JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat diminta agar tak menyetop penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke Provinsi Papua dan Aceh, yang dipastikan kadaluarsa pada 2021 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Dermawan berharap pemerintah pusat wajib mempertimbangkan wilayahnya yang berlatar belakang daerah konflik. Sementara Provinsi Papua memiliki bentangan luas wilayah dan topografi sulit.

"Sehingga kalau tidak didukung dengan dana Otsus, saya kira mustahil bisa memacu pembangunan. Sebab, kami harapkan sebenarnya dengan adanya dana Otsus, Aceh dan Papua akan semakin maju pembangunannya," terang Dermawan, dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Jumat (25/1).

Tak sampai disitu, lanjutnya, pemerintah Aceh juga tengah berjuang agar penerapan Otsus bagi Aceh tidak lagi memiliki batasan. Hal demikian bertujuan agar pembangunan bagi provinsi paling ujung di bagian barat Indonesia itu, bisa berdiri sejajar dengan daerah lainnya di nusantara.

"Makanya kami hadir disini (Jayapura, red) supaya antara Aceh dan Papua bisa saling berbagi pengalaman soal penerapan dana Otonomi Khusus (Otsus). Mengingat kedua provinsi ini berada paling ujung Barat dan Timur Indonesia serta ini sama-sama memiliki kekhususan."

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri pada kesempatan itu mengapresiasi usaha Pemerintah Aceh yang mendorong agar dana Otsus tak disetop. Sebab anggaran Otsus yang mengalir ke Papua pun, sambungnya, diperuntukkan semua untuk membangun infrastruktur pendukung.

Sehingga diharapkan kedepan mampu mengejar ketertinggaan pembangunan daerah provinsi lainnya di Indonesia.

"Makanya dalam kunjungan ke Papua ini, Pemerintah Aceh tertarik melihat pembangunan yang didanai oleh Otsus. Seperti pembangunan jembatan Hamadi - Holtekamp dan jalan lingkar (ring road) di kawasan Hamadi."

"Kami juga sudah sampaikan beberapa regulasi kepada Sekda Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, bahwa semua kabupaten/kota di Papua mendapat 80 persen dana otsus. Sementara provinsi hanya kelola 20 persen saja. Sehingga pengalaman ini yang bisa dipakai untuk diadopsi oleh Pemda Aceh dalam rangke mensejahterakan wilayahnya," tutup ia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Klub bola asal Papua, Persipura Jayapura juga terus bergerak untuk mendapatkan sponsor terbaru dengan target mendapat Rp35 miliar dari sponsor untuk membiayai tim di kompetisi musim 2019.

Dua sponsor yang sudah pasti mendukung adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Bank Papua. Dari dua perusahaan itu, Persipura sudah mengantongi dana segar Rp17,5 miliar. Rinciannya, Rp10 miliar dari Bank Papua. Sementara PTFI menggelontorkan Rp7,5 miliar.

Meski demikian, dana tersebut dinilai belum mencukupi untuk membiayai tim berkompetisi. Termasuk untuk mendapatkan pemain baru yang bisa memperkuat tim di musim 2019 ini.

"Meski begitu, kami akan mencari sponsor baru," kata Direktur PT Persipura Jayapura, Herat Kalengkongan.

Herat menargetkan bisa mendapat dana Rp35 miliar dari kerja sama dengan sponsor musim ini. Nantinya, dana tersebut digunakan untuk operasional, termasuk merekrut pemain baru.

Nah soal pemain baru, Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih anyar Luciano Leandro. Pelatih asal Brasil itu diberi kebebasan merekrut pemain yang diinginkan. Termasuk pemain asing yang dibutuhkan.

"Sudah ada nama yang diberikan kepada kami. Kami harap bisa secepatnya dituntaskan, terkait pemain asing," kata pria yang akrab disapa BTN itu.

Hingga saat ini beberapa pemain baru yang masuk adalah Titus Bonai dari Borneo FC, Irvan Mofu dar Karketu FC (Timor Leste), Israel Wamiau dari Arema FC meminjam  Panggih Prio Sembodho dari Bhayangkara FC. Serta merekrut 3 pemain asing yang salah satunya adalah Oh Inkyun dari Persib Bandung. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Persipura Jayapura mengumumkan perekrutan beberapa pemain baru untuk kompetisi musim 2019, salah satunya adalah Irvan Yunus Mofu yang didatangkan dari Perseru Serui.

Alasan kedatangan Mofu ke klub Kota Jayapura, Provinsi Papua ini karena Persipura butuh tambahan pemain baru di sektor kiri, khususnya di lini belakang. Pasca perginya Ruben Sanadi ke Persebaya Surabaya, Persipura kesulitan mencari bek kiri mumpuni.

