TIMIKA, LELEMUKU.COM  -Kontak tembak antara Tim Patroli TNI dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Kamis (31/1 mengakibatkan seorang Prajurit TNI bernama Prada Laode Majid mederita luka tembak dibagian bahu kanan. Karena terkendala cuaca maka proses evakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika terpaksa di tunda hingga Jumat (1/2).

Proses evakuasi dilaksanakan sekira pukul 09.05 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman dengan menggunakan pesawat helly jenis MI-17  V5/HA-5143 milik Penerbad TNI-AD dengan route Mapenduma-Kenyam-Timika.

Misi evakuasi tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1702/JWY Letkol Inf Candra Dianto, SH didampingi oleh 4 orang personel TNI, sedangkan Pilot adalah  Kapten Cpn Lukman.

Terbang dari Mapenduma ke Kenyam dengan perjalanan udara sekitar 30 menit. Selanjutnya mendarat di Bandara Kenyam dalam rangka pengecekan kondisi pasien oleh tim medis yang stand by di Kenyam.

Pukul 10.45 pesawat MI-17 take of dari Lapter Kenyam menuju Timika. Rencananya di Timika akan mendapat pertolongan medis di RSUD Timika selajutnya atas pertimbangan dokter yang menangani akan ditentukan kemudian apakah pasien dirujuk ke Jayapura atau langsung ke RSGS jakarta.

Selama perawatan di RSUD Timika, pasienmenjalani pemeriksaan oleh tim dokter, serta dibersihkan luka-lukanya. Diagnosa sementara tidak ada yang mengenai organ vital, jantung dan paru aman. Kondisi stabil kesadaran tinggi. Rencana nya pada Sabtu () pagi akan dievakuasi ke RSMI Jayapura guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Sesuai laporan bahwa kondisi pasien hingga saat ini stabil dengan kesadaran mormal. Sedangkan situasi di Mapenduma kondusif, sementara itu untuk pengejaran terhadap gerombolan separatis TNI berkomitmen akan dilanjutkan demi menjamin kepastian dan kewibawaan hukum serta demi tegakknya kedaulatan Negara Kesatuan RI. (LauraSobuber)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Dr. Benhur Tomi Mano MM, meminta secepatnya pekerjaan jalan putus dipertigaan samping kantor Wali Kota Jayapura.

Dikatakannya usai meninjau lokasi yang sedang dilakukan pekerjaannya, didampingi kepala dinas PUPR PKP Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, dan kepala Bappeda Kota Jayapura Rory Cony H.

Wali Kota menanyakan kepada Dinas PUPR PKP Kota Jayapura untuk segera memperbaiki jalan putus tersebut, dengan melakukan kordinasi yang baik dengan Bappeda, BPBD Kota Jayapura, sehingga seluruh pembangunan sudah melalui prosedur dan standar pembangunan yang baik.

"Jalan putus harus segera diperbaiki secepatnya, supaya masyarakat bisa jalan, dan saya minta harus lakukan perencanaan dengan baik, lakukan kordinasi, komunikasi bersama, supaya hasilnya maksimal,"ungkapnya.

Dari pantauan langsung Wali Kota di lokasi jalan putus pada Rabu 30 Januari lalu, melihat adanya longsor yang rusak beberapa puluh meter, diakibatkan dari air yang terus menggerus permukaan tanah yang melewati gorong-gorong dekat jalan, sehingga kejadian ini merupakan musibah alam.

Semntara itu, untuk mengatasi aliran yang mengarah pada jalan yang putus, Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, telah melakukan penanganan sementara untuk pembuatan drainase yang dibuat melintang sebelum jalan putus, dan saat ini telah dilakukan. Upaya ini dilakukan agar menghidari luasnya longsor akibat derasnya air yang mengalir kedaerah longsor.

Dimana nanti bulan februari ini, pekerjaan pembangunan jalan putus juga akan dilakukan perbaikan, sesuai dengan rencana yang telah dirapatan bersama. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Terkait belum dibayarkannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Uang Lauk Pauk (ULP), serta sertifikasi Guru SMA/SMK sejak tahun 2018, Wali Kota Jayapura DR.Benhur Tomi Mano MM, mengatakan tidak tepat jika dibebankan ke dana Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota, mengatakan sesuai aturan dan petunjuk dari Kementerian pendidikan, Kementerian Keuangan dan Kementerian dalam negri terkait pengalihan SMA dan SMK dari Pemerintah Kota Jayapura kepada Pemerintah Provinsi Papua telah berlangsung di akhir tahun 2017 kemarin, sehingga pada tahun 2018, Gaji, ULP dan TPP serta sertifikasi guru tidak lagi dianggarkan didalam APBD Pemerintah Kota Jayapura.

