JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Prada Laode Majid, korban tembak dalam serangan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Kamis (31/1) pagi dilaporkan masih berada di Mapenduma.

"Evakuasi korban melalui udara belum bisa dilaksanakan sore ini karena kendala cuaca berkabut tebal di lokasi. Evakuasi akan dilanjutkan besok pagi bila cuaca sudah memungkinkan," ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Ia mengatakan korban masih dirawat oleh Tim Kesehatan di Mapenduma sambil menunggu evakuasi menggunakan helikopter ke Kota Timika, Kabupaten Mimika.

"Prajurit yang mengalami luka tembak saat ini masih dlm perawatan oleh paramedis di pos. Kondisi relatif stabil," ujar dia.

Dikatakan, Prada Laode menderita luka tembak pada bahu kanan akibat tembakan pertama yang dilancarkan oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya yang kemungkinan sudah disiapkan secara terbidik saat menunggu kedatangan pasukan TNI yang berpatroli.

Penyerangan yang terjadi di areal pos TNI Mapenduma ini dilakukan dengan tembakan yang berasal dari tiga arah ketinggian pada gunung yang berhadapan dengan pos tersebut.

Serangan tersebut berhasil atasi lewat tambahan pasukan TNI yang ada di Pos. Saat dilaksanakan pengejaran ke tempat lokasi KKSB menyerang, ditemukan beberapa bercak darah yang mengindikasikan bahwa dari pihak KKSB juga ada yang terkena tembakan.

Ia menjelaskan Distrik Mapenduma adalah markas KKSB pimpinan Egianus Kogoya, pelaku pembantaian terhadap puluhan karyawan PT. Istaka Karya yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan di Yigi pada 2 Desember 2018 dan penyerangan saat rombongan Bupati Nduga Yarius Gwijangge dan bahan makanan sebanyak 1.100 Kg sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan pesawat Enggang Air Service.di Lapangan Terbang Mapenduma (Lapter), Distrik Mapenduma pada Senin, 28 Januari lalu.

"Dengan adanya beberapa kali penyerangan yang dilakukan oleh KKSB terhadap pasukan TNI, maka tentunya TNI akan semakin meningkatkan kewaspadaan. Saat ini kondisi Mapenduma sekitarnya dalam keadaan kondusif, situasi sudah dapat dikuasai kembali oleh pasukan TNI," ungkap dia. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tim Patroli dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan patroli rutin pasca penyerangan beberapa waktu lalu di Lapangan Terbang Mapenduma (Lapter), Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, kembali diserang oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pada Kamis (31/1) pukul 08.55 WIT.

Penyerangan yang terjadi di areal pos TNI Mapenduma ini terindikasi dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya dengan tembakan yang berasal dari tiga arah  ketinggian pada gunung yang berhadapan dengan pos tersebut.

Menurut rilis dari Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, para anggota yang diserang berusaha membalas tembakan dengan berlindung di bebatuan dan pepohonan.
"Saat Tim Patroli akan mengecek suatu daerah ketinggian tiba-tiba mendapat serangan oleh kelompok KKSB terindikasi pimpinan Egianus Kogoya dari tiga arah, dari arah ketinggian depan dan dari samping kiri-kanan. Tim Patroli TNI berusaha membalas tembakan dengan memfaatkan perlindungan alam yang ada," ungkap dia.

Serangan tersebut akhirnya berhasil atasi lewat tambahan pasukan TNI yang ada di Pos. Saat dilaksanakan pengejaran ke tempat lokasi KKSB menyerang, ditemukan beberapa bercak darah yang mengindikasikan bahwa dari pihak KKSB juga ada yang terkena tembakan.

"Belum bisa dipastikan apakah ada korban jiwa dari mereka atau tidak. Namun dari jejak yang ditinggalkan menunjukkan bahwa kelompok KKSB telah menyiapkan penyerangan," ungkap Aidi.

Dikatakan, dari peristiwa tersebut seorang prajurit, Prada Laode Majid menderita luka tembak pada bahu kanan akibat tembakan pertama yang dilancarkan oleh KKSB yang kemungkinan sudah disiapkan secara terbidik saat menunggu kedatangan pasukan TNI.

Korban Prada Laode yang dilaporkan dalam kondisi stabil, mendapatkan pertolongan dari tim kesehatan di Mapenduma dan kemudian dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika dengan menggunakan hellikopter. 
Ia menjelaskan Distrik Mapenduma adalah markas KKSB pimpinan Egianus Kogoya, pelaku pembantaian terhadap puluhan karyawan PT. Istaka Karya yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan di Yigi pada 2 Desember 2018 lalu.

"Saat ini Mapenduma sudah dikuasai oleh pasukan TNI, sehingga ruang gerak KKSB khususnya wilayah Nduga semakin sempit," jelas dia.

Aidi menjelaskan,  pihaknya akan tetap bertahan dan semakin siaga, sebab tujuan penyerangan yang dilakukan oleh KKSB adalah memberikan perlawanan yang berusaha mengganggu pasukan agar segera mengosongkan Pos Pengamanan TNI di Mapenduma, sehingga kelompok tersebut dapat leluasa menguasai kembali markasnya.

"Dengan adanya beberapa kali penyerangan yang dilakukan oleh KKSB terhadap pasukan TNI, maka tentunya TNI akan semakin meningkatkan kewaspadaan. Saat ini kondisi Mapenduma sekitarnya dalam keadaan kondusif, situasi sudah dapat dikuasai kembali oleh pasukan TNI," ungkap dia. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua telah menandai sejumlah titik maupun lokasi tempat mangkal anak-anak jalanan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kendati demikian, para anak jalanan ini diketahui tak lagi beraktivitas pada siang hari.

"Mereka kini lebih banyak melakukan aktivitas di malam hari. Dan biasanya ada komunitas atau kelompoknya," terang Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk, di Jayapura, Senin.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah anak jalanan di bumi cenderawasih, lebih khusus Kota Jayapura. Sebab pihaknya masih lebih fokus untuk melakukan penanganan terhadap para anak jalanan itu.

"Bahkan dalam penanganan anak jalanan ini kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Makanya untuk data anak jalanan kita terus koordinasi juga dengan pemda agar kedepan bisa mendapatkan laporan secara detail serta tertulis terkait jumlah maupun upaya penanganan anak jalanan di wilayahnya," jelas ia.

Pada kesempatan itu, Ribka mengapresiasi Pemerintah Kota Jayapura yang dinilai sangat maksimal dalam upaya penanganan anak jalanan. Berbagai program kerja yang dilakukan pun dinilai sangat baik.

Pun demikian, pihaknya berharap ada komunikasi dari pemerintah kota dan kabupaten terkait penanganan anak jalanan. Agar saat pelaksanaannya di masa mendatang, tak ada tumpang tindih program mapun kebijakan yang turun di satu wilayah.

Pujian pun diutarakan Ribka, terhadap upaya penanganan anak jalanan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Jayapura.

"Dimana dari pantauan kami beberapa tahun lalu, jumlah anak jalanan pun sudah cukup berkurang karena program LSM dan pemda setempat."

"Kami memang belum melakukan evaluasi secara keseluruhan, tetapi ada beberapa LSM yang sudah memberikan perhatian, namun data validnya belum dimiliki. Hanya untuk ke depannya, kita akan lebih maksimal lagi dalam mengecek kembali titik-titik yang dijadikan tempat mangkal bagi komunitas anak jalanan. Supaya program penanganan yang turun di masa mendatang bisa lebih maksimal," terang ia.  (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan bakal segera menamai Jembatan Holtekamp yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan "merah".

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman, alasan penamaan jembatan oleh Gubernur dikarenakan sumber pembiayaannya pembangunan infrastruktur itu dari APBD provinsi yang didukung APBN.

"Memang perlu dijelaskan mengenai pemberian nama jembatan. Sebab jangan sampai masyarakat dibuat bingung, karena ada yang menamakan Jembatan Jokowi, Jembatan Papua Bangkit bahkan Jembatan Merah."

"Kendati Gubernur yang paling pas memberi nama, perlu juga ada keterlibatan semua pihak terkait untuk memberi nama jembatan itu. Hanya yang pasti, pemberian nama tidak bisa nama sembarang. Karena siapapun yang punya kepentingan tidak boleh sebut nama jembatan dengan sembarang," ucap Girius di Jayapura, Selasa (29/1).

Ia katakan, total alokasi anggaran pembangunan jembatan Holtekamp yang bersumber dari dana APBD Provinsi Papua dan APBN, sebesar Rp1,6 triliun. Sementara pada 2018 lalu, Pemprov Papua mengalokasi anggaran sebesar Rp400 miliar yang bersumber dari APBD dan APBN tahun lalu.

Dengan demikian, dipastikan bahwa seluruh anggaran pembangunan Jembatan Holtekamp bersumber dari APBD provinsi dan APBN. Sedangkan Pemerintah Kota Jayapura hanya mengalokasikan anggaran untuk pembongkaran gunung.

"Sehingga memang perlu kita jelaskan kepada publik bahwa pembanguan jembatan ini sumbernya dari provinsi dan pusat. Makanya nanti untuk peresmiannya akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sekitar Maret 2019 mendatang."

"Sebab pembangunan jembatan Holtekamp dan Ring Road kami upayakan sudah rampung pada Maret nanti," jelas ia.

Sementara jelang rencana peresmian Jembatan Holtekamp, Girius mengimbau warga setempat atau yang melintas agar tak mencorat-coret salah satu ikon kebanggaan masyarakat bumi cenderawasih tersebut, saat resmi beroperasi.

Sebab jembatan tersebut nantinya bakal memberi keuntungan terhadap masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya, lebih khusus dari sisi ekonomi. Pihaknya pun mengharapkan jembatan tersebut, bisa segera beroperasi, supaya tingkat kemacetan di Kota Jayapura dapat diminimalisasi. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan peran pejabat struktural, dipandang penting dan vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik provinsi, kabupaten dan kota.

"Selama ini banyak jabatan Struktural dipandang sebelah mata. Bahkan seolah-olah kita mengabaikan pejabat fungsional yang seharusnya mempunyai tugas dan peranan penting."

"Makanya, saya minta para pejabat Fungsional agar tidak merasa rendah. Tetapi terus lebih maksimal dalam bekerja serta memegang teguh janjinya sebagai ASN guna mengawal, melindungi, membentengi, mempemperisai pemerintahan di Papua agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan," terang dia, saat melantik 13 pejabat fungsional di jajaran Pemerintah Provinsi Papua, kemarin, di Jayapura.

Menurut ia, 13 pejabat yang dilantik terdiri dari 10 orang pengawas dan tiga orang auditor, dipandang perlu untuk dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan di instansi pemerintah daerah. Pelantikan pejabat Fungsional ini, dipastikan masih akan dilakukan pada instansi lainnya sehubungan dengan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Yang pasti mereka ini yang nanti akan kita rekrut dan kita lantik sebagai pejabat fungsional adalah untuk menunjang pelayanan kemasyarakatan yang dijalankan pemerintah. Karena saat perampingan birokrasi ada pejabat struktural yang tereduksi dan dibutuhkan menjadi pejabat fungsional. Dengan begitu, kita harap tugas-tugas pemerintahan pun bisa berjalan lebih baik dan maksimal," harapnya.

Sementara Inspektur Papua Anggiat Situmorang mengatakan pejabat fungsional memiliki kelebihan dibandingkan pejabat struktural.

Dimana seorang pejabat fungsional bisa mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat sesuai kinerja yang bersangkutan. Bahkan peran pejabat fungsional pun disebut lebih banyak dibanding struktural.

"Untuk itu, saya berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang dilantik. Kita harap pejabat fungsional yang dilantik ini bisa menunjang pemerintahan," harapnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil  bakal kembali mengirim bantuan kemanusiaan berupa beras dan bahan pokok dengan total 25 ton ke Mbua, Kabupaten Nduga.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk, pengiriman sembako bakal dilakukan melalui jalur Timika, Kabupaten Mimika.

Bantuan kemanusiaan itu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan warga di Mbua yang mengalami kekurangan makanan pasca insiden penembakan karyawan PT. Istaka Karya, saat melakukan pembangunan jalan dan jembatan trans Papua.