Persipura pernah mendatangkan Valentino Telaubun dari Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 2018, tapi Ia belum bisa sepenuhnya menutup lubang yang ditinggal Ruben.

Adapun sebelum bergabung dengan Persipura, pemain berusia 27 tahun itu pernah memperkuat beberapa klub di Tanah Air diantaranya Perseru, Persepam Madura United dan Persita Tangerang.

Selain Mofu, Persipura juga mendatangkan Titus Bonai dari Borneo FC, Israel Wamiau dari Arema F, Oh Inkyun dari Persib Bandung dan meminjam Panggih Prio Sembodho dari Bhayangkara FC. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua memastikan kasus penemuan 81 kontainer kayu ilegal yang dokumennya dipalsukan oleh pemilik, telah memasuki tahap penyidikan dokumen maupun berkas terkait.

Bila rampung, kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kehutanan Papua Yan Richard Pugu, berkas maupun dokumen kayu ilegal tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan negeri Papua guna proses lebih lanjut.

"18 kontainer kayu yang disita tersebut, sebanyak 50 kontainer kan kita ketemukan di Pelabuhan Laut Jayapura, dan 31 kontainer di Pelabuhan Nabire. Kasus ini sementara ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan kita harap bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan secepatnya," terang dia di Jayapura, kemarin.

Ia akui, telah mendorong agar seluruh kasus pemalsuan dokumen yang merugikan negara diselesaikan secepatnya. Dalam artian, selain menghukum pelaku, dinas kehutanan mendapat kepastian untuk segera melakukan pelelangan kayu ilegal tersebut.

"Sebab untuk melelang sebuah kayu ilegal membutuhkan surat keputusan atau izin dari pihak pengadilan negeri. Karena yang pasti, proses hukumnya berkaitan erat dengan tindaklanjut barang  bukti yang akan dilelang."

"Intinya, kalau ditanya kapan kayu-kayu ilegal itu dilelang tentunya yang lebih berhak menjawab adalah pihak pengadilan. Tapi satu hal yang pasti biasanya setelah sidang selesai dan surat izin dari pengadilan turun. Inilah prosedur hukum yang mesti kita patuhi. Karena proses lelangnya nanti akan ditangani langsung oleh Kantor Lelang Negara di Jayapura, sementara harganya pun sesuai standar yang ditentukan undang-undang," jelas ia.

Dia tambahkan, berkaitan dengan kekhawatiran penyusutan nilai ekonomi kayu, hal tersebut dinilainya menjadi sebuah resiko yang mesti dihadapi. Kendati demikian, pihaknya tak mau mengambil resiko menjual kayu yang belum mendapat ijin pengadilan, karena merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan.

"Kalau bilang ada penyusutan nilai ekonomi dari kayu yang disitu itu kita akui memang ada. Tapi semua ada proses yang harus dilewati. Kita tidak bisa tabrak aturan, sehingga yang pasti kami tetap berupaya mendorong supaya kayu hasil sitaan itu bisa dimenjadikan pemasukan bagi daerah," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Papua, Yulce W. Enembe mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga nasional maupun internasional, untuk mewujudkan PAUD dan Posyandu terintegrasi.

"Pembentukan ini penting karena PAUD dan Posyandu terintegrasi, wajib untuk diwujudkan demi perkembangan anak yang mesti diikuti sejak masih didalam kandungan (0-9 bulan) hingga melahirkan. Sebab setelah lahir akan dibawa ke Posyandu sampai masuk PAUD kemudian perkembangan anak itu akan terus diikuti," kata Yulce Enembe, di Jayapura, kemarin.

Menurutnya, baru-baru ini pihaknya telah membentuk tim penyusun pelaksana dan petunjuk teknis PAUD terintegrasi, Sekolah Minggu, Posyandu dan Life Skill di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

"Intinya PAUD terintegrasi dengan Posyandu itu tidak bisa dipisahkan. Sebab hal ini menjadi keunggulan bagi sekolah terintegrasi," kata dia.

Ia katakan, PAUD dan Posyandu terintegrasi yang didorong ini diharapkan sekolah percontohan di Provinsi Papua bahkan nasional. Untuk itu, diharapkan pembentukan tim penyusun pelaksana dan petunjuk teknis tersebut, mampu mendorong langkah-langkah pembenahan serta persiapan untuk mewujudkan keinginan itu.

"Sebab ada keinginan kita membenahi sebuah gedung milik Pemda Kabupaten Jayapura. Tapi kami harus punya petunjuk teknis dulu. Nah inilah tugas tim yang baru dibentuk itu. Diharapkan bisa segera bekerja melahirkan hal positif untuk menunjang tujuan itu," harapnya.

