JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua agar dapat mensosialisasikan dengan baik seluruh program kerjanya kepada masyarakat.

Hal demikian juga bertujuan agar publik, dapat ikut mengawasi dan memantau jalannya pelaksanaan pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah provinsi melalui instansi-instansi yang ada.

"Publik wajib tahu apa yang dibuat pemerintah. Sebab semua pekerjaan kini menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota melalui SKPD yang ada."

"Untuk itu, marilah semua dipersiapkan secara baik dan transparan agar apa yang menjadi keinginan mensejahterakan masyarakat akan bisa terwujud," ajak Wagub dalam satu kesempatan di Jayapura, kemarin.

Sementara dengan telah diserahkannya DIPA 2019, Wagub mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mempersiapkan lelang dengan menggunakan sistem elektronik (e-katalog).

Persiapan lelang juga harus dilakukan secara transparan agar ketika mempertanggungjawabkan bisa terlaksana dengan baik.

"Yang terpenting, pastikan seluruh anggaran dipakai untuk kegiatan yang langsung bisa dirasakan masyarakat," imbaunya.

Sama halnya dengan telah disahkannya APBD 2019, dia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melaksanakan program kerja sesuai peruntukan.

"Yang utama adalam tidak melakukan pemborosan anggaran di 2019 mendatang. Dilain pihak, setiap penggunaan anggaran dipergunakan sebaik-baiknya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya."

"Jangan ada terjadi pemborosan tahun ini. Makanya, setiap pimpinan instansi harus turut serta melakukan pengawasan kepada seluruh stafnya. Yang pasti optimalkan dukungan penggunaan anggaran untuk membiayai pembangunan," pungkas ia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan nilai Tukar Petani (NTP) bumi cenderawasih pada Januari 2019 dilaporkan mengalami penurunan sebesar 1,58 persen dengan indeks 90,73.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji mengatakan, hal demikian terjadi karena adanya perubahan indeks harga diterima petani (It), lebih besar dari indeks harga dibayar petani (Ib).

Hal ini disampaikan Bambang dalam berita resmi statistik, di Kantor BPS Papua, Jumat (1/2) petang.

Dia katakan penurunan NTP Januari 2019, diantaranya akibat pengaruh subsektor tanaman pangan pada Januari 2019 ikut mengalami penurunan sebesar 2,68 persen dibandingkan Desember 2018. Penurunan itu disebabkan indeks harga diterima petani mengalami ikut anjlok 2,10 persen yang didorong oleh melemahnya indeks pada kelompok palawija sebesar 2,42 persen.

Sementara untuk indeks harga dibayar petani, tercatat mengalami kenaikan angka indeks 0,60 persen yang dikarenakan meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) sebesar 0,65 persen dan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM)

Sedangkan untuk subsektor holtikultura Januari 2019, penurunan 2,52 persen dibandingkan Desember 2018, menjadi pemicu menurunnya NTP bulan lalu.

"Penurunan dikarenakan indeks diterima petani merosotnya angka indeks 1,80 persen yang didorong turunnya kelompok buah-buahan 0,29 persen dan kelompok sayur-sayuran 2,26 persen. Sementara indeks harga dibayar petani, mengalami kenaikan indeks 0,74 persen yang disebabkan oleh naiknya IKRT sebesar 0,81 persen dan BPPM sebesar 0,24 persen," terang ia.

Diketahui, pada januari 2019 tercatat Papua mengalami inflasi pedesaan 0,71 persen. Berdasarkan kelompok pengeluarannya perubahan yang terjadi, yaitu bahan makanan naik 1,16 persen; makanan jadi, minuman, roko, dan tembakau naik 0,87 persen. Selanjutnya, perumahan turun 0,11 persen; sandang turun 0,14 persen; kesehatan turun 0,34 persen ; serta pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,12 persen.

Secara nasional pula, inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen dan deflasi terbesar di Gorontalo yang turun 0,61 persen.

Dibandingkan dengan nasional, NTP Papua Januari 2019 jauh lebih rendah. Dimana NTP secara nasional tercatat sebesar 103,33 yang juga mengalami kenaikan 0,16 persen. (DiskominfoPapua)

MANOKWARI, LELEMUKU.COM - Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua selama Januari 2019 menunjukan di Kota Jayapura terjadi inflasi sebesar 0,26 persen.

Menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, inflasi tersebut cenderung melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,62 persen.

"Faktor pemicu terjadinya inflasi diantaranya karena kenaikan harga pada ikan ekor kuning dengan andil sebesar 0,148 persen. Selanjutnya, upah tukang bukan mandor dengan andil 0,108 persen, bawang merah dengan andil 0,061 persen, daging sapi 0,042 persen, biaya pengiriman barang 0,042 persen serta beberapa komoditas dominan lainnya," terang ia di Jayapura, Jumat (1/2) petang.

Ia katakan, secara umum inflasi tersebut juga masih didominasi oleh pengaruh kenaikan harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang memberikan andil 0,20 persen terhadap total inflasi di Kota Jayapura.

Sementara di Merauke, lanjut ia, selama Januari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,01 persen. Deflasi tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,09 persen.

