-->

George Yarangga Beri Tanggapan atas Pemandangan Umum Lima Fraksi DPRD Kota Sorong


SORONG, LELEMUKU.COM - Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, A.Pi., M.M, memberikan tanggapan atas pemandangan umum lima fraksi DPRD Kota Sorong, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sorong, di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Sorong, Jumat (14/7/2023), pada acara Rapat Pleno VI Paripurna VII DPRD Kota Sorong, dengan agenda Tanggapan Wali Kota Sorong Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Sorong.

 Kelima fraksi tersebut yaitu, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia, dan Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa. 

 Mengawali tanggapannya, Pj. Wali Kota  memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang disampaikan setiap fraksi, sebagaimana salah satu tugas dan fungsi dari DPRD adalah, melakukan pengawasan pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.

𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐅𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐆𝐨𝐥𝐤𝐚𝐫

 Untuk fraksi Golkar, Pj. Wali Kota mengatakan bahwa, satu, terkait dengan sisa pembayaran utang pemerintah Kota Sorong, yakni Pasar Moderen Rufei, Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, dan Stadion Bawela, akan diperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Sorong. 

Dua, pandangan umum fraksi Golkar terhadap pembangunan landscape pagar halaman kantor Walikota, pintu gerbang dan pos jaga yang terletak di eks kantor Walikota, bukan merupakan taman hiburan rakyat, melainkan sebuah rencana penataan kawasan lingkungan di sekitar Kantor Walikota Sorong.

“Hal ini untuk lebih memperindah kawasan tersebut, dan sekalian akan dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini lapangan upacara dan halaman parkir bagi seluruh ASN pemerintah Kota Sorong,” jelas Pj. Wali Kota.

Untuk penatan halaman deretan Dinas Pendapatan hingga TK Pertiwi, akan ditata untuk lebih baik dan indah, karena saat ini terlihat kumuh, maka tentunya akan dibangun sesuai dengan master plane yang sudah ada.

Tiga, terkait dengan pasar dadakan di Depan Surya dan penerangan di Wilayah Distrik Malaimsimsa dan Klaurung, akan menjadi perhatian eksekutif untuk melakukan pengawasan penertiban dan pengamanan, serta akan menyediakan penerangan di wilayah sekitar. 

“Empat, adapun pandangan atau telaah staf yang disampaikan kepada  saya, akan menjadi atensi untuk diperhatikan demi kepentingan dan kebaikan masyarakat kota Sorong,” kata Pj. Wali Kota.

𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐅𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐣𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧

 Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pj. Wali Kota mengatakan bahwa, dalam penyusunan struktur penganggaran, akan menjadi catatan bagi pemerintah Kota Sorong untuk memperbaiki ke depannya, termasuk akan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pencegahan stunting.

 Sementara di sektor PAD, akan menjadi perhatian dan upaya pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD. Hal yang dilaksanakan saat ini adalah, melakukan survei optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi.

 Terkait dengan perusahaan PT. Tirta Remu, pemerintah Kota Sorong akan terus melakukan koordinasi yang intens, agar tetap memperhatikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat kota Sorong.

Selanjutnya, terkait dengan progres 7 program prioritas sejak awal menjabat selaku Penjabat Wali Kota, sejauh ini sudah terlaksana, walaupun masih ada kekurangan, namun dirinya akan terus berupaya untuk merealisasikan sepenuhnya pada sisa akhir jabatan.

𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐅𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭

 “Terhadap pemandangan umum fraksi demokrat, dapat kami tanggapi sebagai berikut, terkait dengan pelaksanaan APBD menjadikan masukan dan evaluasi bagi kami, untuk memperhatikan target waktu, sasaran, dan program kegiatan,” ujar Pj. Wali Kota. 

Lanjutnya, untuk PAD akan menjadi perhatian dan atensi pihak eksekutif, untuk memperhatikan pengawasan dengan membentuk tim optimalisasi pajak dan retribusi, serta meningkatkan pengelolaan potensi PAD yang ada.

Terkait dengan catatan BPK-RI, akan menjadi perhatian pemerintah Kota Sorong, dan lebih ditekankan kepada OPD terkait untuk memperhatikan catatan yang diberikan, sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Menyoal pengadaan barang dan jasa terkait kontrak kerja di sektor infrastruktur, akan menjadi perhatikan pemerintah Kota Sorong untuk perbaikan ke depannya. Dalam sektor ekonomi ril, eksekutif akan lebih mempercepat dalam pencapaian indeks positif. Monitoring evaluasi sudah dilaksanakan secara berjenjang terhadap setiap OPD, baik oleh Bagian Adminitrasi Pembangunan, Bappeda serta Inspektorat.

𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐅𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚

 Satu, untuk meningkatkan PAD di tahun mendatang, dalam waktu dekat akan dilakukan survei potensi PAD dan retribusi, sehingga akan diperoleh sumber-sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Sorong. 

Dua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan PAD, maka akan dibentuk tim optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Tiga, terkait dengan usulan pelatihan SDM untuk pengelola PAD, akan menjadi prioritas eksekutif. 

“Empat, terkait pandangan untuk mengatasi banjir, akan menjadi perhatian kami di eksekutif, dan telah diprogramkan untuk  pengerukan dan perluasan drainase, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Balai Kementerian PUPR,” sebut Pj. Wali Kota.

Pada point terakhir terkait pengembangan Pasar Sentral Remu, saat ini pemerintah Kota Sorong telah memasukan proposal pembangunan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

“Dan beberapa waktu yang lalu, kedua kementerian tersebut telah menurunkan tim untuk melakukan survei dan peninjauan lapangan ke Pasar Sentral Remu Kota Sorong. Kita berdoa dan berharap agar program pembangunan ini bisa terealisasi di tahun 2024,” ungkap Pj. Wali Kota.

𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐅𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚

 Menanggapi pemandangan umum Fraksi Amanat Kesejahteraan Bangsa, Pj. Wali Kota menyampaikan terima kasih atas apreseasi yang diberikan fraksi tersebut, terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong, serta pembentukan Asosiasi CSR.

“Terkait dengan materi LKPD yang diserahkan, perlu kami sampaikan bahwa materi tersebut telah sesuai dengan hasil paripurna DPRD. Selanjutnya pandangan terhadap realisasi DAK yang tidak mencapai 100 %, dapat kami jelaskan bahwa dana transfer disesuaikan dengan laporan progres fisik kegiatan,” tutup Pj. Wali Kota diakhir tanggapan yang disambut tepuk tangan. (DiskominfoSorong)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel