-->

Ariyono Rumaropen Harap Peningkatan SDM Provinsi Papua dan Indonesia Education Partnership Jalan Lancar

Ariyono Rumaropen Harap Peningkatan SDM Provinsi Papua dan Indonesia Education Partnership Jalan Lancar


Ariyono Rumaropen Harap Peningkatan SDM Provinsi Papua dan Indonesia Education Partnership Jalan Lancar

Posted: 10 Mar 2020 08:36 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Ariyoko A,F. Rumaropen,Sp,M.Eng melakukan Pertemuan Membahas peningkatan sumberdaya Manusia melalui Program kerja sama Provinsi Papua dengan Indonesia Education Partnership bertempat di Kantor BPSDM Provinsi Papua Abepura, Senin 9 Maret 2020.⠀

Pertemuan terkait Peningkatan Sumber Daya Manusia Papua antara BPSDM Papua dengan Indonesia Education Partnership ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi seluruh penyelenggaraan pelatihan, sehingga diharapkan peningkatan kapasitas setiap individu akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelatihan yang lebih professional dan optimal.⠀

Dalam Penjelasannya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menjelaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya," Ucap Ariyoko.⠀

Dalam Pertemuan tersebut juga akan di bahas beberapa topik penting terkait Kemajuan Sumber daya manusia di Papua, Diantaranya Membahas strategi Peningkatan sumberdaya manusia di Papua, Mengevaluasi kemampuan siswa dengan menyesuaikan kebutuhan SDM yang akan diperlukan Papua di masa yang akan datang, Keperluan pelatihan bagi para Pegawai BPSDM baik Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam bidang yang di butuhkan serta menindak lanjuti rencana pembangunan Papua sesuai Arahan Gubernur dan Bappenas.⠀

Lembaga Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi tempat pertukaran gagasan kreatif dan inovatif dengan mutu program yang kompetitif, "Pinta Kepala Badan BPSDM Provinsi Papua Ariyoko Rumaropen. (DiskominfoPapua)

Muhammad Musa’ad Minta SKPD Pemprov Papua Pastikan Mutu Kerja Sesuai Aturan Undang-Undang

Posted: 10 Mar 2020 08:36 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua diminta tak hanya mengejar serapan anggaran. Namun memastikan agar kualitas pekerjaan sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.⠀

"SKPD jangan hanya mengejar serapan anggaran sementara kualitasnya tidak ada. Jangan hanya mau menghabiskan uang tetapi tidak bermakna bagi kepentingam masyarakat," ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa'ad, saat memberikan arahan pada apel pagi, Senin (9/3/2020).⠀

Sementara menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar memberikan laporan daya serap setiap bulan, Musa'ad meminta agar segera ditindaklanjuti. ⠀

Hal demikian diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh SKPD, sebab laporan daya serap SKPD diawasi asisten dan setiap bulan mendapat evaluasi.⠀

"Kita wajib melaporkan daya serap setiap bulan sesuai edaran dari Mendagri supaya program bisa berjalan. Karena kalau tidak ada laporan maka artinya tidak melakukan sesuatu atau malas. Namun setelah ada tuntutan baru termotivasi melakukan sesuatu".⠀

"Makanya saya harap semua SKPD wajib bekerja sesuai program dan instruksi. Apalagi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah diserahkan beberapa waktu lalu. Maka itu, saya minta kepada kita semua sudah harus mulai implementasi sedari sekarang, apalagi saat ini sudah masuk bulan Maret," tegasnya.⠀

Dia tambahkan, dalam waktu dekat Pemprov Papua akan menggelar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Dia berharap semua ASN di lingkungan Pemprov Papua dapat mendukung iven empat tahunan itu.⠀

"Baik melalui sosialisasi maupun hal lain yang bertujuan menggemakan pelaksanaan PON. Sehingga semua orang tahu bahwa Papua sudah siap jadi tuan rumah PON," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Baharudin Djafar hadiri Rapim TNI Polri Wilayah Maluku dan Malut di Ambon

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMULU.COM – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs Baharudin Djafar,M.Si menghadiri pembukaan Rapim TNI-Polri wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2020 bertempat di Makorem 151/Binaya Kodam XVI/ Pattimura Ambon, Selasa (10/3/2020).

Rapim TNI- Polri wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2020 mengambil thema profesionalitas, soliditas dan sinegritas TNI-Polri siap mengamankan pilkada serentak 2020 diwilayah Maluku dan Maluku Utara serta mengawal pembangunan nasional dalam rangka menuju indonesia maju.

Pembukaan Rapim diawali oleh sambutan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq menjelaskan, kondisi umumnya untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara baik secara geografi dan demografi.

"Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tentunya ada potensi konflik dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sehingga dibutuhkan kerjasama TNI-Polri, untuk menjamin agar pesta demokrasi tersebut berjalan aman, lancar, dan sukses. Baik di Maluku maupun Maluku Utara," tutur Pangdam.

Menurut jenderal TNI Bintang dua ini berharap, melalui rapim TNI-Polri dapat lebih mengenal satu sama lain.
"Dapat bergaul, bekerjasama dan berkoordinasi guna lebih meningkatkan soliditas dan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik. Selama ini gesekan yang terjadi antara anggota harus di hindari atau bila terjadi sedapat mungkin di selesaikan secara cepat," tuturnya.

Mantan Panglima Devisi II Kostrad inj, sinergitas antara TNI-Polri beserta segenap komponen bangsa merupakan modal utama dan Investasi berharga untuk membangun negeri ini. "Apalagi TNl-Polri sebagai mitra terdekat benar-benar merupakan dua pilar tegaknya NKRI," tegas orang nomor satu di Kodam XVI/Pattimura.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar mengungkapkan, untuk tetap menjaga komitmen TNI-Polri, agar menjadi garda terdepan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, demi tetap tegak berdirinya NKRI.

"Menjaga komitmen netralitas TNI-Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, demi terwujudnya pilkada 2020 yang aman, damai dan kondusif serta bermartabat," kata Kapolda.

