JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komandan Lantamal X Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. meresmikan fasilitas penunjang tambahan berupa Ruang Isolasi pasien khusus dan pasien menular Rumkital dr. Soedibjo Sardadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (24/1).

Dalam sambutannya Komandan Lantamal X mengatakan, dibidang kesehatan perlu dipikirkan bagaimana standar pelayanan kesehatan maksimal yang bisa diberikan kepada pasien. Seperti diketahui bersama Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi baru saja meraih kelulusan dalam melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit yang pertama karena banyak rumah sakit diluar yang menunda proses akreditasi ini.

"Berbeda dengan Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi, meskipun dengan persiapan dan waktu yang sangat singkat mampu menyusun berbagai program untuk menunjang persyaratan Akreditasi dan Alhamdulillah hasilnya Lulus yang ditandai dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi berbintang satu dari Komite Akreditasi Rumah Sakit di Jakarta," kata Danlantamal X.

Komandan menyampaikan kepada seluruh personel Rumah Sakit baik militer maupun PNS untuk terus bekerja dengan baik dan giat, sebab kinerja yang ditunjukkan demi kepentingan bersama dalam mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi.

"Kinerjanya ditingkatkan untuk keberhasilan Rumah Sakit kita," pintanya.

Sementara Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi, Mayor Laut (K) dr. Agung Kristiono, Sp.P mengatakan, fasilitas ini akan meningkatkan standar pelayanan kepada para pasien baik dilingkungan Lantamal maupun masyarakat umum.

"Dengan dibukanya fasilitas baru ini, semoga bisa memacu peningkatan kompetensi sesuai Standar Kementrian Kesehatan dan Akreditasi Rumah Sakit untuk meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan bagi TNI beserta keluarga dan masyarakat di Kota Jayapura." jelasnya.

Hadir pada acara persmian ini Wadan Lantamal X, para Asisten Danlantamal X, Pejabat Pelaksana Sementara BPJS Cabang Jayapura Ibu Frida Imbiri, Branch Operation Bank Mandiri Sentra bisinis Kota Jayapura Bapak Pramudya Wardana, Kepala Kantor Asuransi Mandiri InHealth Jayapura Ibu Yuliana diwakili para Kadis/Kasatker, Danyonmarhanlan X, para Perwira, Bintara/Tamtama dan PNS Lantamal X. (DispenLantamalX)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Korcab X Daerah Jalasenastri Armada III (DJA III) Ny. Ipung Purwadi selaku Pengawas Yayasan Hang Tuah Cabang Jayapura, Provinsi Papua memimpin acara Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke – 72 pada Rabu (23/1

Acara yang mengangkat tema, "Dengan karakter jiwa bahari, Yayasan Hang Tuah Siap Menyukseskan Inplementasi Kurikulum Kemaritiman Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" ini dilaksanakan di TK Hang Tuah Jayapura.

Dalam sambutannya Ny. Ipung Purwadi menyampaikan, saat ini Yayasan Hang Tuah sudah cukup bagus, untuk itu diharapkan untuk terus berinovasi dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berwawasan kebaharian, karena Indoneisa adalah negara Maritim terbesar di dunia dengan segala potensinya yang menunggu untuk dikembangkan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

"Yayasan Hang Tuah sebagai Yayasan Pendidikan di bawah naungan TNI AL dan Jalasenastri, harus mampu membangun karakter dan jiwa bahari yang kuat kepada seluruh anak didiknya agar mampu mengoptimalkan segala bentuk potensi maritim yang ada untuk dijadikan modal dalam membangun dan menciptakan bangsa yang adil, sejahtera, unggul dan disegani bangsa lain. Dirgahayu Yayasan Hang Tuah ke-72 tahun 2019, Keberadaan Kami Mencerdaskan Bangsa," seru Pengawas Yayasan Hang Tuah Cabang Makassar ini menutup sambutannya.

