Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik Inalum

Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik Inalum


Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik Inalum

Posted: 21 Dec 2018 10:03 PM PST

Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik InalumJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, bahwa 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah beralih ke Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan sudah dibayar lunas.

"Hari ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore didampingi  Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, dan CO PT Freeport MacMoran Richard Adkerson..

Presiden menjelaskan, bahwa kepemilikan mayoritas saham PT Freeport itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebab dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PTFI, ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

Presiden juga menyampaikan, hal-hal terkait masalah lingkungan, dan yang berkaitan dengan smelter, sesuai laporan yang diterimanya semuanya sudah diselesaikan dan disepakati. Dengan demikian, semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja.

Mengenai saham untuk pemerintah daerah di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan, juga memperoleh 10 persen dari keseluruhan saham yang ada.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Inalum telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.

"Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua," jelas siaran pers Kementerian ESDM, Jumat (21/12) sore.

Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Inalum, Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PTFI kepada Inalum.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Selanjutnya Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM.

"Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah," terang Kementerian ESDM.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut, menurut siaran pers itu,  adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

IUPK


Adapun mengenai IUPK, menurut siaran pers Kementerian ESDM, telah diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI Tony Wenas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Inspektur Jenderal Kementerian LHK Ilyas Asaad, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson. di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/12) ini.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Lebih lanjut siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing. (HumasKEmenESDM)

Alumni Smunda Angkat 70 Kantong Sampah Dari Teluk Humbold

Posted: 21 Dec 2018 08:39 PM PST

Alumni Smunda Angkat 70 Kantong Sampah Dari Teluk HumboldJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Prihatin dengan kondisi laut bumi cenderawasih yang semakin tercemar akibat sampah plastik dan rumah tangga, alumni SMA Negeri II (SMANDA) Kota Jayapura Angkatan 99, melakukan aksi sosial pembersihan di Pantai Teluk Humbolt, Sabtu pekan kemarin.

Berbekal alat seadanya hasil swadaya dari anggota alumni, mereka pun menyusuri enam titik di teluk Humbold, mulai dari ujung Kampung Kayu Pulau sampai dengan Kampung Kayu Batu.

Tak percuma, hasil sekitar 70 kantong sampah plastik dan sejenisnya, diangkat dai laut untuk kemudian dibuang pada tempat pembuangan akhir.

Edwin Rorey, Ketua Kegiatan "Bebaskan Laut Dari Sampah" mengatakan alasan dipilihnya Teluk Humbold sebagai titik pembersihan, karena di sepanjang perairan laut itu, dari depan Kantor Gubernur terdapat banyak sekali sampah plastik.

"Sehingga sampah ini jika tidak dibersihkan maka bisa berdampak negatif bagi ekosistem laut maupun warga yang tinggal dipesisir. Makanya kami merasa perlu melakukan pembersihan laut ini supaya kita semua bisa terbebas dari efek buruk yang ditimbulkan dari sampah di laut".

"Hanya memang kita menggelar kegiatan ini jelang hari ulang tahun sekolah SMA 2 Jayapura yang ke-36. Dengan harapan bisa ikut mensosialisasikan agar masyarakat tak membuang sampah ke laut. Karena kebiasaan ini yang membuat laut menjadi kotor, padahal Pantai Dok II merupakan salah satu tempat wisata masyarakat Jayapura dan sekitarnya," katanya.

Di kesempatan itu, dia mengimbau seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah pinggiran pantai, gunung, dan sepanjang sungai serta pengunjung tempat-tempat wisata pantai, agar menghentikan kebiasaan membuang sampah ke laut.

Dia juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperketat regulasi yang mengatur soal sampah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk hidup bersih.

"Intinya dari kegiatan ini kami ajak semua pihak lebih peduli dengan kelestarian laut dan mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan laut kita," ajaknya

Sementar aKetua Alumni 99 SMANDA Jayapura, Bachtiar Sitinjak menyebut selain menggelar pembersihan kawasan Pantai  Teluk Humbold, para alumni mengunjungi pantai asuhan Air Mata Ibu Dok XVIII untuk membagikan kasih natal.

"Intinya kami para alumni SMANDA memiliki komitmen kuat untuk menjaga lingkungan yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya".

"Kita harap apa yang sudah kami lakukan saat ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian pantai juga peduli kepada lingkungan sekitar kita," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019

Posted: 21 Dec 2018 08:03 PM PST

BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang APBD Kabupaten Biak Numfor TA. 2019, telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Tim Evaluasi yg dikoordinir oleh BPKAD Prov Papua, dilaksanakan Kamis, 20 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat lantai III BPKAD Prov Papua.

Hadir dalam evaluasi dimaksud Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab. Biak Numfor juga unsur Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kab. Biak Numfor.