Pada kesempatan ittu, ia berharap instansi terkait tak tutup mata dengan program PAUD dan Posyandu terintegrasi. Sebab sangat penting dalam upaya penyedian sumber daya manusia (SDM) Papua yang handal dan berkualitas.

"Artinya apa, kalai berbicara tentang SDM tidak hanya bicara dari sisi PAUD tetapi mulai saat anak masih didalam kandungan. Dimana otak anak sudah dibentuk melalui pemberian makanan bergizi. Makanya kami juga minta kabupaten/kota bisa menunjang upaya ini," harapnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif pelatihan laju digital yang digelar perusahaan media sosial kenamaan Facebook dengan menyasar warga muda-mudi Bumi Cenderawasih.

Menurut Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM Johana Rumbiak, hasil dari kegiatan ini diyakini dapat menjadi bekal berharga bagi masyarakat di Papua untuk berdagang secara online melalui media sosial.

"Kita harapkan pelatihan laju digital ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat Papua yang mengikuti pelatihan. Sehingga kedepan mereka mampu mengeksplorasi seluruh peluang yang ada di segala aspek."

"Sebab sekarang ini sudah banyak media sosial selain facebook  yang dapat dimanfaatkan fitur-fitur maupun aplikasinya dalam berdagang. Sebut saja instagram dan whatsApp. Untuk itu, kita harap kecanggihan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat Papua untuk menghasilkan pendapatan," katanya, disela-sela kegiatan pelatihan laju digital yang digagas facebook, di Jayapura, kemarin

Masih dikatakan, secara umum pelatihan laju digital yang digelar itu, diharapkan ikut mendorong  para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, diharapkan peran UMKM Papua akan lebih maksimal dalam memasarkan dan mengembangkan mutu produknya.

"Supaya produk yang ditawarkan ini agar dapat merambah pasar yang lebih luas. Nah cara yang murah adalah menggunakan media sosial. Bahkan gratisan untuk mempromosikan dagangan kita," ungkap dia.

Dikatakan, pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial bisa memasarkan produknya tanpa terkendala  jarak ataupun keterbatasan  uang.

"Sebab kebanyakan media sosial ini diakses dengan gratis. Dengan demikian peran teknologi diharapkan dapat menjembatani  dan menjadi sebuah solusi," ujarnya

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan, pihaknya berkomitmen kuat untuk membantu  usaha kecil dan menengah dan juga komunitas di seluruh Indonesia. Dimana semua program pelatihan laju digital tanpa dipungut biaya untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan Provinsi Papua. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam waktu dekat segera mengumumkan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil membangun wilayahnya.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa'ad, pihaknya telah menetapkan sejumlah Pemda yang dinilai berhasil membangun wilayahnya, lebih khusus dalam memanfaatkan 80 persen dana Otsus yang turun ke wilayahnya.

"Sebab memang kami setiap dua tahun akan menyampaikan daerah mana saja yang berhasil dalam pelaksanaan pembangunan. Hal demikian sudah kita lakukan pada 2017 lalu. Sedangkan untuk 2017-2018 baru akan kami sampaikan pada saat Musrembang tahu ini," ucap ia di Jayapura, kemarin.

Ia akui, kendati dari 29 kabupaten/kota ada yang berhasil dalam membangun wilayahnya, namun tak sedikit dari itu dinilai kurang maksimal dalam menggenjot pembangunan, lebih khusus memanfaatkan 80 persen dana Otsus.

"Hasil ini dicapai dari survei pihak Bappeda Papua dengan melibatkan Universitas Cenderawasih Jayapura. Paling tidak hal ini menjadi dasar untuk kita mengevaluasi pemerintahan kedepan," ucap ia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai kebijakan menyerahkan 80 persen dana Otsus ke kabupaten, belum banyak memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat bumi cenderawasih.

Hal itu dikarenakan sebagian besar kabupaten belum melaksanakan 80 persen dana Otsus yang turun ke wilayahnya.  Sehingga baik dampak maupun pemanfataannya belum mampu mengangkat harkat dan derajat hidup masyarakat di daerah ini.

"Ternyata di daerah (kabupaten,red) juga tidak melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh terkait penyaluran dana Otsus sebesar 80 persen. Makanya kita pertimbangkan dana Otsus ini dikaji sebab kami juga di provinsi kemarin ada pengalihan tenaga pendidikan, kesehatan dan kehutanan. Sehingga butuh banyak anggaran untuk membayar gaji mereka," kata dia di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Atas dasar itu, ia berencana merubah porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, di periode yang kedua.

Salah satu alasan mengkaji perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, dikarenakan pengalihan kewenangan tenaga pendidikan, kehutanan dan pertambangan ke provinsi, yang sebelumnya dibiayai kabupaten dan kota. (DiskominfoPapua)