Selanjutnya, diadakan pemotongan tumpeng sebagai tanda rasa syukur di Ulang tahun ke-72 Yayasan Hang Tuah oleh Ny. Ipung Purwadi yang kemudian potongan tumpeng pertama tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah TK Hang Tuah Tri Dayanti, Amd. Pd  ya

Dalam acara ini juga, diadakan penyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka HUT Ke-72 Yayasan Hang Tuah, lomba Bakeak, lomba Mengisi air pada botol dan lomba pasel.

Hadir dalam acara ini  Kepala Sekolah, para Guru dan perwakilan Murid TK Hang Tuah Jayapura. (DispenLantamalX)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komandan Denma Lantamal X Letkol Marinir Sujiono didampingi Dan Pomal Lantamal X Letkol Laut PM Feber H Simandalahi, S.H dan Dan Tim Intel Lantamal X Letkol Marinir Indarto, MTR Hanla mewakili Komandan Lantamal X Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. melaksanakan apel pengecekan pemegang Senjata Api Perorangan bertempat di Lapangan Apel Mako Lantamal X Jayapura. Senin (21/1).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh anggota TNI, pengecekan meliputi kelengkapan surat pemegang senpi serta kebersihan dan kelengkapan peluru senpi itu sendiri.

"Ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Lantamal X untuk mengawasi penggunaan senjata api agar jangan sampai disalah gunakan", jelas Dan Denma.

Dikatakan senjata api bagi tiap anggota merupakan inventaris dinas yang harus dirawat dan dijaga, sehingga bisa terus digunakan dalam melaksanakan tiap tugas yang diemban.

"Untuk keamanan saat menyimpan agar jangan sampai teledor dalam menyimpan senpi, terutama saat dirumah, ketika kita teledor menyimpan senpi dan tertinggal, bisa saja dipakai mainan oleh anak kita. Jaga penggunaannya, gunakan sesuai aturan dan SOP," kata Komandan Denma. (DispenLantamalX)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan siap membayarkan gaji guru dialihkan dari kabupaten dan kota, sebagaimana amanat perundang-undangan. Hal ini disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

"Seluruh hak-hak guru SMA/SMK yang dialihkan dari kabupaten dan kota kini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua mulai tahun ini. Sudah kami anggarkan di ABPD 2019. Sehingga dipastikan semua sudah tidak ada permasalahan," terang Sekda Hery Dosinaen.

Sementara terkait hak guru tahun 2018, seperti tunjangan maupun uang lauk pauk, sambung Sekda, Pemprov Papua sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran kepada Pemda kabupaten dan kota untuk menanggulangi.

Sebab Pemprov Papua hanya menganggarkan pembayaran baji, sementara hak lain diharapkan menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan proses pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten masih mencapai 95 persen. Belum tuntasnya proses pengalihan guru dikarenakan penyerahan data yang telat disampaikan oleh sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan.

Hal demikian dipastikan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Nicolaus Wenda.

Ia katakan, jumlah guru SMA/SMK yang pindah ke provinsi dari data yang diterimanya mencapai lima ribu lebih. Dengan demikian, jumlah pegawai provinsi kini bertambah menjadi 12 ribu, berikut tambahan pegawai kehutanan yang dialihkan dari kabupaten dan kota.

Ia pun berharap proses pengalihan guru SM/SMK dari kabupaten dan kota dapat rampung secepatya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Yan Richard Puguh, untuk melanjutkan rutinitas program kerja di instansi tersebut.

"Sudah ada Plh Kepala Dinas Kehutanan. Malahan sudah sejak pekan lalu saya tanda tangani surat tugasnya."

"Ini memang harus kami lakukan agar tugas-tugas kedinasan, tugas-tugas pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya," terang ia di Jayapura, kemarin.

Menurut ia, Plh Kadishut Yan Richard Puguh bakal melaksanakan pemerintahan sampai ditunjuknya kepala dinas definitif. "Dalam artian penunjukan Plh ini juga supaya kekosongan jabatan kepala dinas bisa segera diisi," ujar ia.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Papua JJO sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana pemerasan.

Penetapan JJO sebagai tersangka setelah penyidik memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara dengan tersangka FT yang ditangkap sebelumnya pada operasi tangkap tangan, 7 November 2018 beserta uang tunai Rp500 juta.