Evaluasi dipimpin oleh Kepala BPKAD Prov. Papua yg diwakili oleh kabid angaran daerah bawahan, Iriantus Wairo, sedangkan dari Kab. Biak Numfor oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yg dipimpin oleh Sekda, Markus O. Mansnembra selaku Ketua TAPD dan DPRD mewakili Unsur Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua, Godlief Kawer.

Adapun materi yang mendapat evaluasi Pemprov adalah seluruh dokumen terkait RAPERDA APBD 2019 mulai dari proses perencanaan RKPD, KUA PPAS, Buku Raperda dan Raperbup APBD sampai dengan pembahasan, persetujuan dan penetapan oleh DPRD yang didokumentasikan dalam risalah persidangan.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan lampiran lampiran wajib yang harus disertakan dan dipersyaratkan sebelum Raperda APBD di evaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Papua.

Tim evaluasi memberikan apresiasi kepada Pemkab Biak Numfor atas ketaatan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Khususny penyusunan APBD yg tepat waktu sehigga masuk pada urutan ke 8 dari seluruh Kab/kota yang sudah evaluasi APBD TA. 2019.

Ketepatan waktu penyusunan belum dibarengi dengan sinkronisasi dan integrasi belanja belanja daerah, sehingga perhatian dan perbaikan belanja terkait urusan-urusan wajib dengan pemenuhan kebutuhan serta sesuai porsi kesehatan dan pendidikan harus menjadi komitmen agar APBD Biak Numfor lebih terukur dan terstruktur. (HumasBiakNumfor)

Yan Piet Rawar Imbau Calon Pencaker Lokal Siap Hadapi Industri 4.0

Posted: 21 Dec 2018 07:24 PM PST

Yan Piet Rawar Imbau Calon Pencaker Lokal Siap Hadapi Industri 4.0JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Papua Yan Piet Rawar mengimbau para calon pencari kerja (pencaker) lokal di bumi cenderawasih, diimbau siap untuk menghadapi industri generasi ke empat atau industri 4.0.

Industri keempat merupakan revolusi teknologi berbasis digital, dimana masyarakat kita dapat mengontrol aplikasi peralatan rumah tangga dan lainnya dengan smartphone atau ponsel pintar.

"Kita ketahui sekarang kan tuntutan dunia adalah revolusi industri 4.0. Artinya sekarang segala sesuatu menggunakan teknologi informasi atau internet. Berdagang dan hal lainnya pun bisa pakai internet dari smartphone".

"Artinya, siapa yang dapat menguasai teknologi informasi dia tentu berhak menjadi pemenang. Makanya, ini yang saya harapkan bisa dikuasasi para calon pencaker lokal supaya bisa bersaing dengan saudara yang dari luar daerah," terang Yan di Jayapura, kemarin.

Ia pun mencontohkan penerimaan pegawai negeri yang saat ini sudah secara nasional menggunakan tes denga sistem online. Hal tersebut merupakan bagian dari revolusi industri generasi keempat. Dengan demikian, suka tak suka para calon pencaker lokal pun wajib untuk menguasai teknologi informasi.

"Paling tidak sesuatu yang bersifat teknologi informasi atau pun tes masuk kerja secara online ini harus jadi sesuatu yang terbiasa bagi pencaker lokal kita. Sebab kita tidak bisa lagi bertahan terus dengan kondisi yang manual saja. Sebab akan kalah saing jika dihadapkan dengan hal itu dimasa depan"

"Makanya semua lembaga pendidikan formal maupun non formal serta lembaga pelatihan di Papua pun harus berikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap industri 4.0. Sementara kepada pencaker atau siswa kita di sekolah, kita imbau supaya bisa terbiasa dengan teknologi informasi. Supaya lebih paham dan tak kaget dengan perkembangan jaman digital saat ini," terangnya.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) program ekspedisi jalur darat ke 34 gubernur, yang membawa misi mengangkat potensi dan inovasi bumi cenderawasih melalui media massa digital, guna menciptakan sebuah pemberitaan yang positif.

"Mereka juga datang mendorong pemerintah provinsi agar siap menghadapi revolusi industri keempat. Dimana APPSI menggandeng digital platform Bukalapak, untuk bagaimana membantu 34 provinsi terconecting secara digital".

"Sehingga nanti bukapalak sebagai perusahaan digital membantu 34 provinsi ini menciptakan smart province, lalu membantu UKM agar bisa menjual dan membeli bahan secara digital. Endingnya diharapkan tercipta e-catalog atau integrasi digital. Kita harap peluang ini bisa ditangkap oleh pencaker kita," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

SKPD Diinstruksikan Tindaklanjuti Roadshow PON Dengan Kementerian

Posted: 21 Dec 2018 07:21 PM PST

SKPD Diinstruksikan Tindaklanjuti Roadshow PON Dengan KementerianJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diinstruksikan segera menindaklanjuti kegiatan roadshow Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 dengan kementerian dan lembaga.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

"Semua kementerian sudah kita datangi dalam roadshow kemarin kini tinggal bagaimana kita tindaklanjuti dengan kementerian melalui dinas teknis terkait," terang Lukas.

