Monitoring Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua di Bawah Rata-rata Nasional

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria menyatakan bahwa nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) pemerintah daerah di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. Ada sepuluh pemerintah daerah di Papua yang terlibat setelah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Rincian capaian MCP tahun 2022 yakni Provinsi Papua 56%,  Kota Jayapura 69%, Kabupaten Biak Numfor 37%, Kabupaten Jayapura 71%, Kabupaten Keerom 61%, Kabupaten Kepulauan Yapen 19%, Kabupaten Mamberamo Raya 10%, Kabupaten Sarmi 19%, Kabupaten Supiori 38%, dan  Kabupaten Waropen 13%.

"Skor MCP Kabupaten Jayapura yang tertinggi yakni 71 persen, lalu skor terendah yakni Pemkab Mamberamo Raya dengan angka 10 persen. Sementara skor Pemprov Papua berada di angka 56 persen. Papua masih dibawah rata-rata nasional yaitu 76 persen,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Papua Tahun 2023 di Kota Jayapura, pada Kamis, 11 Mei 2023.

Patria menambahkan, skor MCP yang dibawah rata-rata nasional ini menandakan masih ada banyak masalah di delapan area intervensi pencegahan korupsi. Masalah paling dominan di Papua yakni menyangkut aset dan aparatur sipil negara (ASN).

“Integritas aparatur bermasalah, buktinya aset-aset masih dikuasai. Kalau masalah ASN itu terkait manajemen ASN, rekrutmen, mutasi dan promosi, lalu tidak lapor LHKPN, pengangkatan pegawai karena kedekatan bukan kompetensi dan lainnya,” ujar Patria.

Patria menyatakan bahwa butuh komitmen kuat dari Kepala Daerah beserta jajarannya untuk melakukan akselerasi agar melewati zona merah MCP, termasuk menggenjot hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan kemandirian fiskal yang juga rendah.

Menurutnya, ada 30 indikator yang menjadi fokus MCP tahun 2023. Sejumlah 30 indikator itu dijabarkan detail ke dalam 63 subindikator. Patria menyatakan masalah paling dominan dalam pencegahan korupsi di Papua adalah pengelolaan aset dan aparatur sipil negara (ASN).

"Peningkatan kinerja pencegahan korupsi di Papua perlu terus dilakukan agar nilai MCP pemerintah daerah dapat meningkat dan mencapai rata-rata nasional," kata dia. 

Dalam upaya mencegah korupsi, Patria menegaskan butuh adanya komitmen kuat dari Kepala Daerah beserta jajarannya untuk melakukan akselerasi dalam melewati zona merah MCP. Selain itu, perlu menggenjot hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan kemandirian fiskal yang juga rendah.

Masalah yang paling dominan dalam pencegahan korupsi di Papua adalah pengelolaan aset dan aparatur sipil negara (ASN). Menurut Patria, integritas aparatur di Papua masih bermasalah sebab masih adanya aset-aset yang dikuasai oleh oknum tertentu dan masih banyaknya masalah terkait manajemen ASN, rekrutmen, mutasi dan promosi, ketidaklengkapan pelaporan LHKPN, pengangkatan pegawai karena kedekatan bukan kompetensi, dan lainnya.

Terkait hal ini, Patria menegaskan bahwa seluruh pihak terkait harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak segera ditangani, maka masalah korupsi akan terus merajalela dan berdampak negatif pada pembangunan di Provinsi Papua. Patria juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengadaan barang dan jasa, agar tidak terjadi praktik korupsi.

Selain itu, Patria juga menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan dan pemberantasan ilegal logging. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang saling terkait, karena korupsi yang terjadi di sektor kehutanan dan lingkungan dapat merusak lingkungan hidup dan kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dalam rangka mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, Patria mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berperan aktif dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. 

"Masyarakat harus turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah dan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi," ujar dia.

Secara keseluruhan, kondisi MCP pemerintah daerah di Papua yang masih dibawah rata-rata nasional menjadi peringatan penting bagi semua pihak terkait untuk lebih serius dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Butuh adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk mencegah dan memberantas korupsi, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Asisten II Sekda Papua Suzana D Wanggai saat membacakan sambutan Plh Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.

"Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya terus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah," kata dia. 

Sejak tahun 2016 melalui pendampingan KPK, upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan apip, manajemen asn, pengelolaan pendapatan, serta manajemen aset terus dilakukan dimana Provinsi Papua merupakan 6 provinsi yang menjadi prioritas KPK. 

Kegiatan Rapat Koordinasi ini  sangat penting sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan upaya – upaya Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sehingga semakin memperkuat dan mempercepat program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola dan terencana untuk mewujudkan tat kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya di Provinsi Papua.

Menutup sambutannya Ridwan mengajak dan menegaskan kepada kita semua untuk memiliki tanggung jawab, komitmen yang kuat, aktif dan berkontribusi untuk mencegah korupsi sehingga kita dapat mewujudkan Papua yang bersih dari korupsi dan menjadi daerah yang maju dan sejahtera. 

“Terima kasih kepada tim Korsupgah KPK yang telah mendampingi pemerintah provinsi papua dan kabupaten/kota se-papua dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui MCP dan menjadikan Papua wilayah yang paling Timur Indonesia tertib dan transparan serta akuntabel“ tutupnya. (Laura Sobuber)