JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Asmat, Provinsi Papua Elisa Kambu memastikan pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan di wilayahnya sudah rampung. Dirinya pun tak ragu menyebut bangunan itu bakal menjadi ikon bagi Kabupaten Asmat di masa mendatang.

"Apalagi kabupaten ini kan sudah dikenal dunia sebagai daerah wisata. Sehingga tentunya jembatan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Asmat," terang Bupati Elisa di Jayapura, Kamis (17/1).

Menurut ia, pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan di Kampung Kaye Distrik Agats Kabupaten Asmat dianggarkan melalui proyek Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI  Bidang Bina Marga.

Bangunan ini diadakan dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana virus campak dan gizi buruk yang terjadi Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan gantung sendiri menelan biaya Rp 81 milliar.Terbagi atas pembangunan jembatan gantung sekitar 7 milliar dan jalan jembatan sebesar 74 milliar.

Ukuran jembatan gantung sepanjang 72  meter dan lebarnya 1,6 meter, sedangkan jalan beton panjang 2,9 kilo meter dengan lebar sebesar 4 meter persegi.

"Jalan dan jembatan yang dibangun ini mengeliling beberapa jalur tempat pemukiman masyarakat di Ibu Kota Agats Kabupaten Asmat,  seperti di Kampung Kaye, Kampung Suru dan juga jalur jalan ketempat fasilitas umum lainya seperti ke rumah sakit baru dan  museum Asmat."

"Sehingga keberadaannya akan sangat membantu aktivitas masyarakat di Asmat, termasuk diyakini bakla meningkatkan perekonomian daerah setempat," terang Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XI, Osman H. Marbun.

Diketahui, proyek pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan dikerjakan PT. Wijaya dengan melibatkan pekerja lokal (warga setempat). (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengprov POSSI) menggelar rapat perdana di penghujung 2019 dengan agenda membahas teknis persiapan pelantikan pengurus baru periode 2018-2022 serta diskusi program kerja maupun evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Rapat yang diselenggarakan di Hotel Tirta Mandala Jayapura, Minggu (13/1) sore, dipimpin Ketua Umum Pengprov POSSI Papua Gilberd Yakwart, didampingi Ketua Harian Imam Djuniawal dan Sekretaris Umum Agus Rahmawan.

Rapat juga membahas persiapan atlet selam menuju PON XX 2020. Rapat itu juga menyepakati dan mendorong agar pelantikan pengurus baru oleh Ketua PB POSSI Pusat diselenggarakan secepatnya, paling lambat pada bulan ini.

"Kita harap bisa cepat pengurus baru ini dilantik sehingga mereka bisa segera bekerja dan fokus mempersiapkan atlet untuk berlaga di PON XX 2020. Sebab POSSI Papua menargetkan lima emas dalam iven empat tahunan itu," terang Ketua Umum POSSI Papua Gilbert Yakwart.

Sebelumnya, struktur pengurus POSSI Papua dipastikan telah mendapat persetujuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.

Pengurus POSSI Papua yang berjumlah hampir lima puluh orang ini, kini "dinakhodai" Gilberd R. Yakwart.

Gilberd dalam satu kesempatan juga mendorong para atlet mampu meraih prestasi gemilang pada 2020 mendatang. Sebab pada di PON XVI Jawa Barat, POSSI Papua meraih 2 emas dan 2 perak.

"Ini saya kira pada PON berikut harus bisa lebih baik lagi prestasinya. Dimana kami targetkan mesti meraih paling kurang lima emas. Makanya dalam rangka menunjang raihan prestasi terbaik pada PON XX 2020, kita pun minta dukungan penganggaran dan kesekertariatan dari KONI Papua maupun stakeholder terkait, tak terkecuali pemerintah daerah".

"Sebab tugas-tugas ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari para stakeholder terkait," terang ia.

Diriinya juga pada kesempatan itu, mengapresasi semua pihak yang sudah memilih dan mempercayakan dirinya menjadi Ketua Umum POSSI Papua yang baru. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua memastikan tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi berada di Kabupaten Puncak.

Kabupaten Intan Jaya disebut-sebut berada di urutan kedua, mengingat wilayahnya yang cukup sulit dan sebagian besar diakses lewat angkutan udara.

"Memang IKK ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi distribusi dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota di Provinsi Papua".

"Tapi lagi-lagi, tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan. Nah kalau dana tambahan infrastruktur itu yang turun ke Papua besar,  tentunya indikatornya dari IKK itu. Sebab memang sebagian besar daerah di Papua ini diakses lewat udara karena punya topografi yang sulit," terang Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, kemarin.

Sementara itu, sambung dia, Kabupaten Jayapura merupakan daerah dengan tingkat IKK paling rendah dari 29 kabupaten/kota yang ada di Bumi Cenderawasih. Menyusul Kota Jayapura sebagai daerah yang menempati posisi kedua.

