JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasca dibakar sekelompok massa atas hasil Pilkada 2018 lalu, Kantor Graha Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Provinsi Papua kembali dibangun tahun ini.

Hal ini dipastikan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, di Jayapura, kemarin.

Menurut ia, pembangunan kantor graha pemilu akan dibagi dalam dua tahap. Dimana tahap pertama dengan anggaran senilai Rp7 miliar dari APBD induk 2019. Sedangkan tahap kedua, melalui APBD Perubahan 2019.

"Rencana tahun ini kami bangun kembali kantor graha Pemilu. Kita sudah lapor ke Ketua KPU RI untuk dilaksanakan," kata dia.

Ia katakan, saat ini tak aktivitas perkantoran di sekitar graha Pemilu yang telah terbakar. Rutinitas KPU dan Panwaslu setempat yang sebelumnya menempati kantor graha Pemilu dialihkan ke tepat lain untuk sementara waktu.

Dia pun memastikan, baik KPU dan Panwaslu tengah mempersiapkan penyelenggaran pileg dan pilpres.

Diketahui, pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah sebelumnya mendapatkan penghargaan MURI atas pembangunan kantor Graha Pemilu.

Kantor tersebut kemudian dibakar oleh sekelompok massa yang tidak puas atas putusan MA yang menolak gugatan pasangan calon Itama Ithago - Onny Pagawak.

Akibat putusan tersebut, Pilkada kabupaten Mamberamo Tengah hanya diikuti oleh satu pasangan calon yakni Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak yang merupakan pasangan petahana

Terkait pembakaran, Ricky mengapresiasi Kapolda dan jajaran yang bertindak cepat menangkap otak pelaku pembakaran. (DiskominfoPapua)

MBUA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 50 ton beras dan sembako kepada Bupati Nduga, Yairus Gwijangge di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada hari Selasa (8/1).

Bantuan kemanusiaan dari Pemprov Papua diserahterimakan secara simbolik oleh Kepala Dinas Sosial, Ribka Haluk

Penyerahan bantuan ini dihadiri sekitar limaratusan warga Mbua di halaman Gereja Imanuel, Mbua. Turut hadir pula dalam serah terima itu, Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Kolonel Inf Binsar Sianipar dan Dandim 1702/Wamena Letkol Inf Chandra Dianto. 

Usai serah terima bantuan tersebut, Bupati Nduga, Yarius Gwijangge mengapresiasi Gubernur Papua terkait pemberian bantuan itu. Pihaknya pun berjanji akan melanjutkan bantuan itu kepada masyarakat di sejumlah distrik. 

Bupati Gwijangge juga memastikan kondisi wilayahnya telah kondusif apalagi kehadiran TNI dan Polri di Mbua maupun distrik lainnya di Nduga yang ada untuk melindungi rakyat. Oleh karenanya, dia menghimbau agar masyarakat dimanapun berada agar tidak menghembuskan isu yang tidak benar tentang situasi di Nduga.

"TNI dan Polri silahkan kejar OPM. Tapi jangan sampai masyarakat saya di Mbua, Dal, Yal, Mugi, Mbumuyalma, Mapenduma, Paro dan sekitarnya jangan sampai ada yang jadi korban lagi," harapnya.

Danrem Sianipar menambahkan bahwa pihak TNI akan membantu distribusi bantuan kemanusiaan,baik bantuan logistik maupun bantuan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

"Aparat TNI dan Polri akan membantu proses distribusi bantuan ini. Namun tetap kami akan mengedepankan aparat pemerintah daerah setempat, terutama Kepala Distrik dan Kepala Kampung, seperti disampaikan oleh Bapak Bupati," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Ribka Haluk yang mewakili Gubernur berharap bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakar Nduga. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera melakukan lelang jabatan 35 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang merupakan hasil restrukturisasi dari 52 lembaga yang ada sebelumnya.

Hal ini dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, belum lama ini. Menurut gubernur dua periode ini, lelang jabatan selain merupakan amanat UU, dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin yang berkompeten, handal, profesional dan berintegritas tinggi.

"Yang pasti kami tidak main-main dan menempatkan sembarangan orang menjadi Kepala SKPD. Yang pasti, mereka semua harus melalui uji kempetensi dan memenuhi syarat. Sehingga keberadaan mereka di SKPD baru ini, mampu menjawab tuntutan permasalahan yang selama ini belum terjawab," tegas dia.

Dengan akan diselenggaraakannya lelang jabatan itu, sambung dia, para pejabat Eselon II yang telah memenuhi syarat dari kabupaten dan kota, dipersilahkan mengikuti seleksi secara terbuka. Seleksi bakal dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) tingkat provinsi.

"Yang pasti seleksi ini tidak tertutup tetapi terbuka untuk siapa saja. Hanya yang nantinya terpilih itu ada tim seleksi yang menilai".

"Intinya untuk di provinsi, pastinya bagi pejabat yang tidak lolos pasti otomatis berakhir (non job). Makanya, kita harap semua bisa berkompetisi dengan sehat dalam pelaksanaan seleksi," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe tak mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah di periode pertamanya memimpin bumi cenderawasih.

Ia menilai tidak banyak instansi yang berhasil melaksanakan program kerja serta mengawal visi dan misinya mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

"Saya lihat dinas-dinas sebagian besar hanya melakukan program rutinitas saja. Kegiatan rutinitas itu diantaranya program seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Dari tahun ke tahun hanya itu terus yang dilakukan. (Padahal) peluang korupsi banyak disitu," terang dia di Jayapura, kemarin.

Menyikapi kinerja tak maksimal itu, Lukas mengatakan hal itu menjadi dasar pertimbangan bagi dirinya untuk melakukan perampingan atau pemangkasan sejumlah birokrasi yang dinilai tidak berkontribusi baik bagi pembangunan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Dr Benhur Tomi Mano, MM meresmikan kehadiran PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan brand Gojek di Kota Jayapura.

Perusahaan start-up digital tersebut hadir untuk memberdayakan dan mengembangkan pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jayapura.

"Ini adalah langkah maju di Kota Jayapura hadirnya Ojek Online sangat membantu mobilisasi warga Kota Jayapura yang dapat meningkatkan perekonomian, mengantar barang, mengantar makanan dan mobilisasi sekarang semakin mudah," katanya meresmikan Perluasan Operasional Gojek di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (10/1) siang.

Peresmian tersebut sekaligus penandatanganan MoU aplikasi Noken Kepolisan Resor Kota Jayapura dengan Gojek Jayapura. Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R Urbinas, SH, SIK mengatakan bahwa sebagai mitra Kamtibmas, ojek online turut dalam menunjang terselenggaranya keamanan di Kota Jayapura.

"Untuk itu saya bentuk 'Ko Asli Go On' atau Komunitas Asuhan Polisi Gojek Online, yang merupakan komunitas mitra Kamtibmas, agenda berikutnya akan diadakan konvoi ketertiban lalu lintas bersama para driver," katanya.

Wali Kota menegaskan bahwa Kota Jayapura adalah tempat yang aman, warga Port Numbay adalah orang yang ramah, serta turut menjaga kemananan dan ketertiban di masyarakat. Rasa nyaman dan aman di masyarakat harus ditunjang dengan modernisasi di era teknologi informasi dan komunikasi. Semakin masyarakatnya maju, bersama maka keamanan akan terwujud.

"Saya ingin tata kota ini menjadi kota yang modern, cerdas dan mandiri. Perkembangan menuju kota yang modern atau Smart City tumbuh di berbagai bidang karena latar belakang orang yang berbeda ada di kota ini," kata Wali Kota.

Wali Kota meminta kepada seluruh driver ojek online turut menjaga keamanan dan ketertiban, serta mentaati lalu lintas bahkan menjadi pelopor. Keamanan penumpang harus menjadi prioritas utama. Wali Kota juga berpesan keselamatan dan keamanan driver juga harus diperhatikan karena keluarga menanti di rumah. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal meninjau proses pembangunan pasar perbatasan RI-PNG di Wutung, Kota Jayapura, Provinsi Papua dalam waktu dekat.

Kepastian ini disampaikan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Rabu (9/1).

"Sebenarnya janji Presiden itu akhir Desember 2018 mau ke Jayapura lihat pasar perbatasan tetapi batal. Tapi sudah dapat konfirmasi dari Jakarta akan datang dalam waktu dekat".

"Karena ini pembangunan pasar ini pun bagian dari upaya Presiden Joko Widodo menjadikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, tak hanya sebagai pintu gerbang perdagangan luar negeri. Tetapi menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," tegas dia.

Dikatakan, pembangunan pasar di wilayah perbatasan RI-PNG Skouw, Kota Jayapura oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini masuk dalam tahap akhir.

Pasar tersebut pun sesuai janji Presiden Joko Widodo bakal diprioritaskan bagi pedagang asli Papua.

"Dan ini sudah menjadi keputusan murni dari Presiden. Sebab hasil rapat dengan Presiden di Jakarta akhir tahun lalu, dipesankan bahwa pasar itu bakal diprioritaskan bagi pedagang asli Papua. Tidak boleh yang diluar itu," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Suzana mengharapkan seluruh pengunjung PLBN Skouw agar dapat menjaga fasilitas yang ada.

Tak hanya menjaga fasilitas di PLBN, pengunjung juga diminta tak membuang sampah disembarangan tempat, lebih khusus pada taman-taman yang dibangun berdekatan dengan PLBN Skow.

"Sebab sangat disayangkan jika fasilitas umum di lokasi PLBN dirusak. Sebab ada informasi sejumlah toilet pada bangunan tersebut telah rusak meski baru diresmikan sekitar setahun yang lalu," pungkas dia. (DiskominfoPapua)