Alumnus Akpol 1986 ini mengatakan, TNI-Polri dan pemerintah harus senantiasa meningkatkan soliditas, serta sinergitas dalam
bekerjasama, guna mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia maju.
"Senantiasa melibatkan semua komponen masyarakat sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam tugas dan tanggungjawab untuk menjaga serta memelihara stabilitas kamtibmas. Setiap daun yang jatuh atas ijin ridho Allah maknanya, jiwa kita harus disiram dengan rohani agar setiap tindakan dan perbuatan kita selalu dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa,"tutur mantan Kapolda Sulawesi Barat itu.

Orang nomor satu di Polda Maluku berharap, agar para Kapolres, baik di Maluku maupun Maluku Utara, harus menghadirkan serta melibatkan TNI dalam proses Pilkada di daerah tugasnya masing- masing.

Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail menegaskan, momentum penting dan sinergis dalam menangani kerawanan di daerah yakni adanya sinegritas TNI-Polri dan Forkopimda
"TIdak ada mengkotak-kotakan TNI dengan Polri, dan persiapan menghadapi Pilkada serentak khususnya di wilayah maluku yakni 4 Kabupaten didalamnya SBT, Bursel, MBD dan Aru. Untuk itu diharapkan Netralitas TNI-Polri dan bersama sama menjaga keamanan, tetap mempertahankan sinegritas dan solidaritas TNI-Polri sebagai harga mati,"pesan mantan Komandan Korps Brimob Polri itu.

Sekedartahu, hadir dalam Rapim tersebut, Kapolda Maluku bersama, Pangdam XVI/ Pattimura, Gubernur Maluku, Kapolda Maluku Utara, Kabinda Maluku, Kabinda Maluku Utara, Kasdam XVI/ Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Danlanud Pattimura Ambon, Danpurla, Kepala BNNP Maluku, Waka Polda Maluku, beserta PJU Polda Maluku dan PJU Kodam XVI Pattimur, para Kapolres dan seluruh komandan satuan baik TNI maupun Polri. (HumasPoldaMaluku)

Kasrul Selang Pastikan Pemprov Maluku Tetap Jaga Ketahanan Ekonomi Meski Virus Korona Masih Meluas

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku, saat ini terus menjaga ketahanan ekonomi meskipun penyebaran Virus Corona masih bisa meluas ke sejumlah wilayah.
Virus ini, diketahui memiliki dampak terhadap perekonomian daerah bahkan global.

"Dengan adanya kasus Virus Corona, juga berdampak terhadap perekonomian daerah bahkan global, sehingga yang bisa dikerjakan Pemprov Maluku adalah menjaga ketahanan ekonomi seperti mempercepat pencairan atau penyerapan anggaran APBD," kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang usai memimpin rapat kerja bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Disperindag dan Bulog, di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/03/2020).

Disamping itu, Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini juga memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah. Meski begitu, di tahun 2019 Pemda telah melakukan evaluasi termasuk perkembangan inflasi di tahun ini. Mengingat, Maluku termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang menjaga inflasi di bawah rata-rata nasional.

"Jadi kalau cepat penganggaran, lelang, kontrak kemudian percepat pekerjaan di lapangan maka akan banyak uang yang beredar di masyarakat, sebab ekonomi agak melambat. Maka secara otomatis investasi dari pihak swasta menjadi lamban. Disinilah pemerintah hadir supaya kestabilan ekonomi masyarakat dapat terjaga," ujar Selang.

Mengenai inflasi, Kepala KP Bank Indonesia Perwakilan Maluku Noviarsano Manullang mengatakan, tahun 2019 lalu, pihaknya mempunyai capaian target inflasi yang sangat baik yakni 2,87 persen. Sementara perkembangan tahun 2020 di bulan Januari lalu sekitar 0,65 persen. Sedangkan pada Februari turun menjadi 0,18 persen. Dalam artian, tingkat inflasi masih bisa dijaga dalam kondisi yang rendah. Kalau di akumulasi baru sekitar 0,83 persen.

"Kita berharap, kondisi inflasi seperti ini terus terjaga. Konteksnya seperti apa agar tetap terjaga? Seperti diketahui, kondisi ekonomi sedang melambat. Ketika melambat berdampak terhadap aktifitas persediaan barang-barang juga," kata Noviarsano.

Alasannya, lanjut dia, bila ada kaitan dengan Virus Corona maka ada hubungannya dengan sejumlah barang yang di impor dari negara-negara yang punya dampak dari virus tersebut. Atas dasar itu, yang bisa dilakukan pihaknya adalah memastikan ketersediaan barang di Maluku tercukupi.

"Bila hal ini tetap dipertahankan, maka harapnya inflasi di Maluku kedepannya masih dapat terjaga secara baik," ujar Noviarsano.

Dalam konteks ini, kata dia, agar daya beli masyarakat tetap terjaga selain inflasi tadi, pemerintah dari sisi fiskalnya ingin percepat project-project agar uang yang beredar di masyarakat dapat bertambah. Sebab, masyaraka juga memiliki penghasilan.

"Sementara dari sisi kinerja BI adalah berkoordinasi dengan dinas terkait agar barang-barang bisa tersedia," kata Noviarsano. (HumasMaluku).

Barnabas Orno dan Nono Sampono Bahas Sejumlah Persoalan di Maluku

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku diwakili Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan Anggota DPD RI Nono Sampono, membahas sejumlah persoalan di Maluku.
Pembahasan terkait masalah geografis, pemekaran hingga Dana Desa ini berlangsung di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/3/2020).

Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan beberapa masukan kepada kepada Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Pertama, menyangkut letak geografis.

Kata Wagub, secara geografis bagian tengah Maluku mayoritas didominasi perairan laut. Sehingga Maluku bukanlah kawasan kontinental. Bila pembangunan hanya dilakukan di Kota Ambon, maka hal itu tidaklah cukup bila tidak dirancang strategi pembangunannya.

Wagub juga menyentil soal DD. Kenapa banyak desa yang tertinggal, karena kebanyakan desa itu dipegang oleh pejabat desa.

"Mestinya ada Pergub sebagai aturan valid untuk mengorganisir aturan penyelesaian masalah ini," katanya.

Orno, kemudian berbicara menyangku pemekaran. Dia mengaku, saat menjadi calon Wagub Maluku, dirinya mempunyai proyeksi, bila Maluku harus terbagi menjadi empat provinsi. Tujuannya agar menjadi satu kawasan regional tersendiri dan terlepas dari Kota Makassar tanpa harus Provinsi Maluku Utara.

