JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua kembali menerima Plakat Adipura dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Penganugerahan Adipura berikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, di Auditorium Dr. Soerdjarwo gedung Manggal Wanabakti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jalan Jenderal Gatot Subroto, senayan Jakarta, senin 14 Januari 2019.

Rilis yang diterima dari Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kota Jayapura terpilih sebagai penerima adipura dalam kategori Kota Sedang penyedia sarana dan prasarana terbaik Adipura tahun 2018.

"Data yang kami terima, dari humas Kementerian, hari ini Wakil Walikota Jayapura, menerima Adipura kota sedang penyedia sarana dan prasarana terbaik Adipura 2018," jelas Kabag Humas Kota Jayapaura, Lukmas S.Sos.

Dalam daftar yang diterima humas kota Jayapura, Selain pemerintah Kota Jayapura, terdapat 119 daerah yang menerima penghargaan Adipura tahun 2018. Termasuk Kabupaten Biak Numfor menerima Adipura Kota Kecil.

Hingga kini,kota Jayapura telah menerima anugerah Adipura Kota sedang sebanyak 6 kali dari pemerintah RI.(HumasKotaJayapura)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyanyi Jawara Bintang Radio dan Televisi se-Asean Tahun 2012 asal Papua, Dorkas Lea Waroy bersyukur sudah menampilkan yang terbaik lewat penampilannya membawakan dua lagu di debat pertama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 pada Kamis (17/1).

"Terima kasih banyak untuk semua bapa, mama, kaka, ade, saudara-saudariku semua yang mendukung dan berdoa untuk dorkas hingga bisa tampil dengan baik tadi malam di debat pertama Capres Cawapres," ungkap dia melalui akun facebooknya pada Jumat (19/1).

Kemudian Wanita asal Kampung Menawi, Kota Kembang Serui, Papua ini juga mengatakan bahwa suara emas yang dimilikinya merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan yang harusnya kembali menjadi pujian bagi sang pencipta.

"Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan karena semuanya berasal dari Dia, Tuhan Yesus berkati kita semua," kata alumni FKIP Biologi dari Universitas Cendrawasih Jayapura ini.

Pada kesempatan akbar tersebut, juara lomba 1  pada lomba Bintang Radio RRI tahun 2011 serta Radio dan Televisi Asean Tahun 2012 ini membawakan dua lagu, yaitu lagunya sendiri dengan judul 'Aku Rindu' dan lagu legendaris yang dipopulerkan oleh band rock Indonesia, Godbless dengan judul 'Rumah Kita'.

Suasana podium debat antara pasangan nomor 01, Joko Widodo - Maruf Amin dan pasangan nomor 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang awalnya tegang, berubah menjadi penuh kehangatan dan rasa damai ketika Dorkas membawakan lagu 'Rumah Kita'. (Laura Sobuber)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Menurut Kepala Bidang Statsitik Sosial BPS Papua Bagas Susilo, pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018.

"Hal ini bisa kita lihat pada Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 566.903, yang lebih tinggi dari pedesaan sebesar Rp499.615. Hal ini berarti,  biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) pada makanan dan bukan makanan, lebih besar di perkotaan dari pedesaan," terangnya di Jayapura, kemarin.

Dilain pihak, sambung ia, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75 persen berbanding 25 persen.

Sementara untuk komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan, yakni beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek dan daging babi," jelasnya.

Diketahui, pada periode Maret 2018 - September 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan penutunan.

Hal demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mengumumkan proses pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten masih mencapai 95 persen. Belum tuntasnya proses pengalihan guru dikarenakan penyerahan data yang telat disampaikan oleh sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan.

Hal demikian dipastikan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Nicolaus Wenda di Jayapura, Rabu, (16/1).

"Pengalihan status guru SMA/SMK ke provinsi belum tuntas. Ini disebabkan beberapa kabupaten di wilayah pegunungan belum menyerahkan data guru kepada kami. Makanya kita terus kejar supaya lima persen sisa data dari guru yang belum diserahkan bisa segera disampaikan," terang ia.

Ia katakan, jumlah guru SMA/SMK yang pindah ke provinsi dari data yang diterimanya mencapai lima ribu lebih. Dengan demikian, jumlah pegawai provinsi kini bertambah menjadi 12 ribu, berikut tambahan pegawai kehutanan yang dialihkan dari kabupaten dan kota.

"Makanya pada kesempatan ini, kita imbau agar pemda kabupaten dan kota segera menyerahkan data-data guru yang kami perlukan. Sementara bila ada proses administrasi dari kabupaten yang bermasalah, kita harap dikomunikasikan secepatnya agar bisa segera kami perbaiki .

"Artinya, kalau data di daerah baik, sebenarnya pengalihan itu tidak ada masalah. Sebab kita tinggal input saja datanya. Hanya sekali lagi untuk memastikan data ini rampung kabupaten dan kota pun mesti pro aktif. Sebab  sampai sekarang ada beberapa guru yang datang memasukan datanya sendiri ke kami untuk kita proses," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen mengharapkan proses pengalihan guru SM/SMK dari kabupaten dan kota dapat rampung secepatya.

"Memang saya dengar ada banyak kendala. Tapi kita berharap pemerintah kabupaten dan kota melalui instansi terkait, dapat membantu proses pengalihan data untuk mendukung pembayaran gaji dan hak-hak lain yang wajib disampaikan kepada guru," harapnya.

Sebelumnya, sejumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jayapura mengancam akan melakukan mogok mengajar akibat gaji bulan Januari belum dibayar.

"Kalau sampai gaji bulan Januari belum ditransfer hari ini, maka mulai besok kami akan meliburkan diri," kata salah seorang guru SMK di Jayapura yang namanya enggan dikorankan.

Informasi yang beredar di kalangan guru SMA-SMK di Jayapura, dari informasi Whatsapp Group beredar pemberitahuan keterlambatan pembayaran gaji akibat masalah administrasi data guru yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun informasi lain menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini akibat keterlambatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menandatangani surat perintah membayar (SPM). (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengaktifkan kembali 12 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jayawijaya yang dilaporkan sudah tak beroperasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda di Jayapura, kemarin.

Ia pun berharap bupati setempat segera turun ke lapangan melakukan pengecekan sekaligus mencari solusi dan upaya untuk mengaktifkan kembali lembaga pendidikan itu.

"Saya belum dapat laporan yang mendetail mengenai masalah ini. Namun saya harap pemda setempat turun ke lokasi biar tahu apa permasalahannya. Mungkin saja itu sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari kota. Tapi masalah ini sepenuhnya jadi tanggung jawab kabupaten," terang ia.

Menurutnya, tak beroperasinya 12 sekolah di Kabupaten Jayawijaya, ini sebenarnya sangat disayangkan. Sebab sudah pasti, anak-anak murid yang berada di sekotar area persekolahan itu, tak mendapat pendidikan dasar secara layak.

Diketahui, Bupati Jayawijaya John Richard Banua sebelumnya mengakui 12 sekolah di wilayahnya sudah tidak beroperasi lagi, bahkan itu sudah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dia memastikan 12 sekolah yang tidak aktif itu tersebar di daerah pinggiran Kabupaten Jayawijaya.

Untuk itu, dirinya berencana akan mengundang Dinas Pendidikan setempat untuk mendengar langsung penjelasan masalah pendidikan yang dihadapi di wilayahnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua berpendapat, penghentian dana Otsus yang setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional pada 2021, berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan di bumi cenderawasih.

Mengapa demikian, sebab saat ini saja dengan ditunjang dana Otsus sejak 2002, penurunan angka kemiskinan berjalan lambat dan tak terlalu signifikan.

"Sebab dari pantauan kami ada Dana Otsus saja penurunan kemiskinan berjalan lambat, Apalagi dicabut dana Otsusnya," ucap Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo, di Jayapura, kemarin.

Ia jelaskan, kondisi kesejahteraan masyarakat bumi cenderawasih dari pantauan BPS, kian membaik selama 19 tahun terakhir pelaksanaan Otonomi Khusus.

Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin. Yakni dari 54,75 persen pada Maret 1999, menjadi 27,43 pada September 2018. Sementara dalam lima tahun pertama Otsus Papua berjalan (2001-2005), persentase penduduk miskin pun dicatat menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 menjadi 40,83 persen.

Begitu pula pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010), dimana persentase penduduk miskin turun 4,72 persen. Penurunan terbesar terjadi pada periode Maret 2010-Maret 2011.

"Kalau dilihat pun terdapat 4,82 persen penduduk yang pada 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan, kini bergeser di atas garis kemiskinan menjadi tidak miskin."

"Begitu pun untuk persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir ini mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin yaitu dari 27,74 persen pada Maret 2018 menjadi 27,43 persen pada September 2018. Sehingga dana Otsus kami yakini sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Otomatis juga berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat Papua secara tidak langsung karena sudah ada ketergantungan," jelasnya

Ia tambahkan, saat ini masyarakat Papua sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat sebesar satu persen, namun 99 persen bergantung pada Otsus, DAU, DAK dan lainnya.

Sehingga demikian, kita bisa prediksikan jika otonomi ini dicabut maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masyarakat bumi cenderawasih diingatkan agar tak terbuai isu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara offline, yang akhir-akhir ini beredar lewat pesan media sosial.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, sampai dengan saat ini, pemerintah provinsi belum membuka pendaftaran CPNS. Hal demikian, dikarenakan sampai dengan saat ini, pemerintah pusat belum memberikan aba-aba bagi Papua untuk melakukan perekrutan.

"Kita kan menunggu petunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tapi sampai sekarang belum ada perintah menggelar perekrutan CPNS. Sehingga masyarakat pun saya imbau untuk berhati-hati."

"Jangan percaya kabar atau berita lewat media sosial yang tak bisa dipertanggung jawabkan. Karena jika ada perekrutan pastinya kita umumkan secara terbuka ke publik lewat media massa terpercaya. Bukan lewat media sosial yang kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan," terang Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda, di Jayapura, kemarin.

Ia memastikan tes CPNS 2018 yang tertunda ini pastinya akan diselenggarakan secara offline, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana usulan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan telah disetujui.

Kesepakatan ini juga disepakati sebagian besar bupati di Papua yang berharap aspirasi itu bisa segera diwujudkan.

Dimana Gubernur Papua pun sudah setiap kepala daerah untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga keinginan menggelar CPNS offline di Papua, bisa segera direalisasikan.

"Tapi ini baru usulan nanti kepastiannya apakah digelar online atau offline itu menunggu keputusan dari Menpan RB. Untuk itu, saya harap kita semua bersabar," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Nicolaus mengaku belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS. Sementara seluruh usulan kebutuhan CPNS di Provinsi Papua, telah sudah diserahkan kepada Menpan RB.

Diharapkan dalam waktu dekat usulan itu sudah bisa disepakati untuk selanjutnya dilakukan perekrutan di provinsi maupun kabupaten dan kota sesuai petunjuk pemerintah pusat. (DiskominfoPapua)