Uang Rp500 juta itu pun, bagian dari Rp2,5 miliar yang diminta FT untuk menyelesaikan kasus pembalakkan liar yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua. Saat ditangkap FT mengaku sebagai orang suruhan kepala dinas kehutanan

Sementara dalam apel pagi, dua pekan lalu, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Forum Komunikasi Orang Asli Papua Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Papua mendesak Gubernur Lukas Enembe menunjuk Plh kepala dan sekretaris dinas.

Koordinator Forum Komunikasi OAP ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Absalon Runtuboy, berharap kekosongan jabatan ini bisa segera direspon oleh pimpinan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe tetap pada pendiriannya meminta pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI) sesuai putusan institusi hukum terkait sebelumnya, senilai kurang lebih Rp5,6 triliun.

Meski Freeport belakangan dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung, Gubernur Enembe tegas menolak permintaan negoisasi pembayaran PAP dari perusahaan tambang emas raksasa tersebut.

"Bapak Gubernur sudah nyatakan tidak akan terima uang hasil negosiasi dengan PT.Freeport Indonesia (PTFI) terkait pembayaran PAP. Ini berarti gubernur tidak mau (PAP) dibayarkan atas hasil negosiasi atau goodwill dari Freeport. Pembayaran wajib dilakukan atas dasar referensinya dalam aturan perundang-undangan," tegas Sekda Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, kemarin.

Sebelumnya, sambung Sekda, dirinya pernah menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong PT. Freeport Indonesia, agar membayar tunggakan pajak air permukaan senilai Rp5,6 triliun.

Hal itu disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, saat menyerahkan dokumen putusan Pengadilan Pajak Jakarta, mengenai sengketa pajak daerah PAP yang diterima Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, di Gedung Sasana Karya, beberapa waktu lalu.

Sekda berharap dengan penyerahan berkas itu, ada presure (tekanan) dari KPK kepada PT. Freeport Indonesia yang selama ini seolah-olah tidak menghiraukan keputusan (Pengadilan Pajak Jakarta).

Sementara Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua mengaku, berkas PAP yang diterima itu merupakan penugasan dari pimpinan. Kendati demikian, pihaknya mengaku belum dapat memberi kepastian terkait permintaan itu.

"Yang pasti kami di unit koordinasi supervisi pencegahan korupsi, terfokus pada rencana aksi pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun terkait aspirasi (Pemprov Papua yang meminta KPK mendorong Freeport membayar pajak air permukaan), memang ada hubungan secara tidak langsung dengan kegiatan optimalisasi pendapatan daerah kemarin."

"Kami menangkap semangat yang disampaikan Pemprov Papua, tapi karena di KPK ada sistem dan mekanisme yang mesti kami laporkan dulu kepada pimpinan. Sehingga bila ada hal konkrit yang bisa dilakukan terkait PAP ini, akan segera kami koordinasikan (dengan Pemprov Papua)," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Papua, Yan Richard Pugu yang menjabat Kepala Bidang Perlindungan Pengamanan Hutan mengakui sudah menakhodai instansi tersebut sejak 15 Januari 2019 lalu.

Ditemui dikantor, Rabu (23/11) petang, dia sampaikan siap menjalakan lima program kerja yang telah direncanakan.

"Sesuai dengan surat perintah tugas dari Gubernur Papua yang ditandatangani Sekda dengan nomor 821:/044/Z tertanggal 15 Januari 2019, maka saya pada saat itu juga sudah melaksanakan tugas sebagai kepala dinas."

"Tentunya sebagai kepala dinas juga saya berkomitmen menjalankan kurang lebih ada lima program pembangunan di 2019. Diantaranya program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, perencanaan dan pengolahan hutan serta yang tidak kalah pentignya pencegahan deforestasi. Ini sejumlah kegiatan yang dilakukan tahun ini dan saya berharap bisa mendapat dukungan dari semua pihak terkait di instansi ini," terang ia.