Menurut Orno, Maluku ini mesti menjadi empat provinsi. Kawasan seperti di Pulau Seram seperti Kota Masohi, mulai dari Teluk Elpaputih hingga di Timur Laut. Kemudian Seram Utara, Bula, SBT dan SBB, kawasan di kabupaten ini harus menjadi satu provinsi.

Sementara Kota Ambon, Lease, Jazirah, Buru, Bursel, Banda menjadi satu provinsi. Kemudian, Aru, Aru perbatasan, Kei Besar/Kecil, Tual, Maluku Tenggara dan Kota Dobo menjadi satu provinsi. Kemudian MTB, Kota Larat, Tiakur Kepulauan, Pulau Babar dan Kisar menjadi satu.

"Bila daerah ini mekar, Maluku akan maju. DPD RI sebagai perwakilan daerah harus perjuangkan persoalan daerah di Pemerintah Pusat. Paling tidak, dua provinsi dimekarkan terlebih dahulu agar Maluku tidak tertinggal," pintanya.

Wakil Ketua DPD RI Dapil Maluku Nono Sampono mengatakan, pihkanya juga telah membahas masalah tol laut, yang dinilai kurang efektif. Sebab, pemerintah hanya menerapkan satu jalur ke arah timur Indonesia.

Untuk itu, dirinya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta beberapa waktu lalu dan mengusulkan agal penerapan tol laut ini dapat dikoreksi lagi.

"Dari Jawa Timur, Surabaya, rutenya bercabang seperti katapel. Bila hal ini terjadi maka kasihan masyarakat yang bermukim di kawasan selatan. Saya tadi sudah membahas ini dengan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Karena Selatan ini potensinya besar," katanya.

Menurut dia, tol laut hendaknya memiliki dua cabang yakni rute dari Surabaya, Makassar, Ambon hingga ke Kota Sorong di Papua. Sementara rute selatan melintasi Kota Kupang NTT hingga Merauke. Luasnya laut kawasan di rute ini, menjadi dasar penerapan rute selatan dilakukan.

"Porosnya terbuka disitu. Inilah yang perlu dikoreksi. Sehingga pelabuhan kecil (lokal) akan menerima dampaknya dari rute ini. Mengapa, karena rencana besar kedepan Kota Merauke akan mekar menjadi provinsi," ujar Sampono.

Sebab, lanjut dia, akan ada dua tambahan atau pemekaran provinsi baru disana (Papua). Kawasan perbatasan yang hanya satu provinsi ditangani, akan ditambah dua provinsi menjadi tiga. Di Kalimantan juga dilakukan hal yang sama. Di era Orde Baru, sejuta hektar lahan persawahan di garap di Kalimantan. Tidak menghasilkan karena tidak cocok.

"Yang paling cocok itu di Merauke. Sementara Aru, rencana nasional Menteri Pertanian, ingin membuat kebun Tebu disana. Kemudian, bila Gas Masela sudah dikelola maka kita tidak perlu lagi minta ke Palembang dan lainnya, tidak perlu. Sebab, potensi sumber daya di Maluku sangat banyak. Potensi ini tersebar dari Tual, Aru, Saumlaki hingga Kabupaten MBD," ujar Nono.

Mengenai Dana Desa (DD), lanjut dia, ada yang mengganjal. Masuknya kepentingan politik di tingkat daerah menyebabkan pengelolaan DD kurang maksimal. Harusnya seluruh desa di Maluku mengembangkan potensi alam melalui DD. Anggaran ini sebaiknya di manfaatkan sebaiknya untuk membangun desa sekaligus untuk menjawab persoalan kemiskinan.

"Bila pengelolaan DD berjalan baik, bayangkan sekian desa itu dipimpin pejabat semua. Jadi ada kepentingan politik yang masuk. Akhirnya kita rugi. Ini mau diselesaikan," lanjut Nono. (HumasMaluku)

Widya Murad Ismail Ungkap Kebanggaan Tais Maluku Semakin Inovatif Dengan Pola Dua Benang

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM- Ketua Umum Dekranasda Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, berhasil mengajak para pengrajin Tais atau tenun ikat Maluku di Kota Ambon untuk berinovasi dan memproduksi kain tenun ikat dengan pola dua benang. Widya mengajak para penenun tidak lagi menggunakan pola empat benang, seperti selama ini mereka lakukan, karena bahannya kaku dan terlalu tebal untuk dibuatkan pakaian.

Setelah memberikan bantuan benang berbagai warna kepada 30 pengrajin tenun ikat di Kota Ambon pada 8 Februari lalu, saat itu Widya sekaligus mengajak mereka berinovasi dengan menenun pola dua benang. Tantangan Widya akhirnya terjawab.

"Saya bangga dan sangat mengapresiasi kelompok tenun dari Tawiri dan Skip, yang telah datang membawa hasilnya hari ini. Saya yakin dan optimis, kain tenun Maluku dengan pola dua benang ini akan semakin disukai dan dikenal luas," kata Widya kepada para pengrajin tenun di Gedung PKK Provinsi Maluku, Selasa (10/2).

Ia berharap, kedepan para penenun lebih meningkatkan lagi inovasi dalam mengembangkan motif dan corak kain tenunnya.

"Kalau tenun dengan pola dua benang, kainnya lebih soft dan mudah untuk dikreasi. Kalau pola empat benang, terlalu tebal dan tidak nyaman untuk dijadikan pakaian atau dress. Saya pernah coba, dan itu tidak nyaman karena tebal, kecuali untuk bahan kain dan jas. Untuk motif, saya minta penenun harus terus mengembangkan kreasi dan daya cipta," tandasnya.

Sebelumnya, saat mengumpulkan para pengrajin tenun ikat di kediamannya bulan lalu, saat itu para pengrajin pesimis untuk berinovasi karena sudah terbiasa menenun dengan pola empat benang.

Sebagian penenun saat itu bahkan ragu bisa menyelesaikan tenunnya dalam waktu singkat. Namun setelah diberi semangat oleh Widya, para penenun akhirnya mampu menghasilkan satu kain tenun dalam jangka waktu dua atau tiga hari saja.

Setelah melihat hasil kerja para pengrajin tenun ikat tersebut, Widya mengaku sangat puas. Dirinya berkomitmen untuk akan terus mendukung dan membedayakan para penenun, termasuk membeli hasil kerja mereka.

"Mari kita saling bantu. Take and give, saling memberi, saling menerima. Kalian sangat luar sangat biasa, dan saya senang bisa bekerjasama," ujarnya.

Istri Gubernur Maluku Murad Ismail ini menambahkan, dirinya diundang khusus oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, untuk menampilkam tenun asal Maluku di pentas fashion show di Jakarta, 3 April mendatang.

"Saya akan menampilkan hasil kerja bapak ibu di fashion show nanti. Saya sangat optimis, tenun ikat Maluku akan semakin maju dan berkembang," tandasnya. (HumasMaluku)

Polisi Tangkap 4 Tersangka Penimbun Ribuan Masker dan Handsanitizer di Bogor

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM – Sat Reskrim Polres Bogor berhasil menangkap empat orang tersangka yang melakukan penimbunan masker dan handsanitizer di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Empat orang tersangka diantaranya, MA, MF, DW, dan AW. Empat tersangka memiliki peran masing-masing, MA berperan sebagai penjual dan MF sopir yang mengantarkan penjualan masker.

Lalu, DW dan AW sebagai calo atau perantara penjual. Temuan tersebut bermula ketika terjadi kelangkaan pasar terkait permintaan kebutuhan masker dan handsanitizer di Bogor, terutama setelah ditemukan kasus pasien positif virus corona.

Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengatakan, modus para tersangka adalah dengan membeli dulu kemudian ditimbun dan menjualnya ke beberapa tempat dengan harga berkali lipat.

Tak hanya itu, para tersangka juga membuat masker yang tidak sesuai dengan standard kesehatan. Selain di toko, mereka juga menjual di online shop.

"Ya penimbunan dulu kita amankan saat semua ada di Pakansari, mereka juga membuat home industri yang tidak standar kesehatan, bisa membuat 1 masker yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang harga awal Rp 6.000 per lusin dia jual Rp 30.000 per lusin. Mengumpulkan (timbun) lalu menjual satu tim dengan dua kendaraan dua sebagai alat pengedaran. Dijual di online dan lepasan juga di Bogor ," terang Kapolres Bogor.

Dari penangkapan tersebut Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 karung berisikan masker, 232 botol hand sanitizer, 336 boks masker kesehatan, 950 lusin masker yang tidak sesuai dengan standard.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 107 ayat (1) Jo. Pasal 29 ayat (1) dan atau Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1), tentang tindak pidana pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Pasal 107 UU No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan atau Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ancaman hukuman maksimal dari kedua pasal itu yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. (HumasPolri).

Murad Ismail Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas dan Soliditas Wujud Stabilitas Keamanan di Maluku

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, meminta agar TNI-Polri dapat menjaga sinergitas dan soliditas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat negara, sehingga stabilitas keamanan di daerah ini tetap terjaga.

"Ingat, sinergitas dan soliditas itu harus menjadi harga mati dalam tugas, dan harus tertanam dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kita semua," ungkap Gubernur saat menyampaikan sambutan pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Provinsi Maluku Tahun 2020 di Gedung Makorem 151/Binaiya, Selasa (10/3).

Gubernur yang juga adalah mantan Kapolda Maluku mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang sudah berjalan dengan baik selama ini dalam pelaksanaan tugas di Maluku.

Berkaitan dengan Rapim TNI-Polri yang dilaksanakan hari ini, menurutnya, menjadi momentum penting dan strategis, mengingat stabilitas keamanan di daerah ini perlu dijaga dengan baik.

"Kuncinya ialah sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah," katanya mengingatkan.

Menurutnya, agar harmonisasi dan sinergitas ini dapat berjalan dengan baik, maka tiga pilar utama yang harus dijaga adalah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pimpinan TNI-Polri di Maluku. Tiga pilar tersebut, lanjutnya, jangan sampai dilangkahi.

"Kalau pintar jangan menggurui, tajam jangan melukai, dan cepat jangan mendahului," ingatnya.

Masih kata Gubernur, prinsip sinergitas ini bermuara pada satu tujuan yakni, bersama-sama membangun Maluku dari aspek keamanan.

"Karena prinsip sinergitas ini mempunyai satu tujuan yakni, saling dukung, saling gendong, saling bantu, saling memberi dan saling menerima," ujarnya

Ia mengajak agar jangan sampai ada sekat-sekat dan pengkotak-kotakan di antara TNI dan POLRI.

"Sebagai Gubernur Maluku sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, saya siap bersinergi, siap berkomitmen, siap berpikir bersama-sama dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah ini, untuk bersama-sama kita bahu membahu membangun Maluku menjadi lebih baik kedepan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengingatkan, pada tahun 2020 ini juga akan menjadi tahun politik di Maluku, dimana ada empat daerah kabupaten di Provinsi Maluku masing-masing Kabupaten Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya, akan dilangsungkan agenda Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati.

"Saya berharap TNI-Polri juga mewaspadai kerawanan pemillu di tingkat lokal yang akan berlangsung nanti, terutama politik identitas dan disrupsi sosial (konflik sosial)," imbaunya.

Netralitas TNI dan Polri dalam pilkada serentak di tahun 2020, katanya, perlu dijaga. Hilangkan ego sektoral serta tingkatkan kepedulian dengan mengoptimalkan deteksi dini, dan pencegahan dini konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau ini dilakukan, maka kita sudah menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat kepada TNI-Polri sebagai pilar utama bangsa ini," jelasnya.

Masih kata Gubernur, saat ini peran TNI-Polri berada pada era perubahan yang terus berkelanjutan, bergerak dinamis; termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, lerubahan itu akan terjadi terus menerus sebab tidak ada yang statis di dunia ini.

"Rapim TNI-Polri di Provinsi Maluku tahun 2020 ini, harus diberdayakan menjadi sarana untuk menyusun formula strategis dan langkah-langkah bersama dalam menghadapi tantangan tugas kedepan," tandasnya.