"Hanya memang untuk dua wilayah ini akses transportasi udara dan lautnya sangat mendukung sehingga tentu tingkat IKK pasti rendah. Namun kita terus berharap agar tingkat IKK ini bisa turun dan stabil".

"Makanya kita sangat mendukung program Presiden Jokowi yang ingin membuka akses jalur darat yang bisa tembus ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Dengan demikian diharapkan tingkat IKK pada semua wilayah di Papua bisa stabil dan rendah," harapnya.

Diketahui, data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pun demikian, selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur untuk Papua adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP). (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menilai persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Menurut Kepala Bidang Statsitik Sosial BPS Papua Bagas Susilo, pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018.

"Hal ini bisa kita lihat pada Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 566.903, yang lebih tinggi dari pedesaan sebesar Rp499.615. Hal ini berarti,  biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) pada makanan dan bukan makanan, lebih besar di perkotaan dari pedesaan," terangnya di Jayapura, kemarin.

Dilain pihak, sambung ia, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75 persen berbanding 25 persen.

Sementara untuk komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan, yakni beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek dan daging babi," jelasnya.

Diketahui, pada periode Maret 2018 - September 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan penutunan.

Hal demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Impian masyarakat bumi cenderawasih untuk memiliki ikon patung Yesus Kristus, harus pupus dan sirna, setelah masalah hak ulayat yang tak kunjung rampung.

Keputusan menghentikan pembangunan patung dengan rencana setinggi 33 meter di areal Pantai Base-G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, disampaikan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Girius One Yoman, di Jayapura, kemarin.

"Penghentian proyek ini dikarenakan permasalahan hak ulayat di lokasi pembangunan yang tidak kunjung selesai".

"Yang pasti pembangunan patung yang mesti dihentikan ini bukan salah pemerintah. Karna realitanya selalu ada pemalangan. Pada akhirnya kami putuskan untuk berhenti," terang ia.

Girus menyesalkan keputusan itu, padahal patung ini diharapkan turut memeriahkan pelaksanaan PON XX pada 2020 di Papua. Patung ini pun diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata yang bisa mendatangkan pemasukan bagi negeri ini.

"Sebab dari tahun ke tahun yang dianggarkan hanya masalah pembebasan lahan. Sementara di 2019 dan 2020 tidak bisa lagi dianggarkan pembebasan lahannya. Apalagi seluruh anggaran akan difokuskan pada pelaksanaan PON. Sehingga akhirnya proyek pembangunannya diputuskan berhenti".

"Ya, intinya kita sebenarnya tinggal membangun patung itu. Tapi permasalahannya ada pada masyarakat karena saling klaim soal hak ulayat di kawasan tersebut.  Masih ada pihak lain yang komplain terpaksa dihentikan," tuturnya.

Sebelumnya, patung Yesus merupakan janji kampanye Gubernur Papua Lukas Enembe di periode pertamanya memimpin bumi cenderawasih.

Dinas PUPR Papua bahkan telah melakukan perubahan desain patung, bahkan meminta tim pematung asal Yogyakarta dan Ancol Jakarta untuk mulai menghitung kekuatan gempa melalui survei udara. Perhitungan itu, diharapkan bisa meminimalisasi kerusakan yang muncul saat terjadi gempa. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna meningkatkan hasil pertanian di wilayahnya, Bupati Yahukimo Abock Busup mendorong warga Distrik Anggruk untuk mengembangkan buah merah. Hal demikian, dikarenakan tanaman itu kini banyak diburu oleh masyarakat di Indonesia bahkan luar negeri.

Abock juga telah menginstruksikan warga Kurima untuk menanam untuk sayur-sayuran, seperti kol dan wortel.

"Dengan demikian diharapkan, dua wilayah itu kedepan mampu meningatkan kesejahteraan masyarakat setempat," terang Bupati di Jayapura, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Yahukimo saat ini sangat aktif mendorong peningkatan potensi beberapa distrik. Oleh karenanya, pada Distrik Tangma pun pihaknya mendorong masyarakat agar menanam dan mengembangkan perkebunan kopi lokal berjenis arabika.

"Sehingga kedepan di Distrik Tangma ini bisa disebut sebagai kampung kopi. Alasannya karena masyarakatnya banyak yang menanam tanaman itu".

"Nanti untuk peternakan seperti babi, ayam dan ikan mas bisa kita fokuskan di Distrik Korupun. Dengan demikian, kita harap kedepan semua distrik bisa berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah dan mempertahankan perekonomian masyarakat di wilayahnya masing-masing," terang ia.

Dia tambahkan, upaya peningkatan ekonomi masing-masing distrik ini nantinya akan pula didukung oleh pemanfaatan dana desa yang didistribusikan oleh pemerintah.

