| Theresia Dosinaen Dikukuhkan Sebagai Ketua DWP Papua 2019-2024 Posted: 18 Mar 2020 03:16 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Theresia Gin Sujianti Dosinaen resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua masa bakti 2019-2024 melalui musyawarah daerah provinsi ke-IV, Kamis (12/3/2020) di Jayapura.⠀
⠀
Theresia dikukuhkan bersama pengurus DWP Papua oleh Ketua Umum DWP Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, di Swiss-Belhotel Papua Jayapura, disaksikan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen serta seluruh anggota Dharma Wanita provinsi.⠀
⠀
Disela-sela pengukuhan, Erni Kumulo mengimbau kepada seluruh pengurus DWP agar bertekat mendukung visi dan misi pemerintah dalam membangun bangsa dan negara sesuai porsi maupun kapasitasnya. ⠀
⠀
"Tetapi lebih utamakan dulu untuk bagaimana membina dan memberdayakan istri-istri ASN di berbagai bidang. Dimana untuk bidang pendidikan, DWP Papua harus selalu mensosialisasikan bagaimana pola asuh ibu-ibu kepada anak secara benar, karena jika salah akan lahir generasi muda yang kurang bagus".⠀
⠀
"Kemudian untuk sosial budaya, DWP sudah harus mulai dari sekarang mensosialisasikan hidup sehat apalagi dengan mulai merebaknya virus corona," jelas ia. ⠀
⠀
Ia juga berharap berbagai edukasi yang dilakukan pengurus DWP, dimulai dari lingkungan keluarga kemudian berlanjut ke tetangga. ⠀
⠀
Sementara Ketua DWP Papua Theresia Gin Sujianti Dosinaen mengajak seluruh pengurus Dharma Wanita yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. ⠀
⠀
"Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya hingga kembali memimpin organisasi ini. Saya beserta pengurus baru bertekad mengawal visi dan misi DWP supaya bisa terwujud sesuai harapan," ujarnya. (DiskomimfoPapua) |
| Yolanda Tinal Imbau Pengurus TP-PKK Papua Jadi Pelopor Pembaharuan yang Inspiratif Posted: 18 Mar 2020 02:46 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua Yolanda Tinal mengimbau seluruh pengurus agar mampu menjadi pelopor pelaksana 10 program lembaga tersebut.⠀
⠀
Para pengurus PKK juga diimbau menjadi pelaku pembaharuan yang inspiratif demi mewujudkan keluarga yang sejahtera di Papua, melalui 10 program PKK.⠀
⠀
Yaitu, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta Kelestarian Lingkungan Hidup maupun Perencanaan Sehat.⠀
⠀
Hal itu disampaikan Yolanda Tinal saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-48 tingkat Provinsi Papua, Jumat, (13/3/2020) di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.⠀
⠀
Dia juga mengharapkan gerakan pengurus PKK kedepan mulai menanamkan nilai-nilai etika, norma dan budaya bangsa kepada seluruh anggota keluarganya sejak dini. Dengan begitu diharapkan 10 program PKK dapat benar-benar terwujud di lingkungan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan. ⠀
⠀
Tema peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 48 2020, yang adalah "gerakan PKK untuk Indonesia maju". Yolanda Tinal berharap tim PKK Papua bersama seluruh pengurus yang ada, wajib mengimplementasikan serta bekerjasama dengan pemerintah mewujudkan Indonesia yang maju.⠀
⠀
Diantaranya dengan menggelar sejumlah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik di perkotaan maupun perkampungan.⠀
⠀
"Disitulah kita juga minta peranan TP PKK kabupaten dan kota untuk bisa ikut mewujudkan tema menuju Indonesia maju".⠀
⠀