Rapat Pimpinan TNI-Polri Maluku-Maluku Utara dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku dan Kapolda Maluku Utara Brigjen. Pol. Drs. Rikwanto, S.H, M.hum. (HumasMaluku)

Kasrul Selang Katakan Pemprov Maluku Telah Siapkan Langkah Antisipasi Penyebaran Virus Korona di Maluku

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kini tengah menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya mengatasi ancaman masuknya virus corona atau Corona Virus Disease (COVID-19).

Kesiapan ini dilakukan dengan menggelar rapat yang dipimpin oleh Sekda Maluku, Kasrul Selang bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi Maluku yang berlangaung di lantai 2 ruang rapat Kantor Gubernur, Senin (9/3/2020).

Sekda dalam kesempatan itu mengatakan, mengingat belum ada masyarakat yang terpapar atau terkena Virus Corona di Maluku, otomatis langkah yang patut ditempuh adalah menugaskan pihak terkait untuk menjaga pintu masuk keluar di pelabuhan atau bandara. Sebab, geografis daerah Maluku yang memiliki banyak pulau dan pintu masuk ini, memerlukan penanganannya yang pasti berbeda dengar daerah lain.

"Nah, teman-teman di Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) tentunya bekerja sama dengan semua stakeholder. Dan rencananya akan dilakukan simulasi dan memberikan rasa percaya diri masyarakat, sehingga pemerintah sangat siap bila terjadi sesuatu. Dan semoga tidak terjadi, meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan," katanya.

Menurut Selang, saat ini RSUD Haulussy Ambon telah ditetapkan sebagai RS Rujukan. Namun tetap akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan TNI AL, AD maupun Kepolisian. Termasuk penyediaan beberapa mobil Ambulance Khusus dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Karena virusnya khusus, maka transportasinya juga khusus. Kita juga telah menginformasikan kesiapan Tim Penanggulangan. Kinerja tim ini dibuktikan saat salah satu warga di Saumlaki, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) diduga terkena virus beberapa waktu lalu. Namun dari hasil pemeriksaan dinyatakan negatif," ujarnya.

Selain itu, sejumlah fasilitas di RSUD Haulussy telah disiapkan seperti Alat Perlengkapan Diri, Ruang Isolasi, Ambulance dan seterusnya. Dinas Kesehatan Kota Ambon pun juga telah siap bila terjadi sesuatu di masyarakat. SOPnya pun sudah jelas. Atas dasar ini, masyarakat tidak perlu panik.

"Menggunakan masker juga dengan bijak. Tidak perlu menstok atau menampung masker banyak-banyak di rumah. Tidak perlu percaya berita Hoax (Bohong). Percayalah informasi dari kami (Pemerintah) yang menangani kasus ini," tegas Selang.

Upaya Pemprov Maluku telah dilakukan melalui Dinas Kesehatan di seluruh kota-kota yang ada di Maluku. Termasuk para bupati juga telah diminta segera menentukan RS Pusat Rujukan yang memenuhi syarat di tempat mereka masing-masing.

"Pemprov akan melakukan supervisi, karena bila misalnya ada pasien yang terpapar di Saumlaki dan jika RS di Saumlaki tidak punya ruang isolasi lalu di rujuk ke RS di Ambon, tentu ini mempunyai kesulitan tersendiri," ujar Selang.

Ditempat yang sama, perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bambang Priyanto mengatakan sebelum ada isu COVID -19, pihaknya telah bersiaga di bandara maupun di pelabuhan. Mereka mempunyai rencana kontidensi bila terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Tim Gerak Cepat mereka juga telah disiapkan termasuk kapasitas inti di pintu masuk.

"Kita dari sisi peralatan maupun SDM telah tersedia. Untuk di pelabuhan yang kita awasi adalah pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Sebab, termasuk pelabuhan antar daerah. Pelabuhan kecil atau lokal seperti pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, juga kita awasi meskipun rute kapalnya antar pulau di Maluku," katanya.

Pihaknya bahkan telah memasang himbauan kepada pengguna jasa di pelabuhan terkait pencegahan COVID 19. Juga dilakukan karantina wilayah.

"Kalau sudah ada di luar pintu masuk, sudah menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah," ujar Bambang.

Sementara untuk pengawasan di bandara, Bambang mengaku telah mengaktifkan thermo scanner. Pemasangan ini berkat kerjasama pihaknya dengan PT. Angkasa Pura. Mereka juga menyiapkan ruang isolasi sementara.

"Bahkan Jumat kemarin, kami melakukan simulasi saat kedatangan penumpang dari Denpasar Bali tujuan Ambon," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh mengaku, pihaknya telah melakukan kesiapsiagaan seperti rapat terbatas OPD lingkup provinsi, upaya penanggulangan kasus Suspek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rapat koordinasi dengan OPD Kota Ambon, Edukasi dan Sosialisasi, peningkatan kapasitas (Simulasi) dan deteksi dini kasus melalui pelaporan mingguan Puskesmas dengan memanfaatkan aplikasi sistem kewaspadaan dini dan respon.

"Kami juga melakukan penilaian terhadap kesiapan provinsi, kabupaten/kota, rumah sakit dan Puskesmas dalam kesiapsiagaan dan antisipasi terkait penyebaran kasus COVID 19 oleh WHO dan Kemenkes RI," katanya.

Untuk diketahui, rapat ini dipimpin langsung Sekda Maluku Kasrul Selang, dihadiri dinas/instansi teknis terkait diantaranya imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon, Angkasa Pura, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (HumasMaluku)

Gatot Eddy Pramono Pimpin Rakernis Baharkam Polri di Pusdik Sabhara Lemdiklat

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Sidoarjo. Wakapolri, Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si., memimpin pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri di Pusdik Sabhara Lemdiklat Polri Porong Sidoarjo Jawa Timur, Selasa (10/3/2020).

Dalam kesempatan tersbeut, Wakapolri turut didampingi oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. S.M., M.H., Kadiv Humas Polri Irjen.Pol.Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H., Wakapolda Jawa Timur, Brigjen. Pol. Drs. Djamaludin, serta pejabat utama Mabes Polri lainnya yang disambut secara langsung oleh Kapusdik Gasum, Kombes Pol. Kukuh,S.I.K., dan para pejabat Pusdik Gasum.