"Kami mengikuti aturan dari pusat, sejak tahun 2017-2018 kemarin, pendanaan SMA dan SMK telah dilimpahkan melalui transfer dana dari Pemerintah pusat ke Pemprov Papua, saya bisa contohkan yaitu pada tahun 2017 DAU untuk pembayaran gaji, DAK fisik reguler bidang pendidikan SMA, DAK fisik penugasan bidang pendidikan SMA, dana non fisik, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, juga demikian untuk tahun 2019", ujar Wali Kota Ke-5 Kota Jayapura.

Orang nomor satu di Kota Jayapura tersebut juga mengatakan, sangat tidak relevan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, bahwa hak-hak guru SMA/SMK berupa gaji dan Tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru SMA/SMK dibayar dan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi, sedangkan TPP dan ULP dibayar dan dianggarkan didalam APBD Pemerintah Kab/Kota.

Dengan demikian pembayaran hak-hak guru SMA/SMK tidak relevan bila anggaran belanja SMA/SMK diakomodir oleh dua Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (HumasKotaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi kiprah Yayasan Pendidikan Gabungan Jayapura yang aktif membantu pengembangan anak-anak bumi cenderawasih di bidang proses belajar mengajar.

Apalagi sistem pendidikan nasional saat ini memiliki tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Makanya, yayasan ini kami nilai positif karena ikut mencerdaskan anak-anak Papua melalui SMA Gabungan Jayapura. Dimana SMA ini merupakan yang pertama dan tertua diatas tanah ini. Apalagi sekolah ini didirikan oleh Gereja GKI tanah Papua dan Keuskupan Jayapura pada 9 Agustus 1960 dengan aula dan ruang guru yang pertama dibangun," terang Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Anni Rumbiak, pada peresmian Aula SMA Gabungan Jayapura, Rabu (30/1).

Untuk itu, sambung Anni, dirinya mengajak semua komponen masyarakat untuk bisa menyatukan tekad sekaligus bergandengan membangun bidang pendidikan di Papua sesuai visi dan misi kepala daerah, sebagaimana yang kini dijalankan Yayasan Pendidikan Gabungan Jayapura.

Sementara dengan berdirinya gedung aula SMA Gabungan, ia yakin bakal semakin meningkatkan semangat para anak didik. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter kristiani, berprestasi dan berwawasan lingkungan.

"Karenanya, atas nama Pemprov Papua dan pribadi saya mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Aula SMA Gabungan," tegasnya.

Diketahui, Yayasan Pendidikan Gabungan Jayapura dan SMA Gabungan Jayapura berhasil mendapat bantuan fisik satu unit gedung aula yang representatif dari Kementerian PUPR RI Tahun 2018.

SMA Gabungan Jayapura juga telah banyak melahirkan anak didik yang berhasil membangun daerah, diantaranya Menteri PUPR pada kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Basuki Hadimulyo. Dimana yang bersangkutan merupakan alumni angkatan 1973.

Sebelumnya, Menteri PUPR juga telah membangun penataan taman, lapangan olahraga serta tempat parkir SMA Gabungan Jayapura. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kendati masih berstatus sebagai tersangka dugaan kasus suap kayu, Jan Jap Ormuseray yang mendapat penangguhan penahanan pada pekan lalu, dipastikan sudah mulai berkantor dan melaksanakan tugas sebagai kepala Dinas Kehutanan Papua.

Jan Ormuseray pun dipastikan telah aktif kembali pada Senin (28/1) lalu.

Hal demikian dipastikan Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dishut Papua Yan Richard Pugu, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (30/1).

Yan Richard Pugu sebelumnya ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas Kehutanan Papua untuk mengisi kekosongan jabatan sepeninggal Jan Jap Ormuseray yang ditahan Polda Papua.

"Saya ditunjuk sebagai Plh. Kadishut Papua oleh Sekda Papua sejak 15 Januari 2019. Dengan demikian, setelah bapak Jan Jap Ormuseray berkantor Kepala Dinas Kehutanan Papua maka tugas kami sebagai pelaksana harian kepala dinas pun berakhir," terang ia.

Diketahui, Jan Jap Ormuseray sebelumnya mendapat penangguhan penahanan dari Polda Papua, usai "meningap" selama 14 hari di rumah tahanan (rutan) Mapolda Papua, sejak 11 Januari 2019 lalu.

Penangguhan penahanan tertuang dalam surat perintah pengeluaran penahanan nomor : Sp. Han/2/I/2019/Ditreskrimsus, yang ditandatangani Kapolda Papua melalui Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombes Pol Edi Swasono.

