Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang

Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang
Klemen Tinal Minta Eltinus Omaleng Tutup Akses Transportasi Udara ke Mimika
Christian Sohilait Luncurkan Buku Saku Anak Papua Terkait COVID-19 dengan Bahasa Lokal
Muhammad Musa’ad Ungkap Pembukaan Akses Penerbangan di Mimika Belum Koordinasi Dengan Pemprov
Sikapi Dampak COVID-19, Jaflaun Batlayeri sarankan Tiga Hal kepada Petrus Fatlolon
Pemkab Tanimbar Telah Tuntaskan LKPD Tahun 2019

Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT

KUPANG, LELEMUKU.COM - Walikota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., menerima kunjungan Full Gospel Business Men's of Fellowship International (FGBMFI) Kota Kupang bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Kupang di ruang kerja Wali Kota Kupang, Kamis (23/4).

Kunjungan ini dalam rangka menyerahkan secara simbolis bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Kupang, terutama para janda, duda, buruh dan masyarakat yang benar membutuhkan. Hadir dalam kesempatan tersebut dari Leopoldo Anang (Ketua Panitia), Alain Niti Sutanto (Ketua PSMTI Kota Kupang), serta Yusak Benu dan Andree Hartanto dari FGBMFI NTT serta Sonny Tamara.

kemanusiaan terkait Covid-19 ini berupa bantuan 600 paket sembako terdiri dari beras, mie instan, sabun mandi, minyak goreng, serta masker. Paket ini diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Kupang, kemudian distribusi kesetiap penerima akan dilaksanakan langsung oleh PSMTI dan FGBMFI NTT dengan lurah terkait. Dijadwalkan, penyerahan ke warga lansia akan dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu besok. Panitia akan mendatangi setiap penerima di rumahnya, untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.

Leopoldo Anang, ketua panitia pelaksana bersama Yusack Benu menjelaskan bahwa untuk pendataan penerima bantuan, pihak panitia tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan lurah sehingga mereka yang menerimanya pun tepat sasaran. Akan ada tim teknis yang mendistribusikan bantuan ini, sehingga diharapkan sedikit meringankan beban masyarakat. Bantuan akan diberikan dalam tiga tahap, tahap pertama 200 orang penerima yang seluruhnya lansia.

Dr. Jefri Riwu Kore menyampaikan terima kasih kepada FGBMFI Kota Kupang dan PSMTI Kota Kupang yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Kota Kupang yang juga terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Beliau mengatakan walaupun Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan dana cukup besar sekitar 50 miliar untuk penganggulangan, itupun belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Kupang yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

"Saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh FGBMFI dan PSMTI Kota Kupang. Teknis penyerahan ke setiap penerima yang membutuhkan akan ditentukan kemudian oleh panitia," tutup Wali Kota.

Selanjutnya Wali Kota Kupang juga menerima kunjungan dan penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa kacamata medis Covid-19, masker NK95, masker tiga lapis dan Thermal Gun oleh ibu Agustina Adranacus dari Yayasan Yobel Jakarta yang diserahkan secara simbolis oleh bapak Meky Natun. (HumasKupang)

Klemen Tinal Minta Eltinus Omaleng Tutup Akses Transportasi Udara ke Mimika

Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengimbau Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menutup kembali akses transportasi udara demi memutus penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 di wilayahnya.

Hal demikian sebagaimana kesepakatan gubernur serta bupati dan walikota di Papua beberapa waktu lalu, terkait upaya penanggulangan penyebaran virus corona di Bumi Cenderawasih.

Demikian kata Wagub Klemen Tinal, dalam keterangan pers di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Rabu (22/4/2020).

"Jadi, saya minta supaya mereka ini (Pemkab Mimika) yang terakhir (membuka akses penerbangan) dan segera mulai pakai aturan (yang disepakati bersama, yaitu menutup jalur penerbangan dan pelayaran," harap ia.

Masih dikatakan Wagub, pandemi corona yang terjadi saat ini sudah menjadi bencana tingkat nasional. Artinya semua kabupaten kewenangan dalam upaya penanggulangan Covid-19, ditarik setingkat keatas sehingga dikendalikan oleh pemerintah provinsi.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi, termasuk penutupan jalur transportasi udara dan laut.

