Usman Wanimbo Siapkan Ruang Isolasi Pasien COVID-19 di RSUD Tolikara Karubaga

Usman Wanimbo Siapkan Ruang Isolasi Pasien COVID-19 di RSUD Tolikara Karubaga
Ridwan Rumasukun Akan Laporkan Media Massa Penyebar Hoax Lukas Enembe Terkena Virus Corona
Crew Change Hulu Migas Tetap Berjalan di Masa Pembatasan Penyebaran Covid-19

Posted: 15 Apr 2020 03:11 AM PDT

KARUBAGA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Provinsi Papua mengumumkan tengah menyiapkan ruang isolasi bagi pasien Covid-19, yang berlokasi di RSUD Karubaga.

Kepastian itu setelah Bupati Tolikara Usman Wanimbo merampungkan lokasi atau gedung terpadu untuk isolasi pasien covid-19 tersebut

"Puji tuhan setelah tim melakukan langkah - langkah sosialisasi dan pencegahan, kini kami bersama tim Gugus Siaga Covid-19 Tolikara merampungkan tempat untuk isolasi bagi pasien covid-19".

"Lokasinya di (RSUD) karubaga dan sekarang sudah siap pakai," ujar Bupati Usman Wanimbo yang juga Ketua Tim Gugus Siaga Covid-19 Tolikara.

Ia katakan, ruang isolasi tersebut saat ini sengaja disiapkan lebih awal untuk mengantisipasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bergejala maupun pasien positif ringan hingga berat.

"Yang pasti hal ini merupakan langka antisipasi dini pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebab kami tidak ingin ada ungkapan tiba masa tiba akal (pemerintah melakukan kegiatan dalam keadaan mendesak dan tertekan)".

"Sehingga kami lebih dulu bergerak (menyiapkan) sebelum dibutuhkan," jelas ia.

Diketahui sejak maraknya penularan covid-19 di tanah air, Bupati Usaman Wanimbo bersama Tim Covid-19 Tolikara intens melakukan sosialisasi dan kerja nyata ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini dipandang perlu dilakukan sebagai upayah memutus mata rantai penularan covid-19 di Kabupaten Tolikara.

Sementara Direktur RSUD Karubaga dokter Delwien Ester Jacop mengatakan rumah sakit yang dikelolanya saat ini menjadi salah satu posko dari Tim Gugus Siaga Covid-19 Kabupaten Tolikara.

Tim ini berperan menangani pasien-pasien yang dicurigai sebagai pasien Covid-19.

Sementara untuk langkah awal, rumah sakit tersebut telah menyiakan 3 ruang isolasi, dimana masing-masing ruangan dilengkapi tempat tidur, alat monitor rekam jantung, alat saksien pengisap darah dan oksigen.

Sedangkan apabila dalam penaganannya ditemukan pasien positif terinveksi virus corona, penanganan selanjutnya dilakukan secara maksimal sambil berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan.

"Intinya apabila kondisi pasien tersebut memburuk akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang direkomendasikan untuk menagani pasien positif Covid-19".

Ia tambahkan, saat ini tenaga kesehatan yang sudah siap menagani pasien Covid-19 di rumah sakitnya sebanyak 20 orang. Terdiri dari dokter, perawat dan bidan.

Mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD), diantaranya baju cober hows, helm, kaca mata, masker, sepatu, serta sarung tangan sebanyak 25 set. Dilain pihak, rumah sakit telah menyiapkan 200 rapid dignostic test (RDT).

"Tapi yang utama kita imbau kepada masyarakat untuk bisa membuka diri jika ada anggota keluarga dicurigai sakit dengan gejala virus corona, agar segera melaporkan diri kepada tim Gugus Siaga. Supaya yang bersangkutan bisa ditangani lebih cepat dan virusnya bisa ditekan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Ridwan Rumasukun Akan Laporkan Media Massa Penyebar Hoax Lukas Enembe Terkena Virus Corona

Posted: 15 Apr 2020 02:41 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan melaporkan beberapa media massa maupun pihak-pihak yang dengan sengaja menyebar hoax atau informasi menyesatkan terkait keberangkatan Gubernur Lukas Enembe ke Jakarta, dalam rangka medical check up di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa Subuh.

Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumasukun, dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2020) sore.

Ia menyebut tak sepantasnya media massa memuat berita yang justru berpotensi meresahkan masyarakat tanpa mengkonfirmasi narasumber terkait. Untuk itu, pihaknya siap menempuh jalur hukum sebagai pembelajaran, agar hoax serupa tak kembali terulang kembali di masa depan.

"Kedepan kita akan lihat bagimana dengan media (yang menyebar hoax gubernur diduga terjangkit corona serta membawa 32 pengikut atau rombongan saat pemeriksaan kesehatan ke Jakarta)".

"Kalau memang (terbukti menyebar hoax) kita akan ambil langkah dengan melaporkan ke pihak berwenang. Supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman media (sehingga lebih berhati-hati dan teliti dalam menulis)," tegasnya.

Ia jelaskan, keberangkatan Gubernur ke Jakarta dalam rangka medical check up, sebenarnya dijadwalkan pada satu pekan lalu. Hanya saja dikarenakan ada penetapan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, maka kepala daerah mesti menyelesaikan seluruh tugas menyangkut penanggulangan Covid-19 di Papua.

Artinya,kepala daerah mesti berfokus menyelesaikan tugas serta menandatangani berkas maupun dokumen penting pemerintahan dengan diikuti sejumlah rapat-rapat hingga Senin (13/3/2020) malam. Lalu baru berkesempatan berangkat pada Selasa subuh.

