BIAK, LELEMUKU.COM - Polres Biak Numfor menggelar sosialisasi Saber Pungli di  Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Provinsi Papua, Selasa (15/1).

Sosialisasi disampaikan oleh Wakapolres Biak Numfor, Kompol Toni Upuya S.E kepada seluruh Pejabat dan Staf BPKAD Biak Numfor.

Tujuan sosialiasasi adalah sebagai upaya menangkal terjadi praktik pungli, sekaligus membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarkat untuk selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi.

Wakapolres, Toni Upuya mengatakan melalui sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan selain menanggulangi praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membangun perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat, dengan tetap mengutamakan pelayanan prima, sehingga terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli serta mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik akan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menciptakan ketertiban dan kondisi rasa aman serta nyaman di lingkungan kerja dan masyarakat.

Dalam sosialisasi mewakili Kepala BPKAD Anna Agustina Komaling selaku Sekretaris menyampaikan apresiasi dan siap bekerja sama dgn Polres Biak Numfor dalam memberikan informasi jika terdapat tindakan oknum pegawai yang mengarah kepada pemerasan dan lain-lain dalam pelayanan.

Tim Cyber Pungli membantu mewujudkan transparansi dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, semua diajak untuk mendukung dan berkomitmen untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan, semua harus sesuai SOP atau ketentuan yg berlaku.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan spanduk terkait slogan yang mengajak kita semua untuk mengatakan TIDAK untuk PUNGLI, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama Wakapolres dan Sekretaris BPKAD juga seluruh Kabid dan Staf BPKAD. (HumasBiakNumfor)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan segera menunjuk pengganti Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jan Jap Ormuseray, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, di Jayapura, Senin (14/1) pagi.

Kendati demikian, sambung dia, penunjukan jabatan baik kepala dinas maupun sekretaris dinas yang saat ini kosong, diwajibkan dalam UU mesti lewat mekanisme dan peraturan kepegawaian.

"Intinya mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi pengganti Kadishut memang semua keputusan ada di tangan gubernur. Kemungkinan dalam waktu dekat ditunjuk. Namun untuk pengisian suatu jabatan mesti mengikuti beberapa kriteria yang dipersyaratkan seperti disiplin, kepangkatan serta pengalaman dalam bertugas".

"Untuk itu, saya harap pegawai dinas kehutanan untuk bersabar. Sebab memang penunjukan ini supaya penyelenggaraan pemerintahan di instansi itu tidak vakum dan berjalan normal. Hanya untuk sementara nanti bisa ada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepala dinas, sebelum ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau pejabat definitif," terang dia.

Sementara usai apel pagi, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin pagi, Forum Komunikasi Orang Asli Papua Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Papua mendesak Gubernur Lukas Enembe menunjuk Plh kepala dan sekretaris dinas.

Koordinator Forum Komunikasi OAP ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Absalon Runtuboy, berharap kekosongan jabatan ini bisa segera direspon oleh pimpinan. "Kami minta gubernur segera menunjuk Plh yang merupakan orang asli Papua (OAP) dengan latar belakang pendidikan sarjana kehutanan sebagai Plh".

"Sebab hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi yang akan menggabungkan dinas kehutanan dan lingkungan hidup menjadi satu dinas. Serta mesti dijabat oleh OAP sebagai implementasi dari Undang-undang Otsus," pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Papua JJO sebagai tersangka kasus tindak pidana pemerasan, sejak Jumat (4/1).

Penetapan JJO sebagai tersangka setelah penyidik memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara dengan tersangka FT yang ditangka sebelumnya pada operasi tangkap tangan, 7 November 2018 beserta uang tunai Rp500 juta.

Uang Rp500 juta itu pun, bagian dari Rp2,5 miliar yang diminta FT untuk menyelesaikan kasus pembalakkan liar yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua. Saat ditangkap FT mengaku sebagai orang suruhan kepala dinas kehutanan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Untuk memaksimalkan pretasi siswa serta kualitas pendidikan di bumi cenderawasih secara umum, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mendorong empat SMA memberlakukan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), mulai tahun ini.

