Freddy Thie Ajukan Kaimana jadi Ibukota Sementara Bahas Pemekaran Papua Barat Tengah

KAIMANA, LELEMUKU.COM - Bupati Kaimana, Papua Barat, Freddy Thie menyampaikan kesiapan daerahnya menjadi ibukota provinsi sementara pada tahapan perencanaan pemekaran Provinisi Papua Barat Tengah. Untuk diketahui, provinsi baru itu nantinya mencakup empat kabupaten, yakni Kaimana, Fakfak, Wondama dan Bintuni.

“Kalau nantinya Kaimana dipercayakan sebagai ibukota provinsi persiapan, sambil nanti kita membangun sarana prasarana di provinsi yang baru. Kita siap untuk membuat perencanaan bahwa ini hanya sementara saja, bukan untuk seterusnya, supaya ada komitmen bersama,” jelas Bupati Freddy Thie agenda Pembahasan Lanjutan Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah, di Gedung Pertemuan Krooy, Kaimana, Sabtu (11/02/2023).

Menurut Bupati Freddy Thie, tahapan perencanaan ibukota provinsi baru seyogyanya memiliki sejumlah persyaratan termasuk pemekaran kabupaten lainnya di kabupaten induk. Seperti di Kabupaten Kaimana yang tengah menyiapkan dokumen untuk pemekaran dua kabupaten baru. 

“Pada prinsipnya kalau kita bicara ibukota provinsi, kita Kabupaten Kaimana berharap juga untuk pemekaran kabupaten-kabupaten yang ada di setiap kabupaten induk. Jadi kita di Kaimana sudah punya satu dokumen untuk pemekaran kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Arguni dan juga Kabupaten Teluk Etna,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, bupati berdarah Thionghoa ini meminta kepada rekan sesama bupati di tiga kabupaten lainnya untuk menyampaikan masukan sebagaimana persyaratan yang dimaksud agar ditindaklanjuti oleh tim kajian.

“Kita bicara pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah, saya berharap kita sebagai anak adat Bomberai ini harus turut bicara dari hati ke hati, tidak ada ego dari masing-masing kabupaten. Semangat yang sudah terbangun mulai dari pertemuan sebelumnya pada awal tahun 2022 itu merupakan cikal-bakal atau semangat yang sama untuk kita lahirkan Provinsi Papua Barat Tengah,” ungkapnya.

Bupati Kaimana Freddy Thie menjelaskan hasil pembahasan dari tim kajian pemekaran terkait beberapa indikator terbentuknya ibukota provinsi baru, yakni mencakup konsensus dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

“Kita sudah dengar sama-sama paparan yang disampaikan tim kajian, sehingga kalau saya pertegas yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Bapak Johan Werfete, berharap ibukota provinsi nanti bisa menjangkau 4 kabupaten yang ada,” jelasnya.

Indikator lainnya, lanjut Bupati Freddy Thie, Pemkab Kaimana telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang dapat menjadi pertimbangan tim kajian beserta tiga kabupaten lainnya untuk menjadikan daerahnya sebagai ibukota provinsi sementara. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan salah satu tokoh adat Bomberai.

“Bahwa pertama rakyat kepala daerah waktu jaman Bapak Gubernur Abraham Atururi, Kaimana berharap nanti kalau secara indikator kajian kita juga siap tawarkan untuk Provinsi Papua Barat Tengah,” ujarnya.

Adapun sarana prasarana pendukung lainnya, Kabupaten Kaimana telah memiliki pelabuhan laut dengan fasilitas yang memadai serta bandara Utarom yang juga akan disiapkan untuk fuselage (pesawat dengan kapasitas besar dan lebar). 

“Bandara Utarom Kaimana tahun 2023 ini ada bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk melengkapi sarana dan prasarana. Kalau pekerjaan ini berjalan dan selesai di pertengahan tahun, pesawat berbadan besar akan masuk di Kaimana,” tandasnya.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Bupati Wondama, Hendrik S. Mambor; Bupati Bintuni, Petrus Kasihiw; Wakil Bupati Fakfak, Yohana Hindom; para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda dan Anggota DPR Provinsi hingga Anggota DPR dari empat kabupaten. (HumasKaimana)