Sebelum pelaksanaan Rakernis tersebut, Wakapolri juga menyerahkan berbagai kelengkapan Alat Khusus (alsus) yang dapat digunakan oleh Pusdik Sabhara Lemdiklat Polri.

Wakapolri menyerahkan Alsus diantaranya 6 unit mobil, 10 unit roda dua 3 perahu karet dan perlengkapan selam Polair kepada perwakilan Personil Pusdik Sabhara.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri serta para pejabat utama Mabes Polri dan rombongan lainnya, juga melakukan peninjauan terkait kegiatan Bhakti Kesehatan Polri yang dilaksanakan di sekitar wilayah Hukum Polresta Sidoarjo dan dihadiri masyarakat.

Kegiatan bhakti sosial tersebut dilaksanakan diantaranya pelayanan kesehatan umum, kesehatan gigi, pemeriksaan KB, donor darah, khitan dan operasi bibir sumbing. (HumasPolri)

Bappenas Siapkan Rp 47 Triliun Biayai Infrastruktur Nasional, Termasuk Pelabuhan dan Infratruktur vital di Maluku

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI di tahun 2021 mendatang, dipastikan akan menganggarkan dana sebesar Rp 47 triliun untuk membiayai seluruh pengerjaan infrastruktur prioritas Nasional, termasuk pembangunan pelabuhan dan infratruktur vital di Maluku.

Hal tersebut disampaikan
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang saat mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail di Agenda Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends, di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu (8/3/2020).

Apa yang disampaikan Sekda merupakan hasil rapat Pemerintah Provinsi Maluku yang menggandeng DPRD, DPR RI dan DPD perwalilan Maluku bersama Menteri Bappenas beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya terdapat lima proyek yang sudah masuk di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mendatang.

"Istilah di Bappenas ada mayor project dan ada prioritas nasional.
Mayor project itu hampir seluruh trans Maluku akan diselesaikan termasuk didalamnya pelabuhan kontainer terpadu," jelas Sekda.

Bahkan kata Sekda, ketika dalam rapat Gubernur Maluku, Murad Ismail mengusulkan anggaran sebesar Rp 2 triliun dianggap terlalu kecil untuk bisa membangun pelabuhan kontainer terpadu.

"Katong (Pemerintah Provinsi) usul pelabuhan 2 triliun. Menteri bilang 2 triliun kalau untuk pelabuhan itu kecil. Yah begitulah seperti pak gub bilang katong orang Maluku biasa maluhati jadi minta sadiki-sadiki," terang Sekda.

Kelima project, sebut Sekda, termasuk di dalamnya stunting dan penanganan pariwisata.

"Mudah-mudahan kelima projext strategis ini bisa terwujud di tahun depan. Mengenai proyek ini, kementerian menyarankan Pemprov Maluku mengajukan permintaan biaya pembangunan yang besar. Sebab, beliau telah menyiapkan Rp 47 Triliun untuk pembangunan tahun depan," katanya

Menurut Sekda, kepastian Menteri Suharso itu, tentu berkat kerja keras DPR/DPD RI Dapil Maluku juga Pemprov, Pemkab/Kota dan lembaga terkait lainnya di Kementerian Bappenas. Alhasil, sejumlah proyek prioritas nasional bakal dikerjakan di Maluku.

"Pak Murad menyebut, butuh biaya Rp 2 Triliun untuk pembangunan. Namun, Menteri Suharso Monoarfa justru menyarankan Pemprov Maluku meminta anggaran proyek yang besar," ujar Kasrul.

Kemudian, dalam sambutan Gubernur Murad yang dibacakan Kasrul, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menginginkan agar seluruh daerah di Maluku sudah harus mendapat pasokan aliran listrik. Keinginan ini, lebih cepat dari target pemprov bila target Maluku Terang baru akan tercapai di tahun 2021.

"Target Pemprov di tahun 2021, seluruh daerah di Maluku harus mendapatkan listrik. Namun, Pak Murad berkeinginan lain. Beliau menginginkan target tersebut harus terlaksana di tahun ini bukan 2021," kata Kasrul.

Selain itu, lanjut dia, Gubernur mengapresiasi kinerja Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends di periode sebelumnya maupun saat ini, perihal aspirasi dan kepentingan masyarakat di Senayan. Asprisasi dan kepentingan tersebut diantaranya mendorong ditetapkan Undang-Undang Kepulauan dan penetapan PI 10 persen Blok Masela.

"Ibu Mercy disarankan tetap bekerjasama dengan tiga anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku lainnya, mengenai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. Beliau dan rekan-rekan harus terus meningkatkan kinerja dan mengawal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat," tandas Kasrul. (HumasMaluku)

Pemkot Ambon Implementasi City Of Music, Pemkot Lewat Kurikulum Musik di SD dan SMP

Posted: 10 Mar 2020 08:06 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Setelah ditetapkan sebagai 'UNESCO City Of Music', Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon semakin berbenah dalam hal bermusik, salah satunya dengan mengarahkan Pembangunan Kota kedepan lewat musik melalui Kurikulum muatan Lokal Musik, bagi jenjang pendidikan SD dan SMP.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Ambon melalu Dinas Pendidikan Kota Ambon menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Kurikulum musik, di Balaikota Ambon, Selasa (10/2/2020).

Dengan menggandeng Tim Pengembangan Kurikulum Kota Ambon, Dinas Pendidikan diharapkan segera menerapkan kurikulum berbasis musik pada jenjang SD dan SMP di Kota Ambon, dan mampu mengerahkan peserta didik memahami peran musik di Ambon kedepan, baik bagi pembangunan maupun kehidupan, demikian dikatakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kala memberi arahan saat pembukaan FGD.

"Kalau Bali dikenal dengan pariwisatanya, Surabaya dikenal dengan Kota Pahlawan, Bandung dikenal dengan Paris Van Java, Maka Kota Ambon yang sudah diakui dunia harus lebih dikenal sebagai City Of Music, oleh karena itu semua pihak harus bekerja untuk itu, tanpa terkecuali dari segi pendidikan. Bukan hanya bisa bermain musik, karena orang Ambon semua bisa, tapi menjadikan musik sebagai alat pembangunan kota ini," tambah Walikota.

Dalam FGD ini tim pengembangan kurikulum Kota Ambon juga memaparkan sejauh mana kesiapan Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam menerapkan kurikulum musik ini.