Empat lembaga pendidikan itu, yakni SMA Negeri 2 Dok 9, SMA Negei 4 Entrop, SMA 3 Buper Waena, Kota Jayapura dan SMA Adven Kabupaten Jayapura, yang mana persyaratannya sedang dilengkapi.

Dengan dihilangkannya sistem kurikulum di sekolah, dapat dipastikan para siswa dan siswi bisa lulus dalam dua tahun.

"Sebab jika siswa itu mampu, meski masih duduk di kelas XI, yang bersangkutan sudah bisa ikut ujian kelulusan untuk murid yang duduk di kelas XIII".

"Intinya sistem SKS ini sama persis dengan yang dilakukan di perguruan tinggi. Ini berlaku bagi semua siswa yang mampu sekali lagi, tapi pastinya akan ada kelas khusus dan tentu jam belajar akan ditambah. Supaya berbeda dengan siswa di luar dari program ini," terang Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda di Jayapura, kemarin.

Dengan diterapkannya sistem SKS pada empat SMA di Jayapura, dia berharap lembaga pendidikan lainnya di Papua bisa mengikuti. Sebab penerapan sistem SKS diyakini mampu meningkatkan kualitas siswa serta kapasitas guru.

"Apalagi sistem ini kan program dari pusat. Sehingga diharapkan keberadaan sekolah-sekolah di Kota Jayapura, khususnya SMA bisa mampu menunjukan persaingan," tukasnya.

Sebelumnya, dinas pendidikan akan memfokuskan program kerjanya meningkatkan kualitas tenaga pendidikan atau guru di seluruh bumi cenderawasih. Peningkatan kualitas tenaga pendidik ini diharapkan mampu mendorong potensi maupun kapasitas siswa dan siswi di seluruh lembaga pendidikan.

Peningkatan kualitas guru, sambung Elias, diantaranya dengan memberikan serangkaian program pelatihan bagi tenaga pengajar secara berkesinambungan. (DiskominfoPapua)

AMBON, LELEMUKU.COM – Hingga kini, Kota Ambon, Provinsi Maluku masih dinilai sebagai salah satu Kota bersih dan peduli lingkungan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan Adipura yang untuk ke-7 (tujuh) kalinya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyerahan Penghargaan Adipura Periode 2017- 2018 dilaksanakan pada hari Senin (14/1) bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla.

Adipura merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Upaya dan Hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025, serta upaya penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir di setiap Kabupaten/Kota.

Wakil Presiden (Wapres), Yusuf Kalla dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang mendapat penghargaan.

Namun, lanjut Wapres, hal ini tentunya bukan menjadi titik kepuasan, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi.

"Kalau dulu Adipura diperoleh suatu daerah karena kebersihan pada pasar, buang sampah pada tempatnya. Sekarang juga harus melibatkan lingkungan tempat tinggal, penghijauan dan juga masyarakat," Terang Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa menjadi contoh bagi masyarakat. "Menghimbau tanpa menjadi contoh, itu akan percuma," Ungkap Wapres.

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawali), Syarif Hadler dalam keterangannya kepada Tim Media Center mengatakan hal yang sama, bahwa perolehan pengahargaan adalah hal yang membanggakan namun bukanlah suatu kepuasan.

"Semakin banyak penghargaan yang diperoleh, semakin besar tantangan yang kita hadapi," aku Wawali.

Karena itu, Wawali menghimbau kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota untuk tetap menjadi contoh dalam menjaga kebersihan serta masyarakat untuk tetap membantu memelihara kebersihan Kota Ambon.

"Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota saja, namun juga merupakan tanggung jawab dari setiap pegawai Pemerintah Kota dan dibantu oleh masyarakat yang membudayakan kebersihan sebagai gaya hidup," Terang Wawali.

"Terkait hal tersebut, kedepan Pemerintah akan menerapkan sanski bagi yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi jangan dilihat sebagai hukuman tapi pembelajaran kepada masyarakat, untuk semakin sadar bahwa bukan karena Adipura tetapi kebersihan sebuah upaya yang dilakukan bersama untuk menjaga lingkungan, kesejahteraan dan kemakmuran," Tutup Wawali.