Menurut Lukas kegiatan PON merupakan agenda nasional bukan Provinsi Papua sehingga akan wajib mendapat dukungan semua pihak. Bahkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah menjanjikan bakal memerintahkan seluruh badan usaha milik daerah untuk memberikan dukungan penuh.

"Sehingga saya minta agar kita semua tidak melihat bahwa ini merupakan kegiatan Pemprov Papua saja. Ini agenda nasional yang wajib disukseskan oleh semua pihak yang ada di atas tanah ini".

"Bahkan kita pun sedang mendorong untuk melakukan revisi Inpres PON yang diharapkan bisa rampung pada 2019 mendatang. Kita harap dalam revisi ini ada perubahan angka (dukungan dana) untuk dukungan PON," harapnya.

Sebelumnya, masih berkaitan dengan pelaksanaan PON, Pemerintah Provinsi Papua sempat mempertimbangkan mengalihkan pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020, ke Provinsi DKI Jakarta.

Peparnas merupakan rangkaian dari kegiatan PON. Pengalihan juga dikarenakan Pemprov Papua belum dapat memenuhi penyediaan fasilitas bagi penyandang difabel.

Rencana pengalihan itu sendiri sebagaimana isi surat yang dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terkait pengalihan tuan rumah Peparnas XVI tahun 2020 ke DKI Jakarta.

"Namun kita sadar bahwa usulan ini tidak mungkin disetujui menteri, makanya kita tetap harus siap diri untuk menjadi tuan rumah," tegas ia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Minta Pembayaran TPP Diselesaikan Sebelum Liburan

Posted: 21 Dec 2018 07:20 PM PST

Hery Dosinaen Minta Pembayaran TPP Diselesaikan Sebelum LiburanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta agar proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), segera dituntaskan sebelum libur Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019.

Hal itu disampaikan Sekda Hery di Jayapura, saat pertemuan dengan segera Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kemarin.

Pihaknya pun menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua untuk segera memproses dan tak menunda-nunda pembayaran TPP.

"Badan Keuangan saya minta proses TPP harus diselesaikan segera secara tuntas. Tidak ada alasan ada hambatan ini atau itu. Memang sudah ada beberapa SKPD yang dibayarkan tapi masih ada yang belum terbayarkan sehingga saya minta dalam pekan ini sudah harus selesai," tegasnya.

Dikatakan, pembayaran TPP ini akan bergantung pada kehadiran dan kinerja yang ditunjukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Dengan demikian, yang menentukan besar atau kecilnya nilai TPP adalah pegawai itu sendiri.

"Artinya jika seorang pegawai itu rajib bekerja dan disiplin serta kehadirn baik maka dia akan menerima nilai TPP besar. Sebaliknya jika kinerja kurang dan disiplin rendah maka nilai TPP akan menyesuaikan juga (redah)," sebutnya.

Kendati demikian, Hery memastikan tak ada diskriminasi dalam penilaian TPP sebab metode penilaian telah dibahas bersama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, dua penilaian utama dalam TPP, yakni disiplin 50 persen serta kinerja 50 persen.

Senada disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun. Menurutnya, pegawai rajin akan menerima lebih besar dari yang sebaliknya.

Sebab pemberlakuan TPP, diataranya untuk meningkatkan kinerja ASN, lebih khusus dalam pelayanan kepada publik. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Segera Klarifikasi Pemblokiran ASN Pelaku Tipikor

Posted: 21 Dec 2018 07:18 PM PST

Pemprov Papua Segera Klarifikasi Pemblokiran ASN Pelaku TipikorJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Papua segera melakukan klarifikasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait upaya pemblokiran 146 aparatur sipil negara (ASN) yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin (17/12) pagi.

Klarifikasi ini, sambung dia, sebagai upaya menanyakan apakah ASN yang sudah menjalani hukuman pidana, tetap mendapat pemberhentian secara tidak hormat atau sebaliknya.

"Sebab jujur ada juga ASN yang sudah menjalani hukuman penjara. Sehingga ini yang harus ada pengklarifikasian dengan BKN sebelum ada pengambilan keputusan dari gubernur dan bupaten/walikota, selaku pejabat pembina kepegawaian di wilayahnya," terang ia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara memastikan bakal memblokir data base 146 ASN di Papua yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Pemblokiran data base ini dikarenakan belum ada respon dari 29 pemerintah kabupaten dan kota di Papua, terkait surat yang dilayangkan oleh BKN Jayapura guna menyerahkan nama-nama pegawainya yang pernah tersangkut kasus Tipikor.

Kendati demikian, BKN masih memberikan batas waktu hingga Desember 2018 kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk memberikan konfirmasi ke BKN sebelum dilakukan pemblokiran.

Pemerintah Kota Jayapura pun sebelumnya pun memastikan bakal melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS, bila telah menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari BKN

Menurut Plt. Sekretaris Kota Jayapura Frans Pekey pemecatan PNS sebagaimana yang didorong SKB tiga menteri dan KPK, masih belum bisa dilaksanakan tanpa Juklak dari BKN. Sebab terkait penerapan putusan ini pun sebenarnya butuh sosialisasi dan harus jelas. Karena banyak juga PNS yang sudah menjalani hukuman. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Nilai Bela Negara Harus Diresapi Semua Elemen

Posted: 21 Dec 2018 07:17 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, bela negara harus diresapi oleh semua elemen.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda Papua, TEA Herry Dosinaen mengatakan, 70 tahun lalu, Tuan Safrudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia mendeklarasikan Pemerintah Darurat RI atas inisiatifnya hingga melampaui batas tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

"Penetapan suatu peristiwa yang bersejarah ini, sebagai hari bela negara merupakan suatu penegasan bahwa bela negara sejak dahulu telah memiliki konteks yang sangat luas dan bela negara tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan fisik  dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya juga profesi," katanya dalam apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (17/12).

Bahkan, ia menilai segenap aparatur sipil negara maupun militer yang tengah berjuang melaksanakan tugasnya di pelosok tanah air, sesungguhnya mereka sedang menjalankan bela negara.

"Merekalah yang telah membuat Republik ini selalu tetap exsis untuk hadir dan ikut serta melayani rakyatnya, hal ini sekali lagi juga menegaskan bahwa bela negara adalah kerja sama dari segenap element bangsa dan negara, bukan hanya pemerintah apalagi sekedar satuan kerja tertentu saja," katanya.

Ditambahkan, bela negara terutama adalah suatu wadah peran serta kontribusi segenap komponen masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda, tokoh agama semua bisa ikut serta dalam melaksanakan tugas bela negara. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Pastikan Papua Tetap Tuan Rumah Peparnas XVI

Posted: 21 Dec 2018 07:15 PM PST

Lukas Enembe Pastikan Papua Tetap Tuan Rumah Peparnas XVIJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH, memastikan Provinsi Papua tetap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020.

Menurut Gubernur, Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) satu paket, sehingga tidak bisa dipindahkan ke tempat lain.

"Kita sudah menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terkait pengalihan tuan rumah Peparnas XVI tahun 2020 ke DKI Jakarta, tetapi tidak mungkin disetujui, makanya kita tetap harus siapkan diri untuk menjadi tuan rumah," katanya, Senin (17/12).

Gubernur Enembe mengaku, fasilitas penyandang difabel yang belum memadahi akan dilengkapi.

"Kita sekarang lagi revisi Inpres Nomor 10 tahun 2017, kita harapkan semua kementerian bisa terlibat, apalagi pada waktu road show kemarin, semua kementerian/lembaga mendukung Papua sebagai tuan rumah PON," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua National Paralympic Commite (NPC) Papua H. Jaya Kusuma, mengakui fasilitas-fasilitas penyandang difabel di wilayah Jayapura dan sekitarnya masih sangat minim.

Ia mengatakan, venue dengan fasilitas difabel yang ada di Jayapura hanya Stadion Papua Bangkit, karena fasilitas sudah ramah untuk atlet dan penonton difabel.

Sementara hotel dan venue lainnya belum dilengkapi fasilitas difabel yang memadai.

Jaya Kusuma mengaku, hotel juga harus ramah kaum disabilitas.

"Ada standardisasinya kamar dan toiled untuk difabel, saya melihat di Jayapura masih sangat kurang. Selain itu juga ruang public untuk penyandang disabilitas," pungkasnya.  (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Imbau Masyarakat Ciptakan Kedamaian Saat Natal di Papua

Posted: 21 Dec 2018 07:13 PM PST

Lukas Enembe Imbau Masyarakat Ciptakan Kedamaian Saat Natal di PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masyarakat bumi cenderawasih diimbau menciptakan kedamaian dalam menyambut hari Natal 25 Desember 2018, yang merupakan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus.