Ketua Tim Pengembangan Kurikulum Kota Ambon, Pamella Marcy Papilaya dalam paparannya menjelaskan, Kurikulum musik akan mengajarkan peserta didik untuk mengenal alat-alat musik asli Kota Ambon yang dibagi atas 3 (tiga) jenjang.

Kelas 1 sampai 3 mengenal alat musik Tifa dan suling bambu, kelas 4 sampai 6 mengenal alat musik ukulele dan totobuang sedangkan kelas 7-9 mengenal alat musik totobuang dan Hawaiian.

"Kami masih terus melakukan pengembangan kurikulum ini, agar dapat diluncurkan tepat waktu dan tepat sasaran bagi siswa SD dan SMP di Ambon," tutupnya. (DiskominfoSandiAmbon).

Polda Metro Jaya Buka Lomba Mewarnai Polisi Sahabat Anak di Atrium Senin

Posted: 10 Mar 2020 07:36 AM PDT

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM – Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., membuka secara resmi lomba mewarnai Polisi Sahabat Anak di Atrium Senin, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Kegiatan yang dihadiri pemerhati anak Kak Seto ini untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas kepada anak sejak usia dini.

"Dengan lomba ini, anak-anak mengenal rambu-rambu lalu lintas dan paham peraturan saat berkendara," harap Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P. (HumasPolri)

Binmas Polsek Medan Helvetia Datangi Warkop Jalan Bakti Luhur Dwikora

Posted: 10 Mar 2020 06:36 AM PDT

MEDAN, Panit 1 Binmas Polsek Medan Helvetia Ipda Sutrisna mendatangi Warkop di jalan Bakti Luhur kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia. Selasa (10/03/2020), sekira pukul 16.20 wib.

Kedatangan Panit 1 Binmas ke Warkop guna melaksanakan Binluh terhadap masyarakat untuk menyampaikan pesan – pesan kamtibmas terkait dengan memarkirkan kendaraan bermotornya, dengan menambahi dengan kunci ganda untuk menghindari dari pelaku Curanmor, serta menjaga kebersihan lingkungan dan menjauhi minum – minuman keras/Narkoba dan segala jenis perjudian

"Kami merasa senang atas kedatangan Pak Sutrisna yang langsung menyampaikan dan mengingatkan kami, akan keamanan dan kebersihan lingkungan kami serta menjauhi Narkoba dan Perjudian, karena tidak ada untungnya malah akan menjadi masalah bagi kami nantinya" ucap Pak Wito.

Kegiatan ini memang rutin dilaksanakan oleh anggota Binmas Polsek Medan Helvetia keseluruhan, untuk mendekatkan diri kepada warga binaannya serta memantau apa belanja masalah yang ada pada warga binaannya," pungkas Kapolsek. (Ade Nasty)

Bripka Samponu Lakukan Sosialisasi Satgas Sapuh Bersih Pungutan Liar ‘Saber Pungli’ di SMP Negeri 3 Wertamrian

Posted: 10 Mar 2020 02:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bhabinkamtibmas Desa Arui Das pada Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Bripka A. A. Samponu melakukan Sosialisasi PEPRES Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapuh Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wertamriam pada Selasa (10/03/2020).

Secara khusus para siswa kelas VII, Bhabinkamtibmas Samponu sampaikan pengertian Pungli secara umum yang dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan oleh dan untuk kepentingan oknum petugas.

Pungli adalah menyalahgunakan wewenang yang tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari sipembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak, yaitu pengguna jasa dan mengarahkan oknum petugas yang hendak melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Faktor yang mendukung terjadinya Pungli yakni penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan, faktor mental seperti Karakterat atau perilaku, faktor Ekonomi yang mana penghasilan petugas yang tidak mencukupi, faktor kultur atau budaya, terbatasnya sumber daya Manusia dan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan.

Ketentuan Pidana Pungli, ialah Pasal 12 Huruf e UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi yang berbunyi Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri Sipil atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya., Pasal 1 dan 2 UU no 80 tentang Tindak Pidana Suap, Pasal 368 KUHP, Pasal 418 KUHP dam Pasal 423 KUHP.

Kemudian untuk sanksi pidana Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Pasal (2) dan Pasal (3) diantaranya Pasal (2), yaitu Pemberi Suap dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Pasal (3) yaitu Penerima Suap dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Setelah itu Samponu pun mengajak para siswa agar memahami dan mengerti tentang arti dari Pungli, serta bersama Polri memberantas dan mencegah Pungli dan meminta apabila menemukan praktek pungli agar segera melaporkan kepada satgas saber pungli ataupun kepada Bhabinkamtibmas dan Kepolisian terdekat agar ditindak lanjuti. (HumasPolresMTB)

Bripka Yusup Halirat Sampaikan Pesan Kamtibmas Langsung kepada Warga di Desa Lauran

Posted: 10 Mar 2020 02:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bhabinkamtibmas Desa Lauran pada Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Bripka Yusup A. Halirat, S.H sampaikan pesan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) langsung kepada warga di Desa tersebut pada Selasa (10/03/2020).

Kegiatan itu diawali tepat pada Pukul 11.00 WIT dengan tajuk Kunjungan Door to Door System (DDS) ke Rumah tempat tinggal warga di RT 008/RW 002 sebanyak 4 Kepala Keluarga, yaitu Fidelis Kempirmase, Petrus Sasake, Petrus Ngorantutul dan Marthen Luther Luarmase.

Bhabinkamtibmas Halirat meminta warga mengisi Blangko kunjungan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, diantaranya meminta partisipasi masyarakat membantu Bhabinkamtibmas untuk menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing, menghindari dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi gangguan Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal. (HumasPolresMTB)

Polres MTB Beri Pembinaan Kepada Pekerja Karaoke Paradise di Saumlaki

Posted: 10 Mar 2020 02:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar giat pembinaan kepada pekerja para remaja dan wanita (Binredawan) di Karoke Paradise milik Maria Jembormase pada Selasa (10/03/2020).

Pembinaan dilakukan oleh PS Kamit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek) Tanimbar Selatan (Tansel), Bripka W. Atajalim yang didampingi oleh anggota Buser Bipka Esa B. Izaak.

Imbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang disampaikan, diantaranya menjaga keamanan di tempat usaha yang diizinkan dan apabila terjadi permasalahan segeramenghubungi Bhabin kamtibmas Desa Sifnana.

Kemudian tidak mengunakan Narkoba maupun minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin resmi, tidak melanggar waktu dan izin yang sudah ditentukan serta segera laporkan kepada pihak kepolisian setempat, pemerintah desa dan dinas terkait data pramusaji yang bekerja di tempat karoke tersebut. (HumasPolresMTB)

Stasiun Geofisika Saumlaki Gelar ‘BMKG Goes To School’ di SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar

Posted: 10 Mar 2020 02:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Stasiun Geofisika Saumlaki sebagai perpanjangan tangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku melakukan sosialisasi dan edukasi tentang gempabumi dan tsunami dengan tajuk ' BMKG Goes To School' di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kepulauan Tanimbar pada Rabu (04/03/2020).

Menurut Kepala Stasiun Geofisika Saumlaki, George F. A. Muabuay, S.Si., M.Sc kegiatan tersebut melibatkan dewan guru dan siswa dengan bertujuan untuk membangun sikap tanggap gempabumi dan tsunami di sekolah.

Melalui sosialisasi yang bertempat di Aula SMK Negeri 5, Stasiun Geofisika Saumlaki memberikan materi pengenalan singkat mengenai BMKG dan Stasiun Geofisika secara umum, pemahaman, informasi dan tanggap tentang gempabumi dan tsunami serta simulasi evakuasi mandiri terhadap kejadian gempabumi signifikan atau kuat untuk melatih kesiapan sekolah dalam melakukan evaluasi mandiri pada saat terjadinya gempabumi.

Kegiatan dilaksanakan dengan cara memberikan soal pretest dan posttest sebelum dan setelah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian simulasi evakuasi gempabumi dan tsunami bersama 2 guru dan 56 siswa sebagai peserta kegiatan beserta fasilitator yang merupakan Tim pelaksa dari Stasiun Geofisikan Saumlaki. (Laura Sobuber)

Yulianus Batlayeri Ungkap 64 SMP di Tanimbar Siap Ujian Nasional Tahun Akademik 2019-2020

Posted: 10 Mar 2020 02:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Yulianus Batlayeri, S.Pd mengungkapkan sebanyak 64 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanimbar siap mengikuti Ujian Nasional (UN) pada Senin (20/04/2020) hingga Kamis (23/04/2020).

"SMP di Tanimbar siap lakukan UN, sebelumnya di Rakor Kabupaten dan Kota saya melaporkan bahwa dari 64 sekolah ada 14 sekolah yang bermasalah karena nomor induk siswa nasional yang ganda, dan nomor registras i ijazah yang salah," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Kamis (05/03/2020).

Batlayeri menambahkan dari ke-14 sekolah kini tersisa 8 sekolah yang hanya menunggu data dari Dapodik ditransfer ke Website PDUN. Menurutnya hal itu sama sekali tidak menjadi penghalang menyambut UN, karena Tanimbar saat ini juga didukung fasilitas internet yang memadai. Sementara itu, Batlayeri secara khusus meminta kepada PLN Saumlaki untuk mendukung jalannya ujian dengan sebisa mungkin tidak memadamkan listrik.

"Data tinggal 8 sekolah saja yang tinggal menunggu aplikasi tapi semua data sudah diubah melalui dapodik . Jaringan disini juga bagus karena disini kita proctor atau pendamgping untuk pelaksanaan UN selalu sedia mengupdate data," tambahnya. (Laura Sobuber)

Brigpol Edy Saklil Lakukan Kunjungan ‘Door to Door System’ ke Tempat Tinggal Warga di Olilit Barat

Posted: 10 Mar 2020 01:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bhabinkamtimas Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Brigpol Edy F. Saklil melakukan kunjungan atau Door to Door System (DDS) langsung ke tempat tinggal warga pada Selasa (10/02/2020).

Berawal pukul 11.45 WIT, Bhabinkamtibmas Saklil mengunjungi tiga warga, diantaranya Lence Fasse, Avelina Saikmat dan Maria Yadera dengan menyampaikan pesan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), yaitu menjaga dan memelihara kerukunan antar warga di sekitar tempat tinggal, tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum, seperti judi king dan judi ludo.

"Jika ada suatu masalah,pelanggaran atau Kejadian kerawanan Kamtibmas agar segera melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas untuk di tindak lanjuti," pesan Saklil.

Kunjungan tersebut pun mendapat apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih dari warga. (HumasPolresMTB)

Joice Fatlolon Pastikan Festival Taman Kota Maret Kembali Digelar

Posted: 10 Mar 2020 01:36 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Joice Fatlolon Pentury, SP memastikan Pentas seni festival taman kota Saumlaki akan kembali di gelar pada Bulan Maret 2020 ini.

"Festival taman kota Bulan Maret ini akan kembali kita gelar, kali ini bersamaan dengan Festival Kuliner Tanimbar yaitu makanan jajanan, seperti jagung bakar dan rebus, lele dan es buah. Acaranya nanti kita buat di pertengahan bulan karena saat ini kan anak-anak sekolah lagi ujian," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Jumat (06/03/2020).

Joice mengevaluasi kegiatan perdana yang dilakukan pada Sabtu (01/02/2020) lalu, maka dirinya pun telah meminta kepada Dinas Pariwisata Tanimbar untuk menginventarisir semua bakat yang akan mengisi di pentas dan menentukan tema di setiap bulannya agar teratur dan tidak terkesan asal-asalan. Sedangkan untuk penyajikan Festival Kuliner Tanimbar, dirinya telah melakukan koordinasi dengan para organisasi perempuan di Tanimbar.

"Saya sudah sampaikan kepada Kadis Pariwisata tolong koordinir untuk mendata dulu bakat-bakat yang ada, supaya kita bisa bagi dengan tema setiap bulannya dan untuk festival kuliner Tanimbar saya sudah sampaikan juga ke organisasi perempuan untuk silahkan sediakan berbagai kuliner. Jadi orang datang kan banyak pilihan, mau makanan ringan atau berat, karena sekarang orang paling banyak di taman kota," jelasnya. (Laura Sobuber)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel