah petugas tidak bekerja dengan baik, sehingga masyarakat juga harus peduli untuk tidak membuang sampah di selokan, serta membakar sampah sembarangan,"harap putra negeri matahari terbit Portnumbay.

Wali Kota menegaskan petugas buruh kebersihan agar tidak membabat rumput yang ada dipinggir jalan hingga ke akarnya dan bagi oknum petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab adalah orang yang tak beriman.

"Kepada buruh kebersihan Wali Kota ingatkan untuk tidak membabat habis rumput di sepanjang jalan. Bagi oknum yang masih membiasakan diri membuang sampah sembarangan tegas Wali Kota, merupakan orang tak beriman. "Mereka yang membuang sampah sembarangan adalah orang yang tak beriman dan tak beragama," kata putra asli kampung Tobati.

Dengan momen hari raya Idul Adha 1439 hijriyah tahun 2018 ini, ia mengharapkan dengan berqurban kita semua bisa meninggalkan sifat hewani dengan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan asri.

"Meninggalkan sifat hewani melalui berkurban juga bermakna menjaga lingkungan, karena sebagai umat beragama yang memiliki akal budi memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan,"cetus anak Tabi lulusan SMP Muhammadyah Abepura.

Wali Kota meminta ke depannya seluruh proses pemotohan hewan harus melalui Rumah Potong Hewan (RPH) agar steril dan halal dan Kepada warga Kota Jayapura untuk mendukung dan membantu para buruh kebersihan dalam menjalankan tugasnya.

"Warga menjadi kunci terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan, petugas kebersihan yang jumlahnya terbatas membutuhkan kesadaran warga akan kepedulian lingkungan,"harapnya. (HumasKotaJayapura)

SENTANI, LELEMUKU.COM – Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana penyusunan Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK, maka pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) saat ini juga menyesuaikan dengan adanya tambahan pengguna yaitu user PPK, dimana user PPK dibuat oleh admin agency LPSE melalui aplikasi SPSE (e-tendering).

Sebagaimana adanya pembelakuan Perpres tersebut, maka Tim Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mengadakan Pelatihan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)  Pada Apilkasi SiRUP Versi 2.3, yang akan berlangsung kurang lebih selama satu minggu, sejak Rabu (5/9), di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.

Ketua LPSE Kabupaten Jayapura, Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah harus mengumumkan semua kegiatan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) melalui aplikasi SiRUP.

"Jadi bukan paket yang mau dilelang saja tetapi semua kegiatan termasuk administrasi dan jangan takut, masukan atau input saja semua kegiatannya" ujarnya.

Pelatihan yang dipandu oleh Admin Agency LPSE Kabupaten Jayapura, Haslipa, SE, serta dihadiri oleh Operator SiRUP bagi Admin PA dari seluruh Perangkat Daerah dan juga Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dalam Pelatihan ini juga, disampaikan tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta terdapat fitur terbaru dalam SIRUP Versi 2.3 diantaranya: Pemisahan fungsi akun PA dan KPA serta penambahan akun PPK dari SPSE. Kelola level program, kegiatan, output, sub-output, komponen (PKOK) pada Kementerian/Lembaga;
   
Selanjutnya adalah; Kelola level program, Kegiatan (PK) pada perangkat daerah; Akun PA/KPA dapat mendelegasikan Level Kegiatan, Output, Sub-Output hingga Komponen kepada PPK; PA/KPA terkoneksi dengan INAPROC terkait Penayangan Daftar Hitam Penyedia; Jumlah pagu paket tidak dapat melebihi pagu kegiatan;
  
Kemudian dijelaskan Dalam satu formulir paket penyedia, dapat mengakomodir lebih dari satu jenis pengadaan; Tersedia pilihan tipe swakelola dalam pembuatan paket swakelola; dan Pembuatan paket Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui mekanisme upload RKA Dekon/TP. (DiskominfoJayapura)

SENTANI, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Jayapura, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura melakukan Pelatihan Operator Komputer yang  yang diikuti oleh 25 peserta dari 5 Distrik di Kab. Jayapura, yaitu Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Depapre, Distrik Kemtuk dan Distrik Ebungfauw.

Pelatihan ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Jayapura, DR. Timotius. J. Demetouw, SE, M.Si, yang berlangsung pada Rabu, (12/9) di Hotel Ratna Sentani.

Pembukaan kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh  Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Jayapura, DR. Timotius. J. Demetouw, SE, M.Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. I Nyoman Sucipta, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Jayapura, Instruktur Komputer dari Koramil Hawai dan LPK Pometia Sentani.

Kegiatan yang berlangsung selama 12 hari, yakni tanggal 12 sampai 24 September 2018 ini akan berlangsung di 2 (dua) tempat, yaitu LPK Pometia dan Hotel Berkat Sentani. Yang bertujuan agar setelah mengikuti pelatihan ini peserta memiliki sertifikat komputer dan mampu bekerja di perusahaan yang membutuhkan tenaga dengan basic komputer. (DiskominfoJayapura)

SENTANI, LELEMUKU.COM – Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, SE, M.Si bersama dengan para Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura melangsungkan rapat terkait  Percepatan Pengakuan dan Perlindungan  Masyarakat Hukum Adat  Serta Pembentukan Gugus Tugas  di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2018, bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Gunung Merah Sentani.

Bupati Jayapura  menekankan bahwa pemkab Jayapura harus  memberikan bobot dan makna dari  UU Otsus, sehingga isinya itu jelas.

"Disinilah saya ingin tekankan bahwa kita memberikan bobot dan makna dari  UU Otsus itu. Otsus bukan hanya  merubah nama dari kecamatan menjadi distrik dan dari desa menjadi kampung. Tidak, isinya harus jelas," ujarnya.

"Pertama adalah wilayahnya dulu, kita pastikan. Kemudian didalam wilayah ini mereka berinteraksi dan membangun masa depannya, nah ini yang kita lakukan," katanya.

"Otsus sampai hari ini isinya tidak jelas, isinya sama dengan di Jawa. Nah oleh karena itu, kekhususan ini punya ruang khusus yang besar, yang kita harus  isi, kita harus pastikan. Mari kita mainkan ini," ajaknya.

"Kementerian Desa, dia bikin satu kebijakan yang berlaku disana, bahwa ada istilahnya kawasan pedesaan, itu terdiri dari kampung-kampung, mungkin kecamatan atau bisa  lebih dari itu. Ada program kawasan pedesaan. Ada Kementerian Kehutanan, ada banyak pihak dengan konsepnya semua. Dan disitu kita akan kebingungan dan bercerai berai," ucapnya.

"Mungkin kita tidak bisa menemukan jati diri kita sebenarnya," tambahnya.

"Jokowi bilang membangun Indonesia dari pinggiran pedesaan dan segala macam, semua kementerian menterjemahkan. Karena semua itu, gugus tugas ini katakan ini mungkin kita agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak kita bentuk dan kita bekerja," terangnya.

"Supaya kita segera membentengi dan memproteksi terhadap hak-hak dasar orang Papua. Saya pikir itu substansinya. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari AMAN untuk sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat adat disini," tutupnya. (DiskominfoJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe segera melakoni agenda pertamanya selaku kepala pemerintahan di bumi cenderawasih. Dalam apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (9/9), Lukas dijadwalkan mencanangkan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020.

Kegiatan hitung mundur tersebut, juga bertepatan dengan peringatan hari olahraga nasional yang diadakan untuk mengajak masyarakat gemar melakukan gerak badan guna menguatkan serta menyehatkan tubuh.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Menurut dia, Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan usai dilantik Presiden Joko Widodo untuk periode kedua, telah meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

Mulai dari pembangunan venus sampai kepada persiapan teknolobi informasi maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk mensukseskan iven nasional empat tahunan tersebut. "Sehingga saya kira ini sudah jelas bahwa semua Kepala SKPD sudah diperintahkan untuk sukseskan PON. Makanya, akan ada pencanangan hitung mundur sekaligus untuk mengingatkan kita semua yang terlibat dalam PON agar bekerja keras mempersiapkan segala sesuai yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan bidangnya," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keterangannya kepada wartawan mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk menyelesaikan seluruh venus PON.

"Baik untuk fisiknya maupun alat pendukung di venus, kita akan minta seluruh SKPD fokus selesaikan persiapan PON. Ini penting, supaya seluruh persiapannya bisa rampung dan selesai sebelum perhelatan iven empat tahunan itu digelar pada 2020 mendatang," terang dia.

Dikatakan, penyelenggaraan PON di Provinsi Papua harus sukses karena merupakan pesta olahraga dan agenda besar negara. Iven ini juga merupakan yang pertama kali digelar di provinsi tertimur di Indonesia tersebut.

"Makanya, saya akan minta komitmen seluruh SKPD untuk fokus pada PON 2020 di Papua. Saya sebut ini tidak boleh ada kata gagal lagi. Semua harus optimis untuk bagaimana mensukseskan. Sebab Pemerintah bersama DPR Papua dan komponen yang ada di Papua, akan berjuang untuk mensukseskan PON di tanah ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan bakal melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

"Akan ada perampingan SKPD dalam waktu dekat. Nanti ada tim yang ditunjuk untuk melakukan perampingan. Setelah dibahas dan diputuskan baru kemudian nomenklatur dan kepada SKPD-nya disahkan," terang Lukas di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, selain merampingkan struktur SKPD, ada wacana untuk juga menggabungkan sebuah SKPD yang kinerjanya hampir serupa. Dengan menggabungkan SKPD itu, diharapkan kinerja ASN akan lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi dan misi dalam janji kampanyenya.

"Sebab kita mesti bertindak efektif di masa mendatang. Apalagi strukur APBD kita mulai tahun kemarin sudah perlu mendapatkan dukungan anggaran secara maksimal. Sebab ada juga pengalihan ASN dari kabupaten dan kota, yang kini gajinya dianggarkan pada APBD provinsi," tuturnya.

Sementara disinggung terkait pelantikan pejabat Eselon II yang dilakukan mantan Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana baru-baru ini mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Djuli Mambaya, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumfaker, serta Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi, diakui Gubernur pihaknya bakal melanjutkan keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.

Dengan demikian, dirinya memberikan kepastikan tak bakal melakukan perubahan atas kebijakan rotasi jabatan Eselon II, yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu.

"Mengenai pelantikan pejabat yang dilakukan mantan Penjabat Gubernur Soedarmo (itu) tidak apa-apa. Pemerintahan ini kan tidak pernah berhenti dan jalan terus. Sehingga kita akan lanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Penjabat Gubernur Soedarmo," serunya.

Sementara pada kesempatan itu, Lukas mengimbau masyarakat untuk bersatu mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan olehnya. Dukungan masyarakat itu, diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera digenjot olehnya bersama seluruh SKPD.

"Untuk itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua di 29 kabupaten dan kota yang telah berikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin lima tahun lagi. Dukung kami terus sampai tugas berakhir, dan tujuan maupun cita-cita pembangunan itu bisa tercapai," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Pusat Merry Yoweni memastikan organisasinya siap banting tulan mendukung pemerintahan dan kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, dalam upaya memajukuan perekonomian bumi cenderawasih.

Pihaknya pun siap memastikan seluruh anggota KAPP agar turun lapangan memacu peningkatan ekonomi pengusaha asli Papua.

"Sebab pemerintah daerah memang butuh dunia usaha dalam memajukan ekonomi. Makanya, kita siap mendukung gubernur Lukas, lebih khusus dalam dibidang perekonomian."

"Sebab dukungan dari kami dunia usaha juga dipandang penting, karena kedua belah pihak saling membutuhkan satu dengan lainnya," terang dia di Jayapura, dalam satu kesempatan, belum lama ini.

Merry mengakui, dunia usaha butuh pemerintah tapi sebaliknya, pemerintahan pun demikian sangat pengusaha. Makanya dia menilai sudah tepat langkah KAPP menunjang pemerintah daerah."

"Supaya juga upaya untuk memberdayakan pengusaha asli diatas tanah ini bisa terwujud. Dengan harapan, semakin banyak pengusaha asli Papua yang berkarya untuk membangun perekonomiannya sendiri, disitulah letak keberhasil pemerintah juga," ucap dia

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Politik dan HAM, Simeon Itlay, mengharapkan keberadaan organisasi KAPP, dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

KAPP juga diharapkan mampu mengakar sampai ke pemeritahan distrik dan kampung, sehingga dapat menjadi salah satu agen pembangunan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatas tanah ini.

Sementara untuk dapat mewujudkan upaya itu, lanjut Simeon, KAPP sebagai wadah resmi para pengusaha asli Papua, diharapkan lebih berani berkiprah, inovatif, tetapi juga berwawasan nasionalis.

Tak ketinggalan berintelektual tinggi serta berintegrasi. Sebab hal itu, menjadi bagian dan ciri-cii orang sukses.