Gubernur Enembe juga meminta seluruh masyarakat Papua baik yang di kota maupun di kampung-kampung, untuk menghormati hari Natal dengan melakukan kegiatan ibadah sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran-Nya, di muka bumi

"Dalam artian di Desember ini kita memiliki kesempatan luar biasa menjadi saksi Yesus untuk memberitakan injil kerajaan Allah melalui berbagai hal, diantaranya dengan berbuat kebaikan serta mewujudkan kedamaian di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, pesan Natal ini bisa benar-benar terpenuhi," terang Lukas Enembe saat perayaan Natal bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TNI/Polri dan masyarakat 2018, di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura, Senin (17/12) malam.

Menurut dia, sebagai orang beriman, masyarakat harus bergembira dan bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juruselamat, seperti para malaikat surgawi dan para gembala yang memuji dan memuliakan Allah.

Hal itu, mendasari kita sebagai umatnya untuk memuji Allah dan kemulian Tuhan, dalam altar karya agung-Nya. "Sebab, Allah telah mengaruniakan dama sejahtera bagi kita," kata Enembe.

Ia tambahkan, damai sejahtera sejatinya hanya dapat dialami oleh semua orang yang rela untuk mengenal Yesus Kristus serta mengambil bagian dalam sengsara maupun kebangkitannya. Tanpa itu semua, akan menjadi sia-sia dan kita masih berada dalam kegelapan tanpa akhir.

Untuk itu, Alkitab telah menceritakan peristiwa natal sebagai anugerah Allah yang besar dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, setiap tahun umat Kristen merayakan Natal agar dunia mengenal kasih Allah, sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia yang gelap, dengan membawa kasih dan terang Allah kepada manusia.

"Oleh karenanya, mari kita merayakan Natal tahun ini dengan sukacita, dan membagi kasih serta semangat natal Yesus Kristus kepada semua manusia," ajak Lukas. (DiskominfoPapua)

Dinsosdukcapil Papua Musnahkan 36.000 KTP Elektronik Rusak

Posted: 21 Dec 2018 07:11 PM PST

Dinsosdukcapil Papua Musnahkan 36.000  KTP Elektronik RusakJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua memusnahkan sekitar 36 ribu E-KTP, sebagai upaya antisipasi terhadap penyalahgunaannya jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemelihan Presiden (Pilpres)  2019 mendatang.

Pemusnahan dibagi dalam dua tahap, pertama pembakaran pada Senin  (17/12) dengan jumlah 32.000 keping e-KTP rusak. Kedua, sebanyak 4.000 keping di halaman kantor Dinsosdukcapil Papua.

Kepala Dinsosdukcapil Papua Ribka Haluk mengatakan pemusnahan itu serentak dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Bumi Cenderawasih. Pemusnahan tersebut, diharapkan mempu meminimalisasi kecurangan dalam proses Pilpres dan Pileg tahun depan.

"Kita sudah meminta izin dari Kemendagri untuk memusnakan e-KTP yang telah rusak dan invalid. Apalagi ini juga menjadi program nasional. Yang pasti kami akan memusnakan e-KTP rusak dari semua wilayah di Papua," tegasnya.

Sebelumnya, kata Ribka Haluk, untuk memaksimalkan persentase perekaman di bumi cenderawasih yang sampai saat ini baru berjumlah 42 persen, pihaknya bakal melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah.

"Kita akan mulai aktif melakukan perekaman. Nanti dimulai dari sekolah tetapi juga dengan mengumpulkan masyarakat. Tapi untuk di sekolah mungkin kita lebih dulu koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Mengingat banyak siswa yang umurnya sudah 17 tahun," terang dia.

Disamping itu, sambung dia, dalam waktu dekat instansinya bakal bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Yahukimo melakukan perekaman KTP elektronik secara masal. Pihaknya juga menyasar Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Apalagi empat kabupaten ini perekaman KTP elektroniknya masih dibawa lima persen. Makanya kita akan lakukan perekaman masal yang akan dimulai dari Kabupaten Yahukimo, karena jumlah penduduk di daerah itu sangat banyak," jelasnya. (DiskominfoPapua)

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama Papua

Posted: 21 Dec 2018 02:49 PM PST

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menerima penghargaann dari Tokoh agama Papua yang menobatkan dirinya sebagai tokoh moderasi nasional.

Pemberian penghargaan sekaligus penobatan tokoh moderasi nasional ini diberikan tokoh agama di Papua yang tergabung Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), saat peresmian Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) kanwil kementerian agama Provinsi Papua.

Penobatan oleh Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, Jumat (14/12), kemarin. "Kami nobatkan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi tokoh moderasi nasional. Penobatan ini karena kami menilai menetri bisa merangkul seluruh umat beragama di Indonesia," terang Lipuyus.

Mentri Lukman pada kesempatan itu mengaku sangat bersyukur atas penobatannya sebagai tokoh Moderasi antar umat beragama. Hanya saja ia merasa tidak layak dengan gelar yang diberikan itu. Sebab menurutnya, tokoh moderasi itu lebih layak diberikan bagi tokoh agama yang ada di provinsi ini.