"Bahkan kalau memang ada hal-hal yang darurat pun di kabupaten, jangankan di Mimika, kabupaten mana saja mereka harus minta izin ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat," tegasnya.

Diketahui, akses penerbangan dari dan ke BandaraMozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, kembali dibuka sebagaimana keputusan kepala daerah setempat.

Dimana untuk penerbangan kargo dan penumpang dari dan ke Timika dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dilaporkan sekitar 100 sudah tiba di kabupaten itu pada Selasa (21/4/2020).

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa'ad yang ditemui wartawan menyebut pembukaan akses penerbangan oleh Pemda Mimika dilakukan secara sepihak dan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Papua.

Padahal seluruh bupati dan walikota telah sama-sama sepakat untuk menutup akses penerbangan dan pelayaran, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. (DiskominfoPapua)

Christian Sohilait Luncurkan Buku Saku Anak Papua Terkait COVID-19 dengan Bahasa Lokal

Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua resmi melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) resmi meluncurkan buku Saku Anak Papua Sehat Covid-19 atau virus corona dengan bahasa lokal.

Buku - buku tersebut dipastikan bakal disebar ke daerah - daerah yang tidak terjangkau oleh perangkat televisi, radio bahkan jaringan internet.

Kepala DPPAD Papua Christian Sohilait berharap kehadiran buku saku tersebut dapat membantu anak bahkan orang tua, memahami bagaimana penyebaran, gejala serta hal terkait lainnya mengenai virus corona.

"Intinya buku ini dirancang sedemikian rupa, dengan gaya maupun bahasa lokal Papua sehingga kita yakin bisa memberikan pemahaman kepada anak - anak di bumi cenderawasih terkait penyebaran Covid-19," jelas dia disela-sela peluncuran buku saku itu, Selasa (21/4/2020).

Ia tambahkan, untuk langkah awal sebanyak 4.000 buku itu akan langsung disebar di empat kabupaten, masing-masing 1.000 eksemplar.

Keempat kabupaten itu, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara dan Kabupaten Yalimo.

"Kenapa empat kabupaten ini dulu sebab jaringan internet disana kurang baik ssehingga anak-anak akan sulit mendapat pembelajaran dalam situasi seperti saat ini (covid-19)".

"Makanya kita akan dahulukan daerah sulit internet, sebab bagi wilayah yang aksesnya lancar bisa langsung mendownload pada website DPPAD Papua," ujarnya.

Ditempat yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa'ad mengharapkan kehadiran buku saku dapat mempermudah anak - anak di bumi cenderawasih dalam mengenal virus Corona.

"Sehingga mereka bisa mengantisipasi, mencegah melalui metode sederhana seperti cuci tangan untuk terhindar dari virus corona," ucapnya.

Musa'ad menilai penerbitan buku saku tersebut merupakan langkah maju untuk tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Ini satu hal yang positif yang harus kita berikan apresiasi karena tidak semua wilayah di Papua ini bisa di jangkauan oleh TV, radio dan Internet."

"Sehingga sangat baik bila buku-buku ini disebar ke pelosok-pelosok yang ada di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Muhammad Musa’ad Ungkap Pembukaan Akses Penerbangan di Mimika Belum Koordinasi Dengan Pemprov

Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Akses penerbangan dari dan ke Bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, kembali dibuka sebagaimana keputusan kepala daerah setempat.

Dimana untuk penerbangan kargo dan penumpang dari dan ke Timika dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dilaporkan sekitar 100 sudah tiba di kabupaten itu pada Selasa (21/4/2020).

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa'ad yang ditemui wartawan menyebut pembukaan akses penerbangan oleh Pemda Mimika dilakukan secara sepihak dan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Papua.

Padahal seluruh bupati dan walikota telah sama-sama sepakat untuk menutup akses penerbangan dan pelayaran, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Kabupaten Mimika buka akses penerbangan belum koordinasi dengan Pemprov. Makanya tadi kita sudah koordinasi dengan semua kabupaten, agar Papua ini menjadi satu kesatuan dan semua pemerintahan tidak mengambil kebijakan sendiri".

"Sebaliknya, harus berkoordinasi sebab Pemprov Papua kan selama ini selalu mensuport (mendukung) pemerintah kabupaten dan kota. Terutama yang sudah terpapar virus corona," terang Musa'ad Selasa.

Ia lagi-lagi mengingat bupati dan walikota agar tidak keluar dari kesepakatan penutupan bandara dan pelayaran. Sebab salah melangkah maka upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

"Sekali lagi saya minta bupati dan walikota se Papua kita satu komando. Sehingga kalau ada kesepakatan bersama, maka kabupaten dan kota harus patuh serta melaksanakannya dengan sepenuh hati," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Sikapi Dampak COVID-19, Jaflaun Batlayeri sarankan Tiga Hal kepada Petrus Fatlolon

Posted: 23 Apr 2020 04:42 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jaflaun Batlayeri, SH menyarankan tiga hal menyikapi dampak dari Pandemic Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid-19) di daerah tersebut.

Menurutnya tiga hal yang patut disikapi Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah di Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Ketahanan Pangan.

"Walaupun sampai saat ini di Tanimbar belum secara medis dan sikap tim gugus untuk menyatakan ada yang positif, tetapi tanpa sadar dampak dari wabah ini telah membawa masalah ekonomi masyarakat," ungkap dia kepada para awak media pada Kamis (23/04/2020).

Batlayeri menyatakan dari data yang diterima dirinya bahwa mata pencarian yang hilang diakibatkan pandemi ini adalah nelayan, seperti nelayan agar-agar dan ikan serta para petani yang menjual hasil kebunnya secara regional antar daerah lain, seperti ke Maluku Tenggara (Malra), Ambon hingga Papua.

"Ini yang musti didata secara valid agar benar-benar jangan sampai kemungkinan pakai data Program Keluarga Harapan atau PKH sementara mereka yang lainnya ini sama sekali tidak terdaftar. Pemkab melalui gugus tugas juga harus perhatikan usaha-usaha mikro yang tidak bisa menjalankan usahanya secara maksimal, apalagi mendapat bahan untuk dagangan disini dari daerah-daerah luar itu sudah tidak lagi," jelasnya.

Sementara itu di sisi pendidikan, Batlayeri meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat kembali pola dan instruksi belajar dari rumah yang melalui media sosial, seperti WhatsApp yang kurang efektif, karena jaringan internet di daerah tersebut belum memadai hingga ke desa-desa. Ia meminta adanya patroli atau pemantauan langsung ke rumah-rumah oleh para guru.

"Musti serius agar proses belajar dari rumah pun bisa berjalan secara normal. Mestinya ada formulasi yang harus dilakukan oleh gugus dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk patroli rumah, PR dari rumah ke rumah secara tertulis dengan guru bidang masing-masing agar tetap tergambar bahwa anak-anak kita di rumah itu tetap belajar. Tetapi hari ini terkesan mereka dibiarkan seperti itu seolah-olah libur padahal tidak, mereka tetap belajar dari rumah," saran dia.

Kemudian Batlayeri pun berharap Dinas Pertanian dapat melakukan kegiatan yang menghidupkan ketahanan pangan lokal harus lebih digaungkan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa guna mengantisipasi kelangkahan hingga krisis bahan makanan.

"Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tetapi sudah tentu hari ini dengan menurunnya pendapatan daerah, pendapatan para pedagang, ekonomi makro dan mikro berdampak pada ketahanan pangan. Justru itu ketahanan pangan adalah satu-satunya jalan yang tepat dan harus digalakan di setiap kecamatan dan desa supaya kita mensiasati jangan sampai terjadi krisis pangan dan kita kewalahan serta berharap hanya pada raskin saja," harapnya. (Laura Sobuber)

Pemkab Tanimbar Telah Tuntaskan LKPD Tahun 2019

Posted: 23 Apr 2020 03:42 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH mengatakan pihaknya telah menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Maluku sesuai jadwal yang ditetapkan.

Hal tersebut ia laporkan saat video conference dengan Gubernur Murad Ismail dan para bupati-walikota seMaluku bersama Kepala Perwakilan BPK Maluku pada Rabu (22/04/2020).

"Tidak ada yang sempurna, namun BPK ajarkan semua bisa melaksanakan tugas administrasi dengan benar sehingga masyarakat juga bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah," ungkapnya.

Fatlolon mengutarakan bahwa kedepan BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing. Ia pun berharap BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan pihaknya guna semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

"Selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, juga menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Apalagi saat ini, LKPD Pemda Kepulauan Tanimbar telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," tambahnya. (Laura Sobuber)