Kendati demikian, lanjutnya, sebagai pelaksana harian kepala dinas, dirinya tak serta merta memutuskan sesuatu tanpa berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi di provinsi ini.

"Kalau ada yang sifatnya prinsip itu tetap saya melaporkan ke gubernur melalui sekda. Namun kalau bicara tentang kegiatan yang diemban ini, yang saya laksanakan tentulah kegiatan bersifat normatif di pemerintahan."

"Karena bagi saya selaku aparatur sipil negara, kami siap melaksanakan tugas apa pun itu. Namun tentu yang kami dorong yang juga mengacu pada perencanaan yang sudah ada sebelumnya. Baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) dinas kehutanan," jelas ia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Yan Richard Pugu, untuk melanjutkan rutinitas program kerja di instansi tersebut.

"Sudah ada Plh Kepala Dinas Kehutanan. Malahan sudah sejak pekan lalu saya tanda tangani surat tugasnya."

"Ini memang harus kami lakukan agar tugas-tugas kedinasan, tugas-tugas pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2019 yang baru saja ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) sebesar Rp13,9 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp14,142 triliun.

Sekda memastikan penurunan APBD 2019 disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak sebesar tahun sebelumnya.

"Kalau mau jujur sebenarnya APBD kita turun karena PT. Freeport Indonesia (PTFI) belum membayar Pajak Air Permukaan (PAP). Otomatis nilai APBD kita menjadi turun. Intinya karena PAP yang kita targetkan dibayarkan Freeport ternyata belum bisa diselesaikan. Makanya, kita harap pada tahun 2019 PAP bisa dibayarkan supaya APBD tahun depan tak lagi mengalami penurunan," terang Hery.

Sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2019, disetujui dan disahkan oleh DPR Papua menjadi Perda APBD tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang X, Jumat (18/1/) lalu.

RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019, dengan postur anggaran yakni pendapatan daerah sebesar Rp 13,939 triliun lebih, yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan Rp 4,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 8,6 triliun.

Sedangkan, belanja daerah sebesar Rp 13,8 triliun lebih, dengan rincian belanja tak langsung Rp6,6 triliun lebih, belanja langsung Rp 7,2 triliun lebih dan surplus anggaran Rp50 miliar.

Dengan disahkannya APBD 2019, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisah mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar segera melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.

Dia pun berharap seluruh kegiatan fisik yang telah ditetapkan, dapat segera ditender sehingga bisa rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan perundang-undangan berlaku.

"Supaya apa juga, agar penyerapan anggaran bisa lebih baik hingga tutup tahun anggaran. Karena itu, sekali lagi kita imbau supaya SKPD bisa segera bekerja supaya masyarakat bisa mendapat manfaat dari program kerja yang kita rencanakan tahun ini," harap dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Klub sepakbola asal Papua, Persipura Jayapura mulai melakukan pencarian pemain asing yang akan tampil di kompetisi 2019.

Setelah memilih Luciano Leandro sebagai pelatih tim, Persipura kemungkinan besar akan mendatangkan pemain asing asal Brasil. Sejauh ini baru ada Oh In-kyun yang mengisi slot pemain asing di Persipura.

Asisten manajer Persipura, Ridwan Bento Madubun mengungkapkan sudah mempersiapkan 5 pemain asing asal Brasil untuk mengisi tiga slot pemain asing.

"Ada empat sampai lima nama yang dikomunikasikan dan belum ada keputusan resmi karena harus melewati proses dari agensi. Mungkin ada satu pemain yang pasti dan akan diserahkan namanya dan mungkin belum bisa dibawa dulu," ujar Bento  di Jayapura, Kamis (24/1).

Dikatakan alasan para pemain baru ini berasal dari Brazil karena permintaan dari pelatih Leandro yang menginginkan semua wajah baru. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan manajer untuk melakukan perombakan pemain asing.