"Bagi saya, penobatan seharusnya diberikan kepada seluruh jajaran ASN Kementrian Agama Provinsi Papua. Sebab karena saya dan seluruh ASN Kementrian Agama hanya melayani yang umat beragama dengan harapan supaya kualitas kehidupan keagamaan dari waktu ke waktu terus meningkat secara umum," ucapnya.

Sementara terkait pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Menteri Lukman menilai lembaga ini memiliki simbol yang sangat penting, yakni bagaimana mewujudkan pelayanan kepada umat semakin berkualitas.

 "Kita mau dekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengakses melalui website dengan tujuan agar pelayanan bagi masyarakat semakin baik," jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Anni Rumbiak menyatakan pembentukan PTSP Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, diharapkan menjadi inspirasi dan contoh dalam peningkatan pelayanan publik. (DiskominfoPapua)

Terkait Pasukan di Nduga, Lukas Enembe dan Yunus Wonda Tak Paham Tupoksi

Posted: 21 Dec 2018 02:45 PM PST

Terkait Pasukan di Nduga, Lukas Enembe dan Yunus Wonda Tak Paham TupoksiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda  (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua pada hari  Kamis (20/12), kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi awak media menyatakan dirinya telah membaca seruan tersebut dan menyatakan seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRP serta pihak-pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.

"Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional," ujar dia di Jayapura, 20 Desember 2018.

Dikatakan kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara  guna melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi.

"Sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Bapak Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang? Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?," tanya dia.

Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 67.  Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan poin f. melaksanakan program strategis nasional.

"Dengan demikian bila Gubernur LE bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum. Sebab gubernur adalah ketua Forkopinda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Dengan posisinya LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat satatemen yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," ujar Aidi.

Ia menegaskan, Kodam XVII/Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga meski saat ini merupakan waktu untuk merayakan hari raya.

"Hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhanpun juga Maha Tahu akan kondisi itu. Sebagian besar Prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hambah Tuhan. Kami Parjurit sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, Rakyat dan aparat keamanan khususnya ummat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama," papar dia.

Ia juga menyatakan pada tanggal 6 Desember yang lalu di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara Rakyat dan TNI di Gerja Mbua dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni, selaku Koordinator Gereja se Nduga yang dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar. P. Sianipar.

"Saya ingin menegaskan bahwa terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar," ungkap dia.

Aidi menegaskan, Gubernur dan Ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana didaerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum.

"Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran. Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," papar dia.

Ia juga menegaskan bahwa gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan  PT. Isataka Karya.

"Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan. Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti Rakyat apalagi membunuh Rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya," ujar dia.

Selanjutnya kepada kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, seakan-akan tidak ada sesuatupun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, ia meminta agar instrospeksi diri.

"Berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah Saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan Saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, Saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB Saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikator apa?," tanya dia,

Dikatakan beberapa musibah di Papua, TNI dan Polri selalu hadir dan memberikan bantuan. Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cend dan Panglima TNI, tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalioun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur LE tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat.

"Saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lanny Jaya pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, maka Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung, kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage," ujar dia.

Selanjutnya, saat Mbua dilanda penyakit dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November  2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se Kab. Nduga.

"Tapi kamipun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakyat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua. Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita," ungkap dia.

Dikatakan, TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah. Sebab TNI dan Polridilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi kami juga belajar untuk menjadi orang-orang yang paling menghargai kehidupan dan siap mempertaruhkan kehidupan rakyat kami dan kehidupan negara.

"Selaku Prajurit TNI dan Pribadi Saya sangat hormat dan bangga kepada Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M atas peryataan sikapnya yang tetap setia kepada NKRI dan menentang sistem yang tidak demokratis berlangsung di tanah Papua ini, yaitu sistem Noken. Bapak walikota telah mempresentasikan dirinya sebagai Negarawan sejati yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok apalagi kepentingan Pribadi. Bapak walikota Jayapura peatut menjadi contoh dan panutan bagi setiap Kepala Daerah, setiap pemimpin termasuk setiap tokoh Bangsa di seluruh Wilayah NKRI," tutup dia. (Pendam17)

Ferdinand Okoseray Dorong Lukas Enembe Fasilitasi Rekonsiliasi Kisruh KAPP

Posted: 21 Dec 2018 06:12 AM PST

Ferdinand Okoseray Dorong Lukas Enembe Fasilitasi Rekonsiliasi Kisruh KAPPJAYAPURA, LELEMUKU.COm - Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Ferdinand Okoseray mendorong Gubernur Lukas Enembe untuk segera memfasilitasi upaya rekonsiliasi, terhadap kisruh yang terjadi di tubuh organisasi tersebut.