"Sebab PKK provinsi tak bisa bekerja sendiri, tetapi dengan koordinasi yang mantap bersama PKK kabupaten dan kota, maka tema besar ini akan bisa kita wujudkan," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Antisipasi masuknya Covid-19 di Papua, Imigrasi Kelas I Jayapura Perketat pengawasan Posted: 18 Mar 2020 02:46 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kurang lebih 500 warga negara asing (WNA) yang tinggal di Papua, baik yang mengantongi izin tinggal sementara, izin tinggal tetap maupun izin tinggal kunjungan sehat, dinyatakan masi aman dari virus Corona Covid-19.⠀
⠀
Hal itu dikonfirmasi Kepala Imigrasi Kelas I Jayapura Gatut Setiawan di Jayapura, Selasa (17/3/2020), di Jayapura.⠀
⠀
"Dalam keadaan seperti saat ini, justru warga asing segan untuk berpergian keluar. Sebab melakukan perjalanan jauh menguras tenaga sehingga rentan terpapar virus covid-19". ⠀
⠀
"Virus inikan menyerang orang yang kondisi tubuhnya lemah dan yang meninggal adalah orang yang memiliki penyakit lain dan secara umur imunnya sudah berkurang. Namun secara umum seluruh WNA di Papua masih aman dari Corona," jelas ia.⠀
⠀
Sementara untuk mengantisipasi masuknya covid-19 ke Indonesia, ia mengaku telah memperketat pengawasan di bandara. Lebih khusus bagi warga negara asing yang berkunjung ke Papua.⠀
⠀
"Kemarin ada dua warga RRC yang masuk di Papua pada Januari dan kami minta pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dinas Kesehatan Papua periksa secara teliti sampai dibawa ke Puskesmas. Namun mereka dinyatakan aman dan itulah bentuk antipasi kita," jelasnya.⠀
⠀
Sebelumnya, Wagub Papua Klemen Tinal memastikan pelarangan masuk kepada WNA, Pemprov juga melakukan pembatasan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang hendak mengunjungi Papua. ⠀
⠀
Seorang pegunjung dari luar daerah tidak akan dibolehkan masuk terkecuali memiliki urusan penting diantaranya mengurus keperluan atlet untuk PON XX 2020.⠀
⠀
"Intinya yang keluar jangan kembali yang mau datang sabar dulu setelah semua ok baru datang. Intinya untuk WNI yang datang kami di Papua akan selektif sebelum mengijinkan masuk". ⠀
⠀
"Sementara untuk warga yang memiliki KTP domisili Papua, kita imbau jangan terlalu banyak keluar daerah supaya tidak membawa virus itu, kecuali sangat penting," harapnya. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Akui Pemprov Papua Belum Ambil Opsi Lockdown Posted: 18 Mar 2020 02:46 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Meski dorongan untuk melakukan lockdown mulai menguat disana-sini, Pemerintah Provinsi Papua belum niatan mengambil opsi itu.⠀
⠀
Kendati begitu, saat ini Pemprov Papua sudah menetapkan status siaga darurat selama 14 hari demi mengantisipasi penyebaran virus Corona Covid – 19 di Bumi Cenderawasih.⠀
⠀
"Tidak ada lockdown, hanya siaga darurat yang akan terbreakdown dari provinsi ke kabupaten/kota. Sekali lagi saya pastikan Siaga darurat ini sampai 14 hari kedepan kemudian dilihat lagi perkembangannya," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa (17/3/2020).⠀
⠀
Sementara dengan diberlakukan status siaga darurat 14 hari itu, Aparatur Sipil Negera (ASN) akan bekerja di rumahnya masing-masing.⠀
⠀
Sama halnya bagi anak sekolah yang diliburkan sementara hingga 31 Maret 2020 mendatang.⠀
⠀
"Kalau anak sekolah sudah pasti kita liburkan. Cuman untuk ASN tidak libur ya. Meski di rumah tetap bekerja. Kan koordinasi sekarang bisa lewat SMS atau whatsapp," kata ia.⠀
⠀
Ketua DPR Papua Jhony Banua mengapresiasi Pemprov Papua yang cepat tanggap menerapkan status siaga darurat tersebut. Kendati demikian, dia meminta dilakukan pemeriksaan awal bagi siapapun yang akan atau melakukan kunjungan datang ke Papua.⠀
⠀
"Semua orang yang akan masuk dilakukan tes lebih awal, baik di pesawat maupun di kapal. Sebab pemeriksaan di bandara hanya sekali. Contoh kalau mereka minum parasetamol dan sebagainya lalu panasnya turun maka dia lolos".⠀
