RAPI Sarmi Siap Jalankan Amanat MoU Bersama BPBD

SARMI, LELEMUKU.COM - Selamat datang di Lelemuku, saat ini anda sedang membaca berita dan informasi terbaru dari Kabupaten Sarmi. Silahkan melanjutkan untuk membaca informasi selengkapnya.

Menindak lanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang telah diikrarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Pusat pada beberapa waktu lalu di Jakarta, tentang bantuan frekuensi komunikasi, RAPI Wilayah 10 Kabupaten Sarmi siap bersinergi bersama BPBD Kabupaten Sarmi dalam menjalankan tugas.

“Intinya nota kesepakatan tersebut memberikan jaminan kerja sama antara RAPI dan BPBD untuk mengunakan batuan frekuensi komunikasi dalam mendukung akses informasi dan komunikasi penanggulangan bencana daerah” ungkap Ketua RAPI Wilayah 10 Kabupaten Sarmi, Yohanes Palege,S,Kom.

Menurut Ketua RAPI Sarmi yang juga sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat itu, bahwa seluruh kewenangan serta kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga merupakan bagian tugas yang diemban oleh pihaknya, baik bencana  alam maupun bencana non alam.

RAPI dan BPBD bersinergi dalam penanganan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor  dan lainya. Sedangkan bencana non alam antara lain kebakaran serta wabah penyakit, seperti yang terjadi sekarang” pungkas pria yang akrap disapa bung jhon, dikantornya, Jumat, (3/4).

Menyangkut upaya penanggulangan wabah covid-19 sebut Jhon, bahwa BPBD sebagai operator penanggujawab gugus tugas telah membangun komunikasi dengan Rapi serta lembaga teknis lainya, untuk menentukan langkah – langkah antisipatif, mulai dari proses pemeriksaan setiap pengunjung tujuan sarmi, pembatasan waktu melewati perbatasan pada pukul 21.00 malam hingga diperkecil lagi menjadi pukul 18.00 petang, semua transportasi dihentikan.

Meski demikian, itu tidak menjamin seseorang dipastikan negatif corona virus, dilihat dari begitu banyaknya manusia yang masuk ke sarmi setiap hari.

Sehingga pemerintah daerah perlu mengambil tindakan preventif untuk menutup semua akses transportasi selama 24 jam dalam jangka waktu dua minggu kedepan” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dengan adanya bantuan alat komunikasi berupa HT, didukung infrastruktur antena serta tower yang memadai mempermudah proses komunikasi sekaligus pemantauan secara langsung dilapangan. Dengan begitu proses penanganan bencana diharapkan dapat berjalan secara baik. (SDR/PIUS)

Terima kasih karena anda telah membaca berita terbaru dari Pemkab Sarmi, silahkan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan anda.