"Kami menyambut baik keinginan KAPP mendukung pemerintah. Karenanya kita juga harapkan KAPP kedepan lebih strategis memposisikan diri dalam mengembangkan potensi daerah. Sebab SDA di tanah Papua ini masih banyak yang belum tereksplorasi secara maksimal. Belum lagi pengusaha lokal masih sangat sedikit," ucap dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mulai mencari sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, yang sampai hari ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, sumber air di RSUD Jayapura saat ini sebenarnya mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan. Sayangnya, instalasi yang ada lebih banyak dicuri oleh masyarakat sekitar, sehingga kebutuhan air menjadi berkurang.

"Sebernaya air itu cukup untuk kebutuhan rumah sakit. Tapi banyak diambil secara ilegal oleh masyarakat," terang dia di Jayapura, Kamis (13/9).

Kendati demikian, Elysa menilai pemerintah provinsi belum mengkaji kemungkinan untuk mempidanakan warga yang mencuri air dari instalasi RSUD Jayapura. Sebab sampai saat ini masih ada tunggakan pembayaran air dari RSUD Jayapura yang belum dibayarkan kepada PDAM.

Masih dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan instalasi air bersih RSUD Jayapura, untu menjawab kebutuhan air di rumah sakit rujukan itu. Apalagi, instalasi air bersih yang ada di RSUD Jayapura telah dibangun sejak tahun 1950-an.

"Sehingga memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Apalagi instalasi yang ada saat ini banyak sekali yang ilegal," tuturnya.

Ditambahkan, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mendapat alternatif sumber mata air untuk kebutuhan RSUD Jayapura. Sumber mata air itu berlokasi di Kloofkamp namun mesti ada pembicaraan dengan masyarakat pemilik ulayat untuk bisa menggunakannya.

"Yang pasti akan ada pendekatan, sehingga bila disetujui maka akan segera dibangun instalasi baru," tuturnya.

Sebelumnya, PDAM diminta ikut andil dalam membantu kekurangan air yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura saat ini.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Sitomorang, saat ini pasokan air di RSUD Jayapura sangat kurang dan terkadang habis begitu saja. Karenanya PDAM diminta untuk ikut campur tangan supaya kebutuhan pasokan air di RSUD Jayapura tetap terpenuhi.

"Sebab untuk saat ini bagi kami di RSUD Jayapura masih sangat susah sekali untuk membenahi bak penampungan yang ada. Bahkan butuh waktu yang cukup lama kedepan, tetapi kita pastikan pada bulan September 2018 diharapkan semua sudah bisa diatasi dengan baik," terang dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Saat ini Pemerintah Provinsi Papua fokus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di hutan bumi cenderawasih. Namun, untuk dapat mewujudkannya, diyakini perlu ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten.

Sehingga melalui kolaborasi itu, diharapkan semua pihak dapat berkomitmen kuat untuk bersama-sama menjaga sisa hutan yang ada di Papua.

Demikian disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang sampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, pada seminar dan lokakarya penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Papua, untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan di Jayapura, Kamis (13/9).

Menurut dia, untuk mendorong tercapainya program pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua sedang menyusun Masterplan dan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Economy growth) berbasis lahan berkelanjutan.

Masterplan dan road map pertumbuhan ekonomi hijau itu, nantinya diharapkan mampu mengakomodir target pertembuhan ekonomi hijau nasional yang berkelanjutan. Dilain pihak, mencapai pertumbuhan secara inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan ekosistem sehat guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Intinya, pertumbuhan ekonomi hijau ini harus  menjadi tumpuan bagi pemerintah di provinsi maupun kabupaten untuk pencapaian visi dan misi bangkit, sejahtera dan mandiri yang berkeadilan."

"Makanya, kegiatan seminar dan lokakarya ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman bersama, yang juga mampu mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau. Termasuk memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten," ujarnya.

Dia tambahkan, pelaksanaan lokakarya ini juga diharapkan mampu menghasilkan aspirasi terkait upaya yang berpotensi dan sesuai dengan konteks lokal Papua demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau.

Aspirasi ini kemudian akan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua.

"Karena itu, saya tekankan bahwa konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam Provinsi Papua sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini. Sehingga hal ini pula saya harapkan bisa menjadi perhatian bagi semua peserta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi hijau," pungkasnya. (DiskominfoPapua)