JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mengkhawatirkan. Dimana pada apel Senin (28/1) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, tercatat sebanyak 1324 pegawai negeri bolos atau tak hadir tanpa keterangan.

Hal tersebut pun disayangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, saat menyampaikan arahan pada apel pagi tersebut. "Merupakan suatu keprihatinan dalam apel pagi kali ini, dimana jumlah ASN yang tidak hadir mencapai ribuan. Tepatnya mencapai 1324 orang,"sesalnya.

Hery khawatir, tingkat kedisiplinan yang rendah itu bakal berimbas pada pelayanan kemasyarakatan di masing-masing instansinya. Bahkan lebih buruk lagi, berpotensi memicu lemahnya sistem pengendalian intern di lingkungan kerja masing-masing.

"Padahal setiap Senin pagi dalam apel selalu saya kumandangkan slogan 'semangat pagi'. Dengan demikian diharapkan hal itu menjadi motivasi dan semangat bagi pegawai untuk lebih meningkatkan disiplin apel maupun masuk kantor sebagai pelayan publik."

"Karenanya pada kesempatan ini, tekankan kembali agar kehadiran itu sangat penting dalam apel pagi. Sebab itu, menunjukkan kedisiplinan kita sebagai ASN."

"Karenanya saya mintakan kepada Kepala instansi agar mengevaluasi staf yang bolos apel Senin pagi di minggu berikutnya. Sebab sangat saya harapkan pimpinan instansi bisa tegas dan mengimbau agar pada apel pagi selanjutnya, dengan penuh kesadaran bisa hadir mendengarkan arahan dari pimpinan," imbaunya.

Dalam kesempatan itu, Sekda mewarning akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tak hadir dalam apel Senin pagi.

"Saya mau lihat seluruh ASN hadir dan tidak lagi mendapati ribuan ASN bolos. Untuk itu, semua instansi saya minta seluruh staf bisa hadir pada apel gabungan berikutnya. Sebab direncanakan akan dihadiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Papua memastikan segera menetapkan nama atlet yang bakal mewakili Papua dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020.

Penetapan nama atlet tersebut, dihasilkan oleh tim teleskoting (pemandu bakat) pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Basket Papua 2019, beberapa waktu lalu di Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika.

Menurut Ketua Pengprov Perbasi Papua, Ribka Haluk, penjaringan maupun seleksi atlet telah sesuai mekanisme maupun aturan yang berlaku. Pihaknya pun meyakinkan bahwa tak ada praktik KKN dalam penentuan atlet yang akan masuk dalam tim PON Papua.

"Saya pastikan kami Perbasi tidak merektrut atlet di pinggir jalan. Atlet yang direkrut saya pastikan sesuai aturan dan mekanisme yang ada," terang ia di Jayapura, Senin (28/1).

Ia katakan, pelaksanaan Kejurda Bola Basket yang diselenggarakan pekan laluini merupakan ajang seleksi atlet bola basket putra dan putri. Atlet yang terpilih pun segera direkomendasikan ke KONI Papua untuk selanjutnya mengikuti tes parameter sebelum masuk dalam Training Center (TC).

Ribka Haluk pada kesempatan itu, mengaprsiasi pihak KONI Papua yang menunjang Kejurda Bola Basket Papua 2019.

"Sebab keigatan Kejurda ini sekaligus juga merupakan uji coba venue basket Mimika Sport Complex (MSC)."

"Kejurda ini tentunya sebagai tes venue lapangan basket yang bakal digunakan pada PON XX, juga sebagai ajang simulasi bagi Pemkab, KONI dan Perbasi Mimika yang nantinya akan jadi tuan rumah," tutupnya

Smeentara itu, dalam Kejurda Basket 2019, tuan rumah Mimika keluar sebagai juara pertama basket putra. Diikuti Kabupaten Biak dan Merauke. Kemudian basket putri diraih Kabupaten Jayapura sebagai juara pertama, diikuti tuan rumah. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery menyebut aset SMA dan SMK di kabupaten amburadul alias tak jelas, hingga menyebabkan pengalihan tenaga pendidikan berikut asetnya sesuai amanat undang-undang, belum berjalan maksimal.

"Kita bisa pastikan pengalihan aset SMA dan SMK ke provinsi belum dilakukan. Kenapa sampai kami belum tarik aset itu, karena berbagai tanah yang ada bangunan sekolah tak ada sertifikat. Sehingga sampai saat ini kami baru alihkan tenaga pendidik saja ke provinsi."

"Namun hal ini sudah kami jelaskan di Depdagri untuk diketahui dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat," terang Hery, saat menerima aksi demo damai guru SMA/SMK yang menuntut pembayaran hak 2018, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Menurut Hery, bermasalahnya sejumlah aset SMA/SMK di kabupaten dan kota mesti segera diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebab jika dibiarkan maka upaya pengalihan ke provinsi tak akan terwujud sampai kapan pun.

"Ini memang menjadi kendala kita. Untuk itu, tetap kita imbau pemerintah setempat yang mesti pro aktif menyelesaikan. Sebab itu merupakan wilayah mereka," terang ia.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, telah melaksanakan aturan penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal urusan pengelolaan pendidikan menengah). Dimana saat ini sudah dialihkan sekitar 228 SMA dan SMK 148 ke provinsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda Papua memastikan proses pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten masih mencapai 95 persen. Belum tuntasnya proses pengalihan guru dikarenakan penyerahan data yang telat disampaikan oleh sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan.