JJO resmi dikeluarkan dari rutan Polda pada Jumat (25/1/2019) malam, sekitar pukul 19:30 Wit. Kebijakan penangguhan penahanan dinilainya secara prosedural sudah tepat dan memang telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan surat permohonan dari tim kuasa hukum.

"Untuk itu, saya harap kita semua harus menghargai asas praduga tak bersalah. Kami juga minta kepada gubernur untuk tidak serta merta menggantikan beliau karena kasusnya tidak seperti yang diberitakan berbagai media massa."

"Intinya saya tidak ingin mencampuri kewenangan gubernur, namun dari sisi tugas dan tanggung jawab, JJO masih sebagai kepala dinas dan belum diganti, meski banyak kami duga memanfaatkan momentum beliau ditahan dengan menggelar aksi menuntut adanya pergantian. Namun saya pikir sebagai ASN tindakan-tindakan seperti itu seharusnya tidak dilakukan karena pegawai negeri adalah pelayanan masyarakat," harap Kuasa Hukumnya, Anton Raharusun. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kendati melakukan proses pengalihan pegawai kehutanan dan guru dari kabupaten dan kota sebagaimana amanat UU, tak berarti menghalalkan mutasi aparatur sipil negara (ASN) ke provinsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan bakal menolak seluruh permohonan mutasi ASN dari kabupaten ke provinsi. Pasalnya jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini telah mencapai 13 ribu pegawai.

Belum lagi dalam waktu dekat, pemerintah provinsi bakal melakukan perampingan birokrasi dari 52 instansi menjadi hanya 35. Hal demikian bertujuan melakukan penghematan anggaran, guna memaksimalkannya pada pembangunan infastruktur mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

Demikian disampaikan Sekda Hery Dosinaen di Jayapura dalam satu kesempatan, kemarin.

Sekda juga mewarning keras instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua untuk tak memproses seluruh pengajuan mutasi ASN.

"Sebab beban penganggaran kita saat ini sudah sangat berat dengan adanya pengalihan guru SMU/SMK dan tenaga kehutanan. Yang mana seluruh hak-hak mereka pun termasuk gaji menjadi tanggungjawab provinsi. Saya harap hal ini bisa dimaklumi semua ASN yang ada diatas tanah ini," tuntasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda, mengaku, larangan mutasi pegawai dari kabupaten/kota sesuai dengan edaran Gubernur tahun 2016 bahwa Pemprov Papua tidak menerima mutasi dari kabupaten/kota bahkan dari luar Papua.

"Selama ini kita sudah dilakukan sesuai dengan surat edaran tersebut. Namun karena ada kebutuhan lain, sehingga kami terima namun karena dari sisi edaran tersebut tidak boleh menerima mutasi," bebernya.

Ditambahkan, saat ini Pemprov Papua sedang melakukan penataan kepegawaian provinsi Papua. Disamping itu, melakukan pendataan pegawai yang benar-benar aktif di provinsi. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua memastikan proses perekaman e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di seluruh kabupaten wilayah pegunungan, sudah mencapai diatas 10 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Menurut ia, masyarakat di pegunungan saat ini sudah tak lagi melakukan penolakan untuk perekaman E-KTP. Hal demikian dikarenakan gencarnya sosialisasi dari instansi terkait akan pentingnya perekaman KTP elektronik.

Sementara yang menjadi kendala saat ini adalah kondisi geografis yang membuat tim kesulitan, saat turun ke daerah-daerah melakukan perekaman.

"Intinya saat ini masyarakat sudah sadar akan pentingnya E-KTP. Seperti di Puncak Jaya itu masyarakat datang sendiri ke tempat perekaman. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang menolak hal itu," kata ia.

Saat ini, sambung ia, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua terus gencar mengajak masyarakat di wilayanya untuk melakukan perekaman KTP elektronik, dengan menurunkan tim dari kementerian, provinsi dan kabupaten. 

Tim dari kementrian dipastikan sudah turun ke beberapa kabupaten seperti, Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai serta beberapa daerah rawan lainnya di wilayah pegunungan.

"Semua dilakukan demi meningkatkan presentase perekaman e-KTP di Papua. Intinya kita optimis perekaman bisa mencapai 70 persen sampai akhir tahun ini. Memang tidak bisa dipastikan bisa 100 persen. Tapi paling tidak bersyukur karena daerah yang dulunya nol persen, kini rata-rata sudah ada kemajuan," ucap ia.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengimbau Pemerintah kabupaten dan kota di bumi cenderawasih, membuka perekaman KTP elektronik saat hari libur, Sabtu dan Minggu. Hal tersebut bertujuan memaksimalkan perekaman KTP elektronik.

Dia juga minta agar instansi kependudukan dan pencatatan sipil, aktif menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan perekaman. (DiskominfoPapua)