"Sebab dengan berbagai kegiatan ini kita harap dapat meningkatkan gizi anak-anak melalui bahan makanan pokok yang dikembangkan oleh masyarakat di masing-masing distrik," tutup ia. (DiskomifoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengajak masyarakat dan stake holder terkait untuk gencar mensosialisasikan pentingnya memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat.

Menurut Komisioner KPU Papua Tarwinto, setiap proses kenegaraan maupun kehidupan bermasyarakat, dimulai dari kegiatan pemilihan umum. Baik pemilihan umum bupati/walikota, gubernur, legislatif maupun presiden.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan pun dihasilkan dari hasil proses pemilihan umum. "Untuk itu, yang katakan politik itu tidak baik, mari saya ajak masyarakat untuk coba kita hilangkan. Mari kita munculkan bahwa pemilu itu baik, karena setiap proses yang dijalankan pemerintah itu pun berawal dari Pemilu," terang ia disela-sela sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu serentak 2019, di salah satu hotel berbintang, di Jayapura, Selasa (15/1).

Dalam kegiatan yang dihadiri relawan Pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perguruan tinggi, Tarwinto berharap agar masyarakat dapat mendoakan pelaksanaan Pemilu 2019, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Dilain pihak mampu menghasilkan pemimpin yang bersih dan mengerti rakyat. "Sebab pemimpin yang peduli dengan rakyat akan mampu memakmurkan rakyatnya. Sehingga harapan kita kedepan pemimpin yang terpilih itu bisa diakui oleh dunia internasional," terang ia.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Libert Kristo Ibo selaku narasumber dalam kegiatan itu mengatakan proses pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya mengalami keterlambatan.

Hal demikian mengakibatkan adanya tahapan sosialisasi Pemilu yang terlambat. "Karena itu, Komisi II DPR RI dan KPU memandang sosialisasi Pemilu serentak kepada masyarakat sangat penting dan strategis untuk dilakukan. Agar proses pelasanaan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan maksimal, sesuai yang diharapkan masyarakat bisa tercapai," terang ia.  

Ia menyadari masyarakat Papua belum sepenuhnya memahami UU Pemilu. Oleh karenanya, ia mengharapkan sosialisasi kali ini membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman lebih jauh tentang Pemilu serentak tahun ini. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dalam rilisnya menyatakan Kabupaten Lanny Jaya merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di bumi cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo kemarin, di Jayapura.

"Yang pasti wilayah pegunungan hampir pasti menjadi kantong kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua. selain Lanny Jaya, ada pula Intan Jaya, Deiyai, Tolikara, Yalimo, Nduga, Yahukimo dan lainnya".

"Data ini berdasarkan data kemiskinan pada Maret 2018 yang kami sudah kamis rilis," terang ia.

Menurutnya, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pembangunan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dari pendekatan ini , BPS perpandangan bahwa kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan yang diukur dari sisi pengeluaran.

"Artinya komoditi makanan yang paling berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan. Contohnya ada beras, rokok kretek, tongkol atau tuna atau cakalang dan daging ayam ras," ucapnya.

Kendati demikian, tambah ia, bukan berarti wilayah pesisir tidak menyumbang tingkat kemiskinan di bumi cenderawasih. Sejumlah kabupaten pesisir yang terindikasi miskin antara lain, Kabupaten Asmat dan Boven Digoel

"Kalau ditanya indikator kemiskinan ini dipengaruhi oleh apa, tentunya komoditi makanan lagi. Dimana perannya dalam Garis Kemiskinan (GK) jauh lebih besar dibandingkan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yakni perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan," tegasnya.

Sebelumnya, BPS Papua mengumumkan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Inspektorat Provinsi Papua dalam program kerjanya tahun ini bakal melakukan verifikasi atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan aduan masyarakat, terhadap pelaksanaan program kerja instansi pemerintah daerah.

Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang di kantor Gubernur Jayapura, Senin (13/1), mengaku menerima cukup banyak aduan dari masyarakat

"Bahkan pada tahun kemarin hampir setiap kita kelola aduan dari masyarakat. Bahkan kita pun memantau semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lalu temuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis".

"Dimana hasil dari pelaksanaan verifikasi ini adalah dapat meminimalisasi tindak penyalahgunaan keuangan daerah," terang ia.

Dikatakan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat diantaranya mewujudkan serta menciptakaan pengelolaan keuangan yang bersih dari korupsi.

Dilain pihak, melakukan tindakan preventif, yakni dengan mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Termasuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang," katanya.

Untuk itu, selain memverifikasi aduan masyarakat, Inspektorat Papua pada tahun ini tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya, lebih khusus dalam melakukan pendampingan dan pengawasan serta mengawal pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sebab Inspektorat ini memiliki fungsi melakukan review, audit, evaluasi tetapi juga monitoring".

"Bahkan kami juga melakukan pendampingan dan konsultansi. Dimana bila SKPD mengalami hambatan atau ada kesulitan, maka dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat," katanya.

Diketahui, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai perencanaan dalam melakukan review RAPBD, KUA/PPAS dan RKA.

Inspektorat juga melaksanakan tugas rencana aksi pencegahan korupsi yang dikelola oleh KPK, melaksanakan pencegahan pungli, memantau pelaksanaan gratifikasi, serta melaksanakan LHKPN. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Benhur Tommy Mano dalam waktu dekat dipastikan akan menyampaikan kebutuhan penanggulangan bencana alam banjir dan longsor, hingga merusak sejumlah fasilitas umum di Port Numbay, beberapa pekan lalu.

Hal ini disampaikan Walikota Benhur Tommy Mano kemarin, di Jayapura.

"Kita akan laporkan bencana banjir dan longsor kepada Gubernur. Tapi nanti kita akan data dulu semuanya baru kemudian disampaikan kepada Gubernur Enembe," tuturnya.

Sementara sebagai upaya dari penanggulangan bencana di Kota Jayapura, pihaknya bakal melakukan rapat terbatas dengan melibatkan Dinas PUPR Provinsi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dan Balai Wilayah Sungai Papua.

Hasil rapat tersebut yang nantinya bakal dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Sebab Kota Jayapura menjadi salah satu klaster tuan rumah PON 2020 dan menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan PON".

"Dengan demikian, infrastruktur pendukung lainnya yang rusak harus diperbaiki. Sebab kita kan harus sudah memperbaharui semuanya sejak sekarang. Karena bagaimana pun Kota Jayapura ini wajah Papua sehingga infrastruktur pendukung PON yang rusak harus diperbaiki," ujar dia.

Diketahui, untuk tahap rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor kemarin, Pemerintah Kota Jayapura sudah menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar, guna memperbaiki lokasi longsor di jalan alternatif.

Pengerjaan kontruksi jalan longsor itu akan dilakukan awal Februari depan.

Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano disarankan untuk bersurat resmi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, berkenaan dengan permintaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), guna membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad, diruang kerjanya, Rabu (9/1).

"Soal permintaan Walikota agar memberikan DTI untuk membangun sejumlah fasilitas umum akibat bencana saya rasa memang tepat. Sebab beban ini tak mesti hanya diberikan kepada pemerintah kota, provinsi pun harus ikut membantu".

"Tapi sampai saat ini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemerintah kota ke gubernur atau tidak. Sebab saya rasa kalau Walikota sudah kordinasi dengan gubernur soal sejumlah bencana itu, pasti saya yakin akan segera direspon dengan sangat baik," ucap dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas pendidikan mulai tahun ini bakal mendorong pembangunan sekolah satu atap berpola asrama di bumi cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Untuk wilayah Jayapura, kata ia, tidak ada pembangunan gedung baru, namun bakal menggunakan fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, tepatnya di kawasan gunung Yokiwa.

"Bangunan ini sudah dibangun beberapa tahun lalu, hanya saja karena ada masalah tanah sehingga belum dipergunakan. Dengan demikian kami akan merenovasi beberapa bagian kemudian menampatkan siswa dan guru disana," ucap dia.

Sementara untuk wilayah gunung, sambung ia, Dinas Pendidikan berencana membangun sekolah satu atap perpola asrama di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan sekolah di Wamena sepenuhnya merupakan anggaran dari pusat, sementara provinsi hanya menyediakan tanahnya saja.

"Sekitar Rp8-9 miliar dana yang disediakan untuk membangun sekolah di Wamena. Intinya kita dorong tahun ini," kata ia.

Dia tambahkan, pembangunan sekolah berpola asrama sebenarnya dibangun pada tahun lalu. Hanya saja, pembangunannya menjadi tertunda karena pelaksanaan pesta demokrasi dan beberapa kegiatan lainnya.

Oleh karenanya, pembangunan sekolah satu atap berpola asrama ini, sambung dia, merupakan program yang mesti segera diwujudkan sebab sangat tepat untuk dibangun pada daerah yang memiliki letak geografis sulit. Sehingga diharapkan dapat mengejar ketertinggalan.

"Sebab sekolah satu atap ini juga diyakini mampu menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah pedalaman maupun perkotaan. Sehingga program ini, diharapkan segera diterapkan pada lima wilayah adat, khususnya di daerah terluar, terdepan dan tertinggal."

"Sekolah satu atap ini juga pastinya akan menjadi solusi bagi siswa yang tinggal jauh dari pusat pendidikan. Karena mereka akan ditempatkan pada sekolah itu, bahkan nantinya berasrama. Jadi, mereka bisa tinggal di sekolah itu sekaligus mendapatkan pendidikan yang memadai," tuntasnya. (DiskominfoPapua)