Pernyataan itu merujuk pada sikap Gubernur Lukas yang turut menyoroti aktivitas Konferensi Luar Biasa (KLB) KAPP, sebab dinilainya hal itu tak sesuai AD/ART organisasi.

"Kita sambut baik respon Gubernur Papua terhadap polemik di organisasi KAPP (yang tak setuju dengan KLB itu). Makanya kami segera dorong Gubernur agar bisa mengumpulkan kedua kubu yang bertikai untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini".

"Kami pun sebagai pendiri siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang berseberangan, supaya bisa segera diselesaikan," terang Ferdinand dalam keterangannya Rabu (19/12) petang.

Menurut ia, perdebatan dan saling tuding soal uang, diharapkan segera dikesampingkan oleh pihak yang menggelar KLB. Sebab yang perlu dilakukan saat ini adalah, semua pihak wajib mengakui Merry Yoweni merupakan Ketua KAPP yang sah. Karena dipilih sesuai mekanisme dan AD/ART organisasi.

Kendati demikian, pihaknya menilai pemimpin yang terpilih dari hasil KLB itu pun tak dapat dikesampingkan, meski dihasilkan dari proses yang tidak sah. Karena selain tak memenuhi kuorum, pelaksanaan KLB diduga tak diikuti para ketua maupun anggota KAPP yang sah. Serta belum jelas Surat Keputusan (SK) panitia pelaksana yang diterbitkan untuk menggelar KLB.

"Yang pasti saya harap semua kubu bisa segera bersatu. Lalu menyelesaikan semua polemik itu dalam Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) KAPP yang rencananya digelar April 2019 mendatang. Nanti apakah dalam Rapimsus itu harus melakukan konferensi luar biasa untuk memilih ketua baru, itu urusan belakangan. Tapi untuk saat ini kita semua harus seirama dan terus mendukung Merry Yowenni sebagai ketua yang sah," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap agar pimpinan KAPP dihasilkan dari proses dan mekanisme organisasi yang sah dan sesuai AD/ART.

"Saya harap siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi. Harus sesuai AD/ART jangan diluar itu. Saya sudah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang melakukan KLB seusai menemui saya di Bandara Sentani Jayapura.   

Diketahui, kepemimpinan Merry Yoweni sebagai Ketua KAPP, tercoreng proses KLB yang menghasilkan Musa Haluk sebagai pemimpin tandingan.

Kendati begitu, Merry Yoweni menilai KLB yang dilakukan cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum. Dimana AD/ART organisasi mewajibkan KLB dihadiri 50 persen plus satu dari 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar. (DiskominfoPapua)

Pengesahan RAPBD 2019 dan Perampingan SKPD Papua Siap Rampung

Posted: 21 Dec 2018 05:10 AM PST

Pengesahan RAPBD 2019 dan Perampingan SKPD Papua Siap RampungJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menargetkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 serta Peraturan Daerah Provinsi tentang restrukturiasi birokrasi dari 53 menjadi 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disahkan pada pekan ini.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas, saat memberi keterangan di Jayapura, Senin (17/12).

"Kita dorong untuk pembahasan RAPBD 2019 dan non APBD seperti Peraturan Daerah Provinsi mengenai struktur SKPD dari 53 menjadi 34, disahkan pada 21 Desember mendatang. Supaya pada awal Januari seluruh SKPD sudah bisa bekerja, namun terlebih dahulu kita akan lantik SKPD yang baru," terang dia.

Menurut dia, penyusunan RAPBD induk 2019 Pemerintah Provinsi Papua, sudah akan mengacu pada 34 SKPD yang merupakan hasil perampingan dan telah dikonsultasikan ke kementerian terkait.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Menurutnya, meski belum melantik organisasi perangkat daerah baru sesuai hasil restrukturisasi birokrasi yang sementara didorong Gubernur Papua, pembahasan RAPBD 2019 tetap akan dijalankan.

"Kita akui memang memang ada perubahan strutur organisasi perangkat daerah yang masih berproses. Tapi kami sudah konsultasi dengan Kemendagri,  sehingga langkah-langkah yang kita ambil didalam penyusunan RAPBD 2019 pada bulan ini tak bakal melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku," terang dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan saat ini pemerintah provinsi tinggal melanjutkan program usulan yang ada di tahun sebelumnya, untuk kemudian diusulkan ke DPR Papua.

"Hanya saja kita menambahkan program yang dengan nuansa berkeadilan sebagaimana visi dan misi Gubernur Papua".