Untuk diketahui, Kota Ambon memperoleh Trophy Adipura untuk Kategori Kota Sedang setelah melalui proses penilaian yang dilakukan Tim Kementerian. (DiskominfoSandiAmbon)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat tiga negara pengimpor atau pemasok barang terbesar ke bumi cenderawasih pada Desember 2018. Dimana Australia menjadi yang terbesar dengan nilai impor senilai US$ 13,46 juta (46,07 persen).

Singapura menyusul pada urutan kedua dengan nilai US$ 8,42 juta  atau 30,58 persen. Sementara Amerika Serikat berada di urutan ketiga dengan nilai US$ 0,43 juta  atau 5,03 persen.

Kendati demikian, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji mencatat nilai ekspor dan impor Papua pada Desember 2018 lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penurunan nilai ekspor tercatat senilai US$ 88,96 juta atau turun sebesar 75,88 persen dibanding bulan sebelumnya senilai US$368,75 juta.

"Sementara untuk impor tercat senilai US$ 31,34 juta atau turun 39,51 persen dibanding bulan sebelumnya senilai US$ 51, 80 juta," terang ia kemarin, di Jayapura.

Untuk nilai ekspor golongan barang, tercatat pada bijih tembaga dan konsentrat (HS26), pada Desember 2018 tercatat senilai US$ 82,48 juta. Sedangkan ekspor kayu dan barang dari kayu (HS44) US$ 3,19 juta, ekspor golongan ikan dan hewan air lainnya (HS03) US$ 0,02 dan ekspor non migas lainnya US$ 3,27 juta.

"Ekspor Papua pada Desember 2018 terbesar ditujukan ke enam negara dengan nilai US$ 85,55 juta dengan penurunan mencapai 62,97 persen dibanding bulan sebelumnya sebesar US$ 231,06 juta," katanya.

Beralih pada nilai impor yang turun Desember 2018, tambah ia, kendati demikian neraca perdagangan Papua mengalami surplus US$ 18,81 juta atau turun 36,23 persen jika dibanding bulan sebelumnya, yaitu US$ 29,49 juta.

Impor dari tujuh negara utama Desember 2018 pun tercatat seebsar US$ 22,32 juta dengan nilai penurunan 56,47 persen dibanding bulan sebelumnya. (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyanyi asal Papua, Dorkas Lea Waroy mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menonton debat pertama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang akan ditayangkan secara serentak di semua stasiun TV nasional pada Kamis (17/1) malam.

"Untuk semua saudara-saudari, teman-teman di tanah Papua, Ayo.. mari kita semua nonton debat pertama Capres dan Cawapres RI pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, tepat pukul 21.00 WIT," ajak dia kepada Lelemuku.com pada Rabu (16/1).

Wanita 32 Tahun ini mengatakan jika debat perdana yang akan menentukan calon pemimpin Republik Indonesia (RI) 5 tahun ke depan itu sangat bermanfaat bagi para pemilih untuk menyaksikan langsung penyampaian visi misi dari Capres dan Cawapres Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin vs Paslon nomor urut 02 Prabowo dan Sandi.

"Agar kita bisa mengenal lebih baik calon presiden dan wakil calon presiden melalui opini dan ide-ide mereka dalam debat ini dan menentukan secara pasti pilihan kita untuk memilih presiden pada saat pemilihan presiden nanti untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi," kata dia.

Jawara Bintang Radio dan Televisi se-Asean Tahun 2012 ini pun mengungkapkan jika dirinya akan berpartisipasi dalam debat tersebut dengan membawakan dua lagu yaitu lagunya sendiri dengan judul 'Aku Rindu' yang akan ditampilkan pada saat istrahat dan 'Rumah Kita' pada saat penutupan debat itu.

"Ayo nonton karena yang pasti ada Dorkas juga yang bernyanyi  mengisi closing acara debat pertama capres dan cawapres RI itu," ungkapnya. (Laura Sobuber)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua menilai perbatasan Skouw – Wutung (RI-PNG) di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mulai kekurangan air bersih.

Kendati telah meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua untuk melakukan penggalian sumber mata air baru, namun debitnya terus menurun atau menyusut tajam sehingga tak maksimal untuk dimanfaatkan.

"Padahal sebenarnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wutung ini sudah mau dioperasikan tetapi karena ketersediaan air bersih belum ada, maka mereka masih memanfaatkan pos kecil yang ada sebelumnya".

"Jadi, perlu diakui memang di Skouw dan Wutung ini air sangat sulit. Sehingga memang butuh penanganan yang tepat sehingga bisa menghasilkan satu sumber mata air baru, yang bisa menyuplai kebutuhan di perbatasan," terang Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan pihak terkait untuk membahas masalah itu. Sebab dalam tahun ini, ada rencana dari pihak Papua Nugini (PNG) untuk membeli pasokan listrik dari Kota Jayapura.

"Sebab bila jadi, tak hanya listrik mungkin air bersih yang mau dibeli oleh PNG dari Kota Jayapura. Sudah dibuat draft nota kesepamahan atau Memorandum of Undarstanding (MoU), tinggal menunggu ditandatangani PLN dan PNG Power Limited".

"Sebab harapannya nanti pasokan listrik dan kalau bisa air dari Jayapura ini nantinya tak hanya dibeli untuk kebutuhan PLBN yang ada di Wutung. Tetapi nanti mengakomodir semua kampung yang ada di sekitar Skouw, bahkan bisa sampai ke Vanimo," terangnya.

Sementara menyoal proses pembangunan pasar perbatasan RI-PNG di Skouw, sambung dia, dipastikan dalam waktu dekat akan dikunjungi Presiden Jokowi.

Pembangunan pasar di wilayah perbatasan RI-PNG Skouw, Kota Jayapura oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini dipastikan telah masuk dalam tahap akhir. Pasar tersebut pun sesuai janji Presiden Joko Widodo bakal diprioritaskan bagi pedagang asli Papua. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad menjelaskan rencana pengurangan pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota dari persentase sebelumnya sebesar 80 persen, semata-mata karena besarnya kebutuhan untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

"Pengurangan persentase dana Otsus inikan karena kebutuhan yang insidential saja untuk PON dan bukan berkelanjutan".

"Dengan demikian pengurangan ini hanya berlaku sebentar saja, apalagi PON bukan hanya punya provinsi, sehingga semua harus bertanggung jawab," terang Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad, di Jayapura, kemarin.

Menurutya, kebutuhan prioritas provinsi saat ini sangat besar, apalagi PON XX tahun 2020 merupakan agenda nasional. Sehingga mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, maka, Gubernur mengambil keputusan untuk memprioritaskan penganggaran dalam rangka percepatan pembangunan venue untuk persiapan PON.

"Dimana salah satu langkah strategis yang tidak bisa ditunda saat ini adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan dana-dana yang ad di provinsi. Sehingga kalau sudah selesai PON, soal pembagian ini bisa dibicarakan lagi," ujarnya.

Musa'ad pada kesempatan itu mengapresiasi Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng), Ham Pagawak terkait usulan evaluasi penggunaan dana Otsus 80 persen yang diberikan provinsi ke kabupaten/kota.

Perlunya evaluasi, selain untuk memantau pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota, sekaligus memberi insentif bagi daerah yang berhasil dalam melaksanakan 80 persen dana Otsus untuk membangun daerahnya.

Sebelumnya, Bupati Mamberamo Tengah Ham Pagawak meminta Gubernur melalui Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan agar segera membentuk tim menge valuasi pelaksanaan 80 persen dana Otsus.

"Evaluasi ini untuk memastikan apakah 80 persen dana Otsos itu dimanfaatkan dengan baik atau sebaliknya. Karena tak mungkin kan, ada daerah yang tidak pernah pakai dana itu dengan baik tapi dikasih terus," serunya. (DiskominfoPapua)