Arridel Mindra Ungkap Perubahan Nama ke Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku

---

• Arridel Mindra Ungkap Perubahan Nama ke Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku
• DKPP Periksa Karolus Kopong Sabon dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana
• Thomas Siregar Ajak Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Sorong Jadi Agen Kebersamaan
• PLN VCRR Sambung Listrik Gratis di NTT, Papua dan Papua Barat
• Manuel Piter Urbinas Pimpin Tutup Sasi Adat Warga Kawe di Kepulauan Wayag
• Lanjut Babak Berikut di Pop Academy Indosiar, Vien Barbalin Mangku Ucap Terima Kasih
• Klemen Tinal Tak Tahu Soal Keppres Penunjukkan Dance Yulian Flassy Sebagai Sekda Papua
• Welly Tigtigweria Gelar Perpisahan dan Pelepasan Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong
• Ruddy Laku Ungkap Total Positif Covid-19 di Kota Sorong Capai 918 kasus
• Hasil CPNS Anak Suku Moi Capai 75 Persen, Tokoh Adat Sorong Apresiasi Lambertus Jitmau
• Otonomi Khusus (Otsus) Papua Lanjut Jilid Kedua Tahun 2022-2041, Dorong Provinsi Baru
• KRI Albakora-867 Evakuasi Awud Waroke, Nelayan Sorong Yang Terapung di Perairan Selat Sele
• Ruddy Laku Ungkap 16 Kasus Positif di 5 Kelurahan di Kota Sorong, 1 Pasien Sembuh
• Terkait Status Kota Sorong, Ruddy Laku Tegaskan WHO Tak Pernah Tetapkan Zona Hitam
• Sugeng Suparwoto Terima Audiensi Masyarakat Suku Sebyar, Teluk Bintuni ke Komisi VII DPR RI
• Awi Setiyono Ungkap Tewasnya Ipar Edo Kondologit di Sorong Masih Diusut
• SKK Migas-KKKS Pamalu dan LPDS Gelar Virtual Workshop Pelatihan Jurnalis Menulis Feature
• Mohammad Uswanas Pimpin Presentasi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020
• Rinto Pudyantoro Pastikan SKK Migas Pamalu Anti Penyuapan
• SKK Migas dan KKKS Pamalu Dukung Pemprov Papua Barat dalam Pandemik Covid19 Di Manokwari
• Robertus Pandiangan Menyatakan Polri Siap Dukung Sepenuhnya New Normal di Sorong
• Johny Kamuru Pulangkan 8 Pasien Covid-19 di Sorong Dinyatakan Sembuh
• Johny Kamuru Ungkap 4 dari 51 Pasien Covid-19 Masih di Karantina di Sorong
• Suka Harjono Gelar Vikon dengan BPKP Konsultasi Penanganan Pengelolaan Hotel dan Gedung ACC
• Junita Linda Kamuru Gencarkan Inovasi Bahan Pangan Lokal untuk Keluarga di Sorong

Arridel Mindra Ungkap Perubahan Nama ke Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku Posted: 15 Dec 2020 06:03 PM PST JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, Arridel Mindra menyatakan bahwa kantor wilayahnya akan mengalami perubahan nama pada tahun 2021 nanti. "Per 1 Januari nama resmi Kantor Pajak Papua dan Maluku akan berubah menjadi kantor wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku," kata dia dalam konferensi pers dan launching podcast pajak dengan nama Papeda 300-Podcast Pajak di Lobi Lantai I Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Kota Jayapura pada Rabu (16/12/2020) Dikatakan perubahan nama ini akan disesuaikan dengan administrasi yang ada di kantor-kantor pelayanan yang ada di wilayah kanwil yang berada di 3 provinsi tersebut. "Secara resmi pada Januari 2021 dan akan diganti plang-plang nama," ujar dia. Kanwil DJP Papua Maluku yang meliputi tujuh kantor pelayanan pajak yaitu Kantor KPP Pratama Sorong, KPP Pratama Manokwari, KPP Pratama Jayapura, KPP Pratama Merauke, KPP Pratama Biak KPP Pratama Timika dan KPP Pratama Ambon. (Edy Batlayeri)

DKPP Periksa Karolus Kopong Sabon dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana Posted: 08 Dec 2020 11:21 PM PST SORONG, LELEMUKU.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 165-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (3/12/2020). Perkara ini diadukan Freddy Thie dan Hasbulla Furuada yang memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan, Donal Fariz, Jamil Burhan, Zain Maulana Husein, dan Anang Nugraha. Para Pengadu mengadukan Karolus Kopong Sabon, Siti Nurliah Indah Purwanti, dan Hasan Siwasiwan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana). Para Teradu didalilkan telah melanggar kode etik dalam proses penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan Ray Ratu Dominggus Come sebagaimana teregistrasi dalam laporan nomor: 31/Reg/PB/KAB/34.03/X/2020. Laporan tersebut dihentikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana pada 27 Oktober 2020. Kuasa Pengadu mengatakan penghentian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan megingat dasar hukum pelaporan jelas, disertai fakta dan bukti yang terang dan jelas. Pelaporan nomor 31/2020, bermula dari penghentian dan penggantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kaimana, termasuk yang dialami Ray Ratu Dominggus Come selaku Kasatpol PP oleh Bupati Kaimana, Matias Rairuma (terlapor). "Undang-undang yang melarang gubernur, bupati, walikota dan para wakilnya melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon sampai dengan akhir jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau ada kekosongan jabatan," ungkap Ahmad Irawan. Kuasa Pengadu menambahkan keberatan dengan penghentian laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana. Terlebih dijelaskan bahwa laporan tidak memenuhi unsur penggantian pejabatan, melainkan pemberhentian. "Jadi menurut ketiga Teradu, pemberhentian ini bukan penggantian. Kami tidak memahami penafsiran Teradu. Terlebih penggantian itu tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri," lanjutnya. Ahmad mengatakan para Teradu secara sadar membuat kajian hukum dan tafsir sesat yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, norma hukum, administrasi negara, serta praktik peradilan yang ada di Indonesia. Teradu mengatakan penghentian laporan Nomor: 31/Reg/LP/KAB/34.03/X/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dilarang melakukan penggantian pejabat. Apa yang dialami Ray Ratu Dominggus Come merupakan pemberhentian seseorang dari jabatannya. Hal itu berdasarkan kajian dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para Teradu mengungkapkan berusaha mendapatkan keterangan tambahan dari saksi ahli. "Tidak memenuhi unsur dilarang melakukan penggantian pejabat karena keputusan tersebut merupakan keputusan pemberhentian seseorang dari jabatan dan tidak termasuk dalam penggantian pejabat," kata Teradu I, Karolus Kopong Sabon Untuk klausul 'kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri', dinilai diperlukan lagi karena ayang terjadi di Pemkab Kaimana bukan penggantian melainkan pemberhentian pejabat. Sementara itu, dalam persidangan Teradu mengungkapkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor Ray Ratu Dominggus Come. Ray Ratu diduga mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yaitu Freddy Thie dan Hasbulla Furuada. Dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut langsung dibantah oleh Ray Ratu Dominggus Come. Foto-foto dirinya bersama Freddy Thie yang tersebar di media sosial semata-mata hanya untuk memenuhi undangan kerabat dekat dalam sebuah acara. Ray Ratu (saksi fakta) menduga hal itu yang membuat dirinya diganti sebagai Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kaimana menjadi staf di Sekretariat Pemkab Kaimana. "Itu undangan makan biasa majelis dari saudara yang juga mengundang saudra Freddy Thie, undangan makan. Saya memang berfoto tetapi untuk koleksi pribadi tidak untuk disebarluaskan," pungkasnya. Sebagai informasi, sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh Didik Supriyanto, S.IP., MIP (Ketua Majelis) dengan anggota Oktofianus Orgenes Kambu, S.Sos (TPD unsur masyarakat), Nortbertus, SP., Hum (TPD unsur KPU), dan Abraham Ramandaei (TPD unsur Bawaslu). (HumasDKPP)

Thomas Siregar Ajak Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Sorong Jadi Agen Kebersamaan Posted: 01 Dec 2020 01:13 AM PST SORONG, LELEMUKU.COM - Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut memiliki makna 'berbeda-beda tetapi tetap satu jua', yang artinya adalah bangsa Indonesia harus tetap satu di tengah ragamnya perbedaan. Termasuk dalam hal perbedaan keyakinan, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai. Moderasi beragama merupakan salah satu langkah untuk menghargai perbedaan keyakinan di tengah masyarakat. Dengan selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama, akan membawa keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan beragama antar umat. Asisten Deputi Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar menjelaskan bahwa untuk menguatkan moderasi beragama, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya meningkatan kualitas pemahaman moderasi beragama pada masyarakat, khususnya pada penyuluh agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Thomas saat mengisi kegiatan diskusi panel dengan tema 'Kebijakan Pemerintah dalam Menguatkan Moderasi Beragama di Indonesia' dalam kegiatan Dialog Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat bersama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, di Sorong, Papua, pada Senin (30/11/2020). "Berbagai upaya pemerintah untuk membangun ekosistem moderasi beragama melalui penguatan 3 dimensi yakni Dimensi Perencanaan, Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Regulasi," tutur dia. Lebih lanjut, Asdep Thomas mengatakan, prinsip dasar moderasi beragama adalah untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban. Menurutnya, perlu agen-agen dari masyarakat untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta keseimbangan antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. "Karena itu, pemerintah juga terus memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sebagai agen moderasi beragama," tukasnya. Dalam kesempatan itu pula, Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid menekankan pentingnya untuk selalu merawat kerukunan dan mengelola keberagaman Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan YME dan merupakan aset bangsa Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan dialog peserta perwakilan perwakilan FKUB dan Kanwil Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat/adat di seluruh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (KemenkoPMK)

PLN VCRR Sambung Listrik Gratis di NTT, Papua dan Papua Barat Posted: 01 Dec 2020 12:43 AM PST JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyaluran donasi dari gelaran PLN Virtual Charity Run and Ride (VCRR) 2020 terus berlanjut. Kali ini, PLN kembali sambungkan listrik gratis bagi 2.635 Keluarga Pra Sejahtera senilai Rp 1.9 Miliar (M) yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Sebelum di NTT, Papua dan Papua Barat, penyambungan juga telah dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Banten dan Jawa Tengah. Total hingga, akhir November, PLN telah melakukan penyambungan listrik gratis untuk 6.017 rumah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring perolehan PLN Virtual Charity Run di kota lain. "Perasaan kami senang dan bahagia karena dulu kami berada di kegelapan, sekarang sudah dapat penerangan. Kami sekarang dapatkan penambahan ekonomi karena bisa menenun sampai malam hari dengan adanya penerangan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN, peserta PLN VCRR dan pemerintah yang telah memberikan listrik gratis," ungkap salah seorang penerima listrik gratis di NTT, Paulina Patikaka pada 30 November 2020. Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodimete menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang telah melakukan penyambungan listrik bagi warganya. "Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumba Barat Daya, saya mengucapkan terima kasih kepada PLN dimana rakyat kami mendapatkan bantuan listrik gratis dan mudah-mudahan setiap rumah tangga yang mendapatkan bantuan ini disana akan hadir cahaya dan akan hadir juga semangat untuk keluar dari kemiskinan, dapat terus belajar, kerja dan kebahagiaan," tutur Kornelius. Rasa syukur juga datang dari Mayu Tabuni, warga Kampung Algonik, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua. "Terima kasih kepada peserta PLN VCRR dan PLN Peduli. Dulu (rumah) gelap, sekarang PLN datang lampu sudah terang. Anak-anak jadi bisa membaca," pungkas Mayu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Papua, Tinggal Wisono berharap bantuan penyambungan listrik ini dapat membantu masyarakat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga infrastruktur kelistrikan yang sudah dibangun oleh PLN. PLN VCRR 2020 secara nasional berhasil mengumpulkan donasi sebesar 6,16 miliar rupiah untuk biaya penyambungan listrik 8.417 keluarga Pra Sejahtera. Nilai tersebut merupakan hasil konversi dari 164 ribu kilometer yang telah ditempuh para peserta. "Gerak bersama ini menjadi energi optimisme bagi PLN untuk terus menerangi nusantara. Peserta sudah menyelesaikan larinya, kini kami terus lakukan penyambungan listrik demi menghadirkan terang untuk saudara-saudara kita," ucap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi. Merupakan rangkaian dari peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-75, PLN VCRR 2020 adalah ajang donasi melalui olahraga (berlari dan bersepeda) yang telah diselenggarakan pada 16 Oktober hingga 1 November 2020 lalu. Diselenggarakan secara virtual, ajang tersebut dapat diikuti dimana saja di seluruh nusantara. Setiap kilometer dalam berlari dikonversikan ke dalam rupiah yaitu sebesar Rp 40.000,- dan sepeda sebesar Rp 35.000,-. Nominal tersebut digunakan untuk biaya penyambungan rumah masyarakat Pra Sejahtera yang tersebar di seluruh Indonesia dengan daya 450 VA. Pemilihan penerima bantuan dilakukan langsung oleh PLN dengan memastikan penerima bantuan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. (KemenBUMN)

Manuel Piter Urbinas Pimpin Tutup Sasi Adat Warga Kawe di Kepulauan Wayag Posted: 21 Nov 2020 08:14 AM PST WAISAI, LELEMUKU.COM - Kelimpahan sumber daya alam hayati kelautan di Raja Ampat merupakan salah satu objek pemanfaatan utama bagi masyarakat, baik itu dalam konteks perikanan maupun pariwisata, yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya bisa lestari. Di sisi lain, kekayaan alami yang dimiliki kabupaten kepulauan ini juga mengakibatkan maraknya pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. "Berdasarkan latar belakang tersebut masyarakat Kawe asal Kampung Selpele dan Salio, yang wilayah adatnya merupakan bagian dari Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, menyelenggarakan acara tutup sasi terhadap biota laut seperti teripang, lola, lobster, kima, dan penyu," demikian siaran pers yang diterima Media Center Raja Ampat, Rabu (4/11/2020). Acara yang dilaksanakan di Pos Pengawasan Wayag milik Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat,  Selasa (3/1/2020). Dihadiri Plt. Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, dan Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maya Raja Ampat, Kristian Thebu. Setelah pembukaan, Ketua Klasis Raja Ampat Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Cristofel Padwa, memimpin ibadah sebelum upacara tutup sasi diselenggarakan. Secara simbolis upacara tutup sasi diselenggarakan ketika Plt. Bupati Raja Ampat, Ketua Klasis GKI di Tanah Papua Raja Ampat, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, Kepala Satuan Kerja (Satker) Raja Ampat dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Kementerian Kelautan dan Perikanan, melepaskan teripang, lola, lobster, dan kima ke laut. Sementara telur penyu dikubur di pasir pantai oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Raja Ampat.  "Selama ini banyak masyarakat luar Raja Ampat mengambil hasil laut di Pulaua Wayag karena itu perlu dilakukan sasi lagi supaya ingin mendapatkan hasil laut yang lebih baik lagi," ujar Marten Ayelo, salah satu tokoh adat Kawe, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat. Prosesi sasi tersebut juga ditandai dengan penandatanganan berita acara sasi oleh pemerintah kampung, tokoh adat, dan tokoh agama dari Kampung Selpele dan Salio. Selain acara penutupan sasi adat juga peluncuran Peraturan Adat (Perdat) mengenai perlindungan sumber daya alam hayati di Wayag dan perairan sekitarnya. Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maya Raja Ampat, Kristian Thebu, menjelaskan Perdat tersebut bertujuan memperkuat sasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Selpele dan Salio, Distrik Waigeo Barat Daratan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Wayag dan sekitarnya. "Peraturan Adat ini juga akan menjadi pegangan bagi anggota masyarakat yang rutin menyelenggarakan patroli di perairan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat," kata Kristian Thebu. Pelaku pelanggaran di Wayag dan sekitarnya akan diproses melalui sidang adat yang diselenggarakan di kampung oleh tiga tungku- adat, agama, dan pemerintah kampung. "Hal serupa (pembuatan Perdat) juga akan kami lakukan di perairan Kepulauan Misool bagian utara," tambah Kristian Thebu. Sementara itu, Kepala Satker Raja Ampat dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Ramli Firman, mewakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sangat menyambut baik inisiasi masyarakat ini adat tersebut. "'Ujung tombak semua ini kegiatan adalah masyarakat, sementara kami akan tetap melakukan pendampingan dan melakukan pengawasan dengan mengacu pada regulasi," ujar Ramli. Hal senada juga disampaikan Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, Syafri, S.Pi. dikatakannya sasi dan peraturan adat untuk melindungi hayati di Kepulauan Wayag merupakan hal yang strategis dan sejalan dengan maksud pemerintah. "Peraturan adat ini adalah bagian dari sistem untuk mencegah kejahatan perikanan. Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan akan diperkaya dengan peraturan adat ini," kata Syafri.   Kegiatan ini turut didukung oleh Conservation International (CI) Indonesia  juga dihadiri perwakilan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Raja Ampat, Kodim 1805 Raja Ampat, Yayasan Penyu Papua (YPP) Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI), PILI Green Network, Yayasan Nazaret Papua (YNP), dan Fauna & Flora International (FFI) Indonesia.   (infopublik)

Lanjut Babak Berikut di Pop Academy Indosiar, Vien Barbalin Mangku Ucap Terima Kasih Posted: 17 Nov 2020 01:06 AM PST   JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyanyi muda berusia 25 tahun dari Indonesia Timur asal Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Vien Barbalin Mangku mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadanya sehingga bisa lolos dari konser group 4 babak top 20 di ajang pencarian bakat music pop Indonesia, Pop Academy Indosiar pada Senin, 16 November 2020. "Terima kasih buat semua yang sudah setia dukung Vien, Tuhan Yesus Berkati Selalu," ucap dia saat dikutip Lelemuku.com. Vien berharap dapat terus memberikan penampilan yang terbaik di babak berikutnya. Ia pun meminta masyarakat Papua Barat dapat terus mendukungnya dengan memberikan vote Lazada dan Ketik POPA spasi Vien kirim ke 97288. "Semoga next Vien bisa kasih yang lebih baik lagi," harapnya usai membawakan lagu Tegar 2.0 Ciptaan Melly Goeslaw.  (Laura Sobuber)

Klemen Tinal Tak Tahu Soal Keppres Penunjukkan Dance Yulian Flassy Sebagai Sekda Papua Posted: 10 Nov 2020 05:39 PM PST JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengaku tak mengikuti memantau proses penetapan Sekda Papua definitif, karena aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan di bumi cenderawasih saat ini berjalan normal. Ia bahkan tak tahu soal beredarnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor: 159/TPA tahun 2020 tentang penetapan Sekda Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Provinsi Papua Barat, Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua, yang ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI, Farid Utomo. "Saya sendiri belum tahu soal SK Presiden (tentang penetapan Sekda Papua). Saya sendiri belum ikuti, tetapi sementara ini kan sudah ada Penjabat Sekda. Artinya aktivitas pekerjaan di Sekda berjalan biasa tidak ada yang terganggu,"  jelas ia  di Gedung Negara, Kamis (5/11/2020). Meski begitu, Wagub mengajak semua pihak agar mengikuti proses yang sudah berjalan. Sebab jabatan Sekda Papua yang saat ini ditempati oleh Doren Wakerkwa tidak sama dengan bupati, gubernur dan wakil gubernur. "Sekda itu bukan jabatan politik. Jadi, kita ikuti dengan baik supaya yang terbaik untuk kita di Papua yang bisa dihasilkan," kata Wagub. Wagub pada kesempatan memastikan bahwa Provinsi Papua ingin menunjukan kepada pemerintah Indonesia bahwa provinsi tertimur di nusantara ini, taat hukum serta asas. Papua bahkan ingin menjadi contoh bagi Indonesia. Hanya saja dia berharap agar jangan sampai aturan yang sudah berlaku jangan sampai tak diimplementasikan dengan baik. "Jangan sampai latihan lain, main lain," terang Wagub menyikapi polemik penetapan Sekda Papua. (DiskominfoPapua)

Welly Tigtigweria Gelar Perpisahan dan Pelepasan Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong Posted: 05 Oct 2020 01:04 AM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Sorong menggelar acara perpisahan sekaligus prosesi pelepasan Sekretaris Daerah Kota Sorong, Dra. Welly Tigtigweria yang akrab dipanggil mama Sekda, yang memasuki masa purnabakti, Kamis (1/9/2020). Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Samu Siret kompleks Kantor Walikota Sorong, dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Tak dipungkiri, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Hal itu juga berlaku bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Purnabakti adalah proses alamiah, yang bakal dihadapi oleh setiap ASN untuk mengakhiri masa tugasnya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. "Kurang lebih 30 tahun saya mengabdi sebagai ASN, dan juga sebagai Sekertaris Daerah Kota Sorong. Ini bukan maunya siapa-siapa, Ini karena memang sesuai dengan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mendukung dibidang kepegawaian," kata mama Welly. Diriya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, yang telah mendukungnya selama menjalankan tugas sebagai Sekda. Tak lupa, ucaparan terima kasih juga diberikan kepada Walikota Sorong, Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan Wakil Walikota, dr. Hj. Pahimash Iskandar, yang selalu memberikan arahan-arahan terbaik kepada dirinya. Dalam kesan tersebut, mama Welly sangat berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan Walikota kepadanya, karena diantara tiga ribu lebih ASN yang berada di Kota Sorong, justru dirinya yang dipercayakan untuk bertanggungjawab dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan puncak di dalam ASN.  "Ketika bapak Walikota sorong datang ke rumah untuk saya meminta kesediaan saya menjadi calon Sekda, saya berpikir, bahwa sekda memiliki tugas dan tanggung jawab berat. Tapi saya terima kepercayaan yang diberikan kepada saya," cerita mama Welly penuh haru. Dalam benaknya, jabatan Sekda bukanlah jabatan yang dalam tugasnya harus bekerja seorang diri. Namun masih ada dukungan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.  "Kepercayaan yang tidak pernah pikirkan, bahwa saya akan mendapatkan jabatan menjadi Sekretaris Daerah. Hari ini, saya Welly Tigtigweria meninggalkan kantor Walikota. Tapi besok, akan ada yang menggantikan saya di sini. Terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan kepada saya selama ini," ucap mama Welly lagi. Masih di tempat yang sama, Walikota Sorong dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada mama Welly yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. "Saya selaku Walikota Sorong beserta seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kota Sorong, mengucapkan banyak terimakasih dan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekda Kota Sorong, atas dedikasi, prestasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjadi ASN,"  ujar Walikota. Perlu diketahui, mama Welly merupakan perempuan papua pertama di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang menduduki eselon tertinggi dengan jabatan Sekretaris Daerah. Menjadi suatu kebanggaan orang asli papua dan Kota Sorong, dimana harus berpisah dengan wanita hebat yaitu, Dra. Welly Tigtigweria. Dijelaskan Walikota,  untuk menjadi Sekda tidaklah semudah membalik telapak tangan dan tidak segampang yang orang inginkan. Namun harus benar-benar melalui proses dalam penguasaan tugas, agar mampu menjadi pembimbing atau mentor bagi bawahannya. "Kemarin (Rabu, 30 September 2020, red), saya lantik sejumlah pejabat eselon II ada IV, semua dibagi rata. Pria dua orang dan wanita dua orang. Semua itu untuk kesetaraan gender di kota ini. Mereka para wanita juga bisa, bukan hanya berfungsi untuk mengurus rumah, bapak dan anak-anak. Tapi mereka juga dapat berperan sebagai pemimpin untuk mengatur negara dan negeri ini. Terima kasih ibu Dra. Welly Tigtigweria, untuk pengabdiannya di kota ini," ucap Walikota diakhir sambutannya. (DiskominfoKotaSorong)

Ruddy Laku Ungkap Total Positif Covid-19 di Kota Sorong Capai 918 kasus Posted: 04 Oct 2020 10:45 PM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong telah menerimahasil pemeriksaan sampel berdasarkan hasil pemeriksaan swab sebanyak 113 sampel, Jumat (2/9/2020). Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat penambahan positif baru sebanyak 37orang. Dengan demikian, total terkonfirmasi positif di Kota Sorong bertambah menjadi 918 kasus. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM pada jumpa pers yang berlangsung di depan Posko Satgas Covid-19, Sabtu (3/10/2020) menyampaikan, hingga saat ini pihaknya sedang memproses dan menunggu hasil pemeriksaan sampel sebanyak 1.046 sampel.  Terkait dengan penanganan pasien di tempat karantina Diklat kampung Salak, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang sedangmenjalani perawatan sebanyak hingga saat ini sebanyak 94 orang.  Berikut ini perkembangan data Covid-19 Kota Sorong,yaitu: (1) Kontak erat Total = 4.940 Proses karantina = 83 Discharded = 4.857 (2) Suspek Total = 588 Dalam pemantauan = 66 Sedang dirawat = 10 Discharded = 512 (3) Probable =5Total = 5; (4) Hasil pemeriksaan Terkonfirmasi = 918 Negatif = 3.069 Sembuh = 454 ; (5) Pasien Meniggal: RT-PCR(+) = 18 RT-PCR(-) = 4 Probable suspek = 5. "Dari 37 kasus positif baru, semuanya sama seperti yang lalu.Masih tetap berada pada klaster perkantoran dan keluarga, dan sebagian besar merupakan kontak erat. Untuk saat ini juga, masih terdapat empat puskesmas yang ditutup dan belum dibuka sampai saat ini.Penutupan dilakukan dalam rangka sterilisasi untuk melindungi masyarakat dan tenaga medis dari paparan virus Covid-19 di Kota Sorong", kata Jubir. Dalam penjelasannya Jubir menegaskan, setiap orang yang melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, bukan berarti orang tersebut terkena virus Covid-19.Melainkan, karena setiap orang juga membutuhkan perawatan kesehatan. "Semua orang yang ke puskesmas itu belum tentu Covid-19, tapi mereka memang membutuhkan perawatan untuk kesehatannya masing-masing.Orang itu sakit bukan hanya karena Covid-19, tapi ada berbagai penyakit lainnya yang mungkin dialami oleh dia," jelas Jubir. Oleh karena itu, lanjut Jubir, masyarakat yang membutuhkan pengobatan datang ke rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan perawatan. "Jadi tidak benar, jika ada yang beranggapan bahwa semua orang yang kerumah sakit itu pasti positif. Itu tidak benar," papar Jubir. Berdasarkan Peraturan Walikota Sorong nomor 17 tahun 2020, hingga ini telah dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Terhitung sejak Selasa, 29 September 2020 hingga Sabtu, 03 Oktober 2020, telah terjaring kurang lebih 350 orang pelanggar protokol kesehatan, dan telah ditindak sesuai dengan Perwali Sorong tadi. "Tim penegakan disiplin ini akan terus berjalan sampai bulan Desember," kata Jubir. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Dengan pekembangan kasus positif di Kota Sorong yang terus menigkat, seluruh masyarakat Kota Sorong diharapkan untuk ikut serta bertanggung jawab,dalam menekan penyebaran Covid-19 di ini. (DiskominfoKotaSorong)

Hasil CPNS Anak Suku Moi Capai 75 Persen, Tokoh Adat Sorong Apresiasi Lambertus Jitmau Posted: 06 Nov 2020 12:51 AM PST SORONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat telah mengumumkan hasil CPNS formasi tahun 2018 pada Jumat (2/10/2020), dimana hasil SKD-SKB CPNS formasi dimaksud, berdasar atas surat Walikota Sorong nomor 800/312/BKPSD/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Dari hasil pengumuman tersebut, tingkat kelulusan bagi anak-anak Suku Moi Kota Sorong sebesar 75%. Sebelumnya, sebanyak 55 orang anak-anak suku Moi yang mengikuti  seleksi CPNS formasi tahun 2018. Dari 55 orang tersebut, 39 orang diantaranya berhasil lulus bersamaan dengan 361 CPNS lainnya. Namun demikian, dalam mengakomodir anak-anak suku Moi, hasil tersebut merupakan tingkat kelulusan tertinggi sepanjang penerimaan CPNS di Kota Sorong. Melkianus Osok, selaku tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, yang juga Ketua II Lintas Suku Papua se-Sorong Raya, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Sorong, karena dari 55 orang suku Moi yang mengikuti tes tersebut, 39 diantaranya berhasil lolos CPNS.  Disebutkan, persentase diterimanya orang asli suku moi yaitu 75%, dan angka tersebut merupakan persentase tertinggi dalam penerimaan CPNS. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung semua program  pemerintah Kota Sorong. Terkait dengan tidak lolosnya beberapa orang suku Moi dalam seleksi CPNS, Melkianus menghimbau agar tidak perlu melakukan aksi. "Saya berterima kasih kepada Walikota dan pemerintah Kota Sorong, karena memberikan hasil penerimaan CPNS yang sangat maksimal. Saya juga menghimbau untuk yang tidak lulus, bahwa masih ada kesempatan berikutnya. Tidak perlu melakukan aksi demo, karena demo tidak menyelesaikan masalah, tapi justru demo itu tidak dikontrol, lalu nantinya akan menjadi masalah." himbaunya. Sementara itu, tokoh dari Forum Lintas Suku Moi, Simson Suu mengatakan, jika biasanya hasil penerimaan CPNS untuk orang suku Moi hanya dua atau tiga orang saja, namun kini bisa mencapai 39 orang. Sebutnya, jika 55 orang suku Moi yang ikut seleksi CPNS, dan 39 orang telah lolos, artinya ada 16 orang yang belum lulus. Menurut Simson, persentase hasil kelulusan tersebut menjadi kepuasan bagi orang suku Moi. Sedang bagi belum lulus, dirinya berharap agar tidak berkecil hati, karena masih ada kesempatan pada tes CPNS berikutnya, hal tersebut akan direkomendasikan oleh Dewan Adat dan Lembaga Adat Suku Moi kepada Walikota Sorong. "Saya berharap adik-adik yang tidak diterima pada tahun ini, nama-namnya bisa dicatat dan bisa mengikuti test CPNS berikutnya, dan mendapatkan rekomendasi untuk dapat diterima. Sangat diharapkan agar tidak ada persoalan dan masalah ke depannya," papar Simson. Masih di tempat yang sama, tokoh intelektual suku Moi, Karel Gefilem S,Ip.,MM memberi apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong yang telah mengakomodir anak-anak suku Moi. Diakui, jika dirinya belum mengetahui informasi terkait isu aksi demo yang akan dilakukan. Namun, kata Karel, untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagai intelektual suku Moi, dirinya menghimbau kepada yang tidak lolos seleksi agar bersabar dan mensyukuri hasil yang ada. Juga, hal tersebut merupakan masa depan yang tertunda, karena masih ada  kesempatan pada waktu berikutnya. "Selama ini, pengalaman sepanjang masa pemerintahan Kota Sorong, kelulusan terbesar seperti ini belum pernah kita temui. Biasanya yang lolos tidak lebih dari lima orang. Tapi kali ini, kami menyatakan apesiasi dan terima kasih untuk Walikota Sorong, Lambertus Jitmau karena perhatian beliau didalam sebuah komitmen, untuk memperhatikan suku moi," tutup Karel Gefilem. (DiskominfoKotaSorong)

Otonomi Khusus (Otsus) Papua Lanjut Jilid Kedua Tahun 2022-2041, Dorong Provinsi Baru Posted: 09 Sep 2020 09:31 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Seorang wali kota dan delapan bupati bertemu dalam sebuah forum di Hotel Suni Garden Lake, Sentani, Abepura, Papua, 24-25 Agustus lalu. Masing-masing didampingi sejumlah pejabat daerahnya, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan perwakilan pemuda. Mereka berkumpul pada satu workshop yang bertajuk "Evaluasi 19 Tahun Implementasi Otsus Papua di Wilayah Adat Tabi-Saireri". Pendapat dari berbagai kalangan itu yang kemudian disarikan dalam sesi Forum Kepala Daerah se-Tabi-Saireri, yang merupakan forum tertinggi di situ. Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri bersepakat, Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap dilanjutkan, karena diperlukan untuk percepatan pembangunan. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. Pelaksanaannya pun perlu perbaikan di sana-sini. Forum kepala daerah itu cukup unik. Mereka hanyalah sembilan dari 29 kepala daerah (bupati dan wali kota) di Provinsi Papua. Kesepakatan yang dibangun di Setani mendukung Otsus Papua tahap kedua. Tampaknya, suara lantang dari Hotel Suni Garden Lake Sentani itu merupakan reaksi untuk mengimbangi narasi miring atas Otsus yang dikemukakan kelompok kritis. Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, seperti biasa, muncul suara koor, yang secara implisit menggugat posisi Papua dalam satu kesatuan wilayah integral Republik Indonesia. Pada 2019, suara koor itu melagukan isu rasialisme. Ada provokasi di tengah suasana sakral menjelang 17-Agustusan dan kemudian memantik insiden di Malang dan Surabaya. Ujungnya, demo besar dan kerusuhan pecah di sejumlah kota di Papua. Agenda di Agustus 2020 berbeda lagi. Koor dari kelompok kritis itu menggugat otonomi khusus, yang disebutkan gagal membawa kemajuan bagi masyarakat Papua. Karenanya, kelompok kritis itu menolak otonomi khusus dilanjutkan. Narasi ini dikumandangkan oleh banyak pihak, termasuk sebagian wakil masyarakat di Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagian tokoh agama, dan tentu kelompok proseparatis yang menentang pemerintah secara terbuka. Tentu banyak yang keberatan dengan klaim itu. Menolak otonomi berarti membawa ke situasi politik yang tak menentu. Padahal, Otsus telah membawa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari akses pangan, akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, komunikasi, dan berbagai infrastruktur lainnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) Papua dan Papua Barat terus meningkat dan masuk ke level sedang. Reaksi Adat Tanah Papua itu dihuni ratusan suku. Secara tradisional, wilayah Papua Indonesia yang luasnya 460 ribu km2 (3,5 kali Pulau Jawa) itu terdiri dari tujuh wilayah adat, yakni Bomberai, Domberai, Saireri, Tabi, Lapago, Meepago, dan Ha-Anim. Realitas itu yang kemudian memunculkan wacana sejak 2012 bahwa selayaknya Tanah Papua itu dikelola dalam format tujuh provinsi. Saat ini, tanah seluas itu dikelola dalam dua provinsi, yaitu Papua (320 ribu km2) dan Papua Barat (140 ribu km2). Lima wilayah adat itu ada di Provinsi Papua dan dua lainnya di Papua Barat. Narasi provinsi baru itu terus bergaung dengan tajuk baru, yakni daerah otonomi baru (DOB). Kluster DOB ini dianggap lebih relevan karena lebih menggambarkan kebutuhan masing-masing yang berbeda. Pemerintah pusat memberi isyarat kuat bahwa Otsus akan diperpanjang 20 tahun lagi, yakni 2022-2042. Otsus pertama selesai akhir 2021. Isyarat itu pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan yang terakhir oleh Mendagri Tito Karnavian ketika berkunjung ke Timika akhir Juli lalu. "Otsus akan diperpanjang 20 tahun lagi, karena diperlukan untuk percepatan pembangunan," katanya. Menindaklanjuti isu perpanjangan Otsus, Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah tokoh Papua pada 30 Juli lalu. Presiden memastikan, Otsus akan diperpanjang. Bahkan, akan ada kenaikan dana Otsus. Bila pada 2001-2021 dana Otsus Papua adalah 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) pada APBN, maka pada 20 tahun keduanya akan naik menjadi 2,25%. Merespons perkembangan  terbaru ini, forum pemerintah daerah dari  Wilayah Adat Tabi dan Saireri berkumpul di  Sentani. Yang hadir adalah lima kepala daerah dari Saireri (Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Mamberamo Raya, dan Bupati Sarmi), serta empat bupati dari Saireri (Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Nabire, dan Waropen). Masing-masing didampingi tokoh adat, pemuka agama, dan pejabat daerah setempat. Forum Kepala Daerah se-Tabi-Saireri  bersepakat,  Otsus Papua harus tetap dilanjutkan dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut adalah: Penataan dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua;Ada lembaga atau kementerian yang mengatur otonomi khusus di pusat; Ada daftar prioritas anggaran (DPA) khusus Otsus; Ada rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) yang bersifat khusus untuk perencanaan pembangunan daerah; Ada grand design (rancangan induk) Otsus untuk lima program utama, di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur; Besaran dana Otsus yang bersumber dari 2% plafon DAU dan dana tambahan infrastruktur harus dinaikkan dari pengaturan saat ini dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Pengaturan ulang mekanisme distribusi dana tambahan infrastuktur antara provinsi dan kabupaten/kota; Pemilihan kepala daerah harus ada pengaturan bersifat khusus; Pemilihan anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilakukan pengaturan secara khusus; Pembentukan daerah otonom baru (Provinsi) di wilayah adat Ha-Anim, Lapago, dan Meepago; dan, Jabatan kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten/kota diisi oleh orang asli Papua. "Jadi, 11 poin ini perlu segera ditindaklanjuti oleh semua stokeholder yang ada. Terutama Gubernur Papua, pimpinan dan anggota DPR Papua (DPRP), MRP, dan pemerintah pusat," ujar Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar. Ia juga berharap ke-11 poin itu dapat menjadi bahan masukan dalam revisi atas UU nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua. Dana Otsus Sebagai daerah berstatus otonomi khusus, Papua memang menerima dukungan anggaran besar untuk pengembangan daerah. Dua komponen belanja yang cukup besar untuk Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) adalah dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI). Besaran dana Otsus nilainya sudah diatur dalam UU, sedangkan DTI diputuskan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR tiap tahunnya. Dari pos dana Otsus, Papua telah menerima kucuran Rp82,7 triliun antara 2002-2019, dan untuk DTI (baru dimulai 2008) alokasinya Rp33,1 triliun. Ditambah dengan belanja rutin daerah (provinsi dan kabupaten kota) serta belanja sektoral kementerian/lembaga, termasuk bansos, pada tahun anggaran 2019 alokasi APBN mencapai Rp66,1 triliun untuk Papua dan Papua Barat, yang penduduknya total sekitar 4,4 juta. Secara per kapita, tiap penduduk Papua menerima APBN sebesar Rp14,7 juta. Berlipat kali dibanding  dengan yang diterima penduduk Pulau Jawa yang rata-rata di bawah Rp4 juta. Karena isu eksploitasi ekonomi Papua oleh Jakarta menjadi tidak masuk akal. Sepanjang era Otsus, dana yang digulirkan dari Jakarta jauh melampaui penerimaan segala dari Papua. Pajak dan penerimaan negara bukan pajak (termasuk dana hasil bagi migas Tangguh atau deviden dan royalti PT Freeport) pada 2019 tak sampai Rp25 triliun, sementara pusat mengalokasikan Rp66,1 triliun ke Papua dan Papua Barat. Namun, anggaran besar itu tak serta-merta bisa mengangkat kualitas hidup warga Papua. Bila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukurannya, IPM di Papua Barat dan Papua memang terendah dibanding provinsi lain. IPM Papua baru naik ke level 60 pada 2018, dan pada saat yang sama Papua Barat sudah di level 63,7. Namun fakta menunjukkan bahwa dengan dana Otsus, Papua bisa mengejar ketertinggalannya dan pada 2017-2019 Papua dan Papua Barat mencatat pertumbuhan tertinggi di seluruh provinsi. Level 60 masuk kategori sedang. Kategori tinggi di atas 70, dan sangat tinggi bila di atas 80. Sementara itu, yang di bawah 60 disebut rendah. IPM ini mengukur tiga indikator sekaligus, yakni tingkat pendikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari 25 daerah dengan IPM terendah di Indonesia, 23 di antaranya ada di Papua. Kota Jayapura mencatat IPM 80,16, masuk kategori IPM sangat tinggi, setara dengan Makassar, Yogyakarta, Denpasar, dan di atas Manado, Pontianak, atau Palembang. Bila dirinci ke kabupaten/kota, di Provinsi Papua dan Papua Barat  terdapat kantong-kantong dengan IPM di atas 70 (tinggi). Untuk Papua ada di Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika. Di Papua Barat, yang tergolong ber-IPM tinggi ialah Kota Sorong dan Manokwari. Secara umum, dari 7 wilayah adat itu, lima di antaranya mencatat IPM yang lebih tinggi ketimbang dua lainnya di pedalaman. Wilayah adat  Tabi (87 suku) dan Saireri (37) yang budayanya bersentuhan dengan budaya pesisir Pasifik, IPM-nya relatif lebih tinggi. Begitu halnya dengan dua wilayah adat di Provinsi Papua Barat, yakni Bombirai (19 suku) dan Dombirai (52 suku), serta wilayah Adat Ha-Anim di daerah lembah di Pantai Selatan. Wilayah Adat Lapago (19 suku) dan Meepago  (14 suku) bergunung-gunung. Secara umum, IPM di situ rendah dan perkembangannya lambat. Tak heran bila wilayah lain mendorong keduanya menjadi dua daerah Otsus baru alias provinsi baru, agar wilayah pegunungan yang luas itu terkelola lebih baik. Dua wilayah adat Lapago dan Meepago ini pun mudah bergolak secara politik. Di situ pula gerakan para kaum separatis lebih leluasa. Tampaknya, wilayah adat yang lain tidak mau terseret oleh letupan politik yang mudah terjadi di situ. Perkembangan sosial-ekonomi di daerah pedalaman itu relatif lebih lambat. Tampaknya memang perlu penanganan yang berbeda pada masing-masing wilayah adat. (Kominfo)

KRI Albakora-867 Evakuasi Awud Waroke, Nelayan Sorong Yang Terapung di Perairan Selat Sele Posted: 06 Sep 2020 05:30 PM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - KRI Albakora-867 mengevakuasi seorang nelayan yang bernama Awud Waroke (38) saat sedang melaut mencari ikan di perairan Selat Sele, sebelah Utara Pulau Wawya, Sorong, Papua Barat. Minggu, (06/09/2020). Awud Waroke, seorang pria yang beralamatkan di Jl. Baru, Kota Sorong, ditemukan KRI Albakora-867 dalam kedaan terapung-apung bersama perahunya yang sudah terbalik. Saat dievakuasi oleh ABK KRI, kondisinya cukup mengkhawatirkan, tenaganya sudah lemas dan tingkat kesadaran berkurang. Menurut Komandan KRI Albakora-867, Mayor Laut (P) Joko Ariyanto, S.H., S.T., proses penyelamatan itu bermula saat KRI Albakora-867 berhome base di Satrol Lantamal X sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Sorong dalam rangka Operasi Trisakti-20 BKO Guskamla Koarmada III Sorong. Pada pukul 14.45 WIT, posisi 0°58.5S-131°12.6T petugas jaga yang sedang melakukan pengawasan melaporkan kepada perwira jaga bahwa ada sebuah objek yang mencurigakan terapung-apung. Oleh perwira jaga diperintahkan kepada juru mudi untuk mendekati objek tersebut. Tak lama kemudian tepatnya pukul 15.00 WIT, pada posisi 0°58.5S-131°12.6T, objek tersebut teridentifikasi sebuah perahu dengan  kondisi yang sudah terbalik bersama seorang korban yang tengah bersandar di perahu tersebut. Seketika itu juga Mayor Laut (P) Joko Ariyanto, S.H., S.T., memerintahkan kepada prajuritnya untuk segara mengevakuasi korban dengan menerjunkan Sea Rider yang onboard di KRI Albakora. Pukul 15.05 WIT, korban telah berhasil dieavakuasi menggunakan Sea Rider dan dibawa menuju ke atas KRI Albakora, selanjutnya korban diperiksa kesehatannya oleh prajurit Bintara Kesehatan. Setelah dirawat oleh petugas medis, berangsur-angsur kondisi Awud Waroke mulai membaik, meskipun terlihat masih diselimuti rasa trauma. Para ABK KRI juga mengevakuasi perahu milik Awud Waroke dinaikan di atas kapal. Selanjutnya korban beserta perhunya dibawa menuju Dermaga Lantamal XIV Sorong untuk diserahkan ke keluarganya. Berkat keberhasilannya melakukan misi kemanusian, Komandan beserta ABK KRI Albakora-867 mendapat apresiasi dari Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han) dan Komandan Lantamal X Laksamana Pertama TNI Yeheskiel Katiandagho, S.E., M.M.(DispenLantamalX)

Ruddy Laku Ungkap 16 Kasus Positif di 5 Kelurahan di Kota Sorong, 1 Pasien Sembuh Posted: 05 Sep 2020 10:39 PM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong telah menerima hasil pemeriksaan sampel dari laboratorium sebanyak 103 sampel, dimana terdapat penambahan positif baru sebanyak 16 orang. Ke-16 orang tersebut masing-masing berdomisili di kelurahan Klamana, kelurahan Kampung baru, kelurahan Malanu, kelurahan Klaligi dan kelurahan Klasabi. Dari 103 sampel yang keluar, terdapat juga penambahan pasien sembuh sebanyak satu orang dari kelurahan Malanu. Dengan demikian, jumlah sampel yang sedang diproses hingga saat ini sebanyak 112 sampel. Selain itu, tim Satgas Covid-19 Kota Sorong juga telah melakukan penanganan terhadap 49 orang di tempat karantina Diklat Kampung Salak. Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM, Jumat (4/9/2020), pada jumpa pers yang berlangsung di depan Posko Satgas Covid-19 Kota Sorong menegaskan, 16 orang terkonfirmasi positif tersebut bukanlah dari klaster baru, namun telah terjadi transmisi lokal atau kontak erat. Berdasarkan perkembangan data Covid-19 di Kota Sorong pada hari Jumat, 04 September 2020, dapat dirinci sebagai berikut: (1) Kontak erat; Total = 2.879; Proses dikarantina = 39; Discharded = 2.840. (2) Suspek; Total = 479; Dalam pemantauan = 32; Sedang dirawat = 5; Discharded = 442. (3) Total probable = 5. (4) Hasil Pemeriksaan; Terkonfirmasi = 458; Negatif = 2.316; Sembuh = 296. (5) Pasien; meninggal: RT-PCR(+) = 9. RT-PCR(-) = 4. Probable suspek = 5. Kontak erat = 0. Perkembangan positif baru akhir-akhir ini cukup signifikan, dimana penambahan kasus terkonfirmasi cukup besar di Kota Sorong. Dengan demikian, Jubir tetap menghimbau kepada masyarakat agar mau menyadari jika virus Covid-19 masih ada di kota ini. "Masih menjalar di Kota Sorong. Oleh karena itu, jika ada masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini tidak ada di Kota Sorong, tolong hilangkan pemikiran tersebut, karena di tempat karantina Diklat Kampung Salak, sampai saat ini ada 49 orang terkonfirmasi, dan itu menjadi bukti kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Sorong masih terus bertambah," tegas Jubir mengahiri. (DiskominfokotaSorong)

Terkait Status Kota Sorong, Ruddy Laku Tegaskan WHO Tak Pernah Tetapkan Zona Hitam Posted: 05 Sep 2020 10:32 PM PDT SORONG, LELEMUKU.COM -Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM, Jumat (4/9/2020), pada jumpa pers yang berlangsung di depan Posko Satgas Covid-19 Kota Sorong menegaskan, berdasar petunjuk dari World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia, untuk menentukan zonasi berdasarkan hasil kajian, hanya sampai zona Merah. "Tidak ada yang namanya zona hitam," tegas Jubir. Penegasan ini guna menepis isu yang beredar di masyarakat melalui media sosial, yang mengatakan bahwa perkembangan Covid-19 di Kota Sorong sudah masuk dalam zona hitam. "Kemarin kita mendapatkan informasi bahwa, terkait zona hitam dan penambahan kasus terkonfirmasi di kota Sorong. Untuk penambahan kasus terkonfimasi itu betul, zona merah Kota Sorong itu betul, karena penambahan kasus terkonfirmasi cukup tinggi dan itu hasil kajian dari Satgas Covid-19 Papua Barat. Itu kita jadikan acuan," jelas Jubir. Terkait penutupan bandara dan pelabuhan, untuk sementara masih menunggu hasil rapat evaluasi Walikota Sorong, Forkopimda dan Satgas Covid-19 Kota Sorong, yang direncanakan akan dilaksanakan pada pekan depan. "Berdasarkan hasil evaluasi tingkat Forkopimda itulah yang akan menentukan bandara atau pelabuhan ini ditutup atau tidak. Jadi kalau ada berita Hoax yang mengatakan bahwa bandara akan ditutup besok, atau tanggal 5, tanggal 6, itu tidak benar. Kami minta kepada masyarakat untuk bersabar," kata Jubir. Menyoal sweeping terhadap guru dan anak sekolah, dirinya menegaskan jika itu tidak benar. Dikatakan, dalam rapat Forkopimda akan diputuskan sanksi yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di Kota Sorong. "Tidak ada sweeping seperti itu. Kami berharap agar masyarakat hanya mempercayai berita yang disampaikan Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong. Selain dari itu, jangan dipercaya, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait keadaan. Terima dan dengar berita yang valid dan pasti itu dari Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong," pungkas Jubir. (DiskominfoKotaSorong)

Sugeng Suparwoto Terima Audiensi Masyarakat Suku Sebyar, Teluk Bintuni ke Komisi VII DPR RI Posted: 04 Sep 2020 09:39 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menerima audiensi masyarakat adat Suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat terkait dengan persoalan ganti rugi yang belum dibayarkan atau tuntutan penyelesaian dana Hak Ulayat oleh Pemerintah berkenaan dengan hak kesulungan atas sumur minyak dan gas yang diproduksi oleh BP LNG Tangguh atas wilayah hukum adat suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat suku Sebyar mengungkapkan terdapat sisa tanggung jawab yang belum dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp 32,4 miliar. Perwakilan Suku Sebyar, Aci Kosepa menjelaskan bahwa besaran itu merupakan sisa dari total Rp 60 milar yang terdiri dari 6 titik sumur minyak dan gas, dimana satu sumur dihargai senilai Rp 10 miliar. Dijelaskan bahwa dari pembayaran Rp 60 miliar tersebut, Kabupaten Teluk Bintuni telah melunasi Rp 8,1 miliar, Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah melunasi Rp 13,5 miliar. Sehingga sisa 32,4 miliar yang belum direalisasikan Pemerintah. "Kami telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan telah membentuk tim untuk menyelesaikan ini dengan tujuan melakkan pertemuan dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Komisi VII," ujar Aci Konsepa kepada Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Menanggapi nominal Rp 32,4 miliar yang belum dibayarkan Pemerintah tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas guna mendapatkan penjelasan mengenai masalah tersebut. "Insya Allah kita akan berjuang bersama. Kami akan sampaikan sebagimana dikemukakan pada Menteri ESDM dan SKK Migas untuk men-track, dimana sebetulnya persoalan ini. Apalagi ini telah jadi komitmen yang disepakati bersama di tahun sebelumnya," ujar Sugeng usai pertemuan. Politisi Partai NasDem itu mengakui akan segera menelepon Menteri ESDM Arifin Tasrif seusai menerima audiensi ini, ia pun juga menegaskan bahwa posisi Komisi VII DPR RI ini sebagai legislatif, sehingga bukan ranahnya pengambil keputusan.  Namun ia memastikan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan secara ketat terkait masalah ini. "Kami ini adalah bukan eksekutif, kami legislatif. Ini masalah ada di eksekutif, maka kami akan jalankan fungsi pengawasan secara ketat, akan kami kejar. Saya juga ada komitmen yang sama tentang keadilan, apalagi yang sudah jadi kesepakatan bersama," tutup Sugeng. (DPRRI

Awi Setiyono Ungkap Tewasnya Ipar Edo Kondologit di Sorong Masih Diusut Posted: 03 Sep 2020 12:19 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Polri mengatakan tewasnya adik ipar penyanyi Edo Kondologi, Riko di tahanan Polres Sorong tengah diusut oleh Polda Papua Barat. Polri menegaskan investigasi akan berjalan transparan untuk mengungkap penyebab tewasnya Riko. "Bapak Kapolda Papua Barat telah memerintahkan Direskrimum dan Kabid Propam Papua Barat untuk melakukan audit investigasi apa yang terjadi," kata Karo Penmas Divis Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (31/8/2020). Awi menerangkan bahwa Riko ditahan di Polres Sorong atas kasus dugaan pemerkosaan. Berdasarkan laporan penyidik, lanjut Awi, Riko sempat melarikan diri saat melakukan rekonstruksi ulang. Riko kemudian diamankan kembali usai diberi tembakan peringatan yang mengenai kaki. Riko akhirnya dijebloskan lagi ke dalam sel. Riko pun dipukuli oleh para tahanan lain "Sementara yang kita tahu kejadian awal terkait dengan ada kasus dugaan 365, termasuk pemerkosaan si pelaku. Kemudian dilakukan rekonstruksi ulang untuk menunjukkan, TKP semula, kemudian sempat mau melarikan diri, kemudian dilumpukan ditembak kakinya, kemudian dibawa lagi ke sel, sampai di sel dipukuli oleh tahanan lain," jelasnya. Dari kronologis inilah, Awi menerangkan Propam Polda Papua Barat akan melakukan investigasi apakah ditemukan adanya kelalaian anggotanya atau tidak. "Kronologi inilah yang akan dilakukan investigasi. Di sana apakah ada kelalaian anggota, apa yang terjadi, itu yang akan diluruskan. Percayakan sama tim, tim akan bekerja untuk meluruskan itu," ujarnya. (PSP)

SKK Migas-KKKS Pamalu dan LPDS Gelar Virtual Workshop Pelatihan Jurnalis Menulis Feature Posted: 27 Jul 2020 02:51 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKS) wilayah Papua Maluku dan  Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) melakukan pelatihan menulis bagi wartawan di papua dan Maluku pada Senin (27/7/2020). Pelatihan ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan menulis features bagi puluhan jurnalis dari berbagai media baik cetak, online dan elektronik di Papua dan Maluku  di wilayah setempat. Selain itu para jurnalis juga pendalaman tentang kode etik jurnalistik dan cara menulis laporan investigasi. (Albert Batlayeri)

Mohammad Uswanas Pimpin Presentasi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 Posted: 18 Jul 2020 11:33 PM PDT FAKFAK,LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat melaksanakan Video Conference (Vidcon) dengan Tim Panel Independen (TPI), Kamis (16/7/202). Kegiatan yang digelar Kementerian PAN RB ini terkait inovasi BELA KACA ( Bebas Malaria Kampung Bercahaya) dalam pencapaian Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional dilingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2020. Mengawali Vidio Converence tersebut dilakukan pemutaran Vidio Provil Kabupaten Fakfak secara umum, selanjutnya Bupati Fakfak DR. Drs. Mohammad Uswanas M.Si memaparkan tentang latar belakang, Konsep dan tujuan, serta Strategi Inovasi BELA KACA yaitu diawali pada tahun 2017 API (Annual Parasite Insident) di Fakfak tercatat 1.743 kasus, kelompok Ibu Hamil berisiko 13 kasus, bayi 34 kasus, balita 139 kasus dan anak 158 kasus. Menurut Bupati Pengendalian bersifat rutin diakibatkan karena masih sulitnya akses pelayanan dan tenaga yang belum merata pada saat itu, kemudian mencoba mendefinisikan berbagai konsep sebagai bagian upaya Pemerintah agar tidak bertambah ancaman malaria sehingga selaras dengan visi dan misi Bupati Fakfak. "Dengan demikian kami membuat inovasi BELA KACA harapannya adalah mempercepat penurunan kasus malaria menuju eliminasi malaria di kabupaten Fakfak tahun 2023,"ujar Bupati. Pada sesi dialog, Tim Panel menyampaikan ucapan selamat kepada Kabupaten Fakfak atas capaian Top 99 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, dan berharap agar Kabupaten Fakfak bisa masuk ke Top 45. Prof Dr. Eko Prasojo selaku Tim menanyakan kepada Bupati terkait kunci keberhasilan dari program inovasi BELA KACA dan bagaimana cara merekrut kader-kader Penggeraknya atau mungkin melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta komitmen dari puskesmas untuk mencegah dan mengobati malaria. Bupati menjelaskan, untuk kasus malaria di Papua ini endemis sehingga menjadi masalah yang serius di masyarakat karena banyak di daerah-daerah yang masih terisolir. "Tetapi syukur pemerintah membangun infrastruktur termasuk kesehatan, dengan membangun 10 puskesmas memperbaiki fasilitas RSUD, Pustu dan Polindes,"jelasnya. Dikatakannya, Kader penggerak kesehatan direkrut melalui pendekatan dengan kriteria yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan serta banyak melibatkan kader yang ada dikampung-kampung, tambahnya. Vidcon yang dimulai pada pukul 09.00 WIT berjalan lancar dan sukses, dan di akhir vidcon Tim panel Independent (TPI) mengharapkan kasus malaria di Fakfak semakin berkurang dari tahun ke tahun. Turut hadir mendamping Bupati dalam Vidcon tersebut Kadis Kesehatan Kabupaten Fakfak Gondo Suprapto, Inovator Nani Sri Untari, SKM. (DiskominfostaperFakfak)

Rinto Pudyantoro Pastikan SKK Migas Pamalu Anti Penyuapan Posted: 18 Jul 2020 10:54 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu), Dr. A. Rinto Pudyantoro mensosialisasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dipedomani pihaknya kepada puluhan jurnalis Papua dan Maluku secara virtual pada Jumat (17/07/2020).  "Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada jurnalis tentang hal-hal yang perlu dipahami dan dimengerti agar saat  jurnalis menulis berita tentang hulu migas mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga pesan ke publik pun dapat tersampaikan dengan baik," kata dia saat membuka kegiatan Sosialisasi Komunikasi Hulu Migas dan Kuliah Umum yang melibatkan jurnalis dan para mahasiswa tersebut.  Dalam kegiatan itu Pudyantoro  menyampaikan dua materi, yaitu mengenal Hulu Migas secara umum dan SMAP SKK Migas. Ia menyatakan implementasi dari SMAP SKK Migas mengacuh pada Surat Keputusan (SK) Kepala SKK Migas Nomor. KEP-0011/SKKMA00000/2018/SO tanggal 14 Februari 2018 tentang SMAP SKK Migas dan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP untuk SKK Migas diterbitkan tanggal 18 Oktober 2018.  Pudyantoro mengatakan sistem itu bertujuan agar SKK Migas lebih focus menjalankan tupoksinya di Hulu Migas dengan menghindari atau menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan, menjaga reputasi SKK Migas sesuai prinsip-prinsip Good Governance, yaitu Transparency atau keterbukaan, Accountability atau dapat dipertanggungjawab, Responsibility atau tanggung jawab, Independency atau kemandirian, Fairness atau keadilan dan Integrity atau budi pekerti serta memberikan kerangka yang sistematis mengenai anti penyuapan. "Kebijakan ini berlaku untuk manajemen, pegawai, tenaga alih daya yang bekerja di SKK Migas, termasuk suami atau istri dan keluarganya," ujarnya. Pudyantoro menegaskan komitmen dari pihaknya dalam menerapkan SMAP tersebut, yaitu secara tegas melarang segala bentuk praktik penyuapan dan benturan kepentingan atau zero tolerance dengan empat pedoman etika, seperti no bribery atau menolak penyuapan kepada pejabat, no kickback atau menolak penyuapan kepada pegawai,  no gift atau menolak hadiah dan no luxurious hospitality atau menolak pelayanan fasilitas khusus.  Ia pun menambahkan komitmen pihaknya dalam melakukan anti penyuapan, diantaranya komitmen rekan bisnis untuk mencegah penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan dengan menandatangani pakta integritas mewakili perusahaan dan dalam hal terjadi penyuapan oleh rekan bisnis, SKK Migas berhak melakukan pengakhiran hubungan dengan rekan bisnis.  "SKK Migas menerapkan prosedur yang mensyaratkan agar rekan bisnis menerapkan SMAP atau menerapkan pengendalian anti penyuapan rekan bisnisnya masing-masing. Dalam hal terdapat ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan yang terkait transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, SKK Migas akan mengakhiri, menghentikan, menunda, menarik secepatnya dan menolak untuk melanjutkannya," tegas Pudyantoro. (Albert Batlayeri)

SKK Migas dan KKKS Pamalu Dukung Pemprov Papua Barat dalam Pandemik Covid19 Di Manokwari Posted: 16 Jul 2020 03:24 AM PDT MANOKWARI, LELEMUKU.COM - Totalitas dukungan industri hulu migas terus diberikan kepada Propinsi Papua Barat. Pada Kamis 16 Juli 2020, hari kedua pelaksanaan kegiatan Komunikasi Bersama di Manokwari, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berada Papua & Maluku (Pamalu), kembali mengandeng organisasi - organisasi keagaaman untuk membagikan materi komunikasi dan dukungan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan 2 hari di Manowkari kali ini, merupakan lanjutan dari pelaksanaan program program SKK Migas – KKKS Pamalu untuk mendukung pemerintah Papua Barat meminimalisasi dampak yang terjadi di masyarakat, akibat adanya pandemik Covid19. Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Pamalu, Galih Agusetiawan, memberikan konfirmasinya bahwa, sejak April 2020 hingga saat ini, SKK Migas – KKKS Pamalu tidak pernah putus dalam memberikan dukungan kepada daerah-daerah tempat mereka beroperasional, di Propinsi Papua Barat.  Ribuan peralatan pendukung medis telah diberikan industri hulu migas di Propinsi Papua Barat, yaitu berupa lebih dari 41.000 masker non Medis, 1.100 masker N95 antivirus, 7.200 masker bedah medis, 6.200 sarung tangan latex, 2.000 kaca mata/face shield, dan ratusan thermometerGun serta alat pelindung diri tenaga medis (lengkap dengan baju hazmat dan perlindungan lainnya), juga alat test cepat covid19, untuk membantu penanganan Covid19. Selain itu Galih juga menyampaikan "untuk keperluan pencegahan ditengah masyarakat, lebih dari 32.000ml cairan disinfektan (lengkap dengan alat semprotnya), dan 3.500 Handsanitazier, 2.000 vitamin untuk menambah imum tubuh, serta beberapa alat cuci tangan portable, telah terlaporkan diterima oleh gugus tugas penanggulangan Covid di Kota/Kabupaten dimana kegiatan hulu migas berada di Papua Barat. "Seluruh dukungan kegiatan SKK Migas - KKKS kepada pemerintah daerah dalam panemik covid19 ini, adalah merupakan bagian dari biaya kegiatan operasional hulu migas, hal itu bukan bersumber dari APBN" ujar Galih menjelaskan. Kami ikut bersimpati dan peduli, karena kami juga merupakan bagian dari masyarakat Papua, yang bekerja di Tanah Papua itu sendiri, dan kami juga mendambakan kesehatan dan ketentraman seperti sediakala, sehingga kegiatan operasional hulu migas terus dapat normal beroperasi" tutup Galih. Yang menarik dari kegiatan SKK Migas – KKKS Pamalu, disetiap aksi kegiatannya, mereka selalu menyertakan materi-materi informasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran virus korona. Sejumlah ratusan materi informasi pencegahan penyebaran virus dalam media komunikasi baliho, spanduk, banner dan flyer telah dibagikan dan terpasang, sebagai informasi penyuluhan kepada masyarakat di daerah operasionalnya. Melengkapi kegiatan di Papua Barat, hingga mencapai 1.500 paket komunikasi dan dukungan JPS akan terus dibagikan, termasuk didalamnya dukungan kepada "masyarakat" di Kota Manokwari. Menyasar organisasi keagaamaan yang memiliki kepedulian kepada yatim-piatu, duda-janda lanjut usia dan keluarga terpapar virus covid19, SKK Migas bersama pelaksana kegiatan mendapat dukungan pendistribusikan dari Klasis GKI Manokwari dan Badan Amil Zakat (Baznas) Manokwari, sesuai usulan organisasi keagamaan tersebut. Meskipun ditempat yang berbeda ketika menerima paket komunikasi dan dukungan JPS SKK Migas - KKKS, Ketua GKI Manokwari (berkantor di daerah Kwawi), Pendeta Pdt. Johanis C. Mamoribo MTh., dan wakil ketua Baznas Manokwari, Sali Pelu (berkantor di daerah Wosi), senada mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan serta kepercayaan yang berikan, seraya berkomitmen untuk dapat mendistribusikan kepada "masyarakat" yang berhak.(SKKMigas)

Robertus Pandiangan Menyatakan Polri Siap Dukung Sepenuhnya New Normal di Sorong Posted: 11 Jul 2020 07:30 AM PDT AIMAS, LELEMUKU.COM – Kapolres Sorong AKBP Robertus A. Pandiangan menyatakan dengan adanya pandemi Covid-19, jajaran Kepolisian RI bersama  TNI dan  pemerintah daerah terus gencar   berupaya untuk memutus mata rantai terhadap virus corona. "Dengan   melakukan berbagai langkah pencegahan melalui  program pemerintah new normal atau tatanan kehidupan yang baru, di mana masyarakat tetap melakukan kegiatan secara normal. Hal ini menjadi tugas kami TNI/Polri untuk membantu mensosialisasikan  atau mengedukasikan kepada masyarakat, dengan harapan mereka (masyarakat) agar lebih disiplin terhadap protokol kesehatan," kata dia saat  acara syukuran Hut Bhayangkara ke-74, yang berlangsung di Balai Serba Guna Mapolres Aimas, Rabu (1/7-2020). Dengan adanya protokol kesehatan diharapkan masyarakat agar bagaimana  untuk ikut mendukung berbagai langkah pencegahan dan penanganan dalam memutus mata rantai daripada Covid-19. Itu yang menjadi harapan kita bersama, jelas Kapolres Sorong. "Bahkan kami tak henti-hentinya,  saat digelarnya apel gabungan new normal yang diikuti TNI, Polri, Pemda Kabupaten Sorong serta instansi terkait pada 20 Juni lalu, dalam rangka mendukung pemerintah dengan adanya new normal ini," kata dia. Kegiatan sosialisasi  terus pihaknya terus lakukan  secara bersama setiap hari melalui unsur gabungan yang ada ini, baik dari pihak Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sorong, TNI/Polri, Satpol-PP serta aparat dari kesehatan. "Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai virus corona, yakni dengan  cara terus melakukan imbauan kepada masyarakat gunakan masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun secara rutin, jika tidak ada keperluan mendesak untuk tak perlu mendatangi di pusat-pusat keramaian.Ada-pun  yang kami lakukan saat bersosialisasi dengan cara pendekatan  humanis, dan kami tidak melakukan penindakan," kata AKBP Robertus. Selain itu, pihaknya dari semua unsur gabungan ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi secara bersama ini senantiasa  selalu menyiapkan masker. "Apabila ditemukan ada warga yang tidak memiliki masker langsung kami berikan, dan semua itu tak henti-hentinya terus kami lakukan demi kepentingan  masyarakat," katanya. (infopublik)

Johny Kamuru Pulangkan 8 Pasien Covid-19 di Sorong Dinyatakan Sembuh Posted: 11 Jul 2020 07:00 AM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - Bupati Sorong Johny Kamuru, secara resmi pulangkan sebanyak delapan pasien Covid-19, yang dinyatakan sembuh, sesuai hasil swab test dua kali berturut-turut negatif. Pada kesempatan itu, Bupati Johny Kamuru berharap agar setiba di rumah bersama keluarga nanti  untuk senantiasa tetap mengedepankan protokol kesehatan, ujarnya, Rabu (1/7/2020) di kilometer 24 Aimas. Selain itu, bupati terus mengimbau agar  warga bisa lebih disiplin dalam beraktivitas. Begitu pula kepada Tim satgas Covid-19 Kabupaten Sorong diimbau tetap semangat dalam bekerja melayani masyarakat di daerah ini. Sementara itu, Ketua Tim  Satgas Covid-19 Mohammad Said Noer, menyampaikan pihaknya akan melakukan beberapa rapid test,  dan juga swab test untuk memeriksa warga Kabupaten Sorong. Bahkan pada  beberapa hari  belakangan ini telah dilakukan  sekian kali kami lakukan rapid test di pasar pagi dan sore. Dalam tes tersebut dilakukan kepada lebih dari 100 orang di setiap lokasi pasar wilayah Aimas, dan hasilnya non reaktif, baik penjual maupun pembeli. Untuk itu, Said Noer mengharapkan agar Kabupaten Sorong dapat terbebas dari Wabah Covid-19. Ditambahkan,  selama ini Kabupaten Sorong memiliki 51 kasus Covid-19, di mana ada  43 orang  telah sembuh dan dipulangkan. Sehingga masih  tersisa 6 orang, yang sekarang ini dikarantina pada beberapa gedung di kompleks perkantoran Pemda kilometer 24 Aimas. Sedangkan ada satu  bayi yang baru lahir dari orang tua yang positif Covid-19 beberapa waktu lalu,  yang hasil swab test bayi belum diketahui secara pasti. (infopublik)

Johny Kamuru Ungkap 4 dari 51 Pasien Covid-19 Masih di Karantina di Sorong Posted: 11 Jul 2020 06:30 AM PDT AIMAS, LELEMUKU.COM -  Pemkab Sorong melalui Tim Satgas Covid-19 bisa mulai bernapas lega. Karena dari angka komulatif 51 pasien terkonfirmasi Covid-19 ada sekitar 43 orang telah dinyatakan sembuh sebelumnya. Dan yang terakhir, Kamis (2/7/2020), Bupati Johny Kamuru kembali  melepas lagi  empat  pasien hasil swab test dua kali berturut-turut, dengan hasil negatif untuk dikembalikan kepada pihak keluarga. Ini pertanda kinerja dari Tim Satgas, yang terus bersinergi bersama  unsur Polri dan TNI di daerah ini cukup membuahkan hasil yang sangat signifikan. Sehingga Bupati Sorong Johny Kamuru terus memberikan apresiasi atas kesuksesan yang diraih ini menuju Kabupaten Sorong menjadi daerah zona hijau. Dengan kesuksesan yang kita raih ini, ujar Bupati Kamuru agar bisa dipertahankan. "Jangan abaikan protolol kesehatan, karena al ini penting untuk kita jaga secara bersama menuju Kabupaten Sorong menjadi zona hijau dari Covid-19," katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Satgas Covid-19 Mohammad Said Noer mengatakan, dengan kita pulangkan lagi keempat pasien pada hari ini,  maka jumlah mereka (pasien) yang telah sembuh sudah mencapai 47 orang dari komulatif 51 pasien terkonfirmasi. Sementara pasien Covid-19 yang masih di karantina dalam proses penyembuhan, yakni  masing-masing ada dua pasien di rawat  di Gedung Dharma Wanita kilometer 24 Aimas, satu pasien masih dirawat di RSUD Sele Besolu, dan satunya lagi masih dirawat di RS Pertamina Sorong. Begitu pula, sambung Said Noer, empat pasien yang terakhir kita pulangkan ini, di mana ada satunya dari Jayapura, Papua merupakan cluster terakhir jamaah ijtimak ulama Gowa, Sulsel. Ada dua pasien  berasal dari Distrik Salawati Kabupaten Sorong merupakan keluarga cluster Gowa, dan satu pasien lagi adalah pekerja asal Surabaya, yang akan pulang kampung kampung . Waktu itu, yang bersangkutan terdeteksi virus corona dan langsung kita karantinakan, kata Said Noer.  (infopublik)

Suka Harjono Gelar Vikon dengan BPKP Konsultasi Penanganan Pengelolaan Hotel dan Gedung ACC Posted: 11 Jul 2020 06:00 AM PDT AIMAS, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan, video conference (Vicon) dengan BPKP Papua Barat yang kita lakukan saat ini konsultasi agar bagaimana cara menangani pengelolaan hotel dan gedung Aimas Convention (ACC). "Diharapkannya, jangan sampai Pemkab Sorong salah tidak sesuai dengan peraturan yang ada,"kata Wabup Sorong, Suka Harjono, usai Vicon, Sabtu (4/7/2020) di Aimas. Di sisi lain jangan sampai kami (Pemkab Sorong) dirugikan, sehingga hal ini perlu kami komunikasi secara formal untuk minta asistensi pendampingan dari BPKP. "Bahkan respon dari BPKP memberi apresiasi yang luar bisa dan baru terjadi kerja sama  dengan pihak ketiga melalui MoU (Memorandum of Understanding) juga akan dikawal,"imbuhnya. "Ini yang dikhawatirkan jangan sampai sekian tahun berjalan Pemda dirugikan atau ditinggalkan begitu saja,"ujarnya. Dengan demikian, kita tidak ingin terjadi kecolongan-kecolongan, baik berbenturan dengan aturan maupun kerugian-kerugian yang akan timbul terhadap pengelolaan hotel dan gedung ACC dimaksud. Memang sebenarnya mau segera dilelang, tapi karena dengan situasi pandemi Covid-19, bahkan hotel mewah saja mengalami imbas yang begitu luar biasa. "Jadi, kita harapkan pengelola nanti  juga harus proporsional dalam mengelola kedua aset tersebut, sehingga tidak menjadi beban Pemda Sorong, dan kita juga harapkan dapat memberikan penghasilan bagi daerah," tambahnya. (infopublik)

Junita Linda Kamuru Gencarkan Inovasi Bahan Pangan Lokal untuk Keluarga di Sorong Posted: 11 Jul 2020 05:30 AM PDT AIMAS, LELEMUKU.COM – Inovasi bahan pangan lokal dapat menjadi sumber pendapatan kaum ibu untuk memperoleh sumber pendapatan bagi keluarga. Hal ini terefleksikan dari potensi pangan lokal yang begitu melimpah di Kabupaten Sorong, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat,  mengadakan pelatihan Teknologi Prosesing Pengolahan Bahan Pangan Lokal. Kegiatan   yang diikuti oleh 20 peserta dari Distrik Klamono,  berlangsung di Aula Hotel Aquarius Aimas, Senin (6/7/2020). Sebelum membuka acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Ny. Junita Linda Kamuru mengajak, kepada peserta agar tetap mempertahankan konsumsi dari pangan lokal. Setelah mengikuti pelatihan ini, lanjutnya, agar  dapat menciptakan inovasi menu makanan dari bahan pangan lokal. Ia menambahkan, pelatihan ini juga dapat menjadi modal untuk berwirausaha bagi ibu – ibu, nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan terlebih menambah pendapatan keluarga. Turut hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eliaser Kalami, dan para instruktur boga. (infopublik)

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States