⠀
"Makanya kita minta ada pemeriksaan awal sebab kita akan melaksanakan PON sehingga hal seperti ini harus diantisipasi," kata dia.⠀
⠀
Pihaknya pun akan mendorong operasi pasar bersama pihak terkait. Sehingga dapat mengantisipasi penimbunan serta menjaga stabilitas ketersediaan barang di Papua.⠀
⠀
"Sebab kalau stok kebutuhan pokok atau BBM kosong akan terjadi kepanikan dan ini kita harus antisipasi dengan operasi pasar," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| ASN Pemprov Papua Boleh Bekerja Dari Rumah Posted: 18 Mar 2020 02:16 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua kini dibolehkan bekerja dari rumah terhitung 14 hari ke depan, setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penyebaran Covid – 19 sebagai bencana nasional non-alam.⠀
⠀
Selain mengikuti kebijakan pemerintah pusat, kebijakan itu menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, demi mencegah penyebaran virus mematikan Corona Covid – 19 di Bumi Cenderawasih yang sementara mempersiapkan pelaksanaan PON XX 2020.⠀
⠀
"Terkait upaya pencegahan Covid – 19, nanti ada surat yang ditandatangani Wakil Gubernur Papua untuk diteruskan ke kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya". ⠀
⠀
"Dengan harapan agar para pimpinan perusahan bisa mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua dengan membolehkan pegawainya bekerja dari rumah," ujar sekda di Jayapura, usai memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (17/3/2020). ⠀
⠀
Sekda akui, hingga saat ini belum ada hasil sampel terhadap empat pasien suspect corona yang ada di Jayapura, Biak dan Merauke. Kendati demikian, status Provinsi Papua saat ini masih dalam siaga darurat.⠀
⠀
"Makanya mulai esok ASN Papua boleh bekerja dari rumah masing-masing".⠀
⠀
"Program ini pun mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dan Menpan-RB, yakni untuk sementara waktu masyarakat diminta untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian. Sebab penyakit ini sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi," terangnya. ⠀
⠀
Sementara untuk menjaga semua kebutuhan masyarakat baik sembako, obat-obatan hingga bahan bakar minyak, kata ia, pemerintah provinsi sudah meminta Kapolda Papua untuk melakukan pengawasan. ⠀
⠀
Dengan demikian, bagi para pihak yang dengan sengaja melakukan penimbunan satau sejenisnya bakal diperhadapkan dengan proses hukum. ⠀
⠀
Sementara mengenai aktivitas pendidikan, tambah dia, akan ada surat edaran khusus terkait hal itu.⠀
⠀
"Karena Pemerintah Papua tidak ingin ketika adanya keputusan ini akhirnya berdampak bagi para peserta didik, mengingat tahun ini merupakan agenda ujian nasional," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Ridwan Rumasukun Harap Aplikasi E-LHKPN Sebagai Saran Pencegahan Korupsi Posted: 18 Mar 2020 02:16 AM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua sejak 2017 telah melaksanakan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 7 2016 dengan menetapkan Pergub Papua 72 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Papua. ⠀
⠀
Tak sampai disitu, Pemprov Papua sejak 2017 lalu telah mulai menggunakan aplikasi E-LHKPN meski persentasenya relatif masih rendah karena masih masih dalam tahap permulaan. ⠀
⠀
Sementara mendorong agar penggunaannya menjadi 100 persen, Dinas Kominfo Papua kerja sama dengan KPK RI kembali menggelar Training of trainers penggunaan aplikasi E-LHKPN di lingkungan instansi Pemprov Papua.⠀
⠀
Dari kegiatan ini diharapkan semakin tumbuh komitmen yang kuat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua, agar mulai memanfaatkan program tersebut (E-LHKPN) secara terus menerus dan berkesinambungan. ⠀
⠀
"Tentu kami pun berharap pemerintah daerah di tingkat kab/kota melakukan hal serupa. Sehingga secara tidak langsung telah melakukan program pencegahan korupsi bagi penyelenggara negara di daerah masing-masing," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun dalam arahannya, siang tadi.⠀
⠀
Menurut dia, keberadaan KPK RI di Papua dalam kegiatan training of trainers merupakan bentuk keseriusan lembaga anti rasuah tersebut dalam membantu pemerintah daerah mencegah terjadinya korupsi. ⠀
⠀
"Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh peserta trainig of triners penggunaan aplikasi E-LHKPN baik, pemerintah provinsi maupun dari kab/kota agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebab keberadaan program E-LHKPN untuk memberikan kemudahan kepada segenap wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya" ⠀
⠀
"Diharapkan pula setelah kembali ke daerah masing-masing dapat menerapkan program ini. sekaligus membantu dan mendorong wajib LHKPN kepada seluruh ASN dalam menyampaikan harta kekayaannya dengan benar dan berkelanjutan," imbaunya. (DiskominfoPapua) |
| Kiano Tiger, Bayi 3 Bulan Baim Wong Pandai Berswafoto Posted: 17 Mar 2020 09:16 PM PDT 
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Artis Indonesia Baim Wong menyebutkan anaknya, Kiano Tiger Wong sangat pandai diajak berswafoto. Terlihat dari beberapa foto yang dibagikan oleh Baim, Kiano sangat santai melihat ke arah kamera mulai dari terdiam hingga tersenyum dan tertawa. "@kianotigerwong diajakin selfie pinter banget," tulis dia di media sosialnya saat dikutip Lelemuku.com. Kiano Tiger Wong adalah anak laki-laki dari Baim Wong dan Istri, Paula Verhoeven yang lahir di RSIA Bunda Jakarta pada 27 Desember 2019. (Laura Sobuber) |
| Klemen Tinal Pastikan Upaya Pemprov Papua Cegah Virus Corona Posted: 17 Mar 2020 09:16 PM PDT 
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera mengundang seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota guna membahas upaya pencegahan virus mematikan itu di masing-masing wilayahnya.⠀
⠀
"Saya ingin ada satu gerakan dan instruksi yang sama untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Sehingga kita perlu mengundang semua bupati dan walikota agar kita searah dalam penangaan virus mematikan ini. Pastinya saya mengimbau agar seluruh kepala daerah tidak mewakilkan stafnya dalam rapat evaluasi perkembangan virus corona nanti di Jayapura," terang Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Senin (16/3/2020).⠀
⠀
Ia juga memastikan bakal mengevaluasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Bumi Cenderawasih, melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk dengan melibatkan berbagai instansi. ⠀
⠀
"Sebab kita ingin agar penanganannya berjalan lebih maksimal," tegas ia.⠀
⠀
Sementara ditanya mengenai kebijakan meliburkan sekolah untuk mencegah peredaran corona, ia menyetujuinya. ⠀
⠀
"Kalau memang situasi kedepan semakin parah maka sudah harus ada kebijakan atau tindakan ekstrim demi kepentingan rakyat. Termasuk meliburkan sekolah. Bahkan yang paling ekstrim itu lockdown. Dimana nanti akan membatasi aktivitas masyarakat," tambahnya.
⠀
Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Derek Hegemur memastikan instruksi gubernur soal pembatasan kunjungan WNI dan pelarangan kunjungan WNA sementara waktu masih sementara di godok.⠀
⠀
Menurut ia, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan sebelum instruksi kepala daerah itu diterbitkan. (DiskominfoPapua) |