"Sebab Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan supaya aspek berkeadilan ini lebih ditonjolkan. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan pembagian-pembagian program, keuangan dan sebagainya berdasarkan aspek keadilan," tuturnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Revisi Hari Libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Posted: 21 Dec 2018 05:07 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua merevisi hari libur yang sudah diumumkan berdasarkan surat edaran Gubernur Papua Nomor 003.2/14541/SET Tentang libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Sekda Papua, TEA Hery Dosianen mengatakan, surat edaran libur yang sudah diedarkan sudah direvisi, setelah dilakukan rapat evaluasi dengan Gubernur Papua.

Menurut Sekda, salah satu pertimbangan perubahan penetapan libur dan cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019, karena banyak kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum selesai dikerjakan.

"Yang kita revisi kan hari libur fakultatif Papua," kata Sekda di Jayapura, Senin (17/12).

Dengan perubahan itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, aktivitas perkantoran di Papua akan mulai libur Natal pada 22 Desember 2018 hingga 27 Desember 2017.

Lalu, aktivitas perkantoran kembali aktif kembali pada 28 Desember hingga 31 Desember 2018. Selanjutnya, libur lagi dan aktivitas perkantoran di awal tahun baru akan dimulai pada 7 Januari 2019.

Sekda Hery Dosinaen menambahkan, surat edaran Gubernur terkait cuti bersama natal dan tahun baru yang sudah direvisi ini akan disampaikan kepada pimpinan instansi vertikal, TNI dan Polri di Provinsi Papua,  Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua dan pimpinan BUMN/BUMD.

Ditempat terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Papua Noak Kapissa mengimbau kepada ASN di lingkungan Pemprov Papua untuk tidak menambah hari libur.

"ASN stop menambah hari libur Natal dan Tahun Baru. ASN tetap melakukan aktivitas perkantoran kembali seperti biasanya, sesuai dengan jadwal masuk kantor yang telah ditetapkan," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Minta Maskapai Tak Naikan Tarif Melebihi Ambang Batas

Posted: 21 Dec 2018 05:03 AM PST

Lukas Enembe Minta Maskapai Tak Naikan Tarif Melebihi Ambang BatasJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang hari raya Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari, tarif tiket pesawat dari Jayapura menuju luar Papua, kerap mengalami kenaikan 100 persen dari harga normal.

Dari pantauan di situs Traveloka, harga tiket pesawat kelas ekonomi (termurah) untuk tanggal 20 s/d 31 Desember 2018 tujuan Jayapura – Jakarta, pada semua maskapai rata-rata mencapai dijual Rp4-6 jutaan. Padahal harga normal untuk rute yang sama hanya sekitar Rp2 jutaan.

Sementara untuk rute Jayapura – Manado, harga tiket termurah mulai 21 s/d 24 Desember 2018 rata-rata mencapai Rp4-5 jutaan. Dimana harga normal untuk rute itu Rp1 jutaan.

Menyikapi kenaikan tarif transportasi pesawat tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe bereaksi dengan memberi pernyataan resmi meminta seluruh maskapai untuk tak menjual tiket melebihi ambang batas yang diatur pemerintah.

"Saya minta kepada pihak maskapai penerbangan yang ada, baik Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, Citilink atau lainnya supaya mereka jangan menaikan harga tiket dalam suasana Natal ini"

"(Kalau pun ada kenaikan) masyarakat Papua minta jangan terlalu tinggi. Sebab kenaikan harga tiket yang tinggi ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Karena itu, saya harap pihak maskapai harus mengerti dengan kondisi masyarakat," tegas Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, kemarin.

Lukas mengatakan bakal memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk mencari solusi sekaligus memecahkan masalah kemalahan transportasi itu. Dengan harapan, masyarakat Papua bisa melakukan mudik dengan hati yang damai sejahtera tanpa dibebani harga tiket yang menjulang tinggi.

"Saya akan panggil kepala dinas terkait supaya bisa memecahkan masalah kenaikan harga jelang Natal ini," pungkasnya.

Harga tiket pesawat yang mahal sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Dias Suwandi warga Kotaraja Dalam, Kota Jayapura,  meminta agar pemerintah menindak tegas maspakai maupun pihak terkait lainnya yang dengan sengaja menaikan tarif pesawat diluar ambang batas.

"Sebab bagaimana kami mau mudik kalau lihat harga tiket pulang ke Jakarta jelang Natal sudah diatas Rp4 jutaan. Belum lagi tiket kembali ke Jayapura. Ini tentunya membebani kami yang akan mudik pulang ke kampung halaman. Sehingga kita harap ada solusi dari pemerintah terkait masalah ini," harap dia. (DiskominfoPapua)
Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik Inalum Jokowi Umumkan 51 Persen Saham Freeport Milik Inalum Reviewed by Redaksi Lelemuku on 9:09 PM Rating: 5

Info Terbaru

Loading...
Powered by Blogger.