JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Atlet maupun pengurus cabang olahraga (Cabor) di Bumi Cenderawasih, diimbau ikut mempromosikan potensi wisata Papua yang dapat dijual kepada wisatawan lokal maupun manca negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mencontohkan alam bawah laut Papua yang sangat kaya dengan ikan maupun terumbu karang. Potensi alam bawah laut ini, dapat dipromosikan lebih maksimal oleh atlet selam, tetapi juga pengurusnya.

"Makanya saya harap atlet dan pengurus Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) bisa mempromosikan potensi bawah laut Papua di kancah nasional maupun internaisonal. Ini penting sebab kekayaan alam Papua ini bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah," ucap ia.

Tak sampai disitu, pihaknya berharap para atlet dan pengurus cabang olahraga bisa bergiliran mempromosikan hasil bumi Papua seperti, kopi melalui berbagai kesempatan.

"Sebab saat ini kopi Pegunungan Bintang, Wamena, Dogiyai, Paniai dan Puncak Jaya kini sudah mulai dikenal karena memiliki rasa dan aroma yang luar biasa. Dengan demikian, kita harap komoditi Papua ini bisa lebih mendunia dan lebih banyak dikenal dunia luar," harap ia.

Pada kesempatan itu, Sekda mengaku sudah menginstruksikan kepala dinas perkebunan dan badan penelitian dan pengembangan guna membentuk tim dalam rangka pengembangan, pembudidyaa serta peningkatan produk kopi Papua.

Tim ini diharapkan turun dalam waktu deka melakukan penyuluhan dan hal terkait lainnya, agar kopi Papua bisa lebih berkembang untuk dapat dinikmati semua pihak saat Pekan Olahraga Nasional 2020 berlangsung.

Dia sadari, saat ini Papua dengan berbagai keterbatasan terus berupaya mempersiapkan pelaksanaan PON. Kendati demikian, ia optimis seluruh persiapan venue dan sarana maupun prasarana lainnya bisa rampung tepat waktu.

"Untuk itu, kita minta masyarakat Papua terus berdoa agar persiapan PON XX 2020 bisa sesuai rencana dan selesai sebelum iven empat tahunan ini diselenggarakan," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua segera bersinergi dengan pemerintah pusat mengenai penyediaan benih pangan lokal yang rencananya disebar pada lima klaster. Hasil benih ini diharapkan mampu menyediakan pangan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di lima klaster.

"Paling tidak dari hasil sinergi ini kita ingin tanyakan peranan pusat dalam tahun anggaran ini, mereka bisa membantu dalam hal apa untuk menyukseskan PON XX 2020 dalam hal penyediaan pangan."

"Sehingga melalui kolaborasi ini, kita harap penyediaan pangan saat PON bisa terpenuhi," terang Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua John Nahumury, di Jayapura, kemarin.

Ia katakan, untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2020 di bumi cenderawasih, Dinas Perkebunan bakal menyebar benih pangan lokal di lima klaster penyelenggaraan iven empat tahunan itu.

Penyediaan benih unggul pangan lokal bermutu tinggi ini, selain diharapkan menjadi produk yang bakal dikonsumsi oleh para atlet saat pagelaran PON 2020, tetapi diharapkan menjadi oleh-oleh bagi para atlet maupun official yang hendak kembali ke daerahnya masing-masing.

"Sebab yang utama dari penyebaran benih ini adalah untuk memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan petani perkebunan," terang ia.

Diketahui, bantuan benih yang disebar di lima klaster tersebut nantinya diserahkan kepada kelompok masyarakat. Benih tersebut diantaranya sagu, ubi, kopi dan kakao yang diharapkan diolah untuk perhelatan PON XX pada 2020.

Gubernur Papua Lukas Enembe dalam satu kesempatan terus mengingatkan instansi terkait segera memastikan produk-produk yang akan dibuat menjadi makanan dan minuman serta oleh-oleh peserta PON XX tahun 2020.

Pihaknya pun mengimbau pemerintah kabupaten dan kota se-Papua, agar dapat membuat produk-produk turunan dari komoditas perkebunan asal Papua seperti kopi, kelapa, kakao dan sagu untuk PON XX tahun 2020. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau para kepala daerah di 29 kabupaten dan kota agar terus bekerja keras menghilangkan stigma rawan konflik, terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di bumi cenderawasih.

Kendati menilai proses Pemilihan Presiden (Pilpres) tak bakal berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, Hery menilai para kepala para kepala daerah di kabupaten dan kota wajib mengantisipasi Pemilu Legislatif.

 "Sebab ada pengalaman pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berujung konflik pada beberapa wilayah di pedalaman. Seperti beberapa waktu lalu di Tolikara, dimana da calon legislatif yang dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku. Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah," ucap dia di Jayapura, kemarin.

Sekda katakan, Provinsi Papua kini telah didekklarasikan sebagai tanah damai bahkan tak jarang disebut sebagai "Israel" kedua di dunia. Hal demikian merujuk pada keindahan tanah Papua yang diberkati dengan kekayaan alam melimpah.

Dilain pihak, Papua merupakan tanah injil yang diberkati Ottow dan Geisler saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam.

"Untuk itu, saya mintakan agar agenda Pilpres dan Pileg tahun ini jangan terjadi konflik yang berdampak pada stabiltas keamanan dan ketetiban daerah. Intinya kita upayakan hilangkan stigma rawan konflik," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, menyebut pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.

Untuk itu, ia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat tahun ini. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua memastikan instansinya sudah tak lagi akan menerima mutasi pegawai dari Satuan Kerja Pegawai Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.

Kendati demikian, lanjut Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, pihaknya tetap memproses mutasi untuk berkas yang sudah terlanjur masuk sejak tahun lalu.

"Memang alasan pengajuan mutasi seorang pegawai paling banyak dikarenakan alasan kesehatan, terutama bagi mereka yang mengabdi di daerah pedalaman. Namun tahun ini kami hanya akan memproses berkas mutasi yang sudah terlanjur masuk, setelah itu tidak ada lagi proses mutasi pegawai," jelas ia kemarin.

Dikatakan, kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini jelas telah meminta agar menyetop mutasi pegawai. Hal demikian disampaikan kepala daerah langsung kepada instansinya pada rapat bersama yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, baru-baru ini.

Hal demikian, juga dikarenakan adanya pengalihan pegawai dari kabupaten dan kota ke provinsi, yang pada akhirnya membebani anggaran pemprov yang justru pada tahun ini tengah bekerja keras mempersiapkan pembangunan infrastruktur dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

"Makanya kami mohon maaf kepada pegawai yang mengajukan mutasi, dimana kami sudah tidak bisa memproses lagi untuk pengajuan pada tahun ini. Memang pada 2018 lalu kami masih memproses mutasi pegawai dari SKPD satu ke SKPD lainnya. Namun sebatas di lingkungan pemerintah provinsi dan jumlahnya tidak banyak, sekitar puluhan orang. Namun kalau mutasi dari kabupaten dan kota tidak ada lagi sampai saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan bakal menolak seluruh permohonan mutasi ASN dari kabupaten ke provinsi. Pasalnya jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini telah mencapai 13 ribu pegawai.

Belum lagi dalam waktu dekat, pemerintah provinsi bakal melakukan perampingan birokrasi dari 52 instansi menjadi hanya 35. Hal demikian bertujuan melakukan penghematan anggaran, guna memaksimalkannya pada pembangunan infastruktur mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

Sekda juga mewarning keras instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua untuk tak memproses seluruh pengajuan mutasi ASN.

"Sebab beban penganggaran kita saat ini sudah sangat berat dengan adanya pengalihan guru SMU/SMK dan tenaga kehutanan. Yang mana seluruh hak-hak mereka pun termasuk gaji menjadi tanggungjawab provinsi. Saya harap hal ini bisa dimaklumi semua ASN yang ada diatas tanah ini," tuntasnya. (DiskominfoPapua)