 "Pengalihan status guru SMA/SMK ke provinsi belum tuntas. Ini disebabkan beberapa kabupaten di wilayah pegunungan belum menyerahkan data guru kepada kami. Makanya kita terus kejar supaya lima persen sisa data dari guru yang belum diserahkan bisa segera disampaikan," terang ia.  (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut sejumlah kepala daerah di Bumi Cenderawasih tak bersedia menganggarkan pembayaran hak guru pada APBD-nya masing-masing.

Alhasil sejumlah guru SMA/SMK di kabupaten dan kota, belum menerima hak-haknya pada Januari hingga Desember 2018 lalu.

"Padahal Pemprov sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembayaran hak-hal guru SMA/SMK yang dialihkan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Namun rupanya (ada) teman-teman para bupati walikota tidak mau melaksanakan Pergub itu. Ironisnya lagi, pergub-nya itu kita buat saat mengumpulkan semua bupati dan walikota pada satu momen kegiatan," terang Sekda Hery saat menerima puluhan guru yang menggelar aksi demo damai menuntut pembayaran hak-hak mereka, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapua, Senin (28/1).

Penegasan Sekda Hery itu bukan tanpa alasan, sebab hingga saat ini ada sekitar delapan kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan Pergub pembayaran hak-hak guru yang dialihkan ke provinsi. Diantaranya, Kota dan Kabupaten Jayapura, Yalimo serta Lanny Jaya.

"Oleh karena, itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil para bupati dan walikota yang belum menganggarkan pembayaran hak guru ini. Apa kendalanya kami ingin tahu sebab sekitar 22 kabupaten yang ada sudah menganggarkan dan tidak ada masalah."

"Makanya, kami juga berencana mengaudit seluruh kabupaten dan kota yang menggunakan 80 persen dana Otsus. Karena Pemprov Papua sejak 2014 sudah memberikan 80 persen kepada kabupaten dan kota. Jadi, kalau orang bilang provinsi ambil uang, oh itu tidak benar. Makanya sekali lagi saya akan audit kabupaten dan kota terhadap penggunaan dana Otsus. Mohon maaf saya harus sampaikan ini," ungkap ia.

Pada kesempatan itu, ia meminta kesabaran para guru yang menggelar aksi demo, sebab pemerintah provinsi terus bekerja keras membayarkan seluruh haknya. Ia pun memastikan akan mengambil langah untuk memastikan agar seluruh hak guru SMA/SMK yang belum terbayarkan, bisa diselesaikan pada tahun ini.

"Sebab kalau dipaksakan hari ini saya tidak bisa (memerintahkan pembayaran). Sebab semua pengeluaran uang pemerintah ada aturan. Kami bahkan selalu konsultasi APBD ke pusat. Sehingga saya mohon maaf untuk keterlambatan ini karena bukan tidak mau membayar tapi semua ada ketentuan," pungkasnya

Diketahui, puluhan guru dan tenaga pendidik di Kota Jayapura mempertanyakan dan menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum disalurkan sejak Januari-Desember 2018.

Tuntutan tenaga pendidik ini dilakukan melalui aksi damai dengan membawa spanduk bertuliskan hal-hal yang ingin ditanyakan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Mereka pun diterima Sekda Papua, Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda setempat dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Usai berorasi dan mendapat penjelasan Sekda, para tenaga pendidik ini pun membubarkan diri dengan tertib dengan syarat agar Sekda Hery mengupayakan dan mendorong pembayaran hak-hak mereka secepatnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) terus mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua.

Hal ini diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama  antara Bank Papua dengan Pemerintah Kota Jayapura tentang Penerimaan Penyetoran Retribusi Pasar Sentral Hamadi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato, dan Walikota Jayapura, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM pada Selasa (29/1)

Dalam kesempatan yang baik ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis mesin EDC bank Papua dari Direktur Bisnis Bank Papua kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

"Kami berharap dengan adanya kerjasama, para pelaku usaha kecil dan menegah di bidang retail, khususnya pada pedagang di Pasar Hamadi, bisa memperoleh akses yang seluas-luasnya pada layanan Bank Papua. Kedepan diharapkan juga kerjasama serupa dapat dilakukan di pasar tradisional lainnyaa, seperti Pasar Youtefa," harap Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato dalam rilis yang diterima Lelemuku.com .

Dikatakan, kerjasama ini dimaksudkan untuk memudahkan para pegadang di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan bertransaksi dan dapat menggunakan layanan perbankan sekaligus untuk mempermudah para pedagang untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi serta pembayaran lainnya.

"Hal ini selaras dengan visi dan misi Bank Papua yaitu Menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua," kata dia.

Dikatakan, sebagai Bank milik Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, serta pengusaha dan masyarakat umum sebagai nasabah, Bank Papua menyediakan berbagai produk-produk dan memberikan pelayanan terbaik, serta selalu menjaga kerahasiaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini sendiri dihadiri oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Komisaris dan Direksi Bank Papua, Kepala SKPD di wilayah Kota Jayapura serta perwakilan pedagang di wilayah Pasar Hamadi. (Laura Sobuber)