"Yang pasti, saat ini pendistribusian bantuan bagi Distrik Mbua, Kabupate Nduga ini sudah kami akan proses. Kami tidak bisa menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk mempersiapkan bantuan kemanusiaan tersebut, yang pasti dengan dana yang ada kami memaksimalkannya untuk kebutuhan masyarakat karena peristiwa ini sifatnya darurat," terang ia di Jayapura, kemarin.

Menurut ia, situasi dan kondisi terakhir Kabupaten Nduga, lebih khusus di Distrik Mbua, kian kondusif setelah tim gabungan dan provinsi yang terdiri dari TNI, Polri, LSM, tokoh agama serta Aparatur Sipil Negara (ASN) turun ke lokasi, beberapa waktu lalu.

Dia berharap kondisi keamanan yang kondusif ini dapat terus terjaga hingga proses pembanguan jalan trans Papua rampung dilaksanakan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 50 ton beras dan sembako kepada Bupati Nduga, Yairus Gwijangge di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada hari Selasa (8/1).

Bantuan kemanusiaan dari Pemprov Papua diserahterimakan secara simbolik oleh Kepala Dinas Sosial, Ribka Haluk

Penyerahan bantuan itu dihadiri sekitar limaratusan warga Mbua di halaman Gereja Imanuel, Mbua. Turut hadir pula dalam serah terima itu, Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Kolonel Inf Binsar Sianipar dan Dandim 1702/Wamena Letkol Inf Chandra Dianto. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua segera mendorong sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yang mengatur keterlibatan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) untuk menerbitkan pengurusan izin tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) sendiri didalamnya terdapat masyarakat tiga kampung (Tsinga, Waa, Aroanop) yang diklaim sebagai pemilik gunung emas, dan saat ini sementara dikuasai PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Mimika.

"Selama ini semua orang berbicara tentang Freeport, namun sejarah selalu terabaikan. Padahal mereka ini juga bagian dari sejarah itu. Makanya, saya sudah menerima forum ini yang secara resmi meminta mendorong satu regulasi pelibatan mereka dalam pembahasan izin tambang. Sehingga akan kita dorong melalui DPR, MRP dan Gubernur," katanya, Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (29/1).

Menurut Hery, perjuangan pemilik hak ulayat yang tanahnya dieksplorasi Freeport namun tak dilibatkan dalam pengurusan izin tambang, harus didukung agar tidak ada lagi rakyat Papua dianggap remeh, diabaikan, apalagi leluhur mereka sudah tiada.

Tak sampai disitu, F-PHS juga sudah berjuang sejak 2006 bahkan telah sampai ke kedutaan Amerika dan telah diterima langsung oleh McMoran, Dirjen Minerba serta Presiden Jokowi.

"Karena, dalam UU Minerba Pasal 135 kan jelas dikatakan sebelum memegang IUPK, Freeport harus mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat. Nah sampai hari ini belum pernah dilibatkan tiga kampung ini. Untuk itu, kami akan laporkan ini ke gubernur untuk bisa jadi perhatian," kata ia.

Ditempat yang sama, Sekretaris I Forum Pemilik Hak Sulung, Yohan Zonggonau menyebut perjuangan mereka sejak 2006 lalu telah mendapat dukungan kajian ilmiah dari Universitas Cenderawasih Jayapura.

Perjuangan ini pun mendapat mandat oleh lembaga masyarakat adat setempat. Bahkan pihaknya, sudah ke Jakarta bertemu beberapa menteri terkait untuk menyerahkan bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat pemilik gunung emas itu.

"Namun selama ini kami belum diperhatikan dan terkesan diabaikan. Hanya diberikan angin segar saja tapi secara tertulis keberadaan belum dianggap. Makanya kita meminta dukungan Pemprov Papua melalui Sekda, agar perjuangan ini bisa dibantu," harapnya.

Senada disampaikan Sekertaris II Forum Pemilik Hak Sulung, Elfinus Jangkup Omaleng. Dirinya menyatakan, pemerintah Indonesia sudah mengabaikan pemilik hak sulung selama 51 tahun. (DiskominfoPapua)