"Dan keberangkatan ini pun karena didesak oleh dokter yang merawat beliau (gubernur). Karena seorang kepala daerah memang disediakan dana untuk check up rutin setiap tahun. Sehingga karena pertimbangan penerbangan tak ada, maka dicarterkan pesawat," kata ia.

Ia membantah rombongan yang mendampingi berjumlah 32 orang. Jumlah yang sebenarnya, yakni hanya 9 orang sudah termasuk keluarga dekat, dokter dan gubernur.

Gubernur Lukas pun sebelum berangkat ke Jakarta dipastikan dalam kondisi yang sehat setelah sebelumnya memimpin rapat bersama tim Satgas Covid-19 Papua.

Sejumlah media sebelumnya menyebut Gubernur Papua dirujuk ke Jakarta karena diduga terinveksi virus corona.

Pemberitaan itu menampik berbagai reaksi masyarakat bumi cenderawasih di media sosial, sehingga Pemprov Papua akhirnya segera mengambil langkah klarifikasi guna meluruskan sejumlah pemberitaan hoax tersebut. (DiskominfoPapua)

Crew Change Hulu Migas Tetap Berjalan di Masa Pembatasan Penyebaran Covid-19

Posted: 15 Apr 2020 02:11 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – SKK Migas bersama para kepala daerah berhasil mengawal mobilisasi pekerja hulu migas di wilayah-wilayah kerja sehingga kegiatan crew change di daerah-daerah operasi yang menerapkan pembatasan pergerakan tetap dapat dilaksanakan. Sebagai contoh adalah mobilisasi crew change di Kota Sorong, Papua Barat tetap dapat dilaksanakan, sesuai jadwal yang ditetapkan selama masa pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami berterima kasih kepada Walikota Sorong yang telah bekerjasama bersama kami, membuka Bandara Domine Eduard Osok (DEO) sehingga crew change dan pergerakan barang yang dibutuhkan oleh industri hulu migas di Sorong, tetap dapat dilaksanakan," kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menurut Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Skk Migas, Susana Kurniasih di Jakarta pada Rab (15/04/2020).

Statement Dwi ini menyikapi keputusan Walikota Sorong yang membuka Bandara Komersial DEO di Sorong pada Selasa (14/04/2020) sehingga dapat digunakan oleh KKKS yang beroperasi di Papua Barat untuk melakukan pergerakan.

"Tadi kami melapor kepada Kepala SKK Migas bahwa crew change Pertamina EP, Petrogas, dan JOB Pertamina-PetroChina Salawati di Bandara DEO akhirnya berjalan lancar, meski melalui prosedur yang cukup ketat. Hari ini juga seluruh pekerja sudah sampai di lapangan dengan selamat," tambah Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu pada kesempatan sama.

Sebelumnya crew change dari BP Tangguh juga berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya Sulistya berharap agar prosedur yang telah baik itu dapat tetap dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan di sektor hulu migas.

Pada awal April Kepala SKK Migas mengirimkan surat kepada para gubernur di wilayah kerja migas, untuk mendapatkan dukungan agar operasi produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selama masa situasi tanggap darurat COVID-19 tetap berjalan. Dukungan yang dimaksud adalah pemberian izin bagi pekerja KKKS memasuki wilayah operasinya masing-masing dan memberikan kemudahan terkait perizinan daerah yang sudah diterbitkan.

Selain berkirim surat ke para Gubernur, SKK Migas juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kemkumham khususnya Dirjen Imigasi untuk membantu pergerakan para pekerja asing yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan hulu migas.

"Bantuan mereka luar biasa. Sejauh ini permohonan kami untuk mendukung mobilisasi personil hulu migas yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dapat dilaksanakan, walaupun melalui prosedur yang ketat. Kami dapat memahami karena pelaksanaan kegiatan ini juga untuk menjaga agar penyebaran Covid tidak semakin meluas," demikian Sulistya.

Permohonan kepada Gubernur dan kementerian ini disampaikan SKK Migas, karena dalam melakukan kegiatannya, KKKS selalu menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi. "Ini adalah sifat utama pekerja hulu migas sebagai dampak karakteristik khusus industri Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu risiko tinggi, investasi besar, dan membutuhkan teknologi khusus," kata Dwi.

Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan industri hulu migas selama masa penyebaran Covid-19 antara lain, melakukan pembatasan jumlah pekerja di lapangan sesuai perkembangan sebagai upaya untuk meminimalkan potensi penyebaran Covid-19. Untuk menjaga kelancaran kegiatan operasi, hanya pekerja yang terkait secara langsung dengan kegiatan operasi produksi yang diizinkan berada di lapangan.

KKKS juga telah melakukan perubahan jadwal kerja lapangan menjadi 21:21 (tiga minggu) atau 28:28 (empat minggu) atau pengaturan jadwal kerja lain sesuai dengan kondisi lapangan KKKS masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Perubahan jadwal tersebut akan memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk melakukan karantina secara mandiri dan pemantauan kesehatan terhadap gejala Covid-19. Perubahan jadwal kerja ini akan meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 ke masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Selain itu, SKK Migas juga sudah memerintahkan agar dokter perusahaan di KKKS akan melaksanakan pemeriksanaan kesehatan dan hasil pemantauan sebelum pekerja menuju ke lapangan. Para pekerja yang menunjukkan gejala demam, batuk, sesak nafas tidak diizinkan untuk berangkat bekerja di lapangan.

Pekerja KKKS juga diminta tidak melakukan kegiatan yang melibatkan atau berbaur dengan masyarakat. Mereka akan langsung menuju fasilitas akomodasi yang disediakan oleh perusahaan yang terpisah dengan masyarakat di sekitarnya. (Laura Sobuber)