"Faktor pemicu terjadinya deflasi, yaitu penurunan harga pada angkutan udara dengan andil sebesar 0,276 persen, cabai merah 0,216 persen, daun singkong 0,167 persen, terong panjang 0,110 persen, buncis 0,075 persen serta beberapa komoditas lain dominan lainnya," ucap ia.

Secara umum, tambahnya, deflasi di Merauke didominasi oleh pengatuh penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jas akeuangan yang memberikan andil 0,26 persen guna menahan laju inflasi di Merauke.

Namun demikian, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga memberikan andil inflasi yang dominan dengan sumbangan sebesar 0,27 persen terhadap laju inflasi di Merauke.

Diketahui, di Kota Jayapura inflasi ahun berjalan pada 2019 mencapai 0,26 persen. Pencapaian ini juga dinilai lebih tinggai dibandingkan 2018 sebesar -1,12 persen.

Selain itu, inflasi year on year (yoy) Januari 2019 sebesar 8,19 persen dan relatif lebih tinggi dibandingkan yoy Januari 2018 sebesar 1,14 persen.

Adapun di Merauke inflasi tahun berjalan Januari 2019 mencapai -0,01 persen. Pencaian ini pula lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 0,85 persen. Inflasi year on year (yoy) Januari 2019 4,51 persen dan relatif lebih tinggi dibandingkan yoy Januari 2018 sebesar 1,08 persen. (DiskominfoPapua)

MULIA, LELEMUKU.COM - Terjadi penembakan dari orang tak dikenal (OTK) terhadap warga sipil di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua pada Sabtu (2/2) pukul 17.00 WIT.

Sugeng Efendi (30) merupakan penjaga kios di Kampung Wiyukwi, Distrik Mulia yang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.

Bermula dari keterangan saksi yang pada saat itu berada bersama korban di dalam kios yang mana posisi korban pada saat itu sedang duduk sambil menonton film di Hp sedangkan, saksi pada saat itu sedang berbaring di belakang korban.

Sontak terengar suara letusan sebanyak 1 kali yang menurut saksi merupakan suara letusan senjata api, spontan korban berteriak meminta pertolongan kepada saksi yang pada saat itu bersama korban.

Mendegar kejadian tersebut saksi bergegas meminta pertolongan kepada saksi lain bernama Nendi Tenggelen untuk membantu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia. Selepas itu Nandi memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat TNI yang berada di Pos saat itu.

Mendapati laporan tersebut TNI mengirim personel ke TKP guna mengevakuasi korban ke RSUD Mulia, namun setibanya di RSUD dan mendapatkan perawatan medis nyawa korban tidak dapat di selamatkan.

Kapolres Puncak Jaya AKB Ary Purwanto, S.IK bersama Wakapolres Kompol M.Kuswicaksono .S.IK dan rombongan personel Gabungan Polres Puncak Jaya serta Brimob Den A BKO Res Puncak Jaya tiba di RSUD dan melakukan Tindakan lanjut terkait peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal,SH mengatakan, saat ini korban masih disemayamkan dan di sholatkan di Masjid Mujahidin Mulia. Rencana Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

"Untuk Sementara Korban di semayamkan dan di Sholatkan di masjid Mujahidin Mulia dan Rencannya Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur," tutur Kabid Humas Polda Papua.

Saat ini Personel Gabungan TNI dan Polri masih berjaga-jaga disekitar lokasi dan akan melanjutkan kegiatan dengan olah TKP. Dikarenakan waktu sudah gelap mengingat tingkat keamanan bagi anggota di lapangan. (HumasPoldaPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong persentase perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, sebesar 80 persen untuk Orang Asli Papua (AOP) sementara sisanya bagi pendatang.

Hal demikian, disampaikan Gubernur Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur  Bidang Perekonomian dan SDM, Anni Rumbiak, pada rapat koordinasi pembahasan rencana pengadaan atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum 2019, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat, di Jayapura, kemarin.

Tak sampai disitu, para pelamar yang merupakan OAP, wajib lahir dan besar di Papua serta orang tua pernah atau sedang mengabdi dan bekerja diatas tanah ini. "Kalau untuk OAP tentu harus dibuktikan dengan akta kelahiran maupun KTP elektronik. Kendati demikian, bagi non Papua pun wajib memiliki KTP Papua untuk bisa diterima sebagai pelamar," terang Gubernur Enembe.

Lukas pun berharap dari pembahasan ini dapat "lahir" tindaklanjut untuk pertemuan lanjutan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

"Artinya hasil rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada kementerian terkait juga Kepala BKN di Jakarta, agar dapat menetapkan waktu  pelaksanaan penerimaan CASN formasi umum 2019."

"Kenapa mesti segera, karena Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mengalami penundaan penerimaan CASN sejak 2017 yang lalu. Sehingga jumlah pencari kerja di kedua provinsi ini bertumpuk sangat banyak," ucap ia.

Diketahui, rapat koordinasi tersebut membahas dan menyepakati bersama tahapan-tahapan serta penyusunan jadwal pelaksanaan, sekaligus membahas rencana pengadaan maupun penerimaan CPNS formasi umum 2019.

Rapat ini juga membahas persyaratan-persyarata bagi para pelamar atau pencari kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota masing-masing. (DiskominfoPapua)