"Kelimanya belum pernah bermain di Indonesia, dari Brasil juga, karena berdasarkan komunikasi kita dengan pelatih kepala yang menginginkan semua wajah baru dan setelah dikoordinasikan dengan manajemen, mereka menyetujui untuk melakukan pembaruan dengan pemain asing. Ini mungkin yang diharapkan oleh pelatih karena dialah yang nantinya bertanggung jawab" tandasnya. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) menyatakan manajemen menunjuk Luciano Gomes Leandro sebagai Pelatih Kepala di klub asal Papua tersebut.

"Untuk menghadapi Kompetisi tahun 2019, kami menunjuk Luciano Gomes Leandro dari Brazil sebagai Pelatih Kepala Persipura Jayapura," ungkap BTM dalam press rilis pada Selasa (22/1).

Dikatakan pertimbangan penunjukkan Luciano Leandro adalah dia sangat mengenal sepakbola Indonesia terutama gaya sepakbola di Papua yang mirip dengan Brazil.

"Sehingga kita harapkan (Leandro) dapat dengan mudah beradaptasi, pada hari Jumat nanti dia akan berangkat dari Rio de Janeiro ke Jakarta dan selanjutnya menuju ke Gorontalo untuk bergabung dengan tim yang akan bertanding pada tanggal 28 Januari 2019 pada babak 32 besar Piala Indonesia," papar dia.

BTM juga menyatakan terkait posisi Pelatih fisik, Lydio. Manajemen akan tetap mempertahankan posisi tersebut karena Lydioa sudah akrab dengan Luciano Leandro.

"Sehingga dia menyampaikan tidak keberatan dan senang bila dibantu oleh coach Lydio karena menurut Luciano Leandro, Lydio sudah mengenal dengan baik pemain-pemain Persipura, menurut Luciano pasti Lydio bisa bantu dia untuk beradaptasi dengan tim, terutama para pemain. Coach Luciano Leandro juga optimis bisa bekerja sama dengan coach Alan Haviludin," ujar dia. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) menyatakan  jelang menghadapi babak 32 besar Piala Indonesia, manajemen telah merekrut beberapa nama pemain yang akan masuk bersama dengan pelatih baru, Luciano Gomes Leandro.

"Untuk pemain yang masuk, kita rekrut Titus Bonai dari Borneo FC, Irvan Mofu dar Karketu FC, Timor Leste, dan Israel Wamiau dari Arema FC.  Kita masih coba lihat kemungkinan-kemungkinan untuk menambah pemain lokal," ujar Benhur dalam rilis pada  Selasa (22/1).

Dikatakan pihaknya  juga akan kembali meminjam pemain Bhayangkara FC yaitu, Panggih Prio Sembodho.

"Surat peminjaman sudah kita kirim ke Bhayangkara FC, semoga tidak ada kendala.  Sementara untuk pemain slot asia kita sudah punya, yaitu, Oh Inkyun dari Korea, tahun lalu bermain di Persib Bandung," ujar dia.

Dikatakan BTM bahwa salah satu pemain, Prisca Womsiwor sudah mohon ijin untuk meninggalkan Persipura Jayapura.

"Prisca sampaikan bahwa dia punya masalah keluarga sehingga langkah itu harus di ambil, jadi kita ijinkan dan persilahkan, kita doakan karirnya akan terus menanjak dan sukses, kalau urusan keluarga tidak bisa kita intervensi, jadi kita ikhlaskan demi kebaikan bersama," ungkap dia.

Sebelumnya manajemen telah melepas beberapa pemainnya yakni Andri Ibo, Panggih Prio Sembodho, Boas Ataruri, Yahya Basna, Darnus Tabuni, Celsius Patay dan Yusak Awi.

Pemain lain, kata BTM sedang tahap negosiasi dan akan segera dilakukan penandatanganan kontrak sebab manajemen hanya akan mempertahankan 75 hingga 80 persen skuatnya untuk mengarungi kompetisi musim depan.

Sementara terkait pemain asing, BTM menyatakan, pelatih Luciano Leandro sedang berkomunikasi dengan para pemain asing tersebut dan secepatnya akan dituntaskan semua urusan sehingga akan diumumkan ke